Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENYIAPAN PROVIDER JAMINAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Prof. Dr. dr.AKMAL TAHER, Sp.U (K) Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENYIAPAN PROVIDER JAMINAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Prof. Dr. dr.AKMAL TAHER, Sp.U (K) Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan."— Transcript presentasi:

1 PENYIAPAN PROVIDER JAMINAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Prof. Dr. dr.AKMAL TAHER, Sp.U (K) Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan 3 JULI 2013 RAKERKESNAS DJSN MERLLYN PARK HOTEL JAKARTA PUSAT

2 Regulator BPJS Kesehatan Peserta Jaminan Kes Fasilitas Kesehatan Bayar iuran Penanganan keluhan Perjanjuian Kerjasama Ajukan klaim Pembayaran Klaim Mencari Pelayanan Memberi Pelayanan Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) ***Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan, Kendali Biaya & kualitas Yankes Pemerintah Sistem Rujukan Single payer, regulated, equity Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang Kesehatan Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang Kesehatan

3 PETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN FASKES, NAKES, SISTEM RUJUKAN DAN INFRASTRUKTUR Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan telaah utilisasi • Distribusi belum merata • Kualitas bervariasi • Sistem rujukan belum optimal • cara Pembayaran belum optimal • Distribusi belum merata • Kualitas bervariasi • Sistem rujukan belum optimal • cara Pembayaran belum optimal -Perluasan dan Pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif -Evaluasi dan penetapan pembayaran -Perluasan dan Pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif -Evaluasi dan penetapan pembayaran • Jumlah mencukupi • Distribusi merata • Sistem rujukan berfungsi optimal • Pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk • Jumlah mencukupi • Distribusi merata • Sistem rujukan berfungsi optimal • Pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk KEGIATAN-KEGIATAN: Implementasi roadmap: pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur lainnya. Penyusunan Standar, prosedur dan pembayaran faskes Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian 3 Peta Jalan Aspek Pelayanan Kesehatan Peta Jalan Aspek Pelayanan Kesehatan

4 • Sekilas Penyiapan Faskes SJSN • Peran dan Dilema RS saat Ini • Kebijakan Rumah Sakit • Kebijakan Pola Tarif di Rumah Sakit (INA-CBGs) • Penutup KERANGKA PEMBAHASAN

5 PENYIAPAN FASKES SJSN

6 AGENDA PRIORITAS PERSIAPAN IMPLEMENTASI JKN TARGETPROGRESS SUB POKJA FASKES, INFRASTRUKTUR DAN RUJUKAN1. DIRJEN BUK 2. Dr. Chairul R. Nasution, Sp PD TRACK 5: PENYIAPAN PROVIDERS Penyiapan providersDir Yan Askes, BUK Dalam proses Proyeksi kebutuhan dan pemenuhan fasyankesDir Yan Askes, BUK sudah ada data TRACK 6: PENGUATAN PELAYANAN PRIMER DAN RUJUKAN Penguatan pelayanan kesehatan primerDirektur BUK Dasar Dalam proses Penguatan sistem rujukan dan rujuk balikDirektur BUK Rujukan Dalam proses TRACK 7: IT/SIM BPJS KESEHATAN Penggunaan NIK Siswandi (Askes), Pusdatin Dalam proses Integrasi Aplikasi INA-CBGs kedalam SIM BPJS Kesehatan Siswandi (Askes), Pusdatin Dalam proses Merumuskan Bussiness/Functional Reguirement Siswandi (Askes), Pusdatin Dalam proses Penyempurnaan Aplikasi: Kepesertaan dan Pelayanan Siswandi (Askes), Pusdatin Dalam proses Pengembangan Infrastruktur IT Siswandi (Askes), Pusdatin Dalam proses AGENDA SJSN POKJA FASKES, INFRASTRUKTUR DAN RUJUKAN

7 TRACK 6: PENGUATAN PELAYANAN PRIMER DAN RUJUKAN TRACK 5: PENYIAPAN PROVIDERS PENYIAPAN PROVIDERS antara Lain : – Pemetaan dan Pemenuhan Providers – Persyaratan dan kredensialing Penetapan Provider – Pendaftaran dan Pemberitahuan – Pelatihan – Negosiasi – Penandatangan kontrak – Proyeksi kebutuhan dan pemenuhan fasyankes • PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER • PENGUATAN SISTEM RUJUKAN DAN RUJUK BALIK antara lain: -Pemetaan Faskes -Penetapan Regionalisasi -Pembagian Peran -Penguatan Faskes -Penetapan Pedoman dan SOP -Pelaksanaan Ujicoba -Pembinaan SDM -Pengembangan Sistem Informasi -Audit Sistem Rujukan Dalam Pelaksanaan Segera Dimulai

