Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENTINGNYA PARTISIPASI MASTAN DALAM PERUMUSAN DAN PENERAPAN SNI DPN MASTAN Guru Besar Teknik Elektro UNIVERSITAS TRISAKTI Jakarta, 13 Maret 2012 Syamsir.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENTINGNYA PARTISIPASI MASTAN DALAM PERUMUSAN DAN PENERAPAN SNI DPN MASTAN Guru Besar Teknik Elektro UNIVERSITAS TRISAKTI Jakarta, 13 Maret 2012 Syamsir."— Transcript presentasi:

1 PENTINGNYA PARTISIPASI MASTAN DALAM PERUMUSAN DAN PENERAPAN SNI DPN MASTAN Guru Besar Teknik Elektro UNIVERSITAS TRISAKTI Jakarta, 13 Maret 2012 Syamsir Abduh

2 AGENDA  Standar dan Kehidupan  Mengapa Partisipasi Masyarakat  Pemangku Kepentingan Standardisasi  CGP Perumusan Standar  Meningkatkan Keberterimaan SNI  MASTAN dan Tahapan Perumusan SNI  TENTANG MASTAN

3 STANDAR dan KEHIDUPAN  Long life standardization  Standard influence everything we do (UK Standard)  Standard control market (German National Standard)  Standardization is one of most powerful sources of competitive economical intelligence (French Standardization Strategy)

4 Mengapa Diperlukan Partisipasi Masyarakat? SNI Keberterimaan Partisipasi Masyarakat Pengembangan Penerapan Promosi Standar dibutuhkan Kesadaran Masyarakat Peran UMKM Demand Side Supply Side

5 Meningkatkan Keberterimaan SNI Panitia Teknis PNPS Kesadaran Masyarakat Advokasi Keberterimaan SNI

6 Total Organization Performance Efficiency Effectiveness Quality Productivity Profitability (Organizational Performance) Innovation Quality of Working Life

7 PELAKU USAHA PEMERINTAH LEMBAGA INFRA STRUKTUR TEKNIS KONSUMEN AHLI / PRAKTISI MASTAN Pemangku Kepentingan Standardisasi

8 WTO G/TBT/1/Rev.7 Coherence Development dimension Openess Transparency Consensus and impartiality Effectiveness and relevance Code of Good Practice Perumusan Standar

9 Transparansi dan Keterbukaan Terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui program pengembangan SNI serta memberikan kesempatan yang sama bagi yang berminat untuk berpartisipasi melalui kelembagaan yang berkaitan dengan pengembangan SNI. Prinsip Dasar Perumusan SNI Konsensus dan Tidak memihak Memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk mengutarakan pandangannya serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan oleh pihak-pihak tersebut secara konsensus (mufakat atau suara mayoritas) dan tidak memihak kepada pihak tertentu Efektif dan Relevan Harus mengupayakan agar hasilnya dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan konteks keperluannya.

10 Koheren Sejauh mungkin mengacu kepada satu standar internasional yang relevan dan menghindarkan duplikasi dengan kegiatan perumusan standar internasional agar hasilnya harmonis dengan perkembangan internasional. Dimensi Pengembangan Mempertimbangkan kepentingan usaha kecil/menengah dan daerah dengan memberikan peluang untuk dapat berpartisipasi dalam proses perumusan SNI. Prinsip Dasar Perumusan SNI

11 AdoptionEnquiryDraftingProgramming Usulan MASTAN Draft Program PT Program BSN RSNI Drafting PT/Sub-PT RSNI Verifikasi BSN Jajak Pendapat MASTAN Notification via ISO-Net Pemungutan Suara MASTAN Adopsi & Publikasi BSN Finalisasi RSNI3 PT/Sub-PT MASTAN dan Tahapan Perumusan SNI

12 Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)F:\PSN pdfF:\PSN pdf 1.PNPS adalah rencana kegiatan untuk merumuskan SNI dalam periode tertentu, yang dipublikasikan agar dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan 2. BSN menyusun kebijakan pengembangan SNI jangka panjang dan jangka pendek dengan memperhatikan: a) kebijakan nasional di bidang standardisasi; b) kebutuhan pasar c) perkembangan standardisasi internasional; d) kesepakatan regional dan internasional; e) kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi 3. Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, setiap pertengahan tahun anggaran, BSN menetapkan Rencana PNPS untuk periode satu tahun berikutnya dan menyampaikan perencanaan tersebut kepada seluruh panitia teknis

13 PNPS Dalam menyusun usulan PNPS, panitia teknis/subpanitia teknis memperhatikan dan menjaring masukan dari berbagai pihak terutama pemangku kepentingan, Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN) dan instansi teknis terkait, serta memperhatikan sumber daya dan target waktu penyelesaian. a) waktu untuk penyelesaian perumusan RSNI (RSNI1, RSNI2, RSNI3, RSNI4); b) waktu yang harus disediakan untuk mendapatkan tanggapan terhadap RSNI c) waktu yang diperlukan untuk melaksanakan konsensus nasional d) penetapan dan publikasi SNI.

