Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pengantar •Desain Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik atau Government Public Relations (GPR) disiapkan pemerintah untuk menyusun agenda setting.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pengantar •Desain Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik atau Government Public Relations (GPR) disiapkan pemerintah untuk menyusun agenda setting."— Transcript presentasi:

1

2 Pengantar •Desain Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik atau Government Public Relations (GPR) disiapkan pemerintah untuk menyusun agenda setting sebagai proses pengayaan informasi publik sehingga masyarakat memperoleh alternatif informasi di tengah dominasi agenda setting media massa (swasta). •Diperlukan strategi, manajemen komunikasi publik, dan network simpul diseminasi untuk menetapkan isu strategis dan penyusunan agenda setting yang baik. •Manajemen GPR merupakan upaya pemenuhan hak publik untuk tahu, dengan memberikan ragam informasi yang edukatif, empowering, enlightening, inspiring, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air.

3 zz STRATEGI PELAYANAN INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK (GPR) MASALAH 1.Informasi Belum Sinergis/Belum Ada Agenda Setting 2.Akses Informasi Terbatas & Tidak Terkoordinir 3.Penilaian Subjektif/ Apriori Terhadap Lembaga Negara KOMPONEN KELEMBAGAAN 1.BRAINWARE 2.SOFTWARE 3.HARDWARE 4.SPIRITUAL WARE KEY SUCCESS 1.Kewenangan / Legalitas 2.Akses/ Koordinasi 3.SDM Cukup dan Cakap 4.Sarana dan Prasarana GOALS 1.Pemenuhan Hak Tahu Publik. 2.Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik. 3.Citra Positif Lembaga Negara. PIKP (GPR) Penggunaan Media: 1.Luar ruang 2.Tradisional 3.Cetak 4.Penyiaran 5.Tatap muka 6.Internet - Online Jumlah & coverage informasi yang ada INTENSIFIKASI & EXTENSIFIKASI Dukungan terhadap Kebijakan dan program penyelenggara negara

4 Tata Kelola Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Klasifikasi Isu Strategis Kegiatan Diseminasi Materi Publikasi Capaian Kinerja: 1. Laporan KementerianLaporan Kementerian 2. Laporan LPNK 3. Laporan Media Center Provinsi, Kabupaten, dan Kota 4. Laporan Monitoring MediaLaporan Monitoring Media Evaluasi Perumusan Agenda Setting & Penyiapan Materi Publikasi Media Tercetak dan Luar Ruang Media Massa Media On-line Media Pertunjukan Rakyat Media Tatap Muka • Poster, leaflet, booklet, famplet • Baliho dan spanduk • banner • Media Cetak • Media Penyiaran • Wayang • Calung • Sandiwara/opera • ketoprak • Lenong • dll Publik - Masyarakat AGENDASETTINGAGENDASETTING DISEMINASIDISEMINASI • Website/portal • Jejaring sosial • Blog • Media center di 30 provinsi dan 115 kab/kota • Workshop • Sarasehan • Anjangsana • dll Jaringan Kelembagaan • Humas Pusat dan Daerah • Lembaga komsos • Lembaga media

5 BIDANG KEHUMASAN DALAM PIKP • Mekanisme Agenda Setting • Hubungan Pusat dan daerah • Kegiatan agenda setting • Pembentukan PPID • Ruang lingkup Kerja PPID • Pelayanan Informasi • Dinas Kominfo/sebutan lain • Biro Humas/Sebutan lain

6 LINGKUP KERJA AGENDA SETTING KEBIJAKAN Monitoring isu Sumber Media : • Cetak • Elektronik • Online Sumber Mitra : • Seskab • Anggota Bakohumas Pengolahan isu Analisis Konten : • Harian • Mingguan • Bulanan Kajian • Sosiologis • Politis • Ekonomi • Sosial • Budaya Strategi Agenda Setting ISU terpilih: • Politik • Ekonomi • Kesra ISU terpilih: • Politik • Ekonomi • Kesra Strategi MediaMateri Narasumber Pelaksana Cetak • Jumpa pers • Jumpa redpel • Advetorial • Penerbitan Elektronik: • Pengumuman • Dialog • Iklan Layanan masyrakat Online • Kominfo • Bakohumas • Pemda • Antara UMUM TEKNIS NARASUMBER UMUM TEKNIS 1)Tim agenda setting yang menangani masalah Komunikasi, Informasi dan Kehumasan 2)Didukung oleh sekretariat Tim agenda setting 3)Ditetapkan oleh SK menteri

