Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ANALISA BIAYA PROYEK BAHAN AJAR DIKLAT DITJEN ANGGARAN JAKARTA, 9 JULI 2012 Ir. ARIFFIN AZIZS, MT AHLI MADYA JAFUNG TBP.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ANALISA BIAYA PROYEK BAHAN AJAR DIKLAT DITJEN ANGGARAN JAKARTA, 9 JULI 2012 Ir. ARIFFIN AZIZS, MT AHLI MADYA JAFUNG TBP."— Transcript presentasi:

1

2 ANALISA BIAYA PROYEK BAHAN AJAR DIKLAT DITJEN ANGGARAN JAKARTA, 9 JULI 2012 Ir. ARIFFIN AZIZS, MT AHLI MADYA JAFUNG TBP

3 BANGUNAN GEDUNG NEGARA Landasan Hukum 2.UU No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 1.UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 3.UU No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 4.Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 5.Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 7.KEPPRES No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 8.PERPRES No. 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara 9.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

4 PENGERTIAN  Bangunan Gedung Negara: adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi /akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah.  Perolehan lain yang sah : Hibah, Pembelian, Bangun Serah Guna, Bangun Guna Serah.  Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) berbasis anggaran kinerja bukan proyek

5 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN: Biaya Pembangunan BGN:  Biaya Pekerjaan Standar  Biaya Pekerjaan Non Standar Standar Harga Satuan Tertinggi per M2:  Standar Harga BGN Klasifikasi Sederhana dan Tidak Sederhana  Standar Harga Bangunan Rumah Negara  Ditetapkan oleh Bupati/Walikota secara berkala/tahun berdasarkan spesifikasi teknis dan klasifikasi BGN Komponen Biaya Pembangunan:  Biaya Konstruksi Fisik  Biaya Perancangan (Design)  Biaya Pengawasan/Manajemen Konstruksi  Biaya Pengelolaan Proyek

6 Pembiayaan Bangunan tertentu:  Bangunan dengan Desain Prototipe Prosentase Komponen Biaya Pembangunan: Diperhitungkan dari BIAYA KONSTRUKSI FISIK Biaya Pekerjaan Non-Standar  Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi /pengawasan, dihitung berdasarkan billing-rate  Bangunan dengan Desain Berulang  Pembangunan > 1 tahun anggaran  Bangunan Sederhana  Bangunan Tidak sederhana  Bangunan Khusus  Dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada instansi Teknis PU; PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:

7 KEPPRES No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 14 (1)Dalam melaksanakan belanja negara dilakukan standardisasi komponen kegiatan termasuk harga satuannya. (3)Dalam penyusunan standardisasi harga satuan, sedapat mungkin menggunakan data dasar yang bersumber dari penerbitan resmi Badan Pusat Statistik, departemen/lembaga, dan pemerintah daerah. (2) Standardisasi harga satuan digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam dokumen anggaran.

8 KEPPRES No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (4)Penetapan standardisasi dilakukan secara berkala oleh : b. Menteri/pimpinan lembaga untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan departemen/lembaga yang bersangkutan; a. Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri/ pimpinan lembaga terkait untuk standardisasi harga satuan umum, satuan biaya langsung personil dan non personil untuk kegiatan jasa konsultasi;. c. Gubernur/bupati/walikota dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan;. d. Bupati/walikota untuk standardisasi harga satuan bangunan gedung negara untuk keperluan dinas seperti kantor, rumah dinas, gudang, gedung rumah sakit, gedung sekolah, pagar dan bangunan fisik lainnya.

9 PEMBANGUNAN BANGUNAN BARU BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR PERAWATAN BANGUNAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR Klasifikasi Standar Luas Standar Jumlah Lantai HSBGN Non-Standar Bgn + Lingk Non-Standar Fungsi Khusus Non-Standar Lainnya SKEMATIK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:

10 A. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 5, 1. Klasifikasi bangunan gedung negara didasarkan pada kompleksitas. 2. Klasifikasi bangunan gedung negara meliputi bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, dan bangunan khusus. a. Bangunan sederhana, merupakan bangunan gedung negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. b. Bangunan tidak sederhana, merupakan bangunan gedung negara dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana. c. Bangunan khusus, merupakan bangunan gedung negara dengan fungsi, teknologi, dan spesifikasi khusus. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan gedung negara diatur dengan Peraturan Menteri.