14 Target Waktu Penyusunan target waktu perlu diusahakan sesingkat mungkin tanpa mengurangi mutu dari standar yang dirumuskan. Sebagai acuan perencanaan program dapat digunakan perkiraan waktu sebagai berikut: •Penyelesaian RSNI1 3 bulan •Penyelesaian RSNI2 3 bulan •Penyelesaian RSNI3 3 bulan •Jajak pendapat (enquiry) 3 bulan (2 bulan dan perpanjangan 1 bulan) •Penyelesaian RSNI4 2 bulan •Pemungutan suara (voting) 3 bulan (2 bulan dan perpanjangan 1 bulan) •Penetapan SNI 1 bulan •Publikasi SNI 1 bulan Total Waktu SNI : 19 bulan

15 Penilaian dan penetapan PNPS BSN melakukan kajian (penilaian) terhadap usulan PNPS panitia teknis dengan mempertimbangkan: •kesesuaian usulan dengan lingkup panitia teknis; •duplikasi atau keterkaitan usulan dari panitia teknis yang berbeda; •duplikasi dengan SNI yang telah ada; •duplikasi dengan perumusan RSNI yang sedang dilaksanakan; •duplikasi dengan program perumusan standar internasional yang sedang dilaksanakan; •kesepakatan-kesepakatan regional dan internasional.

16 Contoh : Penilaian dan penetapan PNPSF:\Bahan Sirkulasi MTPS Februari 2012 (PNPS).xlsF:\Bahan Sirkulasi MTPS Februari 2012 (PNPS).xls

17 Publikasi PNPS Sesuai dengan ketentuan TBT-WTO, sekurang- kurangnya satu kali setiap 6 (enam) bulan BSN akan mempublikasikan PNPS dan perubahannya serta status pelaksanaan PNPS periode sebelumnya melalui website BSN (http://www.bsn.or.id atau atau media lain dan menotifikasikan publikasi tersebut kepada Pusat Informasi ISO/IEC.

18 Penyusunan Konsep (Drafting) 1.Panitia teknis atau subpanitia teknis menunjuk konseptor untuk merumuskan RSNI1. 2.Konseptor dapat berbentuk perorangan atau gugus kerja yang terdiri atas tenaga ahli yang berkaitan dengan bidang standar yang akan dirumuskan dan dapat berasal dari luar anggota panitia teknis atau subpanitia teknis. 3. Gugus kerja ini bersifat sementara dan tugasnya selesai setelah RSNI1 disetujui menjadi RSNI2 oleh panitia teknis atau subpanitia teknis. 4. Apabila diperlukan gugus kerja atau subpanitia teknis atau panitia teknis dapat berkonsultasi dengan berbagai pihak lain yang berkepentingan, melakukan penelitian, studi banding, dan atau pengujian untuk memastikan agar ketentuan yang dicakup dalam RSNI1 sesuai dengan konteks tujuan penyusunan SNI tersebut serta kondisi yang mempengaruhinya. 5. Apabila menetapkan metode pengujian baru yang berdiri sendiri atau merupakan bagian suatu standar dan metode tersebut tidak mengadopsi atau tidak mengacu suatu standar lain yang biasa digunakan, maka harus dilakukan validasi. 6. Penulisan RSNI1 harus sesuai dengan PSN 08:2007 tentang Penulisan Standar Nasional Indonesia.

19 Rapat Teknis 1.RSNI1 yang disusun oleh konseptor atau gugus kerja dibahas dalam rapat panitia teknis atau subpanitia teknis untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari seluruh anggota. Apabila diperlukan dalam tahap ini dapat diundang pakar dari luar anggota panitia teknis atau subpanitia teknis, dilakukan konsultasi dengan berbagai pihak dan atau melakukan penelitian/pengujian sesuai dengan kebutuhan. Hasil rapat teknis setelah diperbaiki oleh tim editor diperoleh RSNI2. 2.Pada tahap ini, BSN dapat memantau pelaksanaan rapat teknis dengan menugaskan Tenaga Ahli Standardisasi sebagai pengendali mutu (TAS-QC) perumusan SNI. 3. Seluruh substansi pembahasan dalam rapat teknis harus terekam secara lengkap, akurat serta mudah dibaca dan dimengerti.

