Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi Jakarta, 22 Februari 2012 Desain Program Pensiun Steven Tanner.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi Jakarta, 22 Februari 2012 Desain Program Pensiun Steven Tanner."— Transcript presentasi:

1 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi Jakarta, 22 Februari 2012 Desain Program Pensiun Steven Tanner

2 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 2 Daftar Isi BagianIsiHalaman 1 Sistem Kesejahteraan 5–8 2 Beban Kesejahteraan 9–16 3 Beban dan Manfaat 17–25 4Rancangan26–44 5 Tindak Lanjut 45–48 Lampiran-lampiran 1Jamsostek50–51 2UUK-1352–55

3 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 3 Daftar Isi BagianIsiHalaman Lampiran-lampiran 3SJSN56–57 4 Dana Pensiun 58–63 5 PPMP vs PPIP 64–76 6 Perpajakan (1) 77–78 7 Sekaligus atau Bulanan 79–83 8 Providers Selection 84–89 9Anuitas90–92

4 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 4 Daftar Isi BagianIsiHalaman Lampiran-lampiran 10Pendanaan93–127 11Investasi128– Sistem Informasi 139– Perpajakan (2) 148–160

5 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 5 BAGIAN 1 Sistem Kesejahteraan

6 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 6 BAGIAN 1 Sektor Swasta WajibSukarela Ketentuan perundang-undangan Asuransi UU No. 2/92 Program Pensiun Program Asuransi Dana Pensiun UU No. 11/92 UU SJSN No. 40/04 Jamsostek UU No. 3/92 UUK-13 No. 13/03 JHT JK JKK JPK Jaminan Pensiun (JP) UP+UPMK+UPH SJSN=Sistem Jaminan Sosial Nasional JHT=Jaminan Hari Tua; JK=Jaminan Kematian JKK=Jaminan Kecelakaan Kerja JPK=Jaminan Pemeliharaan Kesehatan UP=Uang Pesangon; UPMK=Uang Penghargaan Masa Kerja; UPH=Uang Penggantian Hak Sistem Kesejahteraan

7 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 7 BAGIAN 1 BAGIAN 1 (lanjutan) Lembaga Dana Pensiun Asuransi PPMPPPIP Lembaga yang tersedia Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Individual Account Pooled Fund Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Didirikan oleh perusahaan sebagai pendiri untuk karyawannnya Didirikan oleh perusahaan asuransi jiwa atau bank sebagai pendiri untuk perusahaan atau karyawan mandiri Sistem Kesejahteraan

8 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 8 BAGIAN 1 BAGIAN 1 (lanjutan) Lembaga: pertimbangan KeteranganTanpa Pendanaan Produk Asuransi Dana Pensiun (DPPK/DPLK) KeamananRendahModeratTinggi PenundaanSegera Ditunda 1) Cara PembayaranSekaligus Bulanan 2) TransparansiRendahModeratTinggi Bebas SitaanTidak Ya Fasilitas Pajak 3) Tidak Ya 1) Apabila berhenti sebelum usia pensiun dipercepat (10 tahun dari usia pensiun normal) 2) 20% sekaligus and 80% bulanan, atau 100% sekaligus kalau jumlah hak kurang dari ketentuan Menteri 3) Tergantung pada keadaan perusahaan, dalam keadaan untung atau merugi Sistem Kesejahteraan

9 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 9 BAGIAN 2 Beban Kesejahteraan

10 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 10 BAGIAN 2 Program wajib: total Beban Kesejahteraan 1) Tergantung jenis industri – nilai ini adalah nilai rata-rata. 2) Iuran rata-rata – 50% berkeluarga dan 50% lajang. 3) Periksa simulasi perhitungan beban UUK-13.

11 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 11 BAGIAN 2 BAGIAN 2 (lanjutan) Program wajib: pemberi kerja Beban Kesejahteraan 1) Tergantung jenis industri – nilai ini adalah nilai rata-rata. 2) Iuran rata-rata – 50% berkeluarga dan 50% lajang. 3) Periksa simulasi perhitungan beban UUK-13.

12 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 12 BAGIAN 2 BAGIAN 2 (lanjutan) Program wajib: UUK-13 (1) Beban Kesejahteraan Spread = Selisih tingkat investasi dengan tingkat kenaikan upah. Wx = Tingkat pengunduran diri Diasumsikan 10% usia = = 45 Mortalita: TMI2-99 Cacat: 10% x Mortalita

13 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 13 BAGIAN 2 BAGIAN 2 (lanjutan) Beban Kesejahteraan Spread = Selisih tingkat investasi dengan tingkat kenaikan upah. Wx = Tingkat pengunduran diri Diasumsikan 10% usia = = 45 Mortalita: TMI2-99 Cacat: 10% x Mortalita Program wajib: UUK-13 (2)

14 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 14 BAGIAN 2 BAGIAN 2 (lanjutan) 55 Total masa kerja = 30 Asumsi: - Tingkat diskonto sebesar 12% per tahun - Tingkat Kenaikan upah sebesar 10% per tahun - Karyawan tetap bekerja sampai usia 55 tahun 25 Usia masuk Beban Kesejahteraan UUK-13: ilustrasi perhitungan (1) 50 Masa kerja lalu (MKL) = 25 MKAD = 5 Now

15 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 15 BAGIAN 2 BAGIAN 2 (lanjutan) 55 Total masa kerja = 30 Upah 50 = Rp1,000,000 sebulan Upah 55 = Rp1,000,000 x (1 + 10%) 5 = Rp1,610,510 Manfaat 55 UUK-13 = 32.2 x Rp1,610,510 = Rp51,858,422 Nilai Sekarang 50 dari Manfaat 55 = Rp51,858,422 x (1 + 12%) -5 = Rp29,425,861 Kewajiban Masa Kerja Lalu 50 = (25/30) x Rp29,425,861 = Rp24,521,551 Kewajiban Aktuaria 50 = Rp24,521,551 x Faktor Aktuaria (Probability) 25 Usia masuk Beban Kesejahteraan 50 Masa kerja lalu (MKL) = 25 MKAD = 5 Now UUK-13: ilustrasi perhitungan (2)

16 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 16 BAGIAN 2 BAGIAN 2 (lanjutan) 55 Total masa kerja = 30 Total masa kerja = 30 tahun Manfaat 55 UUK-13 = unit manfaat = 32.2 / 30 = Iuran = / 12 bulan x 100% = % x Upah Iuran (secara aktuaria) pasti lebih kecil dari % x Upah 25 Usia masuk Beban Kesejahteraan 50 Masa kerja lalu (MKL) = 25 MKAD = 5 Now UUK-13: ilustrasi perhitungan (3)

17 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 17 BAGIAN 3 Beban dan Manfaat

18 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 18 BAGIAN 3  Kesejahteraan hidup di hari tua dapat diukur dengan suatu besaran yang disebut replacement rate (R/R)  Rasio penghasilan setelah pensiun pada usia tertentu terhadap penghasilan terakhir sesaat sebelum pensiun  Replacement rate yang dianggap memadai 70%–80% dari penghasilan bulan terakhir dan ini pun diperoleh setelah bekerja lebih kurang tahun dengan usia pensiun tahun  Dengan masa kerja yang lebih singkat dan usia pensiun yang lebih muda, untuk memperoleh replacement rate sebesar 70% – 80% tentu membutuhkan dana yang lebih besar Ukuran kesejahteraan hari tua Beban dan Manfaat

19 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 19 BAGIAN 3 BAGIAN 3 (lanjutan) Gross replacement rates: di beberapa negara Sumber: OECD (2009), Pensions at a Glance: Retirement-Income Systems in OECD Countries Beban dan Manfaat

20 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 20 BAGIAN 3 BAGIAN 3 (lanjutan) Usia pensiun: di beberapa negara Beban dan Manfaat Sumber: The Economist, 7 April 2011

21 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 21 BAGIAN 3 BAGIAN 3 (lanjutan) Harapan hidup (tahun): pada usia 65 Dari berbagai sumber, OECD Library, dan World Life Expectancy Country Indonesia 2009 Beban dan Manfaat

22 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 22 BAGIAN 3 BAGIAN 3 (lanjutan) Akumulasi iuran: JHT Jamsostek Beban dan Manfaat

23 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 23 BAGIAN 3 BAGIAN 3 (lanjutan) Manfaat dan R/R: JHT dan UUK-13 (1) Beban dan Manfaat

24 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 24 BAGIAN 3 BAGIAN 3 (lanjutan) Beban dan Manfaat Manfaat dan R/R: JHT dan UUK-13 (2)

25 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 25 BAGIAN 3 BAGIAN 3 (lanjutan) Beban dan Manfaat Manfaat dan R/R: JHT dan UUK-13 (3)

26 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 26 BAGIAN 4 Rancangan

27 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 27 BAGIAN 4 Rumus manfaat pensiun (1)  Rumus bulanan  Menetapkan besaran manfaat pensiun bulanannya  Misalnya, 1.0% x masa kerja x penghasilan dasar pensiun  Semakin besar faktor penghargaan per tahun masa kerja, semakin besar pula beban penyelenggaraannya  Penghasilan dasar pensiun dapat berupa gaji pokok saja atau seluruh penghasilan, bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir  Administrasi pembayaran manfaat pensiun bulanannya dilakukan oleh dana pensiun  Pembayarannya seumur hidup, turun ke janda/duda dan atau anak  Diselenggarakan melalui DPPK  Umumnya diterapkan oleh BUMN dan lembaga-lembaga sosial  Apakah sebagai tambahan dari UUK-13 atau bagian dari UUK-13? Rancangan

28 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 28 BAGIAN 4 BAGIAN 4 (lanjutan) Rumus manfaat pensiun (2)  Rumus sekaligus  Menetapkan besaran manfaat pensiun sekaligusnya  Misalnya, 1.5 x masa kerja x penghasilan dasar pensiun  Semakin besar faktor penghargaan per tahun masa kerja, semakin besar pula beban penyelenggaraannya  Penghasilan dasar pensiun dapat berupa gaji pokok saja atau seluruh penghasilan, bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir  Administrasi pembayaran manfaat pensiun bulanannya dilakukan oleh  Dana pensiun dengan menggunakan tabel konversi, atau  Dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa dengan membeli anuitas (umum dilakukan)  Diselenggarakan melalui DPPK  Umumnya diterapkan oleh perusahaan swasta (nasional dan asing)  Apakah sebagai tambahan dari UUK-13 atau bagian dari UUK-13? Rancangan