11 BANGUNAN SEDERHANA adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun BANGUNAN TIDAK SEDERHANA adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun BANGUNAN KHUSUS adalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus Masa penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PENGERTIAN PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007

12  Bangunan Gedung Kantor yang sudah ada disain prototipe-nya / sd. 2 lantai  Rumah Dinas Tipe C,D, dan E  Pelayanan kesehatan: Puskesmas  Pendidikan: lanjutan dan dasar sd. 2 lantai Klas Penggunaan Bangunan Klas Penggunaan Bangunan SEDERHANA TIDAKSEDERHANA KHUSUS PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA  Bangunan Gedung Kantor belum ada prototipe -nya / diatas 2 lantai  Rumah Dinas Tipe A & B, atau C,D & E yang bertingkat  Rumah Sakit Klas A & B  Universitas/Akademi  Istana Negara/Wisma Negara  Instalasi Nuklir  Laboratorium  Bangunan Monumental

13 Klasifikasi bangunan khusus, ditetapkan berdasarkan rincian anggaran biaya (RAB) yang dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran harga yang berlaku. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

14 1. Standar luas gedung kantor; a. Standar luas ruang gedung kantor, adalah: 1). Rata-rata 10 (sepuluh) meter persegi per personel (Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan tidak sederhana) 2). Rata-rata 9,6 (sembilan koma enam) meter persegi per personel (Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan sederhana) b. Bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang pelayanan, luasnya dihitung secara tersendiri berdasarkan analisis kebutuhan c. Rincian standar luas ruang gedung kantor dan ruang penunjang tercantum dalam lampiran I. (Penambahan 25% Luas Ruang Untuk Sirkulasi) B. Standar Luas Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 6, 7, 8, Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Luas bangunan gedung negara diatur dengan Peraturan Menteri. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

15 B. STANDAR LUAS BGN 1.GEDUNG KANTOR a.klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m2 per - personil; b.klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10 m2 per- personil; c.ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, kebutuhannya dihitung secara tersendiri (studi kebutuhan ruang) diluar luas ruangan untuk seluruh personil yang akan ditampung 2. RUMAH NEGARA TipeLuas BangunanLuas lahan Khusus400 m m2 A250 m2 600 m2 B120 m2 350 m2 C 70 m2 200 m2 D 50 m2 120 m2 E 36 m2 100 m2

16 TIPE PENGGUNA KHUSUS -Menteri -Pimpinan Lembaga Tinggi Negara A -Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal -Pejabat yang setingkat -Anggota Lembaga Tinggi Negara/Dewan B -Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro -Pejabat yang setingkat -Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e C -Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Bidang -Pejabat yang setingkat -Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a dan IV/c D -Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang -Pejabat yang setingkat -Pegawai Negeri Sipil Gol. III E -Pegawai Negeri Sipil Gol I dan Gol II PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

17 JABATAN LUAS RUANG (m 2 ) KETERANGAN R. KERJA R. PENUNJANG JABATAN R. PELAYANAN JABATAN JML R. TAMU R. RAPAT R. TUNGGU R. ISTIRAHAT R. SEKRET R. STAF R. SIMPAN R. TOILET JML STAF CATATAN Menteri/ Ketua Lembaga R.Staf pada setiap jabatan diperhitungkan berdasarkan jumlah 2,2 - 3 m2/ personel, sesuai dengan tingkat jabatan dan kebutuhan dari masing-masing K/L 2Wakil Menteri Eselon IA/ Anggota Dewan Eselon I B Eselon II A Eselon II B Eselon III A R. Toilet ber sama Eselon III B Eselon IV STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR A.RUANG KANTOR PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

18 JENIS RUANGLUASKETERANGAN Ruang Rapat Utama Kementerian 140m2m2 Kapasitas 100 orang 2 Ruang Rapat Utama Es. I90m2m2 Kapasitas 75 orang 3 Ruang Rapat Utama Es. II40m2m2 Kapasitas 30 orang 4 Ruang Studio 4m 2 / orangPemakai 10% dari staf 5 Ruang Arsip 0.4m 2 / orangPemakai seluruh staf 6 WC/ Toilet 2m 2 / 25 orangPemakai Pejabat Es. V sd Es. III dan seluruh staf 7 Musholla 0.8m 2 / orangPemakai 20% dari jumlah personel B.RUANG PENUNJANG 3.Untuk ruang kantor / ruang penunjang Anggota DPRD disetarakan dengan ruang kantor / ruang penunjang Eselon IIA. 2. Untuk ruang kantor / ruang penunjang Walikota/Bupati disetarakan dengan ruang kantor / ruang penunjang Eselon IA. Keterangan : 1.Untuk ruang kantor / ruang penunjang Gubernur disetarakan dengan ruang kantor / ruang penunjang Menteri.

