Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PROGRAM & ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013 BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PROGRAM & ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013 BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2012."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PROGRAM & ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013 BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2012

2 PENDIDIKAN Rp.1.908.081.291.000 PENDIDIKAN Rp.1.908.081.291.000 NON PENDIDIKAN Rp.633.998.351.000 NON PENDIDIKAN Rp.633.998.351.000 Rp.2.542.079.642.000 PEMOTONGAN ANGGARAN KEMENAG TAHUN 2012

3 STRUKTUR PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA 1 Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 2 3 4 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pendidikan Islam Bimbingan Masyarakat Islam Bimbingan Masyarakat Kristen Bimbingan Masyarakat Katolik Bimbingan Masyarakat Hindu Bimbingan Masyarakat Buddha 6 7 8 9 10 11 11 PROGRAM KEMENAG

4 PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013 PER PROGRAM (ribuan Rp)

5 POSTUR ANGGARAN KEMENAG

6 REKAPITULASI ANGGARAN KEMENAG TAHUN 2013 PER PROGRAM DAN FUNGSI (dalam jutaan Rp) NOPROGRAM FUNGSI PENDIDIKAN FUNGSI NON-PENDIDIKAN TOTAL RKPNON-RKPJUMLAHRKPNON-RKPJUMLAH 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 4.500 4.500 35.875 35.875 1.806.675 1.806.675 1.842.550 1.842.550 1.847.050 1.847.050 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 122.500 122.500 3 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur - 145.961 145.961 4 Pendidikan Islam 14.795.605 14.795.605 15.587.283 15.587.283 30.382.888 30.382.888 - 5 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah - 227.751 227.751 330.994 330.994 558.745 558.745 6 Bimbingan Masyarakat Islam - 538.941 538.941 2.398.584 2.398.584 2.937.525 2.937.525 7 Bimbingan Masyarakat Kristen 67.943 67.943 746.395 746.395 814.338 814.338 23.677 23.677 117.949 117.949 141.626 141.626 955.964 955.964 8 Bimbingan Masyarakat Katholik 22.212 22.212 287.340 287.340 309.552 309.552 15.900 15.900 227.295 227.295 243.195 243.195 552.746 552.746 9 Bimbingan Masyarakat Hindu 34.526 34.526 308.677 308.677 343.203 343.203 31.004 31.004 65.747 65.747 96.752 96.752 439.955 439.955 10 Bimbingan Masyarakat Budha Bimbingan Masyarakat Budha 80.633 80.633 63.345 63.345 143.978 143.978 21.614 21.614 44.902 44.902 66.516 66.516 210.493 210.493 11 Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan 36.348 36.348 90.653 90.653 127.002 127.002 63.931 63.931 284.730 284.730 348.661 348.661 475.663 475.663 Jumlah 15.041.237 15.041.237 17.083.692 17.083.692 32.125.460 32.125.460 958.694 958.694 5.545.336 5.545.336 6.504.030 6.504.030 38.629.490 38.629.490

7 SATUAN KERJA PUSAT - DAERAH NOSATUAN KERJAJUMLAH SATKER 1PUSAT 10 ESELON I 1 KANTOR MISI HAJI 1 ATASE HAJI 2DAERAH AKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 33KANWIL 461KANKEMENAG KAB/KOTA 3.893 MADRASAH NEGERI BPERGURUAN TINGGI AGAMA NEGERI 63 PTAN CUPT BALITBANG DIKLAT 1 LAJNAH PMA 12 BALAI DIKLAT KEAGAMAAN 3 BALAI LITBANG AGAMA JUMLAH4.478 SATUAN KERJA 7