20 Rapat Konsensus 1.Pada tahap ini RSNI2 dikonsensuskan oleh panitia teknis atau subpanitia teknis dengan memperhatikan pandangan seluruh peserta rapat yang hadir dan pandangan tertulis dari anggota panitia teknis atau subpanitia teknis yang tidak hadir. 2.Apabila diperlukan, dalam tahap ini dapat diundang pakar dari luar anggota panitia teknis atau subpanitia teknis sebagai narasumber yang pendapatnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh anggota panitia teknis atau subpanitia teknis dalam mengambil keputusan, tetapi tidak memiliki hak suara. 3. Rapat konsensus hanya dapat dilakukan apabila rapat mencapai kuorum, yaitu minimal 2/3 anggota panitia teknis atau subpanitia teknis hadir dan semua pihak yang berkepentingan terwakili. 4. RSNI2 dapat ditetapkan menjadi RSNI3 apabila anggota panitia teknis atau subpanitia teknis peserta rapat konsensus sebagaimana dimaksud pada butir 3 menyepakati rancangan tersebut secara aklamasi. Dalam hal aklamasi tidak dicapai, dapat dilakukan voting, dengan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota panitia teknis atau subpanitia teknis peserta rapat konsensus menyatakan setuju.

21 Rapat Konsensus 5. Pelaksanaan rapat konsensus harus dihadiri oleh Tenaga Ahli Standardisasi yang ditugaskan oleh BSN sebagai pengendali mutu (TAS-QC) perumusan SNI. 6. Anggota panitia teknis atau subpanitia teknis yang tidak hadir dalam rapat berhak memberikan pandangannya secara tertulis sebagai bahan pembahasan, namun yang bersangkutan tidak diperhitungkan di dalam kuorum dan pemungutan suara. 7. Apabila peserta rapat konsensus yang menyetujui rancangan tersebut tidak mencapai 2/3 maka RSNI2 tersebut harus diperbaiki sesuai dengan ketentuan pada dengan memperhatikan alasan dari tanggapan yang menyatakan tidak setuju. 8. Seluruh substansi pembahasan dalam rapat konsensus harus terekam secara lengkap, akurat serta mudah dibaca dan dimengerti, baik merupakan catatan pada RSNI2 maupun rekaman terpisah. 9. Hasil rapat konsensus harus dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format yang ditetapkan.

22 Rapat Konsensus 10. Naskah asli RSNI2 yang memuat catatan-catatan kesepakatan rapat yang telah diparaf oleh ketua dan sekretaris panitia teknis atau subpanitia teknis, dan rekaman rapat lainnya, naskah RSNI3 yang telah diperbaiki oleh tim pengedit, dalam bentuk hard copy dan e-file, serta berita acara hasil konsensus, harus dikirimkan ke BSN dan salinannya disimpan oleh sekretariat panitia teknis atau subpanitia teknis sampai RSNI yang dimaksud ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia. 11. Naskah RSNI3 yang diserahkan ke BSN sepenuhnya merupakan tanggung jawab panitia teknis.

23 Tahap jajak pendapat (enquiry) melalui media elektronik 1.Pada tahap ini RSNI3 yang dihasilkan oleh panitia teknis atau subpanitia teknis, diserahkan ke BSN agar dapat disebarluaskan untuk mendapatkan tanggapan dari anggota panitia teknis atau subpanitia teknis yang bersangkutan dan anggota MASTAN kelompok minat yang relevan. 2. Sebelum disebarluaskan, BSN akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi (selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima RSNI3 dari panitia teknis).Dalam hal kelengkapan administrasi tidak dipenuhi, maka BSN mengembalikan RSNI3 kepada panitia teknis atau subpanitia teknis yang bersangkutan. 3. Dalam proses ini, anggota panitia teknis atau subpanitia teknis (sebagai anggota yang memiliki hak suara) dan anggota MASTAN kelompok minat yang relevan, baik yang memiliki atau tidak memiliki hak suara, dapat memberikan tanggapan dalam kurun waktu dua bulan untuk menyatakan: (a) setuju terhadap RSNI3 tersebut yang dapat disertai dengan catatan editorial dan/atau catatan teknis yang tidak bersifat substansial, (b) tidak setuju atas semua atau sebagian ketentuan substansi RSNI3 dengan memberikan alasan yang jelas mengapa dan bagian mana yang tidak disetujui, atau (c) abstain tanpa memberikan catatan/alasan,

24 Tahap pemungutan suara (voting) melalui media elektronik 1.Pada tahap ini RSNI4 yang dihasilkan oleh panitia teknis atau subpanitia teknis, diserahkan ke BSN agar dapat disebarluaskan untuk mendapatkan tanggapan dari anggota panitia teknis atau subpanitia teknis yang bersangkutan dan anggota MASTAN kelompok minat yang relevan. 2. Sebelum disebarluaskan, BSN akan melakukan verifikasi terhadap perubahan yang dilakukan. Dalam hal perubahan tidak dilaksanakan tanpa alasan yang jelas, maka BSN mengembalikan RSNI4 kepada panitia teknis atau subpanitia teknis yang bersangkutan untuk diperbaiki.