19 PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA C. SIRKULASI25% X (JUMLAH A + B) Keterangan: 1.Standar luas ruang tersebut diatas merupakan acuan dasar, yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan. 2.Luas ruang kerja untuk Satuan Kerja dan Jabatan Fungsional dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan di luar standar luas tersebut di atas. 3. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, kebutuhannya dihitung tersendiri, di luar standar luas tersebut di atas.

20 PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Keterangan 1.Untuk: a. Rumah Jabatan Gubernur disetarakan dengan Rumah Tipe Khusus, kecuali luas tanah 2000m 2. b. Rumah Jabatan Bupati/Walikota disetarakan dengan Rumah Negara Tipe A, kecuali luas tanah 1000m 2. Rumah Jabatan Gubernur/Bupati/Walikota dapat ditambahkan luas ruang untuk Ruang Tamu Besar /Pendopo yang dihitung sesuai kebutuhan dan kewajaran. 2.Sepanjang tidak bertentangan dengan luasan persil yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, toleransi kelebihan tanah yang diizinkan untuk: - DKI Jakarta : 20 % - Ibukota Provinsi :30 % - Ibukota Kabupaten/Kota :40 % - Pedesaan :50 % 3. Untuk rumah susun negara yang dibangun dalam wujud rumah susun, luas per unit bangunannya diperhitungkan dengan mengurangi luas garasi mobil (untuk tipe Khusus, A, dan B). Kebutuhan garasi mobil disatukan dalam luas parkir basement dan/atau halaman

21 C. Standar Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal Jumlah lantai bangunan gedung negara ditetapkan paling banyak 8 (delapan) lantai. 2. Jumlah lantai rumah negara yang tidak berupa rumah susun ditetapkan paling banyak 2 (dua) lantai. 3. Bangunan gedung negara yang dibangun lebih dari 8 (delapan) lantai harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. 4. Jumlah lantai bangunan gedung negara yang berpengaruh pada Koefisien /faktor pengali jumlah lantai bangunan, besarannya ditetapkan oleh Menteri. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

22 Jumlah Lantai BangunanKoefisien / Faktor Pengali Bangunan 2 Lantai1,090 Bangunan 3 Lantai1,120 Bangunan 4 Lantai1,135 Bangunan 5 Lantai1,162 Bangunan 6 Lantai1,197 Bangunan 7 Lantai1,236 Bangunan 8 Lantai1,265 Tabel Koefisien / Faktor Pengali Jumlah Lantai bangunan, sbb: PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

23 Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara 1.Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati/Walikota. 2.Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta. 3.Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara dihitung berdasarkan formula perhitungan standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri. D. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN) PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 15. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

24 D. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (HSBGN) Bab IV. B PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007 Standar Harga Satuan Tertinggi merupakan biaya per-m2 pelaksanaan konstruksi maksimum untuk pembangunan bangunan gedung negara, khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara, yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur dan finishing, serta utilitas bangunan gedung negara. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur.

25 HSBGN :Standar Harga Satuan Tertinggi BGN V n :Kuantitas (Volume) komponen bangunan Pek. Standar L tb :Luas total lantai bangunan H n :Harga komponen bangunan Pek. Standar K :Koefisien jumlah lantai HSBGN = ∑ V n X H n L tb X K MODEL FORMULA HSBGN PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

26 Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya, yang terdiri atas:  Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana dan Tidak Sederhana  Pembangunan Bangunan Rumah Negara  Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA  Struktur  Arsitektur  Finishing  Utilitas PEKERJAAN STANDAR bangunan gedung negara meliputi pekerjaan :

