Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Banjarmasin, 26 Maret 2010.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Banjarmasin, 26 Maret 2010."— Transcript presentasi:

1 BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Banjarmasin, 26 Maret 2010

2 HIERARKI SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2 Sasaran Tingkat 2 Sasaran Tingkat 3 Sasaran Tingkat 4 Program Bidang SektoralProgram 100 Hari KPI Renstra Kementerian KPI Renstra Kementerian KPI Renstra Kementerian RPJMN 2010 – 2014 Kontrak Kinerja Menteri + Pakta Integritas Sasaran Tingkat 1 Menteri menyusun Renstra konsisten dengan hirarki Prioritas Nasional VISI-MISI SBY-BOEDIONO Kontrak Kinerja Menteri + Pakta Integritas Kontrak Kinerja Menteri + Pakta Integritas

3 RPJM 4 ( ) RPJM 1 ( ) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. RPJM 2 ( ) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian RPJM 3 ( ) Memantapkan pem- bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pem- bangunan keung- gulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek Mewujudkan masya- rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Tahapan Pembangunan RPJPN

4 VISI, MISI, NILAI-NILAI, DAN SASARAN STRATEGIS RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN

5 V I S I MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN M I S I 1.Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. 2.Melindungi kesehatan masyarakat dgn menjamin tersedianya upaya kesehatan yg paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. 3.Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. 4.Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

6 NILAI-NILAI KEMENTERIAN KESEHATAN 1.Pro Rakyat Mendahulukan kepentingan rakyat & yg terbaik utk rakyat 2.Inklusif Semua program bangkes hrs melibatkan semua pihak 3.Responsif Program kesehatan haruslah sesuai dgn kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dlm mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis 4.Efektif Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan, dan bersifat efisien 5.Bersih Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari KKN, transparan, dan akuntabel

7 SASARAN STRATEGIS 1.Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat. 2.Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular. 3.Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antarwilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta Gender 4.Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin. 5.Meningkatnya PHBS pada tingkat rumah tangga dari 50% menjadi 70% 6.Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di DTPK. 7.Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular. 8.Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan SPM.

8 PROGRAM GENERIK (DASAR) A.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Tehnis Lainnya B.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kesehatan C.Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan D.Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

9 A.Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak B.Program Bina Upaya Kesehatan C.Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan D.Program Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan E.Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan PROGRAM TEKNIS

10

11 DASAR HUKUM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes /SK/XII/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan di Tingkat Provinsi Tahun Anggaran  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1203/Menkes /SK/XII/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/KotaTahun Anggaran 2010.

12 APBN APBN TAHUNAN APBN PERUBAHAN DANA PERIMBANGAN KEMENTERIAN / LEMBAGA BAGI HASIL DAU DAK PAD PENDPT LAIN APBD KEMKES K. PUSAT K. DAERAH DEKONST T. PERBANT DEFISIT SURPLUS KEGIATAN DESENTRALISASI YANKES

13 Bentuk Kegiatan Pemanfaatan Dana Dekonsentrasi:  Pertemuan (sosialisasi, informasi)  Penyusunan  Pelatihan  Kajian/Studi/Penelitian  Dukungan operasional (stimulan/operasional)  Pengadaan terbatas  Pembinaan (Monev)  Pertanggung jawaban

14 KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L) GUBERNUR (WKL. PUSAT) melakukan pemberitahuan awal rencana kegiatan dalam rangka sinkronisasi kegiatan Dekon dengan kegiatan pembangunan daerah SEBELUM MENYUSUN ANGGARAN KEGIATAN menyiapkan SKPD Prov dan Pejabat yang akan melaksakan kegiatan, serta memberitahukan kepada K/L SKPD PROVINSI PROSES PERENCANAAN KEGIATAN DEKON Hasil Penyiapan SKPD dan Pejabat dimaksud

15 PROSES PENGANGGARAN DEKONSENTRASI

16 PP 39 • SAKIP • INPRES • Meneg PAN • Tahunan • Indikator Output Kegiatan • Manual • SAI • PMK • KEM KEU • Realisasi Bulanan • Aplikasi & Manual - Satker DIPA - Terkait Rekon • Belum memiliki Sistem • PP 39/ 2006 • Bappenas • Triwulanan • Indikator Proses • Aplikasi LAKIP JENIS EVALUASI SAI

17 FORMAT PP 39/2006 Dalam Pelaporan PP 39 Tahun 2006 sebaiknya menggunakan software-nya yang diluncurkan oleh Bappenas dengan Format sbb : 1. Form A • Disampaikan dari PK/ KPA ke PJ Program di Tk. Pusat • Disampaikan dari PK Satker ke KPA/ Kadinkes Prop/ kab/ kota dan Es I 2. Form B 1.Form yang disampaikan dari Eselon I/PJ Program kepada Menteri/ Gubernur/ Bupati 2.Form yang disampaikan dari Ka SKPD Kab kepada Ka SKPD Propinsi 3.Form yang disampaikan dari Ka Dinkes Prop kepada Menteri Kesehatan 3. Form C 1.Form yang disampaikan dari Menteri Kesehatan RI kepada Men PPn/ Menkeu/ Men PAN 2.Form yang disampaikan dari Gubernur kepada Menneg PPn/ Menkeu/ Mendagri

18 PERIODE PELAPORAN Akhir Triwulan I: 31 Maret Akhir Triwulan II: 30 Juni Akhir Triwulan III: 30 September Akhir Triwulan IV: 31 Desember

19 Kepala SKPD Provinsi Kepala SKPD Kabupaten/ Kota PPTK Bupati/ Walikota u.p. Bappeda Gubernur u.p. Bappeda  Men.PPN MEKANISME PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PP 39/ hari setelah triwulan berakhir Presiden RI Form C Menteri/ Ka. Lemb Ka. Unit Kerja K/L Form A Form B 10 hari setelah triwulan berakhir Form C 5 hari setelah triwulan berakhir Form C 5 hari setelah triwulan berakhir 5 hari setelah triwulan berakhir 14 hari setelah triwulan berakhir Form C  Men.DN Form C 5 hari setelah triwulan berakhir 14 hari setelah triwulan berakhir  Men.Keu Form C Ka. Unit Org. Form A Form B Ka. Unit Kerja 10 hari setelah triwulan berakhir Keterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya PPTK Form A Form B Ka. Unit Kerja 5 hari setelah triwulan berakhir Dana Dekonsentrasi (Provinsi) Dana Pembantuan (Kabupaten/Kota)  Men.PAN Kementerian/Lembaga

20 MASALAH PENYERAPAN ANGGARAN SOLUSINYA  Penentuan Pengelola Satker (KPA, PK, bendahara) secepatnya dibentuk  Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan APBD harus saling mendukung dan sinergis  Tidak ada overlaping dana  Penggunaan sesuai dengan menu dalam Juklak dan Juknis

21 TERIMA KASIH


Download ppt "BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Banjarmasin, 26 Maret 2010."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google