7 Koordinasi Tim Agenda Setting Pusat dan Daerah Dikirimkan/dengan menyerap aspirasi Pemberian Informasi (Online dan tercetak) dan Koordinasi diseminasi Koordinasi Melalui Bakohumas Pusat Koordinasi Melalui Bakohumas Daerah Diseminasi melalui 6 (enam) simpul saluran dalam PIKP

8 Tujuan SPM 1.Dengan adanya SPM maka masyarakat akan terjamin menerima suatu pelayanan publik dari Pemda dengan mutu tertentu. 2.SPM sebagai alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar. dan menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan dan bantuan lain yang lebih adil dan transparan. 3.SPM dapat dijadikan dasar dalam menentukan Anggaran Kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat menjadi dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur. 4.SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemda terhadap masyarakat. Masyarakat dapat mengukur sejauhmana Pemda dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pelayanan publik. 5.Adanya SPM dapat menjadi argumen bagi peningkatan pajak dan retribusi daerah karena baik Pemda dan masyarakat dapat melihat keterkaitan pembiayaan dengan pelayanan publik yang disediakan Pemda. 6.SPM dapat merangsang rationalisasi kelembagaan Pemda, karena Pemda akan lebih berkonsentrasi pada pembentukan kelembagaan yang berkorelasi dengan pelayanan masyarakat. 7.Adanya SPM dapat membantu Pemda dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan. Kejelasan pelayanan akan membantu Pemda dalam menentukan jumlah dan kualifikasi pegawai untuk mengelola pelayanan publik tersebut.

9 9 IMPLIKASI SPM • Masyarakat akan terjamin menerima suatu pelayanan dari Pemerintah Daerah. • Menjadi landasan dalam menentukan anggaran suatu pelayanan publik, perimbangan keuangan dan anggaran berbasis kinerja. • Membantu penilaian kinerja Kepala Daerah secara lebih akurat, terukur, transparan dan akuntabel. • Menjadi argumen bagi peningkatan pajak dan retribusi daerah. • Merangsang rasionalisasi kelembagaan dan personil Pemda,

10 HUBUNGAN ANTAR TINGKATPEMERINTAHAN DLM SPM • Basis penerapan SPM ada di Kabupaten/Kota dan Prov • Pemerintah Pusat melalui Kementerian sektor / LPNK bertugas membuat SPM untuk masing-masing pelayanan yang menjadi bidang tugasnya • Gubernur sebagai wakil Pemerintah, bekerjasama dengan Kabupaten/Kota membahas bagaimana pencapaian SPM tersebut. • Kabupaten/Kota menentukan tata cara pelaksanaan pelayanan berdasarkan SPM yg telah disepakati pencapaiannya dgn Provinsi. SPM yandi-ig mplementasikan di tingkat Kabupaten/Kota menjadi dasar bagi pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pusat di Daerah. • Pemerintah Pusat wajib membiayai daerah dlm penyediaan pelayanan dasar bagi daerah-daerah yang kurang mampu • Pusat dpt menarik otonomi suatu daerah bila daerah tsb tdk mampu melaksanakan kewenangan wajib yg telah ditentukan SPM-nya, padahal Pemerintah sudah mengalokasikan biayanya. • Gubernur sebagai wakil pusat di Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan SPM di Kabupaten/Kota.

11 BANGNAS RPJM UU No. 25 / 2004 RPJMD Keppres 25/2010 ttg KIB II Permen 17 / 2010 ttg Organ dan Tata Kerja Kemkominfo NSPK Permen 17/2009 Permen 07/2010 Permen 08/2010 UU No. 32 / 2004 Pemda PP No. 38 / 2007 Pembagian Urusan Pemda melakukan urusan wajib bid. kominfo Permen 22/2010 Target : Diseminasi Pemberdayaan KIM Diseminasi Infromasi via : Bakohumas Media Publik Media Massa Media Publik Media Online Lemkomsos Masyarakat Informasi Diseminasi Infromasi via : Bakohumas Media Publik Media Massa Media Publik Media Online Lemkomsos URUSAN WAJIB DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