8 8 1.Pada Pagu Indikatif Tahun 2013 terdapat kenaikan bruto sebesar Rp281.995.483.000; terdiri atas kelebihan PHLN sebesar Rp217.690.000.000. Sehingga kenaikan netto hanya sebesar Rp64.305.483.000 2.Perlu ditambah alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur karena masih banyaknya daerah pemekaran yang belum memiliki kantor pelayanan. 3.Alokasi anggaran untuk tunjangan fungsional guru non PNS masih kurang sebesar Rp204.000.000.000, karena yang tersedia Rp1.356.950.000.000 (452.316 guru) sedangkan yang dibutuhkan Rp1.560.950.000.000 (520.317 guru). 4.Alokasi anggaran untuk tunjangan profesi guru PNS masih kurang sebesar Rp2.300.000.000.000 karena yang tersedia Rp7.900.000.000.000 (236.206 guru) sedangkan yang dibutuhkan Rp10.200.000.000.000 (306.206 guru). CATATAN TERHADAP PAGU INDIKATIF DAN RANCANGAN RKP 2013

9 9 5. Alokasi anggaran untuk tunjangan profesi dosen non PNS masih kurang sebesar Rp10.940.000.000 karena yang tersedia Rp44.000.000.000 (1.853 dosen) sedangkan yang dibutuhkan Rp54.940.000.000 untuk jumlah sasaran yang sama (penyesuaian/peningkatan unit cost). 6. Alokasi anggaran untuk bantuan kualifikasi GPAI dan Pengawas masih kurang sebesar Rp36.328.000.000, karena yang tersedia Rp9.680.000.000 (1.280 orang) sedangkan yang dibutuhkan Rp46.008.000.000 (7.068 orang). 7.Alokasi anggaran untuk pendidikan menegah universal (rintisan BOS MA), masih kurang sebesar Rp881.800.000.000 karena yang tersedia Rp120.200.000.000 sedangkan yang diperlukan Rp1.002.000.000.000. 8.Alokasi anggaran untuk operasional perkantoran termasuk pemeliharaan belum sesuai dengan kebutuhan karena yang tersedia lebih kecil dibandingkan dengan pagu tahun 2012. lanjutan...

10 1.Belanja Pegawai Mengikat (gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji) 2.Belanja barang mengikat (langganan daya dan jasa, belanja untuk pemeliharaan BMN) 3.Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 4.Kegiatan multiyears (pembangunan/rehab bangunan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun) 5.Dana pendamping P/HLN 6.Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan 7.Prioritas Kementerian Agama PRIORITAS PEMENUHAN ANGGARAN

11 1.Perubahan alur turunnya lokasi pagu (dari masing2 es.1 pusat), kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan dan proses penelaahan dikorelasi dgn batas waktu yg ditentukan oleh DJA akan menimbulkan masalah baru di daerah terutama pada proses penyusunan RKA-KL pada bidang-bidang dan pembimas; 2.Dipertanyakan tentang kesiapan SDM pada masing-masing bidang maupun pembimas terkait akan diserahkannya proses penyusunan dan penelaahan RKA-KL; 3.Proses penyusunan laporan keuangan selama ini dilaksanakan oleh sub bagian keuangan (bagian Tata Usaha), tahun 2013 akan dialihkan pada bidang-bidang maupun pembimas sebagai pelaksana anggaran; HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENAG PROVINSI TERKAIT PP 90 TAHUN 2010

12 4.Pembenahan struktur organisasi di daerah yang mengacu pada struktur organisasi pusat mutlak segera harus dilakukan, apakah perlu dibentuk sekretariat seperti struktur di pusat dimana proses penyusunan RKA-KL dilakukan oleh bagian sekretariat pada masing- bidang bidang; 5.Untuk memenuhi target yang akan dicapai, Apakah mekanisme pendampingan melalui tenaga perencana cukup efektif? atau diperlukan adanya mutasi staf perencana yang diperbantukan ke bidang-bidang? ; 6.Dipertanyakan sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab kepala kanwil, kepala bidang dan pembimas sebagai penggung jawab program maupun sebagai kepala satker dan KPA; 7.Kejelasan batas kewenangan dan tanggung jawab antara bidang- bidang, pembimas dan sub bagian perencanaan; Lanjutan…..