27 PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA No KOMPONEN BANGUNAN SUB KOMPONEN BANGUNAN BOBOT (%) TAHAPAN TERHADAP SELURUH BANGUNAN BOBOT MAKSIMUM BOBOT YANG DI BANGUN NILAI (%) 1. Pondasi PONDASI 10.00%100.00% 2. Struktur KOLOM, BALOK & RING BALK 27.00%100.00% PLESTERAN 2.00%100.00% 3. A t a p RANGKA ATAP 8.00%100.00% PENUTUP ATAP 2.00%100.00% 4. Langit-Langit RANGKA LANGIT-LANGIT 3.50%100.00% PENUTUP LANGIT-LANGIT 4.50%100.00% 5. Dinding BATU BATA/ PARTISI 4.50%100.00% PLESTERAN 1.75%100.00% KACA 1.25%100.00% PINTU 1.00%100.00% KOSEN 1.50%100.00% 6 Lantai PENUTUP LANTAI 10.00%100.00% 7. Utilitas INSTALASI LISTRIK 5.00%100.00% INSTALASI AIR 1.50%100.00% DRAINASE LLIMBAH 1.50%100.00% 8. Finishing FINISHING STRUKTUR (CAT) 1.00%100.00% FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT) 4.00%100.00% FINISHING DINDING (CAT) 6.00%100.00% FINISHING PINTU/ KOSEN (CAT) 4.00%100.00% JUMLAH NILAI PEKERJAAN STANDAR %

28 NO URAIAN KLASIFIKASI KETERANGAN SEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS APERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 1. Jarak Antar Bangunan minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, serta ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan 2. Ketinggian Bangunanmaksimum 2 lantai maksimum 8 lantai (di atas 8 lantai harus men dapat rekomendasi Menteri Pekerjaan Umum 3. Ketinggian Langit-langitmin. 2,80 m sesuai fungsi 4. Koefisien Dasar BangunanSesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 5. Koefisien Lantai BangunanSesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 6. Koefisien Dasar HijauSesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 7. Garis sempadanSesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 8. Wujud Arsitektur sesuai fungsi & kaidah arsitektur sederhana sesuai fungsi & kaidah arsitektur sesuai fungsi & kaidah arsitektur 9. Pagar Halaman **) Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu), besi, baja, kayu, dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan. 10. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan *) Dihitung berdasarkan kebutuhan sesuai fungsi bangunan dan SNI/ketentuan yang berlaku. - parkir kendaraanminimal 1 parkir kendaraan untuk 60 m2 luas bangunan gedung - aksesibiltastersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat - drainasetersedia drainase sesuai SNI yang berlaku - pembuangan sampahtersedia tempat pembuangan sampah sementara - pembuangan limbahtersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah berbahaya - penerangan halamantersedia penerangan halaman TABEL A1 SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH/LEMBAGA TINGGI/TERTINGGI NEGARA PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

29 NO URAIAN KLASIFIKASI KETERANGAN SEDERHANATIDAK SEDERHANAKHUSUS BPERSYARATAN BAHAN BANGUNAN 1. Bahan Penutup Lantai keramik, vinil, tegel PC marmer lokal, keramik, vinil,kayu Diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat/ produksi dalam negeri, ter masuk bahan bangunan seba gai bagian dari sistem pabrik asi komponen. Apabila bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa meng -urangi persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat 2. Bahan Dinding Luar bata, batako diplester dan dicat, kaca bata, batako diplester dicat /dilapis keramik, kaca,panil beton ringan 3. Bahan Dinding Dalam bata, batako diples ter dan dicat, kaca, partisi kayu lapis bata, batako diplester dicat/ dilapis keramik, kaca, partisi gipsum bata, batako diplester dicat/ dilapis keramik, kaca partisi gipsum 4. Penutup Plafondkayu-lapis dicatgipsum, kayu-lapis dicat 5. Bahan Penutup Atap genteng, asbes, seng, sirap genteng keramik, alum unium gelombang dicat 6. Bahan Kosen dan Daun Pintu kayu dicat/ aluminium kayu dipelitur, anodized aluminium kayu dipelitur, anodized aluminium CPERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN 1. Pondasi batu belah, kayu, beton bertulang K-200 batu belah, kayu, beton bertulang K-225 atau lebih Khusus untuk daerah gempa, harus direncanakan sebagai struktur bangunan tahan gempa. 2. Struktur Lantai (untuk bangunan bertingkat) beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II 3. Kolom beton bertulang K-200 baja, kayu klas kuat II beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II 4. Balok beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat II beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II 5. Rangka Atapkayu klas kuat II, baja kayu klas kuat II, baja dilapis anti karat 6. Kemiringan Atapgenteng min. 30, sirap min.22.5, seng min 15 genteng min. 30, sirap min.22.5, seng min 15