12 SELESAI

13 Perubahan Kondisi Yang Ingin Dicapai PPID - Perubahan Kondisi Yang Ingin Dicapai INFORMASI PUBLIK 1.MALE 2.Akses yg murah, cepat, utuh, dan akurat 3.Proaktif 4.Penyelesaian sengketa yg cepat kompeten, independen 5.Sanksi bagi penghambat Rezim Keterbukaan Rezim Ketertutupan Pengecualian bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak

14 Koordinasi Tim Agenda Setting Pusat dan Daerah Dikirimkan/dengan menyerap aspirasi Pemberian Informasi (Online dan tercetak) dan Koordinasi diseminasi Koordinasi Melalui Bakohumas Pusat Koordinasi Melalui Bakohumas Daerah Diseminasi melalui 6 (enam) simpul saluran dalam PIKP

15 ... lanjutan Apa dan siapa PPID? • Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Unit Layanan List inf. Yg dikecualikan Pimpinan Badan Publik Pimpinan Satuan Kerja Pimpinan Satuan Kerja Pimpinan Unit Pelayanan • Melakukan uji konsekuensi • Menyusun kebijakan pe- ngelolaan informasi BP • Bertanggung jawab atas kinerja pelayanan infor- masi di lingkungan BP PPID kepala PPID pelaksana • Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Satker Penetapan (Tim Pertim- bangan?) 1.PPID bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. 2.Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang: a.Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; b.Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak; c.Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut. d.Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;

16 PJT. FUNGSIONAL PPIDPPID ATASAN PPID/ PIMPINAN ( TP2I ) PJT FUNGSIONAL BAGIAN BIRO-BIRO SKPD SKPD SKPD SKPD PF. PRANATA HUMAS PF. PRANATA KOMPUTER PF. ARSIPARIS PF. KEPUSTAKAAN; DSB POLA SENTRALISASI SKPD

17 PJT. FUNGSIONAL PPID UTAMA PPID UTAMA ATASAN PPID/ PIMPINAN ( TP2I ) PJT FUNGSIONAL BAWASDA/BIRO UMU BIRO HK/PIH BAWASDA/BIRO UMU BIRO HK/PIH PPID SKPD PPID SKPD PPID SKPD PPID SKPD PPID SKPD PPID SKPD PF. PRANATA HUMAS PF. PRANATA KOMPUTER PF. ARSIPARIS PF. KEPUSTAKAAN; DSB PPID SKPD POLA DESENTRALISASI

18 Pola Kementerian/LPNK (Umum) Uraian 1.Pimpinan badan publik : Menteri/Kepala LPNK 2.Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : Inspektur Jenderal/inspektur, Direktur Jenderal/deputi, dan Kepala Badan setingkat eselon I 3.Atasan langsung PPID : Sekretaris jenderal/Sekretaris utama yang bekoordinasi dengan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi 4.PPID adalah Pejabat ex-officio yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Komunikasi, Informasi dan Kehumasan 5.FPID Satker adalah pejabat fungsional yang berada di tiap satuan kerja yang bertugas pengidentifikasian, pengumpulan, pengolahan, penataan, penyimpanan, penyeleksian, penyimpanan data tiap satuan kerja. 6.Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a)Pengelolaan Informasi, Fungsinya mengelola informasi yang dimiliki oleh badan publik dan mengkategorikanya kedalam informasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang bertanggung jawab adalah Pusat Data dan Informasi/Sebutan lain b)Dokumentasi dan Arsip, Fungsinya melakukan dokumentasi dan pengarsipan setiap informasi yang dimiliki oleh badan publik. Yang bertanggung jawab adalah Biro Umum/Sebutan lain c)Pelayanan Informasi, Fungsinya melakukan pelayanan informasi sesuai amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Yang bertanggung jawab adalah Pusat Informasi Kehumasan/Sebutan lain d)Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Fungsinya menerima pengaduan dan penyelesaian sengketa sesuai amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Yang bertanggung jawab adalah Biro Hukum/sebutan lain

