Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU Nomor 28 Tahun 2009) DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU Nomor 28 Tahun 2009) DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL."— Transcript presentasi:

1 PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU Nomor 28 Tahun 2009) DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Oktober 2009

2 1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah Peranan PAD dalam APBD: Provinsi: 51% Kabupaten/Kota: 7% 2.Basis pajak daerah sangat terbatas. Jenis pungutan daerah yang memenuhi kriteria pajak daerah memiliki potensi yang relatif kecil. 3.Daerah diberi kewenangan yang besar untuk memungut PDRD ”open-list” 4.Pengawasan pungutan daerah kurang efektif.  Sistem pengawasan bersifat ”Represif”  Tidak ada sanksi bagi yang melanggar. LATAR BELAKANG KONDISI DI AWAL ERA OTONOMI DAERAH

3 1.Daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah untuk meningkatkan PAD 2.Timbul banyak Pungutan Daerah yang ’bermasalah’:  Perda bertentangan dengan peraturan per-UU-an  Perda bertentangan dengan kepentingan umum  Perda yang sudah dibatalkan tetap dipungut  Pungutan didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah  Pungutan tanpa dasar hukum 3.Dampak:  Kepastian hukum kurang  Memberikan beban berlebihan bagi masyarakat  Menghambat kegiatan investasi di daerah IMPLIKASI DI DAERAH LATAR BELAKANG

4 1.Memperbaiki sistim pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 2.Penguatan perpajakan daerah ( local taxing empowerment ) 3.Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah 4.Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. TUJUAN PERUBAHAN UU PDRD LATAR BELAKANG

5 POKOK-POKOK PERUBAHAN No.TUJUANUU 28/2009 1Sistim Pemungutan 1. Mengubah sistim pemungutan pajak dan retribusi daerah. 2Local Taxing Power 2.Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah 3.Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah 4.Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah 5.Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah 3Sistim Pengawasan 6.Mengubah sistim pengawasan. 7.Mengenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan PDRD 4Sistim Pengelolaan 8.Bagi Hasil Pajak Provinsi 9.Earmarking 10.Insentif Pemungutan

6 SISTIM PEMUNGUTAN 1. SISTIM PEMUNGUTAN UU 34/2000UU 28/2009 Open-List: 1.Provinsi boleh menambah jenis retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU. 2.Kabupaten/Kota boleh menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU. Closed List: 1.Daerah tidak boleh memungut pajak daerah selain yang ditetapkan dalam UU. 2.Daerah tidak boleh memungut retribusi daerah selain yang tercantum dalam UU dan PP.

7 PAJAK PROPINSI UU 28/ Pajak Kendaraan Bermotor Termasuk kendaraan pemerintah (Pusat & Daerah) 2.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Termasuk kendaraan pemerintah (Pusat & Daerah) 2a. PERLUASAN OBJEK PAJAK LOCAL TAXING POWER PAJAK KABUPATEN/KOTAUU BARU 1.Pajak RestoranTermasuk katering/jasa boga (sebelumnya PPN) 2.Pajak HiburanTermasuk permainan golf dan bowling.

8 RETRIBUSI DAERAH UU 28/ Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Termasuk kendaraan di air 2.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Termasuk pemeriksaan alat- alat penanggulangan kebakaran dan keselamatan jiwa 3. Retribusi Ijin GangguanTermasuk berbagai retribusi yang terkait dengan lingkungan 2b. PERLUASAN OBJEK RETRIBUSI LOCAL TAXING POWER

9 3a. PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH DaerahUU 34/2000UU 28/2009 Propinsi 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok

10 DaerahUU 34/2000UU 28/2009 Kabupaten/ Kota 1.Pajak Hotel 2.Pajak Restoran 3.Pajak Hiburan 4.Pajak Reklame 5.Pajak Penerangan Jalan 6.Pajak Parkir 7.Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C 1.Pajak Hotel 2.Pajak Restoran 3.Pajak Hiburan 4.Pajak Reklame 5.Pajak Penerangan Jalan 6.Pajak Parkir 7.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8.Pajak Air Tanah 9.Pajak Sarang Burung Walet 10.PBB Pedesaan & Perkotaan 11.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan LOCAL TAXING POWER

11 UU 34/2000UU 28/ Pelayanan Kesehatan 2.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3.Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Capil 4.Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat 5.Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 6.Retribusi Pelayanan Pasar 7.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 8.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.Retribusi Persampahan/Kebersihan 3.Retribusi KTP dan Akte Capil 4.Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat 5.Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 6.Retribusi Pelayanan Pasar 7.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 11. Retribusi Penyedotan Kakus 12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 13. Retribusi Pelayanan Pendidikan 14.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 3b. PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Umum LOCAL TAXING POWER