30 PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA NO URAIAN KLASIFIKASI KETERANGAN SEDERHANATIDAK SEDERHANAKHUSUS DPERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN 1. Air BersihPAM, sumur pantek 2. Saluran air hujantalang, saluran lingkungan 3. Pembuangan Air Kotorbak penampung 4. Pembuangan Kotoranbak penampung 5. Bak SeptikTank & resapanberdasarkan kebutuhan 6. Sarana Pengamanan thp. Bahaya Kebakaran *) Mengkuti ketentuan dalam PERMEN PU tentang penanggulangan, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku 7. Sumber daya listrik *)PLN, Generator (harus memperhatikan prinsip hemat energi) 8. Penerangan penerangan alam dan buatan lux/m2, dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi Bangunan /fungsi ruang serta SNI yang berlaku 9. Tata Udara6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*) dihitung sesuai SNI yang berlaku. 10. Sarana Transportasi Vertikal *) tidak diperlukan untuk bangunan di atas 4 lantai dapat menggunakan Lift, sesuai SNI yang berlaku dihitung sesuai kebutuhan dan fungsi bangunan 11. Aksesibilitas bagi penyandang cacat*) Sesuai ketentuan dalam Per.Men. PU No. 30/KPTS/2006, minimal ramp untuk bangunan klasifikasi sederhana. 12. Telepon *)sesuai kebutuhan 13. Penangkal petirpenangkal petir lokal EPERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN 1.Tangga Penyelamatan (khusus untuk bangunan bertingkat) lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan tangga putar jarak antar tangga aksimum 45 m (jarak bisa 1,5 kali bila menggunakan sprinkler) 2. Tanda Penunjuk Arahjelas, dasar putih huruf hijau 3. Pintulebar min.=0,90 m, satu ruang minimal 2 pintu dan membuka keluar 4 Koridor/selasarlebar min.=1,80 m

31 NO URAIAN KLASIFIKASI KETERANGAN Khusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E APERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN B 1. Jarak Antar Bangunan minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Terutama berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota untuk lokasi yang bersangkutan. 2. Ketinggian Bangunan 3. Ketinggian Langit-langitmin. 2,70 m 4. Koefisien Dasar Bangunan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 5. Koefisien Lantai Bangunan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 6. Koefisien Dasar HijauSesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 7. Garis sempadanSesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 8. Wujud Arsitektur sesuai fungsi rumah & kaidah arsitektur sesuai fungsi & kaidah arsitektur sederhana 9. Pagar Halaman **)Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu), besi, baja, kayu, dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur rumah negara Biayanya mengikuti standar harga satuan per-m' pagar 10. Tandon Airmin. 3 m3min. 2 m3min. 1 m3 PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN Diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat/ produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari sistem pabrikasi komponen. 1. Bahan Penutup Lantai marmer lokal, keramik, vinil,kayu keramik, vinil keramik, vinil, Tegel PC 2. Bahan Dinding bata, batako diplester dan dicat tembok 3. Penutup Plafond Gipsum, asbes semen/ kayu-lapis dicat asbes semen/kayu-lapis dicat 4. Bahan Penutup Atap genteng keramik berglazuur asbes, seng, sirap genteng, asbes, seng, sirap 5. Bahan Kosen dan Daun Pintu/ Jendela kayu dipelitur/dicatkayu dicat TABEL A2 SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