8 Peta : Akses Masyarakat terhadap Puskesmas Terdapat 364 kecamatan yang belum memiliki Puskesmas Sumber BPS, 1 Januari Aksesibilitas Puskesmas

9 DATA KONDISI FISIK PUSKESMAS (SUMBER: RIFASKES 2011) KONDISIBANGUNAN UTAMA PUSKESMAS RUMAH DINAS DOKTER RUMAH DINAS PERAWAT BAIK RUSAK RINGAN RUSAK SEDANG RUSAK BERAT163 *) TIDAK ADA DATA23947 KAB/KOTA JUMLAH *) Telah dilakukan konfirmasi  ada 56 puskesmas rusak berat yang telah direnovasi (53 menjadi baik, 3 menjadi rusak ringan)

10 Perbaikan Puskesmas PEMENUHAN FASKES DASAR Pembangunan Puskesmas Baru Puskesmas PUSKESMAS PERAWATAN DI DTPK 135 Puskesmas

11 SKALAKEBUTUHANKONDISI YANG ADA *) KEKURANGAN NASIONAL (1:1000) PROPINSI KAB/KOTA86,267 ≈ ± Memperhatikan  Disparitas sebaran kekurangan TT  Geografis yg sulit (DTPK)  Akses transportasi belum mendukung *) Kondisi yang ada sdh ditambahkan dengan TT Puskesmas Perawatan per 1 Jan 2012 adalah TT (Risfaskes 2011)

12 Tahapan Pencapaian Pemenuhan TT TT TT 1,88 T APBN + APBD TT 2,08 T APBN + APBD TT 1,14T APBN + APBD PEMENUHAN FASKES RUJUKAN

13 Perkembangan Faskes Rujukan • Dicapai perkembangan signifikan untuk jumlah TT. Hingga akhir 2012 diperkirakan telah terpenuhi 34% dari total kebutuhan TT, salah satunya dengan kontribusi swasta yang cukup besar. • Telah dilakukan koordinasi intensif dengan daerah dan sektor swasta sepanjang 2012 untuk mendorong pertumbuhan TT dari peningkatan peran RS Sektor swasta secara lebih signifikan. • Dipastikan saat BPJS kes berjalan 1 Januari 2014 kebutuhan TT sudah dapat terpenuhi dari APBN, APBD dan dari peran sektor swasta dan masyarakat.

14 • Persyaratan : – Daerah menyiapkan lokasi dan lahan harus siap bangun – Pemda mampu mendanai operasional pelayanan – Sudah memiliki SDM •RS Pratama merupakan RS tanpa kelas •Fasilitas : Poli Pelayanan, Laboratorium, Kamar Operasi •Jumlah tempat tidur : TT •RS Pratama 10 TT merupakan program lanjutan dari RS Bergerak KURANG MERATANYA DISTRIBUSI FASYANKES TERUTAMA DI DTPK

15 RSUD Kelas C RSUD Kelas D RSUD Kelas C RSUD Kelas D Pola Rujukan Pasien Trans Provinsi Papua Barat Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Maybrat Tambrauw RSUD Manokwari RS Bergerak Marinda Raja Ampat RSUD Teluk Wondama RSUD Teluk Bintuni RSUD Kaimana RSUD Fakfak RSUD Scholoo Keyen Sorong Selatan RSUD Sorong RSUD Sele Be Solu Kota Sorong

16 PENYIAPAN PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT (Akreditasi, BLU/D, Patient Safety, Tarif)

17 • PKM & RS Publik dituntut ekonomis dan mandiri • Di sisi lain pkm dan rumah sakit harus dituntut mempertahankan fungsi sosial dan pelayanan prima terhadap pasien. • Pada Pola BLU terjadi perubahan sistem keuangan (cash basis  accrual basis), memungkinkan revenue center • PKM dan RS BLU Harus Sanggup menciptakan: - Cost Effectiveness - Quality Assurance PERMASALAHAN PUSKESMAS DAN RS PUBLIK SEBAGAI BLU Cost Effectiveness Quality Assurance

18 • UU No 29/2004 tentang Praktek Kedokteran • UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit • UU No 36/2009 tentang Kesehatan • UU No 24/2011 Tentang BPJS • PMK 147/2010 Perizinan Rumah Sakit • PMK 340/2010 Klasifikasi Rumah Sakit • PMK 659/2009 RSIKD BEBERAPA REGULASI TERKAIT