25 Tahap pemungutan suara (voting) melalui media elektronik 3.BSN menyebarluaskan RSNI4 melalui SISNI untuk memperoleh tanggapan dari seluruh anggota panitia teknis atau subpanitia teknis dan anggota MASTAN kelompok minat yang relevan untuk mendapatkan persetujuan melalui pemungutan suara dalam kurun waktu dua bulan. Pada tahap ini anggota panitia teknis atau subpanitia teknis dan anggota MASTAN kelompok minat yang relevan dapat menyatakan setuju tanpa catatan, tidak setuju dengan alasan yang jelas, atau abstain, dengan mengisi formulir eballoting. 4. Kuorum dihitung berdasarkan hak suara yang dimiliki oleh anggota panitia teknis atau subpanitia teknis, dan anggota MASTAN dari kelompok minat yang relevan berdasarkan status keanggotaan dalam pemberian suara. 5. Pemungutan suara dinyatakan sah atau kuorum apabila tanggapan yang diterima dari anggota yang memiliki hak suara lebih dari 50% dari total hak suara sebagaimana diatur dalam butir 4. Apabila batas minimum tidak tercapai, maka pemungutan suara diperpanjang selama satu bulan dan hasil pemungutan suara dinyatakan sah

26 Tahap pemungutan suara (voting) melalui media elektronik 6. BSN akan menghitung hasil pemungutan suara yang sah dengan ketentuan sebagai berikut: a.Perhitungan hasil pemungutan suara dilakukan terhadap tanggapan yang menyatakan setuju dan tidak setuju, sedangkan tanggapan yang menyatakan abstain atau tanggapan yang menyatakan tidak setuju tanpa alasan yang jelas tidak dihitung. b. Apabila 2/3 atau lebih anggota yang memiliki hak suara dan ikut memberikan suara menyatakan setuju, dan yang menyatakan tidak setuju dengan alasan yang jelas tidak lebih ¼ dari seluruh tanggapan yang diterima (dari anggota yang memiliki dan tidak memiliki hak suara), maka RSNI4 tersebut disetujui menjadi RASNI.

27 Proses Perumusan untuk Keperluan Mendesak Proses perumusan SNI dari PNPS atau untuk keperluan mendesak yang mengadopsi standar internasional secara identik dapat dilaksanakan melalui jalur cepat.

28 Penetapan SNI 1.RSNI yang telah mencapai tahap RASNI atau DT akan dialokasikan penomorannya oleh BSN. Tata cara penomoran SNI dan DT diatur dalam PSN 06:2007 Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia dan Dokumen Teknis. 2. BSN menetapkan RASNI menjadi SNI atau amandemen SNI dan RSNI4 atau RSNI3 menjadi DT tanpa adanya perubahan atau editing dengan menerbitkan surat keputusan kepala BSN. 3. BSN menyampaikan Surat Keputusan penetapan SNI atau DT kepada sekretariat panitia teknis atau subpanitia teknis, disertai e-file dari SNI/DT terkait.

29 Ketentuan Teknis Dalam Perumusan SNI 1.Satuan ukuran yang dipergunakan adalah Satuan Sistem Internasional sesuai SNI , Satuan sistem internasional. 2.Ketentuan tentang pelaksanaan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan, pedoman, karakteristik, dan ketentuan teknis lain sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) cara pengambilan contoh termasuk pemilihan contoh dan metode pengambilannya; b) batas dan toleransi untuk parameter pengukuran; c) urutan pengujian apabila mempengaruhi hasil pengujian; d) jumlah spesimen yang perlu diuji; e) metode dan jenis pengujian parameter yang tepat, benar, konsisten dan tervalidasi; f) spesifikasi yang jelas dari peralatan pengujian yang tidak dapat diperoleh secara komersial (customized product). 3. Metode pengujian sejauh mungkin mengacu metode pengujian yang baku, baik yang telah ditetapkan dalam SNI, standar internasional, atau standar lain yang telah umum dipergunakan. Apabila metode uji yang dipergunakan bukan metode uji baku, metode tersebut harus divalidasi oleh laboratorium yang kompeten.

30 Publikasi SNI atau DT dipublikasikan melalui website BSN selambat-lambatnya dua bulan setelah penetapan dalam bentuk full text untuk jangka waktu satu tahun. Apabila diperlukan, BSN dapat menyediakan SNI yang ditetapkan dalam bentuk file elektronik (e-file) atau cetakan (hardcopy).