32 NO URAIAN KLASIFIKASI KETERANGAN Khusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E CPERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN 1. Pondasi batu belah, kayu klas kuat / awet II, beton-bertulang Khusus untuk daerah gempa, harus direncanakan sebagai struktur bangunan tahan gempa. 2. Struktur Lantai (untuk bangunan bertingkat) beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II 3. Kolom beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II 4. Balok beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II 5. Rangka Atapkayu klas kuat/awet II, baja 6. Kemiringan Atap genteng min. 30, sirap min.22.5, seng min 15 genteng min. 30, sirap min.22.5, seng min 15 DPERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN 1. Air BersihPAM, sumur pantek 2. Saluran air hujantalang, saluran lingkungan 3. Pembuangan Air Kotorbak penampung Untuk Rumah Negara yangdibangun dalam 1 kompleks menggunakan septiktank Komunal 4. Pembuangan Kotoranbak penampung 5. Bak SeptikTank & resapan 6 m35 m m3 6. Sarana pengamanan thp.Bahaya kebakaran *) Mengkuti ketentuan dalam PERMEN PU tentang penanggulangan, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku 7. Sumber daya listrik *) PLN, VAPLN, VAPLN, VA 8. Penerangan penerangan alam dan buatan lux/m2 9. Tata Udara 6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC)*) 6-10% bukaan 12. Telepon *)sesuai kebutuhan 13. Penangkal petirpenangkal petir lokal

33 PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA NO URAIAN KLASIFIKASI KETERANGAN Khusus & Tipe A Tipe BTipe C,D, dan E EPERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN 1.Tangga Penyelamatan (khusus untuk bangunan bertingkat) lebar min.=1, 20m 2. Tanda Penunjuk ArahTidak dipersyaratkan 3. Pintulebar min.=0,90 m 4 Koridor/selasarlebar min.=1,80 m *) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m2, dan harus dianggarkan tersendiri sebagai biaya non-standar. 3. Apabila bahan-bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat. 1. Untuk Rumah Negara klas C, D, dan E, pelaksanaan pembangunannya disamping seperti ketentuan pada tabel tersebut diatas, dibangun berdasarkan "Dokumen Pelelangan Disain Prototip Daerah Setempat" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya atau meng gunakan disain Perum Perumnas yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2. Untuk bangunan rumah negara yang dibangun dalam bangunan gedung bertingkat banyak (rumah susun), maka ketentuan-ketentuan teknisnya mengikuti ketentuan teknis untuk bangunan gedung negara sesuai ketentuan yang berlaku.

34 1.Setiap pembangunan bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga /SKPD harus mendapat bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis. 2.Pengelolaan teknis dilakukan oleh tenaga pengelola teknis yang bersertifikat. 3.Tenaga pengelola teknis bertugas membantu dalam pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara di bidang teknis administratif. 4.Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan teknis diatur dengan Peraturan Menteri. PENGELOLA TEKNIS Pengelolaan Teknis PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 11.

35 BIAYA PEMBANGUNAN BGN BIAYAPEMBANGUNANBGN BIAYA PEKERJAAN STANDAR NON-STANDAR PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14

36 PEKERJAAN STANDAR BGN Pekerjaan Standar BGN meliputi pekerjaan : struktur, arsitektur, finishing, utilitas Dihitung berdasarkan:  standar harga satuan tertinggi berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara;  koefisien faktor pengali jumlah lantai bangunan; dan  luas bangunan Biaya Pek. Standar = (HSBGN) ( K ) ( L tb) HSBGN :Standar Harga Satuan Tertinggi BGN L tb :Luas total lantai bangunan K:Koefisien jumlah lantai PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14

37 Biaya Pekerjaan Non Standar PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 16 -dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar. -Total biaya non-standar maksimum 150% dari total biaya standar BGN -Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Biaya Pek. Non Standar PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007 -dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar, setelah berkonsultasi kepada Instansi Teknis setempat; -Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi, pengawasan pekerjaan non-standar, dihitung ( berdasarkan billing-rate ) PEKERJAAN NON STANDAR

38 Biaya non-standar digunakan untuk: 1. Perizinan selain IMB; 2. Penyiapan dan pematangan lahan; 3. Peningkatan arsitektur dan/atau struktur bangunan ; 4. Pekerjaan khusus kelengkapan bangunan ; 5. Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan (greenbuilding); dan/atau 6. Penyambungan utilitas PEKERJAAN NON STANDAR