19 Pola Kementerian/LPNK (UPT dan VERTIKAL)

20 Pola Struktur PPID Tingkat Provinsi Uraian 1.Pimpinan badan publik : Gubernur/bupati/wakilota 2.Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : Inspektur, Bawasda, dan Kepala SKPD 3.Atasan langsung PPID : Sekretaris Daerah yang bekoordinasi dengan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi 4.PPID adalah Pejabat ex-officio yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Komunikasi, Informasi dan Kehumasan. Ada struktur yang meliputi ketua, wakil ketua dan sekretaris. 5.FPID Satker adalah pejabat fungsional yang berada di tiap satuan kerja yang bertugas pengidentifikasian, pengumpulan, pengolahan, penataan, penyimpanan, penyeleksian, penyimpanan data tiap satuan kerja. 6.Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a)Pengelolaan Informasi adalah Kepala bidang pengelola data/Sebutan lain b)Dokumentasi dan Arsip adalah Kepala bidang Umum/Sebutan lain c)Pelayanan Informasi adalah Kepala bidang humas/Kepala bidang Komunikasi dan Informatika/Sebutan lain d)Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa adalah Kepala bagian Hukum / sebutan lain

21 Pola Badan Usaha Milik Negara/daerah Uraian : 1.Pimpinan badan publik : Direktur Utama 2.Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : Direktur tiap bidang 3.Atasan langsung PPID : Direktur utama 4.PPID adalah Pejabat ex-officio yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Komunikasi, Informasi dan Kehumasan. 5.Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a)Pengelolaan Informasi adalah bidang pengelolaan data b)Dokumentasi dan Arsip adalah bidang administrasi umum c)Pelayanan Informasi adalah Kepala humas/Kepala Komunikasi/Sebutan lain d)Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa adalah Kepala bagian Hukum / sebutan lain

22 1212 PPID MABES PPID POLDA PPID POLRE S PPID POLSE K SATKER MABES SATKER POLDA SATFUNG POLRES PUBLIKPUBLIK Disampaiakan dalam Pertemuan BAKOHUMAS PEMERINTAH tingkat pusat tahun 2010 Mataram NTB, Juli 2010

23 Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan Pemberi- tahuan Tertulis • Lampiran V Peraturan KI No. 1 thn 2010 Pengisian Buku Registrasi Menginginkan Salinan Melihat Dokumen Permohonan • Diisi pemohon • Diisi petugas Tertulis Tidak Tertulis Melalui Pengumuman Melalui Permohonan Layanan Informasi Publik • 10 hari kerja untuk pemberitahuan tertulis • 7 hari kerja untuk perpanjangan Nomor Registrasi • Lampiran IV Peraturan KI No. 1 thn 2010 Form Permohonan • Lampiran III Peraturan KI No. 1 thn 2010

24 Pengajuan keberatan internal- Banding Administratif Pengajuan Permohonan Puas? Pengajuan Keberatan ke Atasan Puas? Selesai (10 + 7) hari kerja 14 hari kerja • Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan kepada atasan PPID • Maksimum waktu perpanjangan adalah 7 hari kerja • Jika Atasan PPID tidak memberikan jawaban, berarti sama dengan penolakan • Pemohon diberikan waktu maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui komisi informasi Pengajuan Keberatan ke Komisi Informasi T T Y Selesai Y 30 hari kerja

25 Jika pengajuan keberatan internal tidak selesai dilanjutkan ke Komisi Informasi Putusan Ajudikasi Komisi Informasi: • Menutup sebagian atau keseluruhan informasi, atau • Membuka sebagian atau keseluruhan informasi Ajudikasi Mediasi Sengketa informasi terbuka Sengketa informasi yang dikecualikan Putusan Mediasi Komisi Informasi: • Kersepakatan yang berifat FINAL dan MENGIKAT ? Komisi Informasi Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang­Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi pu blik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi (hanya untuk informasi yang tidak dikecualikan). Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. Uji Kepentingan Pemohon Informasi Uji Konsekuensi Badan Publik Pengabaian terhadap putusan Ajudikasi Komisi Informasi terhitung 14 hari kerja sejak diputuskan sama dengan menerima putusan.

26 TAHAPAN KEBERATAN INTERNAL BADAN PUBLIK 14 hari 30 hari Peminta PPID Atasan PPID Puas Tidak Puas Menerima Tidak menerima Tanggapan/ Keputusan Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pelaksanaan Keputusan oleh PPID 30 hari


Download ppt "Pengantar •Desain Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik atau Government Public Relations (GPR) disiapkan pemerintah untuk menyusun agenda setting."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google