PENYIAPAN PROVIDER JAMINAN KESEHATAN

Presentasi berjudul: "PENYIAPAN PROVIDER JAMINAN KESEHATAN"— Transcript presentasi:

1 PENYIAPAN PROVIDER JAMINAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Prof. Dr. dr.AKMAL TAHER, Sp.U (K) Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan 3 JULI 2013 RAKERKESNAS DJSN MERLLYN PARK HOTEL JAKARTA PUSAT

2 ***Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes
Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang Kesehatan Pemerintah BPJS Kesehatan Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) ***Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes Bayar iuran Regulator Perjanjuian Kerjasama Kendali Biaya & kualitas Yankes Penanganan keluhan Pembayaran Klaim Ajukan klaim Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan, Single payer, regulated, equity Memberi Pelayanan Peserta Jaminan Kes Fasilitas Kesehatan Mencari Pelayanan Sistem Rujukan

3 PETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATAN
Jumlah mencukupi Distribusi merata Sistem rujukan berfungsi optimal Pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk Distribusi belum merata Kualitas bervariasi Sistem rujukan belum optimal cara Pembayaran belum optimal Perluasan dan Pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif Evaluasi dan penetapan pembayaran KEGIATAN-KEGIATAN: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RENCANA AKSI PENGEMBANGAN FASKES, NAKES, SISTEM RUJUKAN DAN INFRASTRUKTUR Implementasi roadmap: pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur lainnya. Peta Jalan Aspek Pelayanan Kesehatan: Pada tahun 2012 – 2013, kondisi fasilitas kesehatan di Indonesia masih menemui kendala terkait distribusi belum merata, kualitas bervariasi, sistem rujukan belum optimal, dan cara pembayaran belum optimal . Untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan dilakukan: penyusunan rencana aksi pengembangan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sistem rujukan dan infrastruktur perluasan dan pengembangan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan secara komprehensif evaluasi dan penetapan cara pembayaran penyusunan standar prosedur dan pembayaran fasilitas kesehatan Pada tahun 2014, saat dimulainya jaminan kesehatan dalam SJSN, diharapkan sisi supply sudah siap dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta JK. Pada kurun waktu 2014 – 2018, seiring dengan perkembangan dan perluasan kepesertaan JK, pengembangan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sistem rujukan dan infrastruktur dilakukan simultan. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan aspek pelayanan kesehatan: kajian berkala tahunan elijibilitas fasilitas kesehatan, kredensialing, kualitas layanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan telaah utilisasi implementasi pembayaran kapitasi dan INA-CBG’s serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian. Pada tahun 2019 dicapai kondisi: jumlah fasilitas kesehatan mencukupi distribusi merata sistem rujukan berfungsi optimal pembayaran dengan cara prospektif dengan harga keekonomian bagi seluruh penduduk. Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian Penyusunan Standar, prosedur dan pembayaran faskes Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan telaah utilisasi Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian

4 Sekilas Penyiapan Faskes SJSN Peran dan Dilema RS saat Ini
KERANGKA PEMBAHASAN Sekilas Penyiapan Faskes SJSN Peran dan Dilema RS saat Ini Kebijakan Rumah Sakit Kebijakan Pola Tarif di Rumah Sakit (INA-CBGs) Penutup

5 PENYIAPAN FASKES SJSN

6 AGENDA PRIORITAS PERSIAPAN IMPLEMENTASI JKN
AGENDA SJSN POKJA FASKES, INFRASTRUKTUR DAN RUJUKAN AGENDA PRIORITAS PERSIAPAN IMPLEMENTASI JKN TARGET PROGRESS SUB POKJA FASKES, INFRASTRUKTUR DAN RUJUKAN 1. DIRJEN BUK 2. Dr. Chairul R. Nasution, Sp PD TRACK 5: PENYIAPAN PROVIDERS Penyiapan providers Dir Yan Askes, BUK Dalam proses Proyeksi kebutuhan dan pemenuhan fasyankes sudah ada data TRACK 6: PENGUATAN PELAYANAN PRIMER DAN RUJUKAN Penguatan pelayanan kesehatan primer Direktur BUK Dasar Penguatan sistem rujukan dan rujuk balik Direktur BUK Rujukan TRACK 7: IT/SIM BPJS KESEHATAN Penggunaan NIK Siswandi (Askes), Pusdatin Integrasi Aplikasi INA-CBGs kedalam SIM BPJS Kesehatan Merumuskan Bussiness/Functional Reguirement Penyempurnaan Aplikasi: Kepesertaan dan Pelayanan Pengembangan Infrastruktur IT