13 1.Dibutuhkan adanya pedoman berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengatur tentang mekanisme penyusunan anggaran di lingkungan Kemenag; 2.Diperlukan perubahan struktur organisasi di daerah yang linier dengan struktur organisasi di pusat; 3.Penataan SDM yang kompeten dalam penyusunan anggaran. SOLUSI :

14 19 SIKLUS PERENCANAAN 6. 1. Ole, & (I) 1. Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Satker Pusat dan Daerah (Minggu I-III Januari) 2. Rakor Internal Satker Pusat dan Daerah (Minggu IV Jan-I Feb) 3. Penyampaian Usulan RKA Hasil Rakor kpd unit eselon I Pusat (Minggu II Februari) 4. Penyampaian Kompilasi RKA Kemenag kepada Bappenas & Kemenkeu (Minggu III Februari) 5. Penyusunan Pagu Indikatif dari Bappenas & Kemenkeu (Minggu III Maret) 6. Penyusunan Renja K/L untuk Musrenbangpus (Bappenas) (Minggu IV Maret-I April) 7. Raker Menag dengan Komisi VIII DPR RI tentang Pagu Indikatif (Minggu III April) 8. Penyusunan, Penelaahan APBN-P dgn Komisi VIII DPR RI, Bappenas & Kemenkeu (Mei - Juli) 9. Penyusunan Pagu Anggaran (sementara) dari Kemenkeu (Minggu IV Juni-II Juli ) 10. Raker Menag dgn Komisi VIII DPR RI tentang Pagu Anggaran (Agustus) 11. Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran (Definitif) dari Kemenkeu (Oktober) 12. Penerbitan DIPA Satker (Desember)

15 15 1. Belanja Pegawai Operasional Tahun 2013, termasuk di dalamnya tunjangan profesi guru dan dosen serta tunjangan kehormatan profesor. Besaran belanja pegawai operasional harus sesuai dengan yang ditentukan dan tidak boleh mengalami perubahan 2. Belanja Barang Operasional Tahun 2013; bersifat flat policy (sama dengan tahun 2012) 3. Besaran Anggaran pada Fungsi Pendidikan: Anggaran Fungsi Pendidikan tidak boleh berkurang karena akan berpengaruh terhadap ketentuan alokasi 20% anggaran pendidikan secara nasional 4. Distribusi Pagu Indikatif ke seluruh satuan kerja Pusat dan Daerah untuk tiap-tiap Program. Format pagu perlu disamakan untuk kesergaman dan memudahkan kompilasi 5. Format rekapitulasi Pagu Indikatif masing-masing Program perlu disinkronkan untuk dikompilasi dan dimintakan persetujuan dari Komisi VIII DPR-RI SINRONISASI PAGU INDIKATIF TAHUN 2013

16 16 6.Pelaksanaan penyusuan RKA-K/L: Diperlukan koordinasi secara lebih intensif mengingat waktu yang tersedia sangat terbatas 7.Penelaahan/pembahasan RKA-K/L dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dikoordinasikan sedemikan rupa agar dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan 8.Finalisasi RKA-K/L: Diperlukan dalam rangka menyusun rekapitulasi rencana kerja Kementerian Agama secara nasional untuk dicocokkan dengan besaran Pagu Anggaran per satuan kerja, per jenis belanja dan per fungsi untuk tiap-tiap Program 9.Hasil penyusunan RKA-K/L menjadi bahan untuk koordinasi lebih lanjut oleh Kementerian Agama dalam berbagai kesempatan, seperti: rapat koordinasi lintas kementerian, rapat kerja dengan Komisi VIII DPR-RI, dll Lanjutan...

17 TERIMA KASIH


Download ppt "KEBIJAKAN PROGRAM & ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013 BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google