12 UU 34/2000 UU 28/ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 3.Retribusi Tempat Pelelangan 4.Retribusi Terminal 5.Retribusi Tempat Khusus Parkir 6.Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa 7.Retribusi Rumah Potong Hewan 8.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 9.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 10.Retribusi Penyeberangan di Air 11.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 1.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 3.Retribusi Tempat Pelelangan 4.Retribusi Terminal 5.Retribusi Tempat Khusus Parkir 6.Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa 7.Retribusi Rumah Potong Hewan 8.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 9.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 10.Retribusi Penyeberangan di Air 11.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Jasa Usaha LOCAL TAXING POWER

13 UU 34/2000 UU 28/ Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3.Retribusi Izin Gangguan 4.Retribusi Izin Trayek 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3. Retribusi Izin Gangguan 4. Retribusi Izin Trayek 5.Retribusi Izin Usaha Perikanan Retribusi Perizinan Tertentu LOCAL TAXING POWER

14 No. PAJAK PROPINSI UU-34/2000UU 28/2009 1PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  KB Pribadi (Pertama)  KB Pribadi (Kedua, dst)  KB Umum/Pem/TNI/POLRI  Alat Berat 5% 10% 1% - 2% 2% - 10% 0,5% - 1% 0,1% - 0,2% 2BEA BALIK NAMA KEND BERMOTOR  Penyerahan Pertama  Penyerahan Kedua, dst  Alat Berat (Penyerahan I)  Alat Berat (Penyerahan II,dst) 10%20% 1% 0,75% 0,075% 3PAJAK BAHAN BAKAR KEND BERMOTOR5%10%** 4PAJAK AIR PERMUKAAN20%10% 5PAJAK ROKOK-10% 4. TARIF MAKSIMUM **Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (dalam jangka waktu 3 tahun) LOCAL TAXING POWER

15 PAJAK KABUPATEN/KOTA UU-34/2000UU 28/ Pajak Hotel10% 2. Pajak Restoran10% 3. Pajak Hiburan35%75% 4. Pajak Reklame25% 5. Pajak Penerangan Jalan10% 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 20%25% 7. Pajak Parkir20%30% 8. Pajak Air Tanah20% 9. Pajak Sarang Burung Walet-10% 10. BPHTB-5% 11. PBB Pedesaan & Perkotaan-0,3% LOCAL TAXING POWER

16 5. PENETAPAN TARIF LOCAL TAXING POWER No. TarifUU 34/2000UU 28/2009 1Pajak ProvinsiDitetapkan dengan PP (diberlakukan seragam di seluruh Indonesia) Ditetapkan dengan Perda (tidak boleh melampaui UU) 2Pajak Kabupaten/KotaDitetapkan dengan Perda (tidak boleh melampaui UU) Ditetapkan dengan Perda (tidak boleh melampaui UU) 3Retribusi DaerahDitetapkan dengan Perda (sesuai prinsip dan sasaran penetapan tarif untuk masing-masing golongan retribusi) Ditetapkan dengan Perda (sesuai prinsip dan sasaran penetapan tarif untuk masing-masing golongan retribusi)

17 6. PENGAWASAN PENGAWASAN No.UU 34/2000UU 28/2009 1Pengawasan bersifat : REPRESIF Pengawasan bersifat : - PREVENTIF, dan - KOREKTIF 2Pembatalan oleh Mendagri dengan pertimbangan Menkeu. Pembatalan oleh Presiden, o diusulkan oleh Mendagri o berdasarkan rekomendasi Menkeu.

18 7. SANKSI PENGAWASAN No.UU 34/2000UU 28/2009 1Tidak mengatur sanksi.Mengatur sanksi, berupa: o Penundaan, atau o Pemotongan dana perimbangan.

19 8. BAGI HASIL PAJAK PROVINSI PENGELOLAAN JENIS PAJAKUU 34/2000 UU 28/2009 ProvinsiKab/KotaProvinsiKab/Kota 1. PKB70%30%70%30% 2. BBN-KB70%30%70%30% 3. PBB-KB30%70%30%70% 4.Pajak Rokok--30%70% 5. Pajak Air Permukaan 30%70%50% 20%* 50% 80%* *) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota

20 9. EARMARKING PENGELOLAAN JENIS PAJAKPenerimaan PorsiPeruntukan 1. PKBMinimal 10% Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. 2. Pajak RokokMinimal 50% Pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. 3. Pajak Penerangan JalanSebagianPenyediaan penerangan jalan.

