Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

K EBIJAKAN P EMERINTAH DALAM P EMBINAAN DAN P ENGEMBANGAN L EMBAGA K ERUKUNAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "K EBIJAKAN P EMERINTAH DALAM P EMBINAAN DAN P ENGEMBANGAN L EMBAGA K ERUKUNAN."— Transcript presentasi:

1 K EBIJAKAN P EMERINTAH DALAM P EMBINAAN DAN P ENGEMBANGAN L EMBAGA K ERUKUNAN

2 2 PENDAHULUAN o oIndonesia adalah negara yang penduduk majemuk dari segi suku bangsa, budaya, dan agama. o oPenduduk Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang tersebar di berbagai wilayah. o oPenduduk ini menganut agama dan kepercayaan yang berbeda- beda. Bagian terbesar dari penduduk menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. o oDiperlukan kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan nasional. o oDiperlukan kebijaksanaan dan strategi untuk menciptakan dan memelihara KUB guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, damai, sejahtera, dan bersatu.

3 3 FAKTOR KEAGAMAAN YG TIDAK LANGSUNG DAPAT MENIMBULKAN KONFLIK: 1. Penyiaran agama; 2. Bantuan keagamaan luar negeri; 3. Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda; 4. Pengangkatan anak; 5. Pendidikan agama; 6. Perayaan hari besar keagamaan; 7. Perawatan dan pemakaman jenazah; 8. Penodaan agama; 9. Kegiatan kelompok sempalan; 10.Transparansi informasi keagamaan, dan; 11.Pendirian rumah ibadat.

4 4 FAKTOR-FAKTOR NON-KEAGAMAAN YANG DAPAT MENIMBULKAN KONFLIK: 1. Kesenjangan ekonomi; 2. Kepentingan politik; 3. Perbedaan nilai sosial budaya, dan; 4. Kemajuan Teknologi Informasi dan transportasi.

5 5 ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA 1. 1.Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman beragama serta kehidupan beragama Peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama

6 6 PROGRAM PEMBANGUNAN DI BIDANG AGAMA 1. 1.Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; 2. 2.Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 3. 3.Peningkatan pelayanan kehidupan beragama; 4. 4.Pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; 5. 5.Penelitian dan pengembangan agama, dan; 6. 6.Peningkatan kerukunan umat beragama.

7 7 VISI DEPAG Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

8 8 MISI DEPAG 1. 1.Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama; 2. 2.Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan; 3. 3.Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama; 4. 4.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji; 5. 5.Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan; 6. 6.Memperkokoh kerukunan umat beragama; 7. 7.Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.

9 9 1.Memberdayakan masyarakat, kelompok- kelompok agama, serta pemuka agama untuk menyelesaikan sendiri masalah KUB. 2.Memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan KUB. DUA KEBIJAKAN BESAR UNTUK MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

10 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2); Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA Hak Asasi Manusia, Pasal 28 E dan Pasal 28 J Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, tgl 27 Januari 1965, yo. UU No. 5 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978, tgl 1 Agustus 1978; Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978, tgl 15 Agustus 1978; Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979, tgl 2 Januari 1979; Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978, Tgl 11 April 1978; Instruksi Menteri Agama Nomor 14 Tahun 1978, tgl 31 Agustus 1978; Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979, tgl 27 September 1979; Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/432//1981, tgl 2 September 1981; Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005; Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006/No.8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG PEMBINAAN KUB

11 11 RANGKAIAN PEMBAHASAN BERSAMA DENGAN MAJELIS- MAJELIS AGAMA DALAM RANGKA PERUMUSAN PBM MENAG-MENDAGRI NO. 9 TAHUN 2006 / 8 TAHUN 2006 NOWAKTUTEMPAT 128 Oktober 2005Ruang Sidang Sekjen Departemen Agama Lt. II November 2005Hotel Jayakarta, Cisarua, Bogor 31 Desember 2005Ruang Sidang Sekjen Departemen Agama Lt. II 48 Desember 2005Ruang Sidang Sekjen Departemen Agama Lt. II 513 Desember 2005Ruang Sidang Sekjen Departemen. Agama Lt. II 65 Januari 2006Ruang Sidang Sekjen Departemen. Agama Lt. II 713 Januari 2006Ruang Sidang Bagais Departemen. Agama Lt. VIII 818 Januari 2006Ruang Sidang PKUB Jl. Kramat 927 Januari 2006Hotel Millenium, Jl. Kebon Sirih 1030 Januari 2006Ruang Sidang Badan Litbang Dep. Agama Lt. IV 1121 Maret 2006Ruang Kerja Menteri Agama Lt. II Departemen Agama

12 12 DAFTAR ANGGOTA TIM PERUMUS PBM MENAG-MENDAGRI NO. 9 TAHUN 2006 / 8 TAHUN 2006 NoNamaUtusan 1K.H. Ma’ruf AminMUI 2K.H. Zaidan DjauharyMUI 3Martin HutabaratPGI 4Lodewijk GultomPGI 5Maria FaridaKWI 6Vera WennyKWI 7I Nengah DanaPHDI 8AgusmantikPHDI 9Suhadi SendjayaWALUBI 10SoedjitoWALUBI 11DR. Ir. Sudarsono H, MADepdagri 12Prof. DR. HM. Atho MudzharDep. Agama

13 13 PRINSIP YANG DIANUT PBM a. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; b. Memenuhi peraturan perundangan; c. Memelihara kerukunan umat beragama; d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; e. Pemberian kepastian palayanan secara adil dan terukur kepada pemohon pendirian rumah ibadah; f. Pemberdayaan masyarakat khususnya para pemuka agama, dan; g. Kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah.

14 14 Sekian


Download ppt "K EBIJAKAN P EMERINTAH DALAM P EMBINAAN DAN P ENGEMBANGAN L EMBAGA K ERUKUNAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google