Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

“KETENTUAN HUKUM TENTANG ALIH KEAHLIAN DARI TKA KEPADA TKI” Oleh: Prof.Dr.Aloysius Uwiyono,SH,MH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "“KETENTUAN HUKUM TENTANG ALIH KEAHLIAN DARI TKA KEPADA TKI” Oleh: Prof.Dr.Aloysius Uwiyono,SH,MH."— Transcript presentasi:

1 “KETENTUAN HUKUM TENTANG ALIH KEAHLIAN DARI TKA KEPADA TKI” Oleh: Prof.Dr.Aloysius Uwiyono,SH,MH.

2 Latar Belakang Masalah 1.Globalisasi Ekonomi & Perdagangan: a.Mobilitas Modal. b.Mobilitas Tenaga Kerja. 2.Unskilled Labor dari Neg. Berkembang, Skilled Labor dari Neg. Maju. 3.TKA merugikan, tetapi dibutuhkan.  TKA dilarang, tetapi ada pengecualian.

3 Pokok Permasalahan 1.Apakah Ketentuan Hukum tentang Alih Keahlian dari TKA kepada TKI dewasa ini sudah menjamin terlaksananya proses pengalihan keahlian TKA ??? 2.Bagaimana Solusinya ?

4 Kerangka Konsep •Transfer of Knowledge adalah:  “The practical problem of getting a packet of knowledge from one to another” (Wilkepedia,2007).  “The process trhrough which one is affected by the experience of another” (Argote &Imgran,1999). •Complicated Process:  Keahlian melekat pada orang lain.  Keahlian tidak mudah diartikulasikan.

5 •Negara pendorong proses Alih Keahlian.  Hukum. •Keberhasilan Alih Keahlian tergantung pada Pemberi & Penerima Keahlian:  Interaksi & Komunikasi.  Sistim insentif. •Dasar Filosofi:  Hubungan Pemberi & Penerima Keahlian adalah hubungan Guru & Murid.

6 Konstruksi Hukum Negara Pemb.Kerja TKA TKI

7 Ketentuan Hukum 1.UU No.13/2003:  Pasal 43 (2d):  RPTKA memuat: Penunjukan TKI sbg Pendamping TKA.  Pasal 45:  Pemberikerja wajib menunjuk TKI Pendamping TKA.  Pemberikerja wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan TKI. 2.Kepmenakertrans No.228/2003:  Pasal 4 (2): RPTKA disahkan jika memuat:  Penunjukan TKI sbg Pendamping TKA.  Rencana Program Pendidikan & Pelatihan TKI.

8 3. Kepmenakertrans No.20/2004:  Pasal 2: (1). Mewajibkan TKA:  Pendidikan & Pengalaman kerja >5 tahun.  Pernyataan TKA mengalihkan keahliannya.  Berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia. (2). Memiliki standar kompetensi jika sudah ada.

9 Belum Mendorong 1.Tidak memiliki Kerangka Konsep yang jelas. 2.Paradigma Larangan, bukan paradigma Kebolehan. 3.TKI diposisikan sbg Pendamping TKA yang didampingi (Hubungan Pendampingan). 4.Menunjuk TKI Pendamping TKA. 5.Membebankan Kewajiban Hukum kepada TKA memiliki tingkat keahlian tertentu. 6.Mendidik & Melatih ketika TKA sudah datang. 7.Jangka waktu transfer keahlian tidak jelas. 8.Tidak ada insentif bagi TKA, TKI, dan Pemberi Kerja.

10 Solusi 1.Merubah Paradigma Larangan menjadi Paradigma Kebolehan. 2.Mendatangkan TKA dalam rangka alih keahlian TKA ke TKI. 3.Antara Pemberi & Penerima Keahlian adalah hubungan Guru & Murid, bukan antara Pendamping dengan Yang Didampingi. 4.Subjek Hukum Peraturan perundang-undangan adalah Pemberi Kerja, bukan TKA ataupun TKI. 5.Tidak membebankan kewajiban secara langsung kepada TKA. 6.Pemberikerja wajib mempersiapkan TKI Calon Pengganti sebelum TKA datang. 7.Insentif untuk TKA, TKI, dan Pemberikerja.

11 “TERIMAKASIH”


Download ppt "“KETENTUAN HUKUM TENTANG ALIH KEAHLIAN DARI TKA KEPADA TKI” Oleh: Prof.Dr.Aloysius Uwiyono,SH,MH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google