31 Pemeliharaan SNI 1.Panitia teknis atau subpanitia teknis berkewajiban memelihara SNI dengan melaksanakan kaji ulang sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan, untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kekinian SNI. 2. Panitia teknis harus melaporkan program kaji ulang setiap akhir tahun bersamaan dengan usulan PNPS. 3. Dalam hal suatu SNI terdapat kondisi tertentu yang memerlukan perubahan sebelum 5 tahun maka kaji ulang terhadap SNI tersebut dapat diusulkan kepada BSN atau panitia teknis untuk ditindaklanjuti.

32 Monitoring dan Pengawasan 1.Untuk menjamin pelaksanaan pengambilan keputusan di dalam proses perumusan SNI, BSN berhak mengirimkan tenaga ahli standardisasi sebagai petugas pengendali mutu (QC) untuk memantau pelaksanaan proses perumusan SNI. 2. Petugas QC berhak memberikan peringatan apabila pelaksanaan proses perumusan SNI menyimpang dari ketentuan pada pedoman ini dan pedoman lain yang relevan. 3. Peringatan petugas QC yang tidak diindahkan akan mempengaruhi persetujuan BSN untuk pelaksanaan tahap selanjutnya dalam perumusan SNI. 4. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas QC berkewajiban memberikan laporan lengkap terhadap keseluruhan kegiatan proses perumusan SNI. 5. Pelaksanaan pengendaian mutu dalam proses perumusan SNI diatur dalam PSN ,Tenaga ahli standardisasi untuk pengendali

33 Komponen BIAYA SNIRAB Perumusan Standar.xlsRAB Perumusan Standar.xls AKTIVITASBIAYA 1. Pembentukan POKNAT Pembentukan PANITIA TEKNIS Perumusan RSNI - Draft RSNI Rapat Teknis Rapat PRAKONSENSUS Rapat KONSENSUS TOTAL

34 TENTANG MASTAN

35 DEKLARATOR MASTAN

36  MASTAN atau Masyarakat Standardisasi Indonesia adalah suatu organisasi yang bersifat independen; mandiri, nirlaba dan terbuka yang dideklarasikan para pemangku kepentingan standardisasi pada tanggal 18 Desember 2003 berdasarkan tindak lanjut dari hasil Konvensi Nasional para pemangku kepentingan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2003  Deklarator MASTAN meliputi wakil dari unsur pelaku usaha/ produsen, konsumen, pakar/cendekiawan, dan pemerintah yang terkait dan/atau memperhatikan standardisasi (a.l. Ir Aburizal Bakrie, Ir Thomas Dharmawan, Dra Indah Suksmaningsih, Almarhum Prof Dr Nurcholis Madjid,, Ir Iman Sudarwo, dan Dr Ir Delima H Azahari) APA ITU MASTAN ?

37  sebagai wadah untuk mensinergikan pelaku usaha, konsumen, ilmuwan dan pemerintah dalam upaya mewujudkan  industri nasional dengan daya saing yang tangguh di tingkat nasional, regional dan internasiona,l serta  perlindungan konsumen, pelaku usaha dan masyarakat lainnya dengan penerapan dan pengembangan sistem mutu, keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun fungsi kelestarian lingkungan hidup melalui Sistem Standardisasi Nasional (SSN) yang selaras dengan Sistem Internasional APA ITU MASTAN ? (lanjutan)

38 VISI dan MISI “ Menjadi organisasi profesional, kuat, mandiri dan pusat keunggulan di bidang Standardisasi ” VISI MASTAN MISI MASTAN 1.Meningkatkan profesionalisme organisasi melalui pembinaan kelompok minat MASTAN 2.Membangun kekuatan organisasi melalui perluasan DPW dan penambahan anggota 3.Menjadi organisasi yang mandiri dalam pengelolaan sumberdaya 4.Menjadi pusat keunggulan dibidang standardisasi melalui hasil-hasil riset dibidang standardisasi

39  Pengurus Pusat terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekjen, Bendahara, 4 Ketua Bidang, DPW, Sekretariat, dan Panitia/Tim yang bersifat adhoc.  8 Korwil yang telah terbentuk meliputi Jawa Timur (Surabaya), Jawa Tengah (Semarang), DIY (Yogyakarta), Jawa Barat (Bandung), Sumatera Selatan (Palembang), Sumatera Utara (Medan), Sulawesi Selatan (Makassar), dan Bali & Nusa Tenggara ORGANISASI MASTAN

40  Berdasarkan kelembagaan terdiri dari anggota perorangan, perusahaan, organisasi nirlaba, dan organisasi pemerintah, serta anggota kehormatan  Berdasarkan komponen pemangku kepentingan terdiri atas unsur kelompok pelaku usaha/ produsen, konsumen, cendekiawan dan regulator/pemerintah  Berdasarkan data per 31 Desember 2010, jumlah anggota MASTAN sebanyak 3173 anggota KEANGGOTAAN MASTAN