29 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 29 BAGIAN 4 BAGIAN 4 (lanjutan) Pembiayaan: PPMP  Dalam menyelenggarakan program pensiun dengan mendirikan DPPK dan menggunakan PPMP untuk beberapa perusahaan yang berasal dari kelompok usaha dengan kepemilikan yang sama, dimungkinkan untuk melakukan pembiayaan secara cost sharing  Cost sharing, artinya pembiayaannya dilakukan secara merata di antara para pemberi kerja  Salah satu kelemahan dari cost sharing adalah dimungkinkan adanya subsidi silang dalam hal kenaikan gaji antara satu pemberi kerja berbeda dengan pemberi kerja lainnya – umumnya pemberi kerja yang merugi menolak mensubsidi pemberi kerja lainnya Rancangan

30 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 30 BAGIAN 4 BAGIAN 4 (lanjutan) Rancangan iuran pensiun  Dalam PPMP  Iuran pensiun tergantung dari besar faktor penghargaan per tahun masa kerjanya, rumus sekaligus atau rumus bulanan, yang dihitung secara aktuaria  Dalam PPIP, iuran pensiun dapat terdiri dari  Iuran utama (core contribution) pemberi kerja, merata atau meningkat (berdasarkan masa kerja)  Iuran tambahan (matching contribution) pemberi kerja yang merata – dibayarkan apabila karyawan juga ikut membayar iuran, yang dibatasi pada tingkat tertentu, misalnya 2% atau 3%  Iuran karyawan, dapat diwajibkan atau sukarela Rancangan

31 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 31 Contoh iuran pensiun: PPIP BAGIAN 4 BAGIAN 4 (lanjutan) Jenis IuranIuran KaryawanIuran Perusahaan Core Contribution MK < 5 5 =< MK < =< MK < =< MK < =< MK < =< MK < 30 MK >= 30 0% %, 3.5%, 4.5%, 5.0% 7.0%, 5.5%, 5.5%, 6.0% 7.0%, 6.5%, 6.5%, 7.0% 7.0%, 8.5%, 7.5%, 8.0% 7.0%, 9.5%, 9.0%, 9.0% 7.0%, 10.0%, 10.5%, 10.0% 7.0%, 11.0%, 11.0%, 11.0% Matching ContributionWajib atau sukarelaUmumnya 2% atau lebih Special ContributionTHR atau bonus– Rancangan

32 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 32 BAGIAN 4 BAGIAN 4 (lanjutan)  Perlukah melakukan offsetting antara dana yang telah disisihkan – terutama apabila pendanaan suatu imbalan kerja dilakukan melalui lembaga Dana Pensiun – dengan ketentuan dalam UUK–13 (untuk semua kasus pemutusan hubungan kerja, bukan di usia pensiun saja) – termasuk dengan Jamsostek dan SJSN nantinya?  Hal ini penting untuk menghindari adanya pembiayaan yang saling tumpang tindih Integrasi ketentuan Rancangan

33 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 33 BAGIAN 4 BAGIAN 4 (lanjutan)  Sebagaimana diatur dalam ketentuan UUK-13 dimaksud, bahwa pada saat mencapai usia pensiun, karyawan yang sudah diikutsertakan dalam program pensiun, hak karyawan atas UUK-13 (pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak) setelah dikurangi iuran karyawan dalam program pensiun (bila ada), dapat diperhitungkan atas manfaat pensiun yang diperoleh dari program pensiun  Selain program pensiun, apakah perusahaan memberlakukan ketentuan UUK-13 ini? Integrasi ketentuan: dengan UUK-13 (1) Rancangan

34 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 34 BAGIAN 4 BAGIAN 4 (lanjutan)  Pada saat karyawan pensiun pada usia pensiun normal (55 tahun, misalnya), apakah manfaat UUK-13 akan diperhitungkan dari program pensiun atau sebagai tambahan untuk mencapai replacement rate yang memadai?  Pada saat karyawan pensiun pada usia pensiun dipercepat (usia >= 45 tetapi < 55 tahun, misalnya)  Apakah manfaat UUK-13 diperhitungkan dari program pensiun atau sama sekali tidak diperhitungkan?  Dalam hal diperhitungkan, besaran manfaat UUK-13 mana yang dijadikan sebagai acuan perbandingan, apakah sama dengan besaran manfaat UUK-13 kalau mencapai usia pensiun normal atau berdasarkan manfaat UUK-13 kalau karyawan berhenti bekerja secara sukarela (uang pisah)? Intergrasi ketentuan: dengan UUK-13 (2) Rancangan

35 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 35 BAGIAN 4 BAGIAN 4 (lanjutan)  Pada saat karyawan berhenti bekerja secara sukarela sebelum mencapai usia pensiun dipercepat atau usia pensiun normal  Apakah karyawan memperoleh manfaat berdasarkan UUK-13?  Kalau ya, berapa besaran dan rumusannya?  Kalau ya, apakah manfaat UUK-13 ini akan diperhitungkan dengan manfaat yang diperoleh dari program pensiun?  Pada saat karyawan meninggal dunia atau mengalami cacat atau sakit berkepanjangan, apakah manfaat UUK-13 akan diperhitungkan dari program pensiun atau sama sekali tidak diperhitungkan? Rancangan Intergrasi ketentuan: dengan UUK-13 (3)

36 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 36 BAGIAN 4 BAGIAN 4 (lanjutan)  Dalam hal ingin diintegrasikan dengan UUK-13, perlu melakukan komunikasi dan mencapai kesepakatan dengan karyawan perihal pembayaran bulanan dan penundaan penerimaan manfaat (karena diselenggarakan melalui dana pensiun) Rancangan Intergrasi ketentuan: dengan UUK-13 (4)

37 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 37 BAGIAN 4 BAGIAN 4 (lanjutan)  JHT Jamsostek merupakan tambahan dari UUK-13  Perusahaan perlu memperhatikan apakah iuran JHT yang dibayarkan ke Jamsostek telah dilakukan sejak karyawan mulai bekerja?  Banyak pemberi kerja masih belum sepenuhnya ikut Jamsostek  Bagi yang sudah ikut, mungkin iuran-iuran JHT yang dibayarkan dihitung sejak mulai pertama kali ikut Jamsostek bukan sejak karyawan bekerja – berarti ada gap antara karyawan masuk bekerja dengan mulai saat membayar iuran JHT  Gap ini berpotensi menjadi risiko keuangan bagi pemberi kerja apabila ada tuntutan dari karyawan Rancangan Intergrasi ketentuan: dengan JHT Jamsostek

38 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 38 BAGIAN 4 BAGIAN 4 (lanjutan)  Semua program SJSN yang juga ada dalam Jamsostek dapat diyakini saling terintegrasi, karena selama ini Jamsostek adalah penyelenggara program-program dimaksud  Jaminan pensiun SJSN adalah program “baru” yang wajib  Dengan memperhatikan prinsip agar beban tidak saling tumpang tindah, seharusnya jaminan pensiun ini akan terintegrasi dengan program pensiun yang sudah dan yang akan diselenggarakan oleh perusahaan Rancangan Intergrasi ketentuan: dengan SJSN

39 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 39 BAGIAN 4 BAGIAN 4 (lanjutan)  Dalam hal penyelenggaraan oleh dana pensiun, apakah akan menggunakan DPPK atau DPLK?  Untuk PPMP, harus menggunakan DPPK  Untuk PPIP, bisa menggunakan DPPK atau DPLK  Tantangan utama bagi DPPK yang menyelenggarakan PPIP terletak pada antara lain, kecanggihan teknologi yang akan dibangun yang memungkinkan pengoperasian dalam iklim investasi yang dinamis dan pemeliharaan saldo dana harian, efisiensi biaya, penerapan GPFG (good pension fund governance) yang memerlukan kepengurusan dengan dedikasi penuh waktu Rancangan Lembaga penyelenggara

40 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 40 BAGIAN 4 BAGIAN 4 (lanjutan) KeteranganDPPKDPLK PelaporanMemerlukan laporan keuangan dan portofolio investasi audit, laporan teknis, arahan investasi Otomatis dilakukan oleh DPLK KepengurusanHarus ada dewan pengawas dan pengurus (dengan dedikasi penuh waktu) Tidak diperlukan, tapi perlu membentuk secara internal Pension Executive Committee (PEC), yang berfungsi mengawasi layanan dan kinerja investasi DPLK Menyelenggarakan (1) PPIP: DPPK vs DPLK Rancangan

41 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 41 BAGIAN 4 BAGIAN 4 (lanjutan) KeteranganDPPKDPLK SertifikasiPengurus memerlukan sertifikasi, pemeliharaan dan peningkatan pengetahuan Tidak perlu sertifikasi, tapi peningkatan pengetahuan PEC diperlukan Uji kepatutan dan kompetensi Pengurus harus menjalani dan lulus uji kepatutan dan kompetensi Tidak diperlukan Informasi teknologi Perlu biaya membangun perangkat lunak informasi teknologi yang canggih dan dinamis Tidak diperlukan, karena DPLK sudah memilikinya dan dapat diakses kapan saja Menyelenggarakan (2) PPIP: DPPK vs DPLK Rancangan

42 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 42 BAGIAN 4 BAGIAN 4 (lanjutan) KeteranganDPPKDPLK Fleksibilitas iuranTidak fleksibel, sesuai yang tercantum dalam peraturan dana pensiun – dapat diubah dengan mengubah peraturan Fleksibel, dapat diubah dari waktu ke waktu, umumnya perubahan dilakukan secara tahunan Perubahan portofolio investasi Peserta seharusnya dapat melakukannya, tapi sejauh ini DPPK yang menyelenggarakan PPIP belum dimungkinkan Dapat dilakukan oleh peserta dengan frekwensi terbatas dalam satu periode – umumnya perusahaan membatasi pilihan ini karena minimnya pengetahuan Menyelenggarakan (3) PPIP: DPPK vs DPLK Rancangan