7 TRACK 5: PENYIAPAN PROVIDERS
PENGUATAN PELAYANAN PRIMER DAN RUJUKAN PENYIAPAN PROVIDERS antara Lain : Pemetaan dan Pemenuhan Providers Persyaratan dan kredensialing Penetapan Provider Pendaftaran dan Pemberitahuan Pelatihan Negosiasi Penandatangan kontrak Proyeksi kebutuhan dan pemenuhan fasyankes PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER PENGUATAN SISTEM RUJUKAN DAN RUJUK BALIK antara lain: Pemetaan Faskes Penetapan Regionalisasi Pembagian Peran Penguatan Faskes Penetapan Pedoman dan SOP Pelaksanaan Ujicoba Pembinaan SDM Pengembangan Sistem Informasi Audit Sistem Rujukan Dalam Pelaksanaan Segera Dimulai

8 Peta : Akses Masyarakat terhadap Puskesmas
3. Aksesibilitas Puskesmas Peta : Akses Masyarakat terhadap Puskesmas Terdapat 364 kecamatan yang belum memiliki Puskesmas Sumber BPS , 1 Januari 2013

9 DATA KONDISI FISIK PUSKESMAS (SUMBER: RIFASKES 2011)
BANGUNAN UTAMA PUSKESMAS RUMAH DINAS DOKTER RUMAH DINAS PERAWAT BAIK 5.715 5.180 6.244 RUSAK RINGAN 2.182 2.635 3.726 RUSAK SEDANG 886 1.432 2.057 RUSAK BERAT 163 *) 899 1.608 TIDAK ADA DATA 239 47 KAB/KOTA JUMLAH 9.185 10.146 13.635 *) Telah dilakukan konfirmasi  ada 56 puskesmas rusak berat yang telah direnovasi (53 menjadi baik, 3 menjadi rusak ringan)

10 PEMENUHAN FASKES DASAR
Pembangunan Puskesmas Baru 2012 235 Puskesmas Perbaikan Puskesmas PUSKESMAS PERAWATAN DI DTPK 135 Puskesmas

11 Kebutuhan Tempat Tidur (1 Januari 2012)
SKALA KEBUTUHAN KONDISI YANG ADA *) KEKURANGAN NASIONAL (1:1000) 33.792 PROPINSI 54.881 KAB/KOTA 86,267 ≈ ± Memperhatikan Disparitas sebaran kekurangan TT Geografis yg sulit (DTPK) Akses transportasi belum mendukung *) Kondisi yang ada sdh ditambahkan dengan TT Puskesmas Perawatan per 1 Jan 2012 adalah TT (Risfaskes 2011)

12 Tahapan Pencapaian Pemenuhan TT 2012 - 2014
PEMENUHAN FASKES RUJUKAN Tahapan Pencapaian Pemenuhan TT 2012 2013 2014 TT TT 1,88 T APBN + APBD TT 2,08 T APBN + APBD TT 1,14T APBN + APBD

13 Perkembangan Faskes Rujukan
Dicapai perkembangan signifikan untuk jumlah TT. Hingga akhir 2012 diperkirakan telah terpenuhi 34% dari total kebutuhan TT, salah satunya dengan kontribusi swasta yang cukup besar. Telah dilakukan koordinasi intensif dengan daerah dan sektor swasta sepanjang 2012 untuk mendorong pertumbuhan TT dari peningkatan peran RS Sektor swasta secara lebih signifikan. Dipastikan saat BPJS kes berjalan 1 Januari 2014 kebutuhan TT sudah dapat terpenuhi dari APBN, APBD dan dari peran sektor swasta dan masyarakat.