41 GRAFIK PERKEMBANGAN ANGGOTA s.d 31 Desember 2010 Perorangan: 2711 orang Institusi: 462 orang TOTAL ANGGOTA: 3173 orang

42 SEBARAN ANGGOTA MASTAN DI LUAR DPW JABODETABE K KETERANGAN: Calon DPW

43 KOMPOSISI STAKEHOLDER ANGGOTA MASTAN

44  Sebagai salah satu jalur utama dalam pengusulan pengembangan standar nasional yang diperlukan pasar (atau pemangku kepentingan) dalam program nasional pengembangan standar (PNPS)  Sebagai pihak utama yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan konsensus nasional rancangan SNI (standar nasional Indonesia) melalui SISNI pada tahap jajak pendapat dan pemungutan suara anggota MASTAN terkait  Berpartisipasi aktif dalam pemasyarakatan (penerapan) standar, peningkatan posisi Indonesia dalam forum standardisasi internasional dan regional, serta pembinaan kemampuan sumberdaya manusia di bidang standardisasi BAGAIMANA PERAN MASTAN ?

45 FOKUS PROGRAM MASTAN TAHUN Konsolidasi dan Penguatan Organisasi MASTAN 2.Rekrutasi dan Pembinaan Kompetensi, Partisipasi dan Peran Anggota MASTAN di Bidang Standardisasi 3.Peningkatan Kemampuan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 4.Advokasi, Konsultasi dan Pelatihan Standardisasi 5.Sosialisasi/kampanye gerakan budaya peduli standar dan mutu (termasuk publikasi, promosi, penyuluhan dll) 6.Pengembangan Jejaring Nasional, Regional, Dan Internasional Di Bidang Standardisasi Termasuk Peningkatan Partisipasi Organisasi Dalam Kerjasama Tersebut

46 Dalam jajak pendapat dan e-balloting proses penetapan SNI, setiap anggota dapat memilih jenis keanggotaan : a. Anggota peserta penuh (Participant member) sesuai klasifikasi ICS-nya, atau b. Anggota peserta peninjau (Observer member), umumnya anggota kelompok konsumen Anggota P dan Anggota O

47 Syarat pemilihan kode ICS anggota P - Bidang kegiatan Organisasi tempat bekerja - Pendidikan formal - Pendidikan non formal - Pengalaman terkait standardisasi Kode ICS dari anggota P harus relevan dengan kode ICS dari salah satu faktor berikut :

48 01 Umum, Terminologi Standardisasi, Dokumentasi 03 Sosiologi, Jasa, Organisasi dan Manajemen Perusahaan, Administrasi, Transportasi 07 Matematika Ilmu Pengetahuan Alam 11 Teknologi Perawatan Kesehatan 13 Perlindungan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan 17 Metrologi dan Pengukuran, Fenomena Fisika 19 Pengujian 21 Sistem Mekanika dan Komponen untuk Penggunaan Umum 23 Sistem Fluida dan Komponen untuk Penggunaan Umum 25 Rekayasa Manufaktur 27 Rekayasa Energi dan Pemindahan Panas 29 Rekayasa Listrik 31 Elektronika Klasifikasi Bidang Standar berdasarkan ICS

49 33 Telekomunikasi 35 Teknologi Informasi, peralatan kantor 37 Teknologi Citra 39 Mekanika Presisi, Perhiasan 43 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya 45 Rekayasa Perkeretaapian 47 Bangunan Kapal dan Konstruksi Kapal 49 Rekayasa Pesawat Terbang dan Kendaraan Angkasa 53 Peralatan Penanganan Bahan 55 Pengemasan dan Distribusi Barang 59 Teknologi Tekstil dan Kulit 61 Industri Pakaian 65 Pertanian Klasifikasi Bidang Standar berdasarkan ICS

50 83 Industri Karet dan Plastik 85 Teknologi Kertas 87 Industri Cat dan Warna 91 Bahan Konstruksi dan Bangunan 93 Rekayasa Sipil 95 Teknik Kemiliteran 97 Rumah Tangga, Hiburan, Olah Raga 67 Teknologi Pangan 71 Teknologi Kimia 73 Pertambangan dan Mineral 75 Minyak Bumi dan Teknologi Terkait 77 Metalurgi 79 Teknologi Kayu 81 Industri Kaca dan Keramik Klasifikasi Bidang Standar berdasarkan ICS

51  Pekerjaan Tanah, Penggalian, Konstruksi Pondasi, Pekerjaan Bawah Tanah  Konstruksi Jembatan  Konstruksi Terowongan  Rekayasa Jalan Sub Rekayasa Sipil