21 10. INSENTIF PEMUNGUTAN PENGELOLAAN No.UU 34/2000PP 65/2001UU 28/ Biaya Pemungutan Pajak Daerah maksimum 5% Insentif Pemungutan diberikan kepada instansi yang memungut PDRD atas dasar kinerja tertentu. 2.Ditetapkan dalam APBD 3.Diatur lebih lanjut dalam PP

22 No.Jenis Pajak DaerahTanggal BerlakuKeterangan 1 UU 28/ BPHTB PBB Pedesaan & Perkotaan Pajak Rokok Masa Berlaku LAIN-LAIN

23 No.Produk HukumTentangKeterangan PP Sistim pemungutan pajak daerah Tatacara pemberian insentif pemungutan PDRD Penetapan retribusi daerah tambahan 2010 Sesuai kebutuhan PMK Tatacara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok Badan atau perwakilan internasional yang dikecualikan sebagai subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan Badan atau perwakilan internasional yang dikecualikan sebagai subjek BPHTB Tatacara pelaksanaan sanksi pelanggaran ketentuan PDRD PermendagriNilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)Setiap tahun 9PB Menkeu & Mendagri Tahapan pengalihan PBB Perdesaan & Perkotaan dan BPHTB menjadi pajak daerah Peraturan Pelaksanaan LAIN-LAIN

24 IMPLIKASI FISKAL Proyeksi Penerimaan Propinsi Berdasarkan UU 34/2000 Provinsi No.Pajak PKB 13, , , , , , BBNKB 13, , , , , , PBBKB 7, , , , , , Pajak ABT-APU , Total Pajak 35, , , , , , No.Retribusi Retribusi 1, , , , , , Retribusi tambahan Total Retribusi 2, , , , , , Bagi Hasil Pajak untuk Kab/Kota 14, , , , , , Pajak Provinsi Setelah Bagi Hasil 21, , , , , , PAD 43, , , , , , APBD 86, , , , , , PAD/APBD PAD setelah Bagi Hasil/APBD Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10%/tahun. 2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum tarif maksimum

25 Provinsi No.Pajak PKB 13, , , , , , BBNKB 13, , , , , , PBBKB 7, , , , , , Pajak Air Permukaan Pajak Rokok , Total Pajak 35, , , , , , No.Retribusi Retribusi 1, , , , , , Retribusi tambahan Total Retribusi 2, , , , , , Bagi Hasil Pajak untuk Kab/Kota 13, , , , , , Pajak Provinsi Setelah Bagi Hasil 21, , , , , , PAD 43, , , , , , APBD 86, , , , , , PAD/APBD PAD setelah Bagi Hasil/APBD Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10% pertahun. 10% pertahun. 2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum tarif maksimum Proyeksi Penerimaan Propinsi Berdasarkan Proyeksi Penerimaan Propinsi Berdasarkan UU 28/2009

26 No.Pajak Kabupaten Kota Pajak Hotel dan Restoran 1, , , , , , Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan 2, , , , , , Pajak Bahan Galian Golongan C Pajak parkir Lain-lain Total Pajak 4, , , , , , No.Retribusi Retribusi 5, , , , , , Retribusi tambahan Total Retribusi 6, , , , , , Bagi Hasil Pajak Propinsi 14, , , , , , PAD + Bagi Hasil Pajak Propinsi 31, , , , , , PAD 17, , , , , , APBD 233, , , , , , PAD/APBD (PAD + Bagi Hasil)/APBD Proyeksi Penerimaan Kabupaten/Kota Berdasarkan UU 34/2000 Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10% pertahun. 10% pertahun. 2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum tarif maksimum

27 No.Pajak Kabupaten Kota Pajak Hotel dan Restoran 1, , , , , , Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan 2, , , , , , Pajak Bahan Galian Golongan C Pajak parkir Lain-lain Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet PBB Pedesaan dan Perkotaaan , BPHTB - - 6, , , , Total Pajak 4, , , , , , No.Retribusi Retribusi 5, , , , , , Retribusi tambahan Retribusi Pengendalian Menara Retribusi Izin Usaha Perikanan Retribusi Pelayanan Pendidikan Retribusi Tera Retribusi Izin Gangguan , , , Total Retribusi 6, , , , , , Bagi Hasil Pajak Propinsi 13, , , , , , PAD + Bagi Hasil Pajak Propinsi 31, , , , , , PAD 17, , , , , , APBD 233, , , , , , PAD/APBD (PAD + Bagi Hasil)/APBD Proyeksi Penerimaan Kabupaten/Kota Berdasarkan Proyeksi Penerimaan Kabupaten/Kota Berdasarkan UU 28/2009 Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10% pertahun. 2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum 2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum

28 1. Menjamin ketersediaan anggaran untuk: a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; b.meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dalam rangka pengawasan peredaran rokok illegal. 2. Meningkatkan kepastian hukum. 3. Meningkatkan pelayanan publik  Masyarakat tidak dipungut secara berlebihan secara berlebihan 4.Menciptakan iklim investasi yang kondusif (business friendly). IMPLIKASI SOSIAL DAN EKONOMI

29 Terima Kasih


Download ppt "PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU Nomor 28 Tahun 2009) DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google