Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGELOLAAN BARANG DAERAH PENATAUSAHAAN DAN PEMELIHARAAN Muhtar Mahmud.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGELOLAAN BARANG DAERAH PENATAUSAHAAN DAN PEMELIHARAAN Muhtar Mahmud."— Transcript presentasi:

1 PENGELOLAAN BARANG DAERAH PENATAUSAHAAN DAN PEMELIHARAAN Muhtar Mahmud

2 Opini TMP dan TW diberikan oleh BPK sebagian besar dis ebabkan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) atas laporan keuangan pemerint ah daerah. Kelemahan tersebut tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, kelemahan manajemen kas, pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu serta masalah disiplin anggaran. Opini TMP dan TW diberikan oleh BPK sebagian besar dis ebabkan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) atas laporan keuangan pemerint ah daerah. Kelemahan tersebut tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, kelemahan manajemen kas, pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu serta masalah disiplin anggaran.

3 Kelemahan SPI yang sering terjadi terutama dala m pengendalian aset tetap seperti nilai aset tetap tidak dikapitalisasi dengan biaya- biaya yang telah dikeluarkan, perbedaan pencatatan antara saldo aset tetap pa da neraca dengan dokumen sumber dan penyajian aset tetap tidak didasarkan hasil in ventarisasi dan penilaian. Hal-hal tersebut berpengaruh terhadap saldo aset tetap s ehingga mempengaruhi kewajaran laporan keuangan

4 Kelemahan SPI lainnya yang juga berpengaru h terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan antara lain : pen gelolaan kas belum tertib, nilai persediaan yang dilaporkan tidak berdasarkan inventarisa si fisik, pencatatan penyertaan modal pemerintah dan dana bergulir tidak sesuai de ngan Standar Akuntansi Pemerintah, realisasi belanja yang tidak sesuai dengan pe runtukannya, dan peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah belum dibuat.

5 DASAR HUKUM •Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang •Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-­Pokok Agraria; •Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; •Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; •Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; •Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6 •Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara; •Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara; •Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah; •Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005/PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi; •Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; •Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah; DASAR HUKUM

7 •Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri; •Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 / Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengada an Barang dan Jasa Pemerintah; •Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan d an Materiil Daerah; •Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk •Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah; DASAR HUKUM

8 •Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang N omor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/ Kabupaten Kota; •Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah; •Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; •Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 2006 tentang Stand arisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; •Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang P edoman Pengelolaan Keuangan Daerah; DASAR HUKUM

9 AZAS PENGELOLAAN BARANG MIL IK DAERAH 1. Azas fungsional; 2. Azas kepastian hukum; 3. Azas transparansi; 4. Azas efisiensi,; 5. Azas akuntabilitas; 6. Azas kepastian nilai.

10 AZAS FUNGSIONAL • yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan ma salah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;

11 AZAS KEPASTIAN HUKUM • yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilak sanakan berdasarkan hukum dan peraturan perun dang-undangan;

12 AZAS TRANSPARANSI • yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik d aerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;

13 AZAS EFISIENSI • yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasa n-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dal am rangka menunjang penyelenggaraan tugas po kok dan fungsi pemerintahan secara optimal;

14 AZAS AKUNTABILITAS • yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik da erah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;

15 AZAS KEPASTIAN NILAI yaitu pengelolaan barang milik daerah harus diduku ng oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang d alam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah serta penyusunan ner aca Pemerintah Daerah.

16 SISTEMATIKA Permendagri 17 • BAB I: KETENTUAN UMUM • BAB II: PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH • BAB III: PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN • BAB IV: PENGADAAN • BAB V: PENERIMAAN DAN PENYALURAN • BAB VI : PENGGUNAAN • BAB VII : PENATAUSAHAAN • BAB VIII : PEMANFAATAN • BAB IX : PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN • BAB X: PENILAIAN • BAB XI: PENGHAPUSAN • BAB XII : PEMINDAHTANGANAN • BAB XIII : PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN • BAB XIV : PEMBIAYAAN • BAB XV: TUNTUTAN GANTI RUGI • BAB XVI: KETENTUAN LAIN-LAIN

17 SIKLUS PENGELOLAAN BARANG DAERAH PERMENDAGRI NO 17 TAHUN 2007 PASAL 4 AYAT 2 PENGADAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN & PENGANGGARAN PENERIMAAN PENYIMPANAN PENYALURAN PENGGUNAAN..... PENATA USAHAAN PEMANFAATAN PENGAMANAN & PEMELIHARAAN PENILAIANPENGHAPUSAN PEMINDAH TANGANAN PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIANPEMBIAYAANTUNTUTAN GANTI RUGI

18 PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH PENGELOLAAN BARANG DAERAH

19 Ruang Lingkup •Kegiatan Penatausahaan meliputi kegiatan pembukuan, in ventarisasi dan pelaporan •Kewajiban dan tanggungjawab Pengelola dan Kepala SKPD se bagai Pengguna adalah melakukan pendaftaran, pencatatan, pembukuan, inventarisasi, pembuatan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris dan pembuatan Kartu Inventaris Ru angan dan Kartu Inventaris Barang serta melakukan pelapo ran. Penjelasan Permendagri no.17 Tahun 2007 bab I. Umum. Butir 5 Sistimatika Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Huruf g penata usahaan

20 Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Pendaftaran Penggolongan Kodefikasi Barang Pendaftaran Penggolongan Kodefikasi Barang Kartu Inventaris Barang Kartu Inventaris Barang Kartu Inventaris Ruang Kartu Inventaris Ruang Daftar Barang Pengguna Inventarisasi Buku Inventaris Buku Inventaris Pemanfaatan Mutasi Pelaporan Buku Inventaris, Rekap Buku Inventaris, Laporan Mutasi Barang, Daftar Mutasi Barang,Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Daftar Usulan Barang yang Akan Dihapus, Daftar Barang Milik Daerah yang Digunausahakan. Kodefikasi : pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang Kegiatan Pembukuan Kegiatan Inventarisasi