52  Rekayasa Jalan Rekayasa jalan secara umum Konstruksi jalan incl. Peralatan Bahan jalan Peralatan dan instalasi jalan Penerangan jalan dan peralatan terkait Standar terkait lainnya Sub Rekayasa Jalan

53 INSTANSI TERKAITPANITIA TEKNIS SNI I.PERPUSNAS, LIPI, BSN, BAKOSURTANAL : Perpustakaan Dan Kepustakaan : Informasi dan Dokumentasi : Sistem Manajemen Mutu : Informasi Geografi/Geomatika : Metode dan Prosedur Pengujian secara umum II.BATAN, BPPT : Pengukuran Radiasi : Pengukuran Aliran Fluida dan Motor Bakar : Uji Tak Rusak : Pengujian Mekanik : Sistem Otomasi Industri : Rekayasa Energi Nuklir III.DEPDAG, DEPHUB : Jasa Bidang Perdagangan : Persyaratan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan dan Pengelolaan Laut Panitia Teknis Berorientasi ICS

54 INSTANSI TERKAITPANITIA TEKNIS SNI IV.ESDM - Ditjen LPE : Istilah Teknik Ketenagalistrikan : Keselamatan Pemanfaat Tenaga Listrik : Keselamatan Pemanfaat Tenaga Listrik : Meter Listrik : Pengujian Tegangan Tinggi dan Perpetiran : Turbin Listrik : Energi Baru Terbarukan : Sistem Ketenagalistrikan : Perlengkapan & Sistem Proteksi Listrik (PTSP) : Insulasi Listrik : Jaringan Transmisi & Distribusi Tenaga Listrik : Transformator : Instalasi & Keandalan Ketenagalistrikan : Kabel dan Konduktor Listrik : Lengkapan Listrik : Mesin Listrik V.DEPKOMINFO, DITJEN TELEKOMUNIKASI : Sistem Kendali Juah : Telekomunikasi : Teknologi Informasi melalui Media Elektronika : Komunikasi Digital VI.DEPKES, KLH, DEPNAKER, DEPDAGRI : Alat Kesehatan : Invitro Diagnostic Test System : Keselamatan & Kesehatan Kerja : Kualitas Lingkungan dan Manajemen Lingkungan : Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran

55 INSTANSI TERKAITPANITIA TEKNIS SNI VII.BPOM, DEPTAN, DEPPERIN : Terapetik : Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga : Pertanian : Produk Perikanan : Pangan Olahan Tertentu : Bahan Tambahan Pangan (BTP) & Kontaminan : Peternakan & Produk Peternakan : Makanan dan Minuman VIII.DEPHUT, DEPTAN, DKP : Pengolahan Hutan : Hasil Hutan Bukan Kayu : Sarana dan Prasarana Pertanian : Produk Perikanan S1 : Sarana Perikanan Tangkap S2 : Perikanan Budidaya : Hasil Hutan Kayu

56 INSTANSI TERKAITPANITIA TEKNIS SNI IX.DEPPERIN : Permesinan & Produk Permesinan : Elektronika untuk Keperluan Rumah Tangga : Perhiasan : Rekayasa kendaraan Jalan Raya : Bangunan Kapal & Konstruksi Kelautan : Tekstil & Produk Tekstil : Kulit, Produk Kulit & Alas Kaki : Produk Kimia dan Produk Agro Kimia : Teknologi Kimia : Logam, Baja dan Produk Baja : Industri Kaca & Keramik : Industri Karet & Plastik : Teknologi Kertas : Industri Cat & Warna : Kimia Bahan Konstruksi : Peralatan Rumah Tangga. Hiburan & Olah Raga : Furnitur X.ESDM – DITJEN PERTAMBANGAN dan DITJEN MIGAS : Istilah Geologi & Pertambangan : Sistem Manajemen dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi : Potensi Kebumian : Perlindungan lingkungan geologi dan Pertambangan : Keselamatan & Kesehatan Kerja Geologi & Pertambangan : Komoditas Tambang Mineral, Batubara dan Panas Bumi : Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi : Material, Peralatan Instalasi & Instrumentasi Minyak dan Gas Bumi : Produk Minyak Bumi, Gas Bumi dan Pelumas

57 INSTANSI TERKAITPANITIA TEKNIS SNI XI. DEPARTEMEN PU S1 : Bahan Konstruksi/Bangunan dan Rekayasa Sipil/ SPT Bidang Sumber Daya Air S2 : Bahan Konstruksi/Bangunan & Rekayasa Sipil/ SPT Bidang Rekayasa Jalan & Jembatan S3 : Bahan Konstruksi/Bangunan & Rekayasa Sipil/ SPT Bidang Perumahan dan Sarana & Prasarana Permukiman S4 : Bahan Konstruksi/Bangunan & Rekayasa Sipil/ SPT Bidang Bahan, Sains, Struktur dan Konstruksi Bangunan S5 : Bahan Konstruksi/Bangunan & Rekayasa Sipil/ SPT Bidang Tata Ruang