39 Total biaya tertinggi pekerjaan non-standar maksimum sebesar 150% dari biaya pekerjaan standar, dan dapat berpedoman pada : Jenis pekerjaanProsentase Alat Pengkondisian Udara10-20% dari X Elevator/Escalator8-12% dari X Tata Suara (Sound System)3-6% dari X Telepon dan PABX3-6% dari X Instalasi IT (Informasi & Teknologi)6-11 % dari X Elektrikal (termasuk genset)7-12% dari X Sistem Proteksi Kebakaran7-12% dari X Sistem Penangkal Petir Khusus2-5% dari X InstalasiPengolahan Air Limbah (IPAL)2-4% dari X Interior (termasuk furniture)15-25% dari X Gas Pembakaran1-2% dari X Gas Medis2-4% dari X Pencegahan Bahaya Rayap1-3% dari X Pondasi dalam7-12% dari X Fasilitas penyandang cacat & kebutuhan khusus3-8% dari X Sarana/Prasarana Lingkungan3-8% dari X Basement (per m2) 120% dari Y Peningkatan Mutu *) 15-30% dari Z

40 KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI BANGUNAN/RUANG DENGAN FUNGSI KHUSUS BAB IV.D.2 Permen PU No. 45/PRT/M/2007 Fungsl Bangunan/RuangHarga Satuan per-m2 Tertinggi ICU/ICCU/UGD/CMU1,50 standar harga bangunan Ruang Operasi2,00 standar harga bangunan Ruang Radiology2,00 standar harga bangunan Rawat inap1,10 standar harga bangunan Laboratorium1,10 standar harga bangunan Ruang Kebidanan dan Kandungan1,20 standar harga bangunan Ruang Gawat Darurat1,10 standar harga bangunan Power House1,25 standar harga bangunan Ruang Rawat Jalan1,10 standar harga bangunan Dapur dan Laundri1,10 standar harga bangunan Bengkel1,00 standar harga bangunan Lab. SLTP/SMA/SMK1,15 standar harga bangunan Selasar Luar Beratap/Teras0,50 standar harga bangunan BIAYA NON STANDAR FUNGSI KHUSUS

41 BIAYA NON STANDAR LAINNYA a.Penyiapan lahan; Biaya non-standar lainnya, meliputi biaya untuk: b. Pematangan lahan; j. ………………. c. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) d. Penyusunan rencana induk (masterplan); e. Penyusunan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); f. Biaya Penyambungan Utilitas (Air, Listrik, Telpon,ddsb); g. Penyelidikan tanah yang terperinci; h.Biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pengawasan untuk perjalanan dinas ke wilayah/lokasi kegiatan yang sukar pencapaiannya/dijangkau oleh sarana transportasi (remote area); i.Perizinan-perizinan khusus karena sifat bangunan, lokasi/letak bangunan, ataupun karena luas lahan;

42 BIAYA NON STANDAR LAINNYA k.Biaya Konsultan VE, apabila Satuan Kerja menghendaki pelaksanaan VE dilakukan oleh konsultan independen; Biaya non-standar lainnya dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar. l.Biaya Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan (green building); j.Biaya Konsultan studi penyusunan program pembangunan bangunan gedung negara, untuk bangunan gedung yang penyusunannya memerlukan keahlian konsultan;

43 BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN BIAYA KONSTRUKSI FISIK BIAYA MK/ BIAYA PENGAWASAN BIAYA PERENCANAAN BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR max 150% dari HSBGN Perpres 73 Pasal 16, (3) HSBGN

44 BIAYA KONSTRUKSI FISIK Bab IV. C.1.d PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007 Biaya konstruksi fisik ditetapkan ( dalam kontrak ) dari hasil pelelangan maksimum sebesar biaya konstruksi fisik yang tercantum dalam dokumen pembiayaan bangunan gedung negara, yang di dalamnya termasuk biaya : 1)pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga, dan alat); 2)jasa dan overhead; 3)lzin Mendirikan Bangunan (IMB) 4)pajak dan iuran daerah lainnya; dan 5)biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi.

45 TERIMA KASIH TERIMA KASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Jalan Pattimura No Kebayoran Baru - Jakarta Telp (021) Fac (021)


Download ppt "ANALISA BIAYA PROYEK BAHAN AJAR DIKLAT DITJEN ANGGARAN JAKARTA, 9 JULI 2012 Ir. ARIFFIN AZIZS, MT AHLI MADYA JAFUNG TBP."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google