43 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 43 BAGIAN 4 BAGIAN 4 (lanjutan) KeteranganDPPKDPLK Komunikasi peserta Seharusnya sama dengan layanan yang diberikan oleh DPLK, sehingga perlu membangunnya Secara rutin dilakukan melalui buletin, pelaporan portofolio investasi secara berkala dan setiap saat melalui akses internet, sms dan telpon Pemutakhiran saldo dana Seharusnya sama dengan layanan yang diberikan oleh DPLK, sehingga perlu membangunnya Dilakukan secara harian Menyelenggarakan (4) PPIP: DPPK vs DPLK Rancangan

44 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 44 BAGIAN 4 BAGIAN 4 (lanjutan) KeteranganDPPKDPLK Biaya penyelenggaraan Cenderung tinggi pada tahun-tahun awal penyelenggaraan Sangat efisien dan kompensasi jasa bersaing Penarikan danaTidak dimungkinkan, baik iuran perusahaan maupun iuran karyawan Dimungkinkan sebatas pokok iuran (perserta) saja, umumnya porsi perusahaan tidak diperkenankan Sentimen kepemilikan Sentimen kepemilikannya tinggi, karena dikelola sendiri dan ada perasaan bangga Sentimen kepemilikan dapat dibangun dengan mendayagunakan PEC secara optimal Menyelenggarakan (4) PPIP: DPPK vs DPLK Rancangan

45 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 45 BAGIAN 5 Ikhtisar

46 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 46 BAGIAN 5  Jenis program: PPMP atau PPIP  Dalam hal PPMP: rumus sekaligus atau rumus bulanan, pembiayaan secara cost sharing (dalam hal berada dalam kelompok usaha dengan kepemilikan sama) atau sendiri-sendiri  Administrasi pembayaran manfaat pensiun: dalam hal rumus sekaligus, dilakukan sendiri dengan menggunakan tabel konversi atau dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa dengan membeli anuitas  Lembaga penyelenggara: dalam hal PPIP, menggunakan DPPK atau DPLK, atau melalui perusahaan asuransi dengan membeli produk tabungan Ikhtisar Tahapan keputusan (1)

47 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 47 BAGIAN 5  Sasaran manfaat: ingin mencapai sasaran replacement rate yang memadai (60 –80%), berarti tambahan atas UUK-13, atau hanya sebatas UUK-13 saja  Sasaran manfaat yang diinginkan menentukan faktor penghargaan per tahun masa kerja dan besaran iurannya  Rancangan iuran PPIP: merata atau meningkat, core contribution saja atau termasuk matching contribution, peserta ikut membayar iuran atau tidak Tahapan keputusan (2) Ikhtisar

48 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 48 BAGIAN 5 BAGIAN 5 (lanjutan)  Integrasi ketentuan: imbalan apa saja dari UUK-13 selain mencapai usia pensiun normal, akan diintegrasikan dengan program pensiun  Komunikasi karyawan: dalam hak UUK-13 diintegrasikan perlu dikomunikasikan dan disepakati mengenai pembayaran bulanan dan penundaan pembayaran manfaat  Seleksi lembaga penyelenggara Tahapan keputusan (3) Ikhtisar

49 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 49 Lampiran-lampiran

50 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 50 Lampiran 1  Wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan sedikitnya 10 orang atau membayar jumlah upah sedikitnya sebesar Rp sebulan  Jamsostek mengelola 4 jenis program, yaitu  Jaminan Hari Tua (“JHT”)  Jaminan Kematian (“JK”)  Jaminan Kecelakaan Kerja (“JKK”)  Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (“JPK”) Umum Jamsostek

51 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 51 Lampiran 1 Lampiran 1 (lanjutan)  Program JHT merupakan program yang iurannya pasti  Cara pembayaran saat mencapai usia pensiun dilakukan sekaligus, kecuali apabila saldo JHT melebihi Rp , atas pilihan peserta dapat dibayarkan secara bulanan paling lama 5 tahun  Apabila berhenti bekerja dan telah menjadi peserta > 5 tahun, saldo JHT dapat dibayarkan setelah melewati masa tunggu 6 bulan  Ada pendanaan (pembayaran iuran-iuran setiap jenis program)  Pengecualian untuk JPK, perusahaan tidak wajib ikut apabila telah memiliki program yang sama atau lebih baik  Upah JPK dibatasi Rp sebulan Karakteristik Jamsostek

52 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 52 Lampiran 2  Ketentuan yang berkaitan dengan manfaat pemutusan hubungan kerja diatur dalam Bab XII Pasal  Ketentuan yang berkaitan dengan imbalan pasca kerja (post- employment) diatur dalam  Pasal 162: Berhenti bekerja secara sukarela  Pasal 166: Meninggal dunia  Pasal 167: Mencapai usia pensiun  Pasal 172: Cacat atau sakit berkepanjangan Umum UUK-13

53 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 53 Lampiran 2 Lampiran 2 (lanjutan)  Manfaat UUK–13 terdiri dari  Uang Pesangon (“UP”), ditambah  Uang Penghargaan Masa Kerja (“UPMK”), ditambah  Uang Penggantian Hak (“UPH”), yang terdiri dari 15% dari UP dan UPMK untuk penggantian pengobatan dan perumahan, uang cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil dan repatriasi  Karakteristik UUK–13  Merupakan program yang manfaatnya pasti  Cara pembayaran dilakukan secara sekaligus  Pendanaan: tidak diwajibkan Manfaat dan karakteristik UUK-13

54 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 54 Lampiran 2 Lampiran 2 (lanjutan) Masa Kerja (MK) Uang Pesangon (UP) 1) Masa Kerja (MK) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) 1) MK < 11MK < 30 1 =< MK < 223 =< MK < 62 2 =< MK < 336 =< MK < 93 3 =< MK < 449 =< MK < =< MK < 5512 =< MK < =< MK < 6615 =< MK < =< MK < 7718 =< MK < =< MK < 8821 =< MK < 248 MK >= 99MK >= ) Perkalian upah bulanan: gaji pokok + tunjangan tetap Skala manfaat UUK-13

55 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 55 Lampiran 2 Lampiran 2 (lanjutan)  Besaran manfaat saat mencapai usia pensiun atau meninggal dunia sebesar (2 x UP + 1 x UPMK) ditambah 15% x (2 x UP + 1 x UPMK), yang mencapai maksimum sebesar 32,2 x upah bulan terakhir untuk masa kerja 24 tahun atau lebih  Manfaat saat cacat atau sakit berkepanjangan sebesar (2 x UP + 2 x UPMK) ditambah 15% x (2 x UP + 2 x UPMK), yang mencapai maksimum sebesar 43,7 x upah bulan terakhir untuk masa kerja 24 tahun atau lebih  Manfaat saat berhenti bekerja secara sukarela sebesar nihil (interpretasi dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 31 Agustus 2005), kecuali apabila perusahaan mengatur adanya Uang Pisah Besar manfaat UUK-13

56 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 56 Lampiran 3  Bertujuan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya  Diselenggarakan secara nasional dan kepesertannya wajib  Pekerja dan pemberi kerja wajib membayar iuran, termasuk Pemerintah memberikan bantuan iuran kepada fakir miskin dan orang tidak mampu  SJSN mengelola 5 jenis program, yaitu  Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan kecelakaan Kerja, Jaminan Kesehatan dan Jaminan Pensiun  Implementasinya masih dalam tahap berdebat  Program SJSN terintegrasi dengan Jamsostek dan atau UUK–13 Umum SJSN

57 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 57 Lampiran 3 Lampiran 3 (lanjutan) KeteranganJaminan Hari TuaJaminan Pensiun Jenis programIurannya pastiManfaatnya pasti Cara pembayaran manfaat Secara sekaligus pada saat memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami catat total dan tetap Pembayaran sebagian diperkenankan setelah kepesertaaan >= 10 tahun Secara bulanan, yang terdiri dari pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda/duda, pensiun anak (sampai 23 tahun) dan pensiun orang tua Iuran dan manfaatBelum ditetapkan Jaminan hari tua dan jaminan pensiun SJSN

58 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 58 Lampiran 4 NoAsas 1Pemisahan kekayaan dengan membentuk badan hukum terpisah, lembaga Dana Pensiun – terpisah dari badan hukum pendiri 2Mengharuskan adanya pendanaan secara berkala dan sistematis – kewajiban masa kerja lalu non-solvabilitas dapat diangsur sampai paling lama 180 bulan 3Pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah 4Penundaan pembayaran manfaat pensiun – pensiun ditunda 5Sifatnya sukarela – bebas membentuk dan tidak membentuk 5 asas pokok Dana Pensiun

59 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 59 Lampiran 4 Lampiran 4 (lanjutan)  Menganut prinsip pembayaran bulanan untuk seumur hidup – ada kesinambungan penghasilan  Setinggi-tingginya 20% dari hak dapat dibayarkan secara sekaligus dan sisanya harus dibayarkan secara bulanan dengan membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa  Total hak kurang dari ketentuan Menteri yang diatur dari waktu ke waktu, seluruhnya dapat dibayarkan secara sekaligus (saat ini Rp125juta untuk rumus sekaligus dan Rp937,500 sebulan untuk rumus bulanan) Karakteristik Dana Pensiun

60 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 60 Lampiran 4 Lampiran 4 (lanjutan) Jenis program  PPMP: Jenis program yang besar manfaat pensiunnya ditetapkan terlebih dahulu, yang dikaitkan dengan masa kerja dan penghasilan saat pensiun  Rumus Sekaligus: 2.5 (maksimum*) x Masa Kerja x Penghasilan  Rumus Bulanan: 2.5% (maksimum*) x Masa Kerja x Penghasilan  PPIP: Jenis program yang besar iuran pensiun ditetapkan terlebih dahulu sebagai persentase dari penghasilan (dari pemberi kerja dan atau peserta) untuk disisihkan kepada setiap peserta secara teratur  Sejenis tabungan atau program JHT Jamsostek * Maksimum yang diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun Dana Pensiun

61 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 61 Lampiran 4 Lampiran 4 (lanjutan) KarakteristikPPMPPPIP Input – iuran-iuranDihitung dari waktu ke waktu oleh aktuaris Ditentukan di depan Output – manfaatDitentukan di depan Tidak ditentukan di depan, juga tidak di akhir Hasil investasiFluktuasi Kinerja baik dan kurang baikPemberi kerjaPeserta Karakteristik: PPMP vs PPIP Dana Pensiun