58 Tanggapan dalam tahap Jajak Pendapat  Setuju, dapat disertai komentar non substansial. Jika komentar bersifat substansial, dianggap tidak setuju.  Tidak setuju, harus disertai alasan. Jika tidak disertai alasan, tanggapan dihitung sebagai abstain.  Abstain, tanpa komentar

59 Perangkuman Hasil Jajak Pendapat  Verifikasi tanggapan oleh BSN  Hasil Jajak Pendapat disampaikan BSN kepada PT/SPT  Apabila dalam jajak pendapat semua peserta setuju tanpa ada yang menolak, RSNI3 tersebut diproses tidak melalui tahap pemungutan suara dan langsung masuk tahap RASNI.

60 RANAH KEGIATAN MASTAN PENGEMBANGAN PROFESI STANDARDISASI ADVOKASI  Konsumen  Kepranataan  Program & Kebijakan PENGEMBANGAN & KERJASAMA MEDIA  Media Cetak  Media Elektronik  Pameran Edukasi SNI SNI DI TEMPAT KERJA  Penyusunan Manual  Pelatihan Designer  Pelatihan Supervisor  Pelatihan Operator BALLOTING  Kajian / Seminar Perbandingan Standar  Enquiry  Voting PENILAIAN KESESUAIAN SMM Lembaga Inspeksi LSPro Laboratorium  Kesiapan LPK  Pelatihan PROGRAMMING Usulan Perumusan :  SNI baru  SNI review  SNI abolisi PROMOSI SNI PENERAPAN SNI PENGEMBANGAN SNI

61 System Credit Point/ Penghargaan Cum Sertifikasi Lembaga Sertifikasi MASTAN Bakuan Kompetensi Pelatihan/ Pelatihan Berkelanjutan Bahan Ajar Pendi- dikan Tinggi Etika KOMPETENSI 1.PENGEMBANGAN STANDAR 2.PENERAPAN STANDAR : SISTEM MANAJEMEN INSPEKSI TEKNIS SERTIFIKASI PRODUK LABORATORIUM 3. INFORMASI STANDAR 4. MANAJEMEN STANDAR 5. METROLOGI UTMAMUUTMAMULEADMAPROVIUTMAMU PENGUJIANINSPEKSI AUDIT / ASSESSMENT PENGEMBANGAN JENJANG KEAHLIAN PENGEMBANGAN PROFESI STANDARDISASI

62 DASAR PEMBENTUKAN DPW I. ANGGARAN DASAR (AD) Pasal 19 Kelompok Minat (POKNAT) 1.Kelompok Minat/POKNAT adalah merupakan wahana komunikasi dan pembinaan anggota MASTAN yang memiliki bidang minat khusus dalam pengembangan dan penerapan standar; 2.Jenis POKNAT ditetapkan berdasarkan keputusan DPN; 3.Pembentukan dan pembinaan keberadaan POKNAT dikembangkan sesuai kebutuhan lapangan oleh DPW atas sepengetahuan dan pengesahan DPN. 4.Ketentuan ayat 3 khusus untuk wilayah JABODETABEK diatur oleh DPN.

63 II. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) Pasal 7 Penetapan Pengurus Wilayah dan Kewenangan 1.Bila disuatu wilayah Propinsi terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) Kelompok Minat, maka dapat dibentuk Dewan Pengurus Wilayah (DPW) MASTAN 2.Untuk meningkatkan efektifitas organisasi dan pendayagunaan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, Khusus untuk wilayah JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) dapat dibentuk kepengurusan DPW khusus JABODETABEK. 3.Pembentukan DPW dan penetapan kepengurusan pertama dari organisasi DPW dilakukan oleh DPN berdasarkan studi kelayakan dan ketentuan yang berlaku 4.Berkaitan dengan ayat 3 diatas, untuk kepengurusan selanjutnya Ketua DPW dipilih secara demokratis dan ditetapkan melalui Musyawarah Wilayah (MUSWIL) 5.Bila di suatu Propinsi belum terbentuk DPW, urusan keanggotaan di Propinsi tersebut dapat digabungkan dengan atau diurus oleh DPW terdekat yang diatur oleh DPN. DASAR PEMBENTUKAN DPW

64


Download ppt "PENTINGNYA PARTISIPASI MASTAN DALAM PERUMUSAN DAN PENERAPAN SNI DPN MASTAN Guru Besar Teknik Elektro UNIVERSITAS TRISAKTI Jakarta, 13 Maret 2012 Syamsir."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google