14 KURANG MERATANYA DISTRIBUSI FASYANKES TERUTAMA DI DTPK
RS Pratama RS Pratama merupakan RS tanpa kelas Fasilitas : Poli Pelayanan, Laboratorium, Kamar Operasi Jumlah tempat tidur : TT RS Pratama 10 TT merupakan program lanjutan dari RS Bergerak Persyaratan : Daerah menyiapkan lokasi dan lahan harus siap bangun Pemda mampu mendanai operasional pelayanan Sudah memiliki SDM

15 Pola Rujukan Pasien Trans Provinsi Papua Barat
RSUD Kelas C RSUD Kelas D RS Bergerak Marinda Raja Ampat Tambrauw RSUD Manokwari RSUD Sele Be Solu Kota Sorong Maybrat RSUD Sorong RSUD Scholoo Keyen Sorong Selatan RSUD Teluk Bintuni RSUD Teluk Wondama RSUD Fakfak RSUD Kaimana Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

16 PENYIAPAN PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT
(Akreditasi, BLU/D, Patient Safety, Tarif)

17 PUSKESMAS DAN RS PUBLIK SEBAGAI BLU
PERMASALAHAN PUSKESMAS DAN RS PUBLIK SEBAGAI BLU PKM & RS Publik dituntut ekonomis dan mandiri Di sisi lain pkm dan rumah sakit harus dituntut mempertahankan fungsi sosial dan pelayanan prima terhadap pasien. Pada Pola BLU terjadi perubahan sistem keuangan (cash basis  accrual basis) , memungkinkan revenue center PKM dan RS BLU Harus Sanggup menciptakan: Cost Effectiveness Quality Assurance Cost Effectiveness Quality Assurance

18 BEBERAPA REGULASI TERKAIT
UU No 29/2004 tentang Praktek Kedokteran UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit UU No 36/2009 tentang Kesehatan UU No 24/2011 Tentang BPJS PMK 147/2010 Perizinan Rumah Sakit PMK 340/2010 Klasifikasi Rumah Sakit PMK 659/2009 RSIKD

19 PENILAIAN MUTU PELAYANAN
Input Proses Out Put Aspek administrasi (perizinan, akreditasi, SPO rujukan dan konsultasi, SPO pelayanan, SPO Jaminan mutu, akreditasi, dll) Jenis pelayanan Aspek sarana dan prasarana Aspek Ketenagaan Aspek Peralatan Jenis Pelayanan Sarana penunjang meliputi sarana penunjang medik dan non medik. Upaya keselamatan pasien (patient safety) Sistem informasi dan komunikasi Pelaksanaan standar pelayanan Pelaksanaan kompetensi dan etika profesi Pelaksanaan rujukan berjenjang Pelaksanaan manajemen mutu Pelaksanaan kendali biaya Penanganan keluhan sedini mungkin Penerapan keselamatan pasien (Patient safety) Terselenggaranya pelayanan sesuai standar (PNPK, SPO Pelayanan Medik, kompetensi, etika profesi, patient safety, dll) Terselenggaranya sistem rujukan (penapisan rujukan dan kendali biaya) Terselenggaranya manajemen mutu Terselenggaranya rekam medik Tertanganinya keluhan dan tuntas Terjalinnya komunikasi yang baik dengan pasien Pencatatan dan pelaporan (kasus penyakit, kasus rujukan, pemakaian dan penggunaan obat, dll) AKREDITASI LAYANAN PRIMER MULAI TAHUN 2014

20 STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT VERSI 2012
Kelompok Standar Pelayanan berfokus pada pasien SASARAN II: SASARAN I: Kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT SASARAN IV : MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (3 bab) SASARAN III: Sasaran Keselamatan Pasien RS