21 Kode urutan kepemilikan (Pusat=00,Provinsi=25, Kab/Kota=11 Kode urutan kepemilikan (Pusat=00,Provinsi=25, Kab/Kota=11 Kode urutan Provinsi Kode urutan Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Pengelompokan Bidang Tugas (22 bidang) Pengelompokan Bidang Tugas (22 bidang) Penjabaran dari Bidang Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penjabaran dari Bidang Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) KODE KOMPONEN PEMILIK BARANG KODE PROVINSI KODE KAB/KOTA KODE BIDANG KODE UNIT BIDANG KODE UNIT BIDANG Tahun Pembelian/Pengadaan/ Pembangunan KODE TAHUN PEM BELIAN Nomor urut Kode sub unit sesuai struktur organisasi perangkat daerah Nomor urut Kode sub unit sesuai struktur organisasi perangkat daerah KODE SUB UNIT / SATUAN KERJA KODE LOKASI 14 Digit KODE BARANG 14 Digit KODE GOLONGAN KODE GOLONGAN Nomor kode barang diklasifika sikan kedalam 6 (enam) golong an yaitu: 1. Tanah. 2. Mesin dan Peralatan. 3.Gedung dan Bangunan. 4.Jalan, Irigasi dan Jaringan. 5.Aset Tetap Lainnya. 6.Konstruksi dalam Pengerjaan. Penggolongan barang terbagi a tas Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub-Sub Kelom pok/Jenis Barang Nomor kode barang diklasifika sikan kedalam 6 (enam) golong an yaitu: 1. Tanah. 2. Mesin dan Peralatan. 3.Gedung dan Bangunan. 4.Jalan, Irigasi dan Jaringan. 5.Aset Tetap Lainnya. 6.Konstruksi dalam Pengerjaan. Penggolongan barang terbagi a tas Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub-Sub Kelom pok/Jenis Barang KODE BIDANG KODE BIDANG KODE KELOMPOK KODE KELOMPOK KODE SUB KELOMPOK KODE SUB KELOMPOK KODE SUB SUB KELOMPOK KODE SUB SUB KELOMPOK NOMOR KODE REGISTER NOMOR KODE REGISTER Nomor urut pencatatan dari setiap barang, pencatatan terhadap barang yang sejenis, tahun pengadaan sama, besaran harganya sama Kodefikasi lokasi adalah pemberi an nomor kode yang menggam barkan atau yang menjelaskan dimana dan pada unit kerja perangkat daerah mana aset itu berada Kodefikasi kepemilikan ba rang adalah pemberian No mor Kode yang menggambar kan atau yang menjelaskan status pemilikan barang/aset

22 Pembukuan •Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaf taran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). •Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaf taran dan pencatatan sesuai format : •Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah •Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin •Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan •Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan •Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya •Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan •Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

23 KARTU INVENTARIS BARANG •Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah Kartu untuk mencatat barang-barang Inventaris secara tersendiri atau kumpulan /kolektip dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.

24 KIB A -TANAH TANAH Tanah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Kebun Campuran, Hutan, Tanah Kolam Ikan, Danau/ Rawa, Sungai, Tanah Tandus/Rusak, Tanah Alang-Alang dan Padang Rumput, Tanah Penggunaan Lain, Tanah Bangunan dan Tanah Pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

25 KIB B – PERALATAN DAN MESIN 1. ALAT ALAT BESAR Alat-alat Besar Darat, Alat-alat Besar Apung. Alat-alat Bantu dan lain-lain sejenisnya. 2. ALAT ALAT ANGKUT Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Alat Angkut Apung Bermotor, Alat Angkut Apung tak Bermotor, Alat Angkut Bermotor Udara, dan lain-lainnya sejenisnya.

26 3. ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR Alat Bengkel Bermotor, Alat Bengkel Tak Bermotor, dan lain-lain sejenisnya. 4.ALAT PERTANIAN/PETERNAKAN Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat Pemeliharaan Tanaman/Pasca Penyimpanan dan lain-lain sejenisnya. 5. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan lain-lain sejenisnya. 6. ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI Alat Studio, Alat Komunikasi dan lain-lain sejenisnya. 7. ALAT KEDOKTERAN Alat Kedokteran seperti Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran Gigi, Alat Kedokteran Keluarga Berencana, Alat Kedokteran Mata, Alat Kedokteran THT, Alat Rontgen, Alat Farmasi, dan lain-lain sejenisnya. 8.ALAT LABORATORIUM Unit Alat Laboratorium, Alat Peraga/Praktek Sekolah dan lain-lain sejenisnya. 9. ALAT KEAMANAN Senjata Api, Persenjatan Non Senjata Api, Amunisi, Senjata Sinar dan lain-lain sejeinsnya.

27 KIB C – GEDUNG DAN BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung, Bangunan Instalansi, Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Rumah Tempat Tinggal dan gedung lainnya yang sejenis. BANGUNAN MONUMEN Candi, Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugu Peringatan dan lain-lain sejenisnya.

28 KIB D – JALAN, IRIGASI, JARINGAN 1. JALAN DAN JEMBATAN Jalan, Jembatan, terowongan dan lain-lain jenisnya. 2. BANGUNAN AIR DAN IRIGASI Bangunan Air Irigasi, Bangunan Air Pasang,Bangunan Air Pengembangan Rawa dan Polder, Bangunan Air