19 PENILAIAN MUTU PELAYANAN InputProsesOut Put  Aspek administrasi (perizinan, akreditasi, SPO rujukan dan konsultasi, SPO pelayanan, SPO Jaminan mutu, akreditasi, dll)  Jenis pelayanan  Aspek sarana dan prasarana • Aspek Ketenagaan  Aspek Peralatan  Jenis Pelayanan  Sarana penunjang meliputi sarana penunjang medik dan non medik.  Upaya keselamatan pasien (patient safety)  Sistem informasi dan komunikasi  Pelaksanaan standar pelayanan  Pelaksanaan kompetensi dan etika profesi  Pelaksanaan rujukan berjenjang  Pelaksanaan manajemen mutu  Pelaksanaan kendali biaya  Penanganan keluhan sedini mungkin  Penerapan keselamatan pasien (Patient safety)  Terselenggaranya pelayanan sesuai standar (PNPK, SPO Pelayanan Medik, kompetensi, etika profesi, patient safety, dll)  Terselenggaranya sistem rujukan (penapisan rujukan dan kendali biaya)  Terselenggaranya manajemen mutu  Terselenggaranya rekam medik  Tertanganinya keluhan dan tuntas  Terjalinnya komunikasi yang baik dengan pasien  Pencatatan dan pelaporan (kasus penyakit, kasus rujukan, pemakaian dan penggunaan obat, dll) AKREDITASI LAYANAN PRIMER MULAI TAHUN 2014

20 STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT VERSI 2012 Kelompok Standar Pelayanan berfokus pada pasien SASARAN II: SASARAN IV : MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (3 bab ) SASARAN I: SASARAN III: Sasaran Keselamatan Pasien RS STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT Kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit

21 TARGET AKREDITASI PADA RPJMN II (2010 – 2014) RS 964 RS 1240 RS 70% RS 90% 80% 60% 50% 689 RS % RS = 1,378 RS

22 DATA RS TERAKREDITASI Berdasarkan jenis RS dan Pelayanan PER SEPTEMBER 2012 TOTAL : 1192 RS (86,50 %) (PMK No.12/2012)

23 KUNING : 16 PELAYANAN (204 RS) MERAH : 12 PELAYANAN (134 RS) HIJAU : 5 PELAYANAN (854 RS)

24 Fee for service  Prospective Payment (Tarif paket) MANFAAT IMPLEMENTASI: • Tarif terstandarisasi dan lebih transparan • Penghitungan tarif pelayanan lebih objektif dan berdasarkan kepada biaya yang sebenarnya • RS mendapat pembiayaan berdasarkan kepada beban kerja sebenarnya • Dapat meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan RS. • Peluang moral hazard provider menjadi kurang karena tidak ada insentif melakukan pelayanan yang tidak diperlukan. Tarif Pembayaran Prospektif – Case Mix

25  Termasuk dalam sistem Case-mix yang di Implementasikan di Indonesia saat ini  Dasar Pengelompokan dengan menggunakan :  ICD – 10 Untuk Diagnosa ( kode)  ICD – 9 CM Untuk Prosedur/Tindakan (7.500 kode)  Dijalankan dengan menggunakan Grouper dari United Nation University – International Institute for Global Health (UNU-IIGH)  Tarif INA CBGs a.Pelayanan Rawat Inap Merupakan paket jasa pelayanan, prosedur/tindakan, penggunaan alat, ruang perawatan, serta obat-obatan dan bahan habis pakai yang diperlukan b.Pelayanan Rawat Jalan Merupakan paket jasa pelayanan kesehatan pasien rawat jalan sudah termasuk Jasa pelayanan, Pemeriksaan penunjang Prosedur/ tindakan, Obat- obatan yang dibawa pulang, Bahan habis pakai lainnya Tarif INA-CBGs Indonesia Case Base Groups

26 Updating INA- CBG tariff Implementasi INA-CBG menggunakan UNU Grouper 2011 Oct 2010 Jan Jan 2014 Launching Tarif INA-CBG 2012 mll SK Menkes 440/MENKES/SK/XII/2012 Updating Tarif INA-CBG & persiapan JKN Implementasi INA-CBG dlm JKN TAHAPAN IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN INA-CBG

27 TARIF INA-CBG 2012

28 KESIAPAN FASYANKES DI DAERAH

29 PENUTUP : Tantangan SJSN/ JKN Bagi FASKES TUNTUTAN STANDAR KUALITAS SEMAKIN TINGGIKESIAPAN LEMBAGA MENGHADAPI PERUBAHAN SITUASI YANG SEMAKIN CEPAT KESIAPAN PEMIMPIN KEPALA DAERAH/KEPALA DINAS/RUMAH SAKIT/ KEPALA PUSKESMAS MENGHADAPI PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG SEMAKIN CEPAT KEMAMPUAN MANAJEMEN MENGELOLA KEUANGAN YANG MENUNTUT EFISIENSI DAN EKONOMIS SJSN MENUNTUT KESIAPAN LEBIH BESAR LAGIKESIAPAN SIM/ IT PPK I, II, III, MENGHADAPI JKN

30 TERIMA KASIH


Download ppt "PENYIAPAN PROVIDER JAMINAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Prof. Dr. dr.AKMAL TAHER, Sp.U (K) Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google