21 TARGET AKREDITASI PADA RPJMN II (2010 – 2014)
1240 RS RS TERAKREDITASI 1102 RS 964 RS 826 RS 689 RS 100% RS = 1,378 RS . TARGET 50% 60% 70% 80% 90% 2010 2011 2012 2013 2014

22 DATA RS TERAKREDITASI Berdasarkan jenis RS dan Pelayanan PER SEPTEMBER 2012
TOTAL : 1192 RS (86,50 %) (PMK No.12/2012)

23 KUNING : 16 PELAYANAN (204 RS)
MERAH : 12 PELAYANAN (134 RS) HIJAU : 5 PELAYANAN (854 RS)

24 MANFAAT IMPLEMENTASI:
Tarif Pembayaran Prospektif – Case Mix Fee for service  Prospective Payment (Tarif paket) MANFAAT IMPLEMENTASI: Tarif terstandarisasi dan lebih transparan Penghitungan tarif pelayanan lebih objektif dan berdasarkan kepada biaya yang sebenarnya RS mendapat pembiayaan berdasarkan kepada beban kerja sebenarnya Dapat meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan RS. Peluang moral hazard provider menjadi kurang karena tidak ada insentif melakukan pelayanan yang tidak diperlukan.

25 Indonesia Case Base Groups
Tarif INA-CBGs Indonesia Case Base Groups Termasuk dalam sistem Case-mix yang di Implementasikan di Indonesia saat ini Dasar Pengelompokan dengan menggunakan : ICD – 10 Untuk Diagnosa ( kode) ICD – 9 CM Untuk Prosedur/Tindakan (7.500 kode) Dijalankan dengan menggunakan Grouper dari United Nation University –International Institute for Global Health (UNU-IIGH) Tarif INA CBGs Pelayanan Rawat Inap Merupakan paket jasa pelayanan, prosedur/tindakan, penggunaan alat, ruang perawatan, serta obat-obatan dan bahan habis pakai yang diperlukan Pelayanan Rawat Jalan Merupakan paket jasa pelayanan kesehatan pasien rawat jalan sudah termasuk Jasa pelayanan, Pemeriksaan penunjang Prosedur/ tindakan, Obat-obatan yang dibawa pulang, Bahan habis pakai lainnya

26 TAHAPAN IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN INA-CBG
2013 Oct 2010 2011 Jan 2013 Jan 2014 Updating INA-CBG tariff Updating Tarif INA-CBG & persiapan JKN Launching Tarif INA-CBG 2012 mll SK Menkes 440/MENKES/SK/XII/2012 Implementasi INA-CBG menggunakan UNU Grouper Implementasi INA-CBG dlm JKN

27 TARIF INA-CBG 2012 Regional 2 Regional 3 Regional 4 Regional 1
Untuk RS Umum & Khusus kelas A, B Pendidikan, B Non-Pendidikan , C dan D dijabarkan pada 4 regional : Regional I : Jawa dan Bali Regional II : Sumatera Regional III : Kalimantan, Sulawesi dan NTB Regional IV : NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat Regional 1

28 KESIAPAN FASYANKES DI DAERAH

29 PENUTUP : Tantangan SJSN/ JKN Bagi FASKES
TUNTUTAN STANDAR KUALITAS SEMAKIN TINGGI KESIAPAN LEMBAGA MENGHADAPI PERUBAHAN SITUASI YANG SEMAKIN CEPAT KESIAPAN PEMIMPIN KEPALA DAERAH/KEPALA DINAS/RUMAH SAKIT/ KEPALA PUSKESMAS MENGHADAPI PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG SEMAKIN CEPAT KEMAMPUAN MANAJEMEN MENGELOLA KEUANGAN YANG MENUNTUT EFISIENSI DAN EKONOMIS SJSN MENUNTUT KESIAPAN LEBIH BESAR LAGI KESIAPAN SIM/ IT PPK I, II, III, MENGHADAPI JKN

30 TERIMA KASIH