62 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 62 Lampiran 4 Lampiran 4 (lanjutan) Lembaga penyelenggara  DPPK: Didirikan oleh perorangan atau perusahaan sebagai pendiri untuk karyawannya  Dapat menyelenggarakan PPMP atau PPIP  Dapat juga dalam bentuk Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan – hanya dapat menyelenggarakan PPIP – iurannya ditentukan berdasarkan keuntungan pemberi kerja dengan ketentuan minimal sebesar 1% dari jumlah upah setahun  DPLK: Didirikan dan dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa atau bank untuk pekerja mandiri, juga untuk karyawan perusahaan yang tidak ingin mendirikan DPPK  DPLK hanya dapat menyelenggarakan PPIP Dana Pensiun

63 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 63 Lampiran 4 Lampiran 4 (lanjutan) Statistik (monetary dalam RpT) Dana Pensiun Sumber: Laporan Tahunan Biro Dana Pensiun dan dari berbagai sumber

64 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 64  Manfaat pensiun ditentukan di depan  Dapat menggunakan rumus bulanan atau rumus sekaligus  Iuran-iuran pensiun  Iuran peserta ditetapkan dalam % tetap dari penghasilan dasar pensiun bulanan dan dimasukkan dalam peraturan dana pensiun – tidak fleksibel  Maksimum 3 kali faktor penghargaan masa kerja  Iuran pemberi kerja dihitung dari waktu ke waktu oleh aktuaris  Iuran-iuran bukan merupakan obyek pajak Karakteristik: PPMP (1) Lampiran 5 Lampiran 5 (lanjutan) PPMP vs PPIP

65 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 65  Iuran-iuran tambahan  Dalam hal terjadi defisit (kekayaan kurang dari kewajiban), pemberi kerja harus membayar iuran tambahan  Dalam hal terdapat surplus (kekayaan lebih dari kewajiban), pemberi kerja dapat tidak membayar iuran, atau manfaat pensiun dapat ditingkatkan (sangat jarang perusahaan melakukannya)  Investasi  Pemberi kerja sebagai pendiri menentukan di mana kekayaan dana pensiun diinvestasikan  Hasil investasi pada bidang investasi tertentu tidka dikenakan pajak  Pendanaan PPMP fluktuatif – asumsi perhitungan dapat menyimpang dari kenyataan Lampiran 5 Lampiran 5 (lanjutan) Karakteristik: PPMP (2) PPMP vs PPIP

66 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 66  Perusahaan menjanjikan kepada karyawannya yang berusia 50 tahun sebesar Rp100juta pada saat ia mencapai usia 55 tahun  Tindakan bijaksana adalah dengan menyisihkan sejumlah uang mulai dari sekarang  Misalnya, penyisihan dilakukan secara sekaligus  Diperkirakan pula bahwa uang yang disisihkan itu akan menghasilkan bunga sebesar 10% setiap tahun selama 5 tahun  Perkiraan ini tentu bisa tepat dan bisa tidak tepat, tetapi anggap saja inilah perkiraan terbaik yang ada pada saat ini Lampiran 5 Lampiran 5 (lanjutan) Pemahaman pendanaan: PPMP PPMP vs PPIP

67 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 67 Lampiran 5 Lampiran 5 (lanjutan) Pengeluaran sama PPMP vs PPIP

68 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 68 Lampiran 5 Lampiran 5 (lanjutan) Pengeluaran lebih kecil PPMP vs PPIP

69 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 69 Lampiran 5 Lampiran 5 (lanjutan) Pengeluaran lebih besar: mampu PPMP vs PPIP

70 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 70 Lampiran 5 Lampiran 5 (lanjutan) Pengeluaran lebih besar: timing PPMP vs PPIP

71 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 71  Iuran-iuran ditentukan di depan  Sumber iuran berasal dari pemberi kerja atau pemberi kerja dan peserta  Iuran-iuran umumnya ditetapkan dalam % tetap dari penghasilan dasar pensiun bulanan  Iuran-iuran bukan merupakan obyek pajak  Dalam hal pengelolaan PPIP dilakukan oleh DPLK, iuran peserta lebih fleksible, dapat berubah dari tahun ke tahun  Dalam % tetap dari penghasilan dasar pensiun atau nilai nominal  Pada periode tertentu yang sudah ditentukan, peserta dapat menyetor dana tunai yang berasal dari bonus atau THR guna memanfaatkan fasilitas perpajakan Lampiran 5 Lampiran 5 (lanjutan) Karakteristik: PPIP (1) PPMP vs PPIP

72 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 72  Besar manfaat ditentukan dari hasil investasi atas iuran-iuran yang disetor ke dana pensiun  Semakin besar hasil investasi yang diperoleh semakin besar pula manfaat pensiun yang akan diperoleh  Semakin kecil hasil investasi yang diperoleh semakin kecil pula manfaat pensiun yang akan diperoleh  Dalam hal pengelolaan PPIP dilakukan oleh DPLK, peserta dapat menentukan di mana iuran-iuran (yang berasal dari peserta) diinvestasikan  Pilihan-pilihan investasi dapat terdiri dari salah satu atau gabungan dari deposito, obligasi pemerintah, reksadana dan saham  Hasil investasi pada bidang investasi tertentu tidka dikenakan pajak Lampiran 5 Lampiran 5 (lanjutan) Karakteristik: PPIP (2) PPMP vs PPIP

73 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 73  Dalam hal pengelolaan PPIP dilakukan oleh DPLK, peserta dapat memantau kinerja investasi dan saldo dana setiap saat melalui fasilitas yang disediakan oleh pengelola dana pensiun  Dapat melakukan perubahan investasi – terbatas beberapa kali dalam setahun  Dalam hal pengelolaan PPIP dilakukan oleh DPLK, pokok iuran (yang berasal dari peserta) dimungkinkan untuk ditarik (ada batasan penarikan dalam setahun) Lampiran 5 Lampiran 5 (lanjutan) Karakteristik: PPIP (3) PPMP vs PPIP

74 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 74 Lampiran 5 Lampiran 5 (lanjutan) Akumulasi iuran pensiun: PPIP PPMP vs PPIP

75 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 75 Lampiran 5 Lampiran 5 (lanjutan) Jumlah manfaat (1) : PPIP vs PPMP PPMP vs PPIP

76 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 76 Lampiran 5 Lampiran 5 (lanjutan) Jumlah manfaat (2) : PPIP vs PPMP PPMP vs PPIP

77 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 77 Lampiran 6 PP No. 68 Tahun 2009 – 16/11/2009 Perpajakan

78 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 78 Lampiran 6 Lampiran 6 (lanjutan) Perbandingan manfaat: UUk-13 dan Dana Pensiun Perpajakan

79 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 79 Lampiran 7  Bukan saja jaminan kesejahteraan pekerja yang danggap penting, keluarga mereka dan masyarakat secara umum, tetapi juga dapat meningkatkan produktifitas dan mendukung perkembangan ekonomi  Perkembangan ekonomi ini dapat diperoleh dari ketersediaan dana investasi jangka panjang yang diinvestasikan melalui capital market yang dengan sendirinya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi Kesinambungan penghasilan Sekaligus atau Bulanan

80 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 80 Lampiran 7 Lampiran 7 (lanjutan)  Manfaat dari program wajib JHT Jamsostek dan UUK–13 dibayarkan secara ”sekaligus”  Pilihan cara pembayaran bulanan atau sekaligus sangat tergantung pandangan masing-masing individu  Baik bagi sebagian orang dan kurang baik bagi lainnya  Pembayaran secara sekaligus jelas tidak mendukung jaminan kesinambungan penghasilan di hari tua – yang merupakan prinsip utama kesejahteraan karyawan  Kesinambungan penghasilan juga berarti bahwa penghasilan bulanan sebagai manfaat pensiun minimal sama atau meningkat Kesinambungan penghasilan Sekaligus atau Bulanan

81 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 81 Lampiran 7 Lampiran 7 (lanjutan)  Mengapa pembayaran bulanan kurang diminati?  Lebih terfokus pada kebutuhan sebelum pensiun  Mungkin tarip anuitas terlalu mahal dan tidak banyak yang menawarkan indeks terhadap inflasi, sehingga tidak kompetitif  Hal ini sedang dan terus dievaluasi  Kurangnya pemahaman akan adanya jaminan tingkat suku bunga jangka panjang dan harapan hidup  Tidak mudah mengubah budaya penerimaan secara sekaligus – perlu terus mendidik masyarakat pentingnya kesinambungan penghasilan di hari tua Kesinambungan penghasilan Sekaligus atau Bulanan

82 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 82 Lampiran 7 Lampiran 7 (lanjutan)  Memungkinkan bagi individu untuk menguasai dananya dan memberikan fleksibilitas bagi individu merencanakan keperluannya  Perlu memahami resiko-resiko keuangan setelah pensiun  Pada masa tingkat hasil investasi tinggi, memungkinkan akumulasi tabungannya berkembang pesat  Berapa banyak yang memahami teknik berinvestasi yang baik dan mengenali resiko-resikonya  Memungkinkan individu mewariskan sejumlah dana untuk ahli warisnya  Dapat dipenuhi dari pembelian asuransi jiwa  Memungkinkan individu yang memiliki sejumlah dana pensiun yang memadai (berapa banyak dari mereka) untuk digunakan sebagai pembiayaan kesehatan, membeli rumah, membayar utang, buka usaha, dan lain-lain Manfaat penerimaan secara sekaligus Sekaligus atau Bulanan

83 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 83 Lampiran 7 Lampiran 7 (lanjutan) Kelemahan penerimaan secara sekaligus  Dana dapat saja dihabiskan bukan untuk tujuan pensiun  Hasil penelitian 1) menunjukkan bahwa banyak yang menghabiskan dana pensiunnya bukan untuk tujuan pensiun  Tidak ada kesinambungan penghasilan  Sebagian akan dengan cepat menghabiskan dananya pada awal-awal pensiun, dan dengan berjalannya waktu standar hidup mereka menjadi berkurang  Investasi atas dananya tidak memberikan hasil yang diharapkan  Sebagian terlalu takut membelanjakan dananya dan mungkin akan hidup dengan dana yang minim karena irit  Seharusnya bisa memperoleh lebih banyak lagi 1) 1996 Retirement Confidence Survey di Amerika: Lebih dari 50% menghabiskan dananya Sekaligus atau Bulanan

84 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 84  Set up a selection committee  Determine selection criteria and system  Shortlist candidates  Request for criteria-based proposals  Review proposals & interview candidates  Rank candidates and reach decision  Negotiate contract with providers  Monitor provider performance regularly Process Lampiran 8 Providers Selection

85 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 85  Role:  Represent employer in the selection of providers, implementation and monitoring of performance  Responsibilities:  Actively involved in the selection and implementation process  Acquire thorough knowledge on each candidate from the proposals and interview sessions  Objectively rank and select from the candidates  Negotiate contract with the selected providers  Conduct regular monitoring activities Selection committee Lampiran 8 Lampiran 8 (lanjutan) Providers Selection

86 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 86  Providers’ business quality  Founder and parent’s support  Investment management  Administration and communication Services  Flexibility of options  Fees and charges Selection criteria Lampiran 8 Lampiran 8 (lanjutan) Providers Selection

87 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 87  Providers’ business quality  Fund size, corporate clients, business growth, client profile and turnover  Founder and parent’s support  Company ownership, financial strength/solvency, credibility ratings, industry experience, commitment to local business  Investment management  Clarity of investment process, quality and turnover of investment team, relevant historical returns Selection criteria Lampiran 8 Lampiran 8 (lanjutan) Providers Selection

88 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 88  Administration and communication services  Availability and format of reports, communication strategy and materials at plan launch and regularly  Flexibility of options  Flexibility of providers regulations in variety of contribution levels, available investment choices, fund withdrawals, and lump sum payment for pre-1992 participants  Fees and charges  Regular fees (administration and fund management), switching, surrender and termination charges  Possibility to negotiate rates Selection criteria Lampiran 8 Lampiran 8 (lanjutan) Providers Selection

89 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 89  Criteria weighting  Selection Criteria are given weighting based on needs and objectives  Scoring system  Each candidate is compared with the others on each of the criteria items and given relative scores  Comprehensive but specific  Weighting and scoring are specific based on company needs and preferences  Scoring should be based on comprehensive and objective knowledge of each candidate – acquired from proposals and interview sessions. Selection decision Lampiran 8 Lampiran 8 (lanjutan) Providers Selection

90 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 90  Anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran bulanan kepada peserta atau janda/duda atau anak, untuk seumur hidup atau sampai dengan masa tertentu  Peserta atau janda/duda atau anak berhak memilih perusahaan asuransi jiwa  Jenis anuitas yang dipilih harus menyediakan manfaat pensiun bagi janda/duda sekurang-kurangnya sebesar 60% dan setinggi-tingginya 100% dari manfaat pensiun yang diterima peserta  Manfaat pensiun dibayarkan kepada janda/duda sampai meninggal dunia atau menikah lagi, untuk kemudian diteruskan kepada anak  Manfaat pensiun dibayarkan kepada anak sampai usia 21 atau 25 tahun  DPLK akan menyediakan layanan informasi pada saat pembelian anuitas dilakukan Anuitas Ketentuan umum anuitas Lampiran 9

91 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 91  Misalkan, seorang peserta pensiun pada usia 55 tahun, menikah dan mempunyai 3 orang anak (usia 15, 20 dan 26 tahun)  Asumsikan Saldo Dana pada usia 55 tahun sebesar Rp125,000,000 setelah pajak  Asumsikan Peserta memilih anuitas yang memberikan pembayaran kepada janda/duda sebesar 80% dari yang diterimanya dan pembayaran kepada anak sampai usia 25 tahun  Asumsikan dengan Saldo Dana sebesar Rp125,000,000, suatu perusahaan asuransi jiwa sepakat untuk menyediakan anuitas sebesar Rp825,000 sebulan kepada peserta dimaksud Anuitas Proses pembayaran anuitas (1) Lampiran 9 Lampiran 9 (lanjutan)

92 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 92 Anuitas Lampiran 9 Lampiran 9 (lanjutan) Saldo Dana Peserta menerima anuitas sebesar tahun kemudian meninggal dunia – jumlah yang telah diterima Janda/duda akan menerima 80% dari anuitas peserta tahun kemudian janda/duda meninggal dunia atau kawin lagi – jumlah yang telah diterima Anak yang terkecil sekarang berusia 22 tahun – akan menerima Pembayaran dilakukan sampai anak berusia 25 tahun – 3 tahun lagi dari sekarang Pada saat itu, pembayaran anuitas terhenti – jumlah yang telah diterima peserta, janda/duda dan anak adalah sebesar Jumlah yang tersisa sebesar Jumlah Rp39,860,000 ini dibayarkan secara sekaligus kepada ahli waris sah Proses pembayaran anuitas (2)

93 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 93 Lampiran 10 Pendanaan dan kepesertaan (1)  Pendanaan dana pensiun pada dasarnya adalah jumlah himpunan dana yang diperlukan dan harus tersedia untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun  Pendanaan dana pensiun sangat erat berkaitan dengan kepesertaan  Jumlah kewajiban dana pensiun harus dapat diperhitungkan secara tepat dan akurat, yakni sebesar manfaat pensiun yang dijanjikan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang harus dibayarkan kepada seluruh peserta, baik peserta yang masih aktif bekerja maupun pensiunan Pendanaan

94 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 94 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Pendanaan dan kepesertaan (2)  Selain itu, sebagian dari kekayaan dana pensiun, yang berasal iuran-iuran juga harus diperhitungkan dengan tepat jumlahnya  Karena itu, ketepatan pendanaan dana pensiun sangat tergantung pada kebenaran dan akurasi dari data kepesertaan, baik jumlah, besarnya PhDP, usia, susunan keluarga, masa kerja (masa kepesertaan) dan data peserta lainnya  Pengelolaan administrasi, pelaporan, dokumentasi dan terpeliharanya hubungan baik dengan peserta menjadi salah satu kebijakan penting dana pensiun Pendanaan

95 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 95 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Kewajiban dana pensiun (1)  Pendiri, yang memutuskan dan menetapkan pendirian dana pensiun, bertanggung jawab untuk menjaga agar dana pensiun senantiasa berada dalam keadaan dana terpenuhi, atau dalam hal keadaan tersebut belum tercapai bertanggung jawab agar dana pensiun secara bertahap mencapai keadaan dana terpenuhi sesuai jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau pernyataan aktuaris  Untuk menjaga agar dana pensiun berada dalam keadaan dana terpenuhi, dewan pengawas membantu mengawasi ketaatan pemberi kerja memenuhi kewajibannya membayar iuran kepada dana pensiun Pendanaan

96 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 96 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Kewajiban dana pensiun (2)  Agar kewajiban pembayaran manfaat pensiun yang menjadi hak peserta dan pihak yang berhak dilakukan sesuai peraturan dana pensiun dapat dipenuhi secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran, maka dalam mengelola dana atau melakukan kegiatan investasi, pengurus wajib memperhatikan masa jatuh tempo atas kewajiban dimaksud (asset liability management) Pendanaan

97 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 97 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Kewajiban aktuaria  Kewajiban aktuaria adalah dana yang harus tersedia untuk menutup Kewajiban masa kerja yang telah dijalani yang merupakan jumlah yang lebih besar di antara kewajiban solvabilitas dan kewajiban masa kerja lalu  Kewajiban masa kerja lalu adalah kewajiban yang merupakan bagian nilai sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal perhitungan aktuaria menurut metode perhitungan aktuaria yang digunakan untuk menentukan iuran normal Pendanaan

98 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 98 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Kewajiban solvabilitas  Kewajiban solvabilitas adalah kewajiban yang merupakan jumlah yang lebih besar di antara himpunan iuran peserta beserta hasil pengembangannya, bila ada, dan nilai sekarang manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa dana pensiun dibubarkan pada tanggal perhitungan dengan asumsi setiap peserta telah memiliki hak atas dana Pendanaan

99 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 99 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Kewajiban jangka pendek  Pada prinsipnya, dana pensiun tidak diperbolehkan mempunyai beban dan kewajiban lain di luar kewajiban pembayaran manfaat pensiun, yang dinyatakan dalam bentuk kewajiban aktuaria dan kewajiban solvabilitas  Namun demikian, sebagai sebuah lembaga keuangan, dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaannya, dana pensiun harus dan pasti mempunyai hutang atau kewajiban yang timbul karena kelambatan penerimaan atau kelambatan (tertundanya) pembayaran  Kewajiban yang digolongkan sebagai kewajiban jangka pendek adalah hutang manfaat pensiun jatuh tempo, pendapatan yang diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, kewajiban jangka pendek lainnya Pendanaan

100 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 100 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Pembayaran manfaat pensiun  Pengurus wajib membayar manfaat pensiun yang menjadi hak peserta pada saat pensiun atau pihak yang berhak sesuai peraturan dana pensiun secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran  Dalam rangka menjamin terpeliharanya kesinambungan pembayaran manfaat pensiun kepada peserta pada saat pensiun atau pihak yang berhak, pengurus wajib memelihara data peserta dan pihak yang berhak secara aman, teliti dan tertib Pendanaan

101 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 101 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Larangan penggunaan kekayaan  Kekayaan dana pensiun terpisah dari kekayaan pemberi kerja dan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan pemberi kerja  Kekayaan dana pensiun harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan harus dihindarkan penggunaannya dari kepentingan- kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemenuhan hak peserta dan pihak yang berhak Pendanaan

102 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 102 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Sumber kekayaan  Kekayaan dana pensiun dihimpun dari  Iuran-iuran yang berasal dari pemberi kerja dan atau peserta  Hasil investasi atas dana yang dihimpun  Pengalihan dana dari dana pensiun lain Pendanaan

103 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 103 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Iuran pemberi kerja  Iuran pemberi kerja terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan dalam hal terjadi defisit yang menjadi tanggung jawabnya masing- masing, dengan menyetorkan ke dana pensiun sesuai jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau pernyataan aktuaris Pendanaan

104 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 104 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Hasil investasi  Hasil investasi merupakan dana tambahan terhadap kekayaan dana pensiun, yang diperoleh sebagai hasil pengembangan atas dana yang dihimpun  Pengurus harus selalu mengupayakan hasil investasi yang optimal dengan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian dan sesuai arahan investasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun Pendanaan

105 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 105 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Pengalihan dana dari dana pensiun lain  Dana pensiun juga dapat memeperoleh tambahan kekayaan dari sumber yang lain, berupa pengalihan dana dari dana pensiun lain, walaupun kecil kemungkinannya  Pengalihan dana ini dapat terjadi apabila ada peserta yang semula menjadi peserta pada dana pensiun lain, kemudian pindah bekerja pada perusahaan yang juga memiliki dana pensiun Pendanaan

106 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 106 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Asumsi aktuaria (1)  Asumsi perhitungan aktuaria yang berpengaruh pada perhitungan kewajiban dan iuran normal dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu asumsi ekonomis dan penyusutan aktuaria (demographic)  Asumsi ekonomis terdiri dari asumsi tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari manfaat pensiun dan asumsi tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun yang menjadi dasar perhitungan manfaat pensiun serta asumsi kenaikan manfaat pensiun berkala, bila ada  Asumsi penyusutan aktuaria, yang antara lain terdiri dari asumsi mortalita, tingkat kecacatan, tingkat pengunduran diri, termasuk kemungkinan pekerja pensiun dipercepat  Dalam menetapkan asumsi aktuaria yang akan digunakan, aktuaris harus menggunakan penilaiannya secara profesional (professional judgment) Pendanaan

107 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 107 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Asumsi aktuaria (2)  Aktuaris harus menggunakan asumsi perhitungan aktuaria yang menurutnya merupakan prakiraan terbaik (best estimate) berdasarkan prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum dana tidak bertentangan dengan ketentuan standar praktik aktuaria  Aktuaris yang ditugaskan melakukan perhitungan aktuaria bertanggung jawab, setelah berdiskusi dan menerima masukan dari pihak terkait, sesuai kapasitas profesionalismenya dalam pemberian saran kepada perusahaan berdasarkan standar praktik profesinya Pendanaan

108 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 108 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Asumsi aktuaria (3)  Semua asumsi aktuaria yang digunakan harus diungkapkan secara jelas dan rinci beserta proses pemilihan dan justifikasi dari setiap asumsi  Penggunaan asumsi aktuaria dalam menentukan besar kewajiban dan iuran normal diharapkan konsisten dari tahun ke tahun, kecuali terdapat kejadian luar biasa yang diyakini dapat mempengaruhi keadaan di masa datang yang mengharuskan asumsi itu diubah Pendanaan

109 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 109 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Metode perhitungan aktuaria  Metode perhitungan aktuaria harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum dan sesuai dengan keadaan dana pensiun yang bersangkutan (likuiditas, keamanan dan stabilitas pendanaan jangka panjang) Pendanaan

110 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 110 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Penunjukan aktuaris (1)  Aktuaris adalah orang yang berdasarkan pendidikan dan pengalamannya diakui mempunyai keahlian melakukan perhitungan matematika dalam rangka penilaian dan pembiayaan program pensiun, bekerja pada kantor konsultan aktuaria yang telah memperoleh ijin usaha dari pihak yang berwenang  Dalam rangka penyusunan laporan aktuaris, dewan pengawas menunjuk aktuaris Pendanaan

111 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 111 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Penunjukan aktuaris (2)  Dewan pengawas dilarang menunjuk aktuaris yang telah dinyatakan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia melanggar standar praktik aktuaria untuk dana pensiun yang berlaku di Indonesia  Aktuaris dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak secara mandiri, obyektif dan bebas dari pengaruh pemberi kerja, dewan pengawas, pengurus dan pihak-pihak lain yang berkepentingan di dana pensiun Pendanaan

112 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 112 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Informasi dan data kepesertaan  Unsur lain yang sangat berpengaruh pada hasil perhitungan aktuaria adalah berbagai data dan informasi kepesertaan yang kebenaran, keakuratan dan tranparansinya sangat penting dan harus senantiasa dijaga  Mengingat cakupan waktu yang panjang dalam perhitungan aktuaria, perbedaan dan kesalahan kecil pada data dan informasi kepesertaan akan membawa dampak besar dalam perhitungan  Untuk memperoleh hasil perhitungan aktuaria yang benar dan setepat mungkin, dana pensiun harus memelihara secara teratur dan tertib serta menjaga keakuratan data-data dan informasi kepesertaan Pendanaan

113 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 113 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Laporan aktuaris (1)  Laporan aktuaris adalah laporan mengenai kewajiban dana pensiun dan Iuran kepada dana pensiun beserta metode, asumsi, data yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan aktuaria, yang disusun di bawah arahan dan ditandatangani oleh aktuaris  Dana pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun harus melaporkan kualitas pendanaan secara berkala kepada Menteri Keuangan Pendanaan

114 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 114 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Laporan aktuaris (2)  Laporan kualitas pendanaan dilakukan berdasarkan perhitungan aktuaria yang hasilnya dituangkan dalam laporan aktuaris yang dibuat dan ditandatangani oleh aktuaris yang terdaftar dalam Persatuan Aktuaris Indonesia  Dalam laporan aktuaris sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun dan Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun yagn disusun oleh Persatuan Aktuaris Indonesia Pendanaan

115 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 115 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan)  Pernyataan bahwa data yang diterima oleh aktuaris, sepanjang pengetahuannya, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan untuk maksud penyusunan laporan aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya  Pernyataan bahwa laporan aktuaris dimaksud  Memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku  Telah disusun berdasarkan peraturan dana pensiun  Menggunakan asumsi-asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai untuk dana pensiun yang bersangkutan  Menggunakan metode-metode perhitungan yang sesuai dengan prinsip- prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum  Penegasan mengenai besaran hasil perhitungannya secara rinci Pernyataan aktuaris Pendanaan

116 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 116 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan)  Digunakan untuk menetapkan kualitas pendanaan  Aktiva bersih dikurangi dengan  Kekayaan dalam sengketa atau yang diblokir oleh pihak yang berwenang  Piutang iuran yang belum disetor lebih dari 3 bulan  Kekayaan yang ditempatkan di luar negeri  Piutang lain-lain dan aktiva lain-lain  Selisih lebih nilai investasi nilai investasi per pihak  Selisih lebih nilai investasi (tanah/bangunan)  Aktuaris menetapkan besar kekayaan untuk pendanaan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit Kekayaan untuk pendanaan Pendanaan

117 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 117 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan)  Tingkat Pertama: Dana pensiun berada dalam keadaan dana terpenuhi – keadaan dana pensiun yang kekayaan untuk pendanaannya tidak kurang dari kewajiban aktuarianya  Tingkat Kedua: Kekayaan untuk pendanaan kurang dari kewajiban aktuaria dan tidak kurang dari kewajiban solvabilitas  Tingkat Ketiga: Kekayaan untuk pendanaan kurang dari kewajiban solvabilitas Kualitas pendanaan Pendanaan

118 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 118 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan)  Dalam hal terdapat defisit, dilunasi dengan Iuran tambahan  Iuran tambahan dapat terdiri dari  Iuran tambahan melunasi defisit pra-undang-undang  Iuran tambahan melunasi defisit masa kerja lalu yang diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas, DMKL (K/S)  Iuran tambahan melunasi defisit masa kerja lalu selain yang telah diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas, DMKL (non K/S)  Perlu mengungkapkan dalam laporan aktuaris metode angsuran yang digunakan, pada awal, pertengahan atau akhir periode dan standarisasi perhitungan faktor pembagi angsuran (anuitas) Iuran tambahan – defisit Pendanaan

119 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 119 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan)  Defisit pra-undang-undang (sisa masa angsuran sebagaimana telah ditetapkan dalam laporan aktuaris pertama)  Kekurangan solvabilitas (dilunasi selambat-lambatnya 36 bulan)  Defisit masa kerja lalu selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan solvabilitas (dilunasi selambat-lambatnya 180 bulan) Angsuran iuran tambahan Pendanaan

120 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 120 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan)  Selisih dari surplus dengan jumlah yang lebih besar di antara 20% dari kewajiban aktuaria dan bagian iuran normal pemberi kerja ditambah 10% dari kewajiban aktuaria  Kelebihan surplus ini wajib digunakan sebagai iuran normal pemberi kerja Kelebihan surplus Pendanaan

121 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 121 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Contoh 1 (1) Keterangan31/12/201031/12/2011 Kewajiban Solvabilitas1,1081,300 Kewajiban Aktuaria1,6841,900 Kekayaan Untuk Pendanaan1,0001,200 Defisit NS sisa DMKL (K/S)10872 NS sisa DMKL (non K/S) DMKL (K/S) baru0 DMKL (non K/S) baru0 I/Tambahan DMKL (K/S)3 = 108 / 36 I/Tambahan DMKL (non K/S)16 = 576 / 36 1) Masa angsuran Iuran Tambahan 31/12/2010 = 36 bulan dan tanpa memperhitungkan bunga Pendanaan

122 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 122 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Keterangan31/12/201031/12/2011 Kewajiban Solvabilitas1,1081,300 Kewajiban Aktuaria1,6841,900 Kekayaan Untuk Pendanaan1,0001,200 Defisit NS sisa DMKL (K/S)10872 NS sisa DMKL (non K/S) DMKL (K/S) baru028 DMKL (non K/S) baru0216 I/Tambahan DMKL (K/S)3 = 108 / 36 I/Tambahan DMKL (non K/S)16 = 576 / 36 1) Masa angsuran Iuran Tambahan 31/12/2010 = 36 bulan dan tanpa memperhitungkan bunga Pendanaan Contoh 1 (2)

123 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 123 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Keterangan31/12/201031/12/2011 Kewajiban Solvabilitas1,1081,300 Kewajiban Aktuaria1,6841,900 Kekayaan Untuk Pendanaan1,0001,200 Defisit NS sisa DMKL (K/S)10872 NS sisa DMKL (non K/S) DMKL (K/S) baru028 DMKL (non K/S) baru0216 I/Tambahan DMKL (K/S)3 = 108 / / 24 I/Tambahan DMKL (non K/S)16 = 576 / / 24 1) Masa angsuran Iuran Tambahan 31/12/2010 = 36 bulan dan tanpa memperhitungkan bunga Pendanaan Contoh 1 (3)

124 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 124 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Keterangan31/12/201031/12/2011 Kewajiban Solvabilitas1,1081,300 Kewajiban Aktuaria1,6841,900 Kekayaan Untuk Pendanaan1,0001,500 Defisit NS sisa DMKL (K/S)10872 NS sisa DMKL (non K/S) DMKL (K/S) baru0 DMKL (non K/S) baru0 I/Tambahan DMKL (K/S)3 = 108 / 36 I/Tambahan DMKL (non K/S)16 = 576 / 36 1) Masa angsuran Iuran Tambahan 31/12/2010 = 36 bulan dan tanpa memperhitungkan bunga Pendanaan Contoh 2 (1)

125 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 125 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Keterangan31/12/201031/12/2011 Kewajiban Solvabilitas1,1081,300 Kewajiban Aktuaria1,6841,900 Kekayaan Untuk Pendanaan1,0001,500 Defisit NS sisa DMKL (K/S)10872 NS sisa DMKL (non K/S) DMKL (K/S) baru00 DMKL (non K/S) baru016 I/Tambahan DMKL (K/S)3 = 108 / 36 I/Tambahan DMKL (non K/S)16 = 576 / 36 1) Masa angsuran Iuran Tambahan 31/12/2010 = 36 bulan dan tanpa memperhitungkan bunga Pendanaan Contoh 2 (2)

126 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 126 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan) Keterangan31/12/201031/12/2011 Kewajiban Solvabilitas1,1081,300 Kewajiban Aktuaria1,6841,900 Kekayaan Untuk Pendanaan1,0001,500 Defisit NS sisa DMKL (K/S)10872 NS sisa DMKL (non K/S) DMKL (K/S) baru00 DMKL (non K/S) baru016 I/Tambahan DMKL (K/S)3 = 108 / I/Tambahan DMKL (non K/S)16 = 576 / / 24 1) Masa angsuran Iuran Tambahan 31/12/2010 = 36 bulan dan tanpa memperhitungkan bunga Pendanaan Contoh 2 (3)

127 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 127 Lampiran 10 Lampiran 10 (lanjutan)  Perubahan asumsi tentu diperkenankan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki dasar yang kuat untuk berubah  Didasarkan pada realisasi asumsi secara konsisten berbeda dengan asumsi yang digunakan  Setiap perubahan tentu harus ada justifikasi mengapa diubah  Ketentuan yang berlaku saat ini bagi pelunasan iuran tambahan dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan atau metode perhitungan aktuaria pada laporan aktuaris baru  Rangkaian iuran tambahan bulanan harus terus dibayarkan sesuai dengan penetapan pada laporan aktuaris sebelumnya Perubahan asumsi aktuaria Pendanaan

128 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 128 Lampiran 11 Kebijakan dasar (1)  Pengelolaan dan pengendalian investasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari tiga proses utama, yaitu  Perencanaan  Implementasi  Evaluasi  Ketiga proses ini saling terkait dalam penerapannya dan memegang peranan yang sama penting dalam keseluruhan sistem  Efektivitas sistem ini ditentukan oleh kelengkapan rincian kebijakan dan prosedur pengelolaan investasi dan risiko investasi yang berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik Investasi

129 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 129 Lampiran 11 Lampiran 11 (lanjutan)  Kebijakan dan prosedur pengelolaan investasi dan risiko investasi juga berfungsi sebagai  Demonstrasi penerapan prinsip responsibilitas, yaitu kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan, oleh pengurus dalam mengemban amanat pengelolaan investasi atas kekayaan dana pensiun  Sarana bagi pengurus untuk mengkomunikasikan mengenai sasaran, prioritas dan risiko investasi dana pensiun dengan para pihak  Media pendukung bagi pengurus dalam menjelaskan mengenai strategi alokasi aset, target hasil investasi dan tolok ukur kepada manajer investasi serta dalam melakukan evaluasi atas kinerja dan kepatuhan manajer investasi Investasi Kebijakan dasar (2)

130 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 130 Lampiran 11 Lampiran 11 (lanjutan) Kebijakan pengelolaan aset investasi (1)  Kebijakan investasi setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut  Penentuan tujuan pengelolaan, yang mencakup  Target hasil investasi  Batasan risiko  Likuiditas minimum  Jangka waktu investasi  Ketentuan-ketentuan pemerintah yang berlaku dalam bidang ini  Peraturan pajak yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilan investasi  Preferensi penempatan investasi  Pembatasan risiko, yang mencakup  Batasan risiko secara rinci untuk tingkat keseluruhan portofolio, per jenis alokasi aset, dan untuk setiap transaksi  Pengukuran risiko secara kuantitatif berdasarkan volatilitas kinerja dan secara kualitatif berdasarkan perbandingan dengan praktik terbaik/pasar Investasi

131 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 131 Lampiran 11 Lampiran 11 (lanjutan)  Perencanaan alokasi aset, yang mencakup  Alokasi aset strategis yang merupakan batasan alokasi aset untuk jangka panjang dan sudah ditentukan oleh pendiri dalam arahan investasi  Alokasi aset operasional disusun oleh pengurus dan/atau manajer investasi dengan berpedoman pada alokasi aset strategis, tujuan pengelolaan dan risiko, serta kondisi pasar dan peluang investasi jangka pendek  Alokasi aset operasional ini harus dievaluasi secara berkala dan harus disesuaikan (asset rebalancing) jika telah melampaui batas toleransi yang ditetapkan  Penetapan tolok ukur  Pengurus menetapkan tolok ukur bagi portofolio-portofolio yang dikelola oleh manajer investasi, yang didasarkan pada referensiyang wajar sebagai pembanding, yaitu  Target hasil dari alokasi aset strategis, atau  Portofolio dengan karakteristik yang mirip, atau  Rta-rata portofolio investasi industri dana pensiun Investasi Kebijakan pengelolaan aset investasi (2)

132 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 132 Lampiran 11 Lampiran 11 (lanjutan)  Pemilihan manajer investasi  Pengurus mengusulkan kepada pendiri untuk menggunakan atau tidak lagi menggunakan jasa manajer investasi eksternal dengan dokumentasi yang menjelaskan mengenai faktor-faktor utama yang melandasi usulan, manfaat yang diharapkan bagi portofolio investasi dana pensiun, dan pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini  Pemilihan manajer investasi harus dilakukan dengan proses pemilihan yang jelas dan menerapkan unsur kehati-hatian, serta kriteria seleksi yang obyektif dan komprehensif; baik proses maupun kriteria seleksi ditetapkan dan dievaluasi oleh pengurus dari waktu ke waktu Investasi Kebijakan pengelolaan aset investasi (3)

133 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 133 Lampiran 11 Lampiran 11 (lanjutan)  Implementasi investasi  Secara umum, implementasi investasi terdiri dari proses seleksi sekuritas berdasarkan ekspektasi atas potensi hasil di masa yang akan datang, dan restruktur portofolio melalui proses asset rebalancing  Pengurus dana pensiun mendelegasikan seluruh proses implementasi investasi kepada manajer-manajer investasi eksternal  Evaluasi kinerja  Pengurus melakukan evaluasi atas kinerja manajer investasi eksternal, baik dalam hal pencapaian target hasil investasi maupun kepatuhan terhadap arahan investasi dan pernyataan kebijakan investasi  Evaluasi kinerja dapat dilakukan berdasarkan laporan manajer investasi yang diserahkan secara berkala, serta presentasi kinerja manajer investasi dan rekonsiliasi data transaksi investasi dari waktu ke waktu Investasi Kebijakan pengelolaan aset investasi (4)

134 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 134 Lampiran 11 Lampiran 11 (lanjutan) Kebijakan pengendalian risiko (1)  Kebijakan pengendalian risiko investasi bertujuan agar pengelolaan investasi dan risiko investasi dana pensiun dilaksanakan secara bertanggung jawab, sistematis, dan profesional sesuai dengan pembagian tugas tanpa ada benturan kepentingan  Pengendalian mencakup tiga proses utama dalam sistem, yaitu pra- investasi (perencanaan), implementasi investasi, dan pasca- investasi (evaluasi kinerja) Investasi

135 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 135 Lampiran 11 Lampiran 11 (lanjutan) Kebijakan pengendalian risiko (2)  Instrumen pengendalian risiko investasi terdiri dari  Peraturan dana pensiun, arahan investasi, dan perjanjian kerja sama dengan manajer investasi eksternal  Pernyataan kebijakan investasi  Laporan transaksi dan portofolio investasi dari manajer investasi  Laporan investasi dari pengurus  Evaluasi dan audit internal dan eksternal Investasi

136 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 136 Lampiran 11 Lampiran 11 (lanjutan) Peran pengurus dalam pengendalian risiko (1)  Menyusun kerangka pengelolaan investasi dan risiko investasi yang dituangkan secara rinci dalam pernyataan kebijakan investasi yang dapat dievaluasi dari waktu ke waktu  Melakukan rekonsiliasi laporan transaksi investasi bulanan dari manajer investasi dengan laporan transaksi investasi bulanan dari bank kustodian  Melakukan rekonsiliasi tiap pengiriman dana antara rekening dana pensiun dengan rekening manajer investasi dengan menggunakan laporan mutasi dana pada bank kustodian Investasi

137 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 137 Lampiran 11 Lampiran 11 (lanjutan)  Melakukan verifikasi pendapatan bunga dari tiap investasi pendapatan tetap dan verifikasi pendapatan dividen dari saham  Mengkomunikasikan dan melakukan tindak lanjut atas setiap perbedaan, serta mendokumentasikan semua transaksi dan arus kas yang tidak umum  Melakukan pemantauan realisasi pencapaian target hasil investasi, pendapatan investasi, dan biaya investasi secara bulanan Investasi Peran pengurus dalam pengendalian risiko (2)

138 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 138 Lampiran 11 Lampiran 11 (lanjutan)  Melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi investasi, yaitu pengelolaan portofolio dan potensi risiko  Memantau implementasi sistem dan prosedur investasi secara keseluruhan, dan menerima laporan atau membahas hasil evaluasi kinerja investasi bersama pengurus  Memberikan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan pengendalian risiko investasi Investasi Peran pengurus dalam pengendalian risiko (3)

139 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 139 Lampiran 12 Cakupan  Sistem informasi yuang ideal mencakup  Sistem informasi bagian kepesertaan  Sistem informasi bagian keuangan dan akuntansi  Sistem informasi bagian investasi  Sistem informasi bagian umum Sistem Informasi

140 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 140 Lampiran 12 Lampiran 12 (lanjutan) Struktur  Komunikasi data harus saling berhubungan dengan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak  Metode bottom up untuk segala pekerjaan dan kegiatan  Metode top down diterapkan untuk pelaksanaan strategi  Setiap orang harus dapat mengoperasikan aplikasi yang telah dialokasikan pada masing-masing bagian sesuai dengan deskripsi pekerjaannya  Memiliki buku manual yang menjadi acuan bagi setiap pengguna aplikasi yang disebarluaskan dalam bagian-bagian fungsional Sistem Informasi

141 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 141 Lampiran 12 Lampiran 12 (lanjutan) Alur (1) Sistem Informasi

142 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 142 Lampiran 12 Lampiran 12 (lanjutan)  Alur data dan informasi dimulai dari data yang diterima dan dikeluarkan oleh kepesertaan, pihak ketiga atau karyawan dana pensiun yang berupa penerimaan iuran, pembayaran manfaat pensiun, penempatan atau pelepasan investasi, penerimaan hasil investasi, pembayaran upah dan atau penerimaan/pengeluaran lainnya  Data transaksi yang terjadi akan diinput oleh masing-masing bagian ke dalam database sistem informasi dana pensiun untuk kemudian diverifikasi oleh penanggung jawab bagian terkait Sistem Informasi Alur (2)

143 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 143 Lampiran 12 Lampiran 12 (lanjutan)  Data transaksi yang telah diverifikasi diteruskan ke bagian keuangan dan akuntansi untuk kemudian dilakukan transaksi sebagaimana yang tercantum dalam data transaksi/dokumen bukti kas/bank  Semua data transaksi yang masuk ke dalam database sistem informasi bagian keuangan dan akuntansi selanjutnya akan diproses menjadi laporan keuangan yang dapat dipergunakan oleh pengurus, pendiri, dewan pengawas, auditor, aktuaris, dan regulator  Isi, keabsahan, dan kebenaran data yang terdapat dalam database sistem informasi tetap menjadi tanggung jawab pengguna Sistem Informasi Alur (3)

144 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 144 Lampiran 12 Lampiran 12 (lanjutan)  Konfigurasi perangkat keras  Kapasitas memori dan media penyimpan  Kecepatan prosesor untuk pengolahan dan transfer data  Jenis perangkat keras, seperti PC, server, dll  Kebutuhan perangkat keras  Peralatan input, berupa keyboard, mouse, scanner, dll  Peralatan output, berupa monitor, printer, dll  Media penyimpanan, berupa magnetik, optikal, memory flash  CPU, yang meliputi prosesor, memori, dll  Konektivitas jaringan, baik wireless maupun dengan kabel  Modem, switch hub, dan router  Perlengkapan perangkat keras lainnya Sistem Informasi Perangkat keras

145 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 145 Lampiran 12 Lampiran 12 (lanjutan)  Software aplikasi (pengolah data, pengolah kata, spreadsheet, payroll, keuangan, dll)  Software sistem, yang terdiri dari  Software sistem operasi yang menghubungkan fungsi perangkat lunak dengan perangkat keras, seperti sistem operasi MS Windows, DOS, UNIX, dll  Software utilitas yang akan membantu pemeliharan hardware dan software seperti antivirus, software backup & recovery, maupun utilitas lainnya Sistem Informasi Perangkat lunak

146 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 146 Lampiran 12 Lampiran 12 (lanjutan)  Setiap perangkat yang berada di lingkungan dana pensiun harus memiliki data identitas dengan sistem inventarisasi yang jelas  Data dalam inventarisasi harus mencerminkan informasi dari masing-masing perangkat baik spesifikasi maupun layanan purna jual dari vendor  Penambahan, perubahan, maupun penghapusan perangkat harus dicatat dalam inventarisasi dan diketahui oleh penanggung jawab bagian fungsional Sistem Informasi Pengamanan

147 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 147 Lampiran 12 Lampiran 12 (lanjutan)  Pengembangan  Sistem Informasi harus selalu terbuka, menerima dan mengikuti segala perkembangan di lingkungan teknologi informasi dana pensiun  Pengendalian  Pengguna sistem informasi harus memiliki kewenangan tertentu sesuai dengan fungsinya, yaitu user ID dan password tersendiri  Setiap pengguna dibatasi kewenangan aksesnya hanya pada bagian masing-masing  Setiap pengguna bertanggung jawab secara proporsional terhadap sistem informasi yang digunakan dan menjadi wewenangnya Sistem Informasi Pengembangan dan pengendalian

148 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 148 Lampiran 13 Pajak-pajak dana pensiun  Pajak-pajak yang terkait dengan kegiatan operasional dana pensiun  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21  PPh Pasal 23  PPh Pasal 25  PPh Pasal 29  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perpajakan

149 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 149 Lampiran 13 Lampiran 13 (lanjutan) Pendapatan tidak kena pajak (1)  Dana pensiun tidak diwajibkan melakukan pembayaran PPh Pasal 23 terhadap hasil investasi berupa deposito, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, maupun deposito on call, dalam mata uang Rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan atau diterbitkan oleh bank di Indonesia, dan tabungan/simpanan pada bank termasuk giro, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia  Dana Pensiun dikenakan fasilitas bebas PPh Pasal 23 atas penerimaan pendapatan yang diperoleh dari diskonto obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia, serta dividen dari saham-saham yang tercatat di pasar modal di Indonesia Perpajakan

150 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 150 Lampiran 13 Lampiran 13 (lanjutan) Pendapatan tidak kena pajak (2)  Pembebasan atas PPh Pasal 23 terhadap hasil investasi di atas, yaitu bunga deposito, diskonto obligasi, dan dividen saham harus terlebih dahulu mendapatkan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB) dari Kantor Pelayanan Pajak  Penerimaan terhadap pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan kembali unit penyertaan reksa dana yang dimiliki oleh dana pensiun bukan merupakan obyek pajak Perpajakan

151 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 151 Lampiran 13 Lampiran 13 (lanjutan) Pendapatan kena pajak  Dana pensiun dikenakan PPh Pasal 23 atas penerimaan terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan saham di pasar modal, dengan tarif pajak sebesar 0.1% dari nilai transaksi penjualan dan bersifat tidak final  Dana Pensiun dikenakan PPh Pasal 23 atas penerimaan terhadap pendapatan yang diperoleh dari pelepasan obligasi melalui pasar obligasi, baik obligasi korporasi maupun obligasi pemerintah, dengan tarif pajak sebesar 0.03% dari nilai transaksi penjualan dan bersifat tidak final Perpajakan

152 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 152 Lampiran 13 Lampiran 13 (lanjutan) Pembayaran iuran  Pembayaran iuran peserta dan iuran pemberi kerja kepada dana pensiun bukan merupakan obyek pajak Perpajakan

153 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 153 Lampiran 13 Lampiran 13 (lanjutan)  Untuk pajak yang dipungut oleh pihak lain, pengurus wajib membuat catatan tersendiri yang mencakup  Nama pemungut/penyetor pajak  Jenis transaksi  Tanggal, bulan dan tahun transaksi  Jenis pajak  Nomor dan tanggal bukti penyetoran pajak Perpajakan Pembukuan pajak yang dipungut oleh pihak lain

154 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 154 Lampiran 13 Lampiran 13 (lanjutan)  Dana pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh Pasal 23 yang bersifat tidak final terhadap beban investasi yang timbul dari transaksi investasi surat berharga, berupa  Biaya jasa (fee) kustodian, kecuali pada KSEI  Biaya jasa perdagangan surat-surat berharga, kecuali oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI, yang meliputi  Biaya jasa manajer investasi  Biaya registrasi saham di bursa  Biaya jasa broker pada transaksi jual saham Perpajakan Wajib pungut (1)

155 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 155 Lampiran 13 Lampiran 13 (lanjutan)  Dana pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh Pasal 21 terhadap beban operasional yang timbul dari pembayaran gaji karyawan dana pensiun, pembayaran manfaat pensiun, pembayaran honorarium sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan untuk dana pensiun, dan terhadap orang pribadi lain yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan untuk dana pensiun Perpajakan Wajib pungut (2)

156 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 156 Lampiran 13 Lampiran 13 (lanjutan)  Dana Pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh Pasal 21 terhadap subyek pajak dan dengan ketentuan dan tarif sebagai berikut  Karyawan tetap dana pensiun  Penerima honorarium: dikenakan pajak sesuai dengan tarif wajib pajak pribadi  Penerima manfaat pensiun bulanan  Karyawan tidak tetap atau tenaga kerja berjangka waktu berdasarkan kebijakan outsourcing  Pajak dengan tarif sebesar 2% x penghasilan bruto dikenakan pada pembayaran honorarium atau imbalan kepada tenaga ahli, seperti pengacara, akuntan, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris Perpajakan Wajib pungut (3)

157 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 157 Lampiran 13 Lampiran 13 (lanjutan)  Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21  Pembayaran manfaat asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa  Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan, kecuali yang disebutkan sebagai penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21  Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun  Pembayaran manfaat pensiun sekaligus dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final Perpajakan Wajib pungut (4)

158 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 158 Lampiran 13 Lampiran 13 (lanjutan)  Dana Pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh Pasal 23 yang bersifat tidak final atas pembayaran biaya jasa, sebagai berikut  Jasa profesional  Jasa konsultan kecuali konsultan konstruksi  Jasa akuntansi dan pembukuan  Jasa penilai  Jasa aktuaris Perpajakan Wajib pungut (5)

159 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 159 Lampiran 13 Lampiran 13 (lanjutan)  Dana Pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh 23 yang bersifat tidak final atas pembayaran biaya jasa sebagai berikut  Jasa perancangan/desain  Jasa instalasi/pemasangan  Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan  Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja  Jasa perantara  Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali oleh BEJ, BES, KSEI, dan KPEI  Jasa kustodian, kecuali KSEI  Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum  Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet  Jasa yang berhubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan Perpajakan Wajib pungut (6)

160 Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi – Desain Program Pensiun 160 Lampiran 13 Lampiran 13 (lanjutan)  Dana pensiun wajib memungut pajak berdasarkan PPh Pasal 23 yang bersifat tidak final atas pembayaran biaya jasa pelaksanaan kontruksi, termasuk  Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan  Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan wajib pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sebagai pengusaha konstruksi  Dana pensiun sebagai pemotong dan pemungut pajak penghasilan wajib memberikan bukti pemotongan atau bukti pemungutan pajak kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan tersebut Perpajakan Wajib pungut (7)


Download ppt "Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi Jakarta, 22 Februari 2012 Desain Program Pensiun Steven Tanner."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google