Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Fadli Arif NIP : 19670704.199303.1.001 Pembina Utama Muda /IV c Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [LKPP] Pengalaman  Direktur Pengembangan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Fadli Arif NIP : 19670704.199303.1.001 Pembina Utama Muda /IV c Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [LKPP] Pengalaman  Direktur Pengembangan."— Transcript presentasi:

1 Fadli Arif NIP : Pembina Utama Muda /IV c Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [LKPP] Pengalaman  Direktur Pengembangan Sistem Katalog, LKPP ( Feb sekarang)  Direktur Pelatihan Kompetensi, LKPP (Juni Feb 2014)  Direktur Penyelesaian Sanggah, LKPP (Nov Juni 2013)  Kasubdit Pelayanan Sanggah Wilayah Barat, LKPP ( Jan 2009-Nov 2012)  Kasie Rancang Bangun Pelabuhan SDP, Kementerian Perhubungan (2008)  Kasie Anev Jaringan Transportasi SDP, Kementerian Perhubungan (2002)  Kasie Perambuan SDP, Kementerian Perhubungan (1999) Alamat : SME TOWER Lt. 7 Jl. Jenderal Gatot Soebroto Kav 94 Jakarta Selatan Kontak : W : E : P :

2 Fadli Arif Direktur Pengembangan Sistem Katalog Disampaikan pada Kegiatan Analisa Dan Evaluasi Hasil Pemetaan Sarana Produksi Alat Kesehatan Dan Laboratorium Uji Alat Kesehatan Direktorat Bina Produksi Dan Distribusi Alat Kesehatan JOGJAKARTA, 30 MEI 2014

3 Tujuan Presentasi • Menjelaskan latar belakang, definisi, maksud dan tujuan, kebijakan dan aturan, prosedur, serta penetapan Prioritas barang/jasa dalam penerapan Kontrak Payung, pada Sistem Katalog pengadaan barang/jasa pemerintah

4 Latar Belakang • Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah aktifitas pemerintah yang paling rawan dengan korupsi (Kaufmann, World Bank 2006) • Kasus korupsi pengadaan BJP sebanyak 38% dari kasus yang ditangani oleh KPK (Lap Tah KPK 2012) • Pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun seiring peningkatan belanja pemerintah (APBN 2014 Rp ,5 T). PBJP lebih kurang 30% dari APBN • Pembenahan manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah akan mengurangi korupsi pada belanja pemerintah (uang publik) sekaligus meningkatkan efisiensi pengunaan anggaran (best value for money)

5 Inefisiensi PBJ

6 Inefisiensi PBJ

7 Legislative & Regulatory Framework Legislative & Regulatory Framework Institutional Framework & Management Capacity Integrity & Transparancy (Anti Corruption) Integrity & Transparancy (Anti Corruption) Procurement Operation and Market Practice Procurement Operation and Market Practice *Based on Indicators Form OECD DAC • Perpres 54/2010 – Perpres 70/2012 • Berbagai PerKa LKPP (SBD, dsb) • RUU • LKPP • ULP/Pejabat Pengadaan • LPSE (E-Procurement) • PA/KPA – PPK – dsb • Sertifikasi Ahli Pengadaan • Jabfung PB/J (Professionalizing the Field) Sistem Pengadaan Publik • Kewenangan Pengadaan Langsung • E-Procurement (terdiri dari e-Tendering dan e-Purchasing) Tranparansi Pakta Integritas Kode Etik 4 Pilar Reformasi PB/J Pemerintah

8 Garis Besar Pengadaan BJP Kebutuhan Barang/Jasa Swakelola Dikerjakan Sendiri Instansi Pemerintah Kel. Masyarakat Penyedia Pelelangan Pelelangan Konvensional e_Tendering Non Lelang E_Purchasing Penunjukan Langsung Pengadaan Langsung E_Procurement (SPSE)

9 Perbedaan e_Puchasing, Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung e_PurchasingPengadaan Langsung Penunjukan Langsung Batasan Nilai Pengadaan Tidak TerbatasSd. Rp 200 Juta (B/PK/Jl) Sd. Rp 50 juta (JK) Tidak Terbatas Syarat penggunaanBarang/jasa yang dibeli tercantum dalam e_Katalog tidak ada,Memenuhi ketentuan penunjukan langsung (Pasal 38 atau Pasal 44) Proses PemilihanMelalui SPSEKonvensional (langsung kepada Penyedia) Pemilihan Penyedia tanpa Pelelangan

10 Definisi  eKatalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu.  Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan kontrak payung antara LKPP dan Penyedia Barang/Jasa  eKatalog sebagai dasar bagi K/L/D/I melakukan pemesanan barang/jasa melalui ePurchasing.

11 Pasal 110 : (1)Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik (E-Catalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa. (2)(2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP. (2a) Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP. (3) Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu. (4) K/L/D/I melakukan E-Purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik. Penjelasan Pasal 110 : ( Ayat 1) : E-Purchasing diselenggarakan dengan tujuan: a.terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik (E- Catalogue) sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih Barang/Jasa pada pilihan terbaik; dan b.efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/ Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa. (Ayat (2) : Cukup jelas (Ayat (2a) : Barang/Jasa yang dapat dimasukkan ke dalam katalog adalah barang/jasa yang sudah tersedia dan sudah terjadi kompetisi di pasar, antara lain kendaraan bermotor, alat berat, peralatan IT, alat kesehatan, obat- obatan, sewa penginapan/hotel/ruang rapat, tiket pesawat terbang, dan pengadaan benih. Ayat (3) : Berdasarkan Kontrak Payung (framework contract), LKPP menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronik dengan alamat Ayat (4) : Cukup jelas Definisi Kontrak Payung

12 Tujuan Kontrak Payung 1.Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses dan administrasi pengadaan; 2.Memperoleh cost reduction karena dilakukan agregasi belanja; 3.Menjamin ketersediaan supply untuk jenis barang/jasa yang tertentu (critical items) atau yang bersifat mendesak (urgent); 4.Terstandarisasinya proses pengadaan dan spesifikasi barang/jasa yang dicantumkan dalam Kontrak Payung; 5.Pengelolaan pengadaan yang lebih baik untuk pengadaan yang bersifat berulang atau volume kecil; 6.Pengelolaan rantai supply yang lebih baik; 7.Mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah; 8.Meningkatkan kemampuan industri dalam menyediakan kebutuhan Pemerintah.

13 Lingkup Kontrak Payung Kontrak Payung tepat digunakan untuk kondisi : • Barang/jasa yang sudah standard (tidak kompleks), dan nilai belanjanya besar • Ketika waktu ataupun jumlah barang/jasa yang diperlukan tidak dapat dipastikan (Indefinite Basis) • Ketika barang/jasa diperlukan secara terus menerus dalam waktu tertentu (Repeated Basis) • Ketika barang/jasa diperlukan dalam keadaan Emergency FA tidak tepat digunakan untuk kondisi :  complex goods and/or services  highly technical goods and/or services  large investment or capital contracts.

14 Proses Keputusan Penggunaan Kontrak Payung (FA) Kebutuhan yang Berulang? Apakah anggaran yang dikeluarkan cukup besar dalam setahun Strategis atau Kebutuhan tidak terencana? Bagaimana sifat alamiah demand dan supply? FA berdasarkan Pasal 53 Tidak YaYa Highly Complex / Technical Low to Moderate Barang/ Jasa Apakah Barang/jasa yang bersifat standar atau kompleks? Apakah terdapat pengaruh negatif terhadap supply market? YaYa YaYa Tidak Single buyer dengan Single or multi suppliers Single buyer dengan Single or multi suppliers Multi buyers dengan single atau multi suppliers YaYa FA berdasarkan Pasal 110 Bukan materi FA

15 Menetapkan Prioritas Leverage Strategic Low High Kemudahan dalam pelaksanaan Manfaat High Priority 2 Prioritas 1 Prioritas 3 Potensi Manfaat  Potensi peningkatan efisiensi administrasi yang dapat diperoleh  Potensi penghematan (savings) yang diperoleh dari harga B/J yang lebih murah  Manfaat yang diperoleh pemerintah karena dapat mengamankan pasokan kebutuhan B/J dan mengurangi lead time  Kemampuan untuk mencapai tujuan prioritas pemerintah melalui struktur FA (misalnya tujuan mendorong partisipasi UMKM, mendukung program KB atau kesehatan ibu-anak) Kemudahan Pelaksanaan  Kemudahan untuk memperoleh informasi pasar terkait dengan B/J yang diusulkan (harga, spesifikasi, tingkat persaingan, dll). Semakin mudah kita mendapatkan informasi tersebut maka penyusunan FA juga semaikin mudah  Kebutuhan spesifikasi yang sama pada seluruh K/L/D/I. Semakin umum dan standard B/J yang dibutuhkan oleh K/L/D/I, semakin mudah pelaksanaan FA  Kemudahan dalam proses transaksi pada tahap pembelian (second stage process). Pelaksanaan FA lebih mudah jika proses transaksi pembelian langsung oleh K/L/D/I mudah dilakukan

16 Contoh Barang/Jasa yang tepat melalui Kontrak Payung Barang/Jasa tercantum dalam FA di Belgia, Inggris, Denmark, Italia antara lain: • Electricity • Gas • Fuel/heating • Fixed Telephony • Financial Services • PC Desktop • Printers • Servers/network • Catering • Photocopiers • Furniture • Official Cars • Leasing of Vehicles • Car Insurance • Travel/hotels • Petrol/Transport

17 Barang/Jasa tercantum dalam FA di Australia dan US antara lain : • IT hardware and equipment; • IT software and Services; • Telekomunikasi; • Kendaraan Bermotor; • Bahan Bakar; • Utilities (listrik dan gas); • Travel (termasuk travel agent); • Jasa Profesi diantaranya Legal Service, Audit Service, Consulting Service (contoh Management Consulting); • Recruitment Services; • Security; • Peralatan kantor dan ATK; • Alat kesehatan dan BMHP; • Hardware and consumables (contoh : electrical appliances); • Mesin dan Peralatan; • Materials (material konstruksi). Contoh Barang/Jasa yang tepat melalui Kontrak Payung

18 Alur Proses – Ecatalogue LKPPK/L/D/IPenyedia Barang/Jasa Surat Permohonan Usulan Barang/Jasa untuk E-Purchasing Surat Usulan Barang/Jasa untuk E-Purchasing Proses Usulan K/L/D/I akan dilaksanakan bersama-sama oleh LKPP dan K/L/D/I antara lain melalui : study kebutuhan K/L/D/I, supply chain management, logistic management, memilih metoda pengadaan dan pra-katalog. Diskusi proses bisnis, distribution channel, pricing regulation Pra Katalog melalui metoda pengadaan yang dipilih dan disepakati bersama. Apabila metoda pengadaan yang dipilih adalah melalui lelang maka pra katalog akan mengikuti tatacara proses pelelangan. Namun apabila metoda pengadaan yang dipilih adalah non lelang maka proses pra katalog adalah negosiasi harga dan framework contract. SETUJU Framework Contract Proses dan penandatangan Framework Contract oleh Kepala LKPP Tayang E-Catalogue (www.e-katalog.lkpp.go.id E-Purchasing K/L/D/I membeli melalui e- purhcasing Alur Proses PenyusunanE-Katalog

19 e_Katalog LKPP

20 e_Katalog Alat Kesehatan

21 Rekap Alat Kesehatan Jumlah Kategori Alat29 Kategori Jumlah alat1540 type Jumlah Penyedia17 Penyedia

22 Alur Proses – E-Purchasing LKPPK/L/D/IPenyedia Barang/Jasa E-Purchasing Surat Pesanan dari K/L/D/I melalui LPSE Respon, Proses pesanan, (Negosiasi harga-jika diperlukan), Kontrak KONTRAK Monitoring-Evaluasi untuk pelaksanaan Framework Contract dan penyerapan anggaran Alur Proses E-Purchasing

23 Kebijakan PBJP vs Realita Kebijakan PBJP •Menumbuhkembangkan peran usaha nasional •Meningkatkan penggunaan produksi DN Permasalahan Alkes Produksi DN dalam PBJP •Preferensi Tidak Efektif •Sistem Pelelangan •Kecenderungan Penggunaan Produk LN

24 Ekatalog dalam meningkatkan pengunaan Alkes Produksi DN • Pencantuman dalam eKatalog tanpa melalui persaingan (kompetisi) • Pengguna dapat memilih dan menetapkan Alkes yang akan dibeli berdasarkan merk yang tersedia dalam katalog • Pengadaan melalui ePurchasing

25 Penutup • Pemanfaatan E-katalog dapat meningkatkan penggunaan Alkes Produksi DN sekaligus meningkatkan peran usaha nasional. • Meningkatkan kesadaran untuk menggunakan Alkes Produksi DN • Untuk memaksimalkan pemanfaatan ekatalog, diperlukan kebijakan pemerintah dalam mewajibkan penggunaan Alkes Produksi DN

26 Terima kasih Direktorat Pegembangan Sistem Katalog Deputi Bidang Monitoring dan Pengembangan Sistem Informasi SME Tower – Lantai 7 Jln. Jend Gatot Subroto Kav.94 – Jakarta Selatan Tel/Fax lkpp.go.id

27


Download ppt "Fadli Arif NIP : 19670704.199303.1.001 Pembina Utama Muda /IV c Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [LKPP] Pengalaman  Direktur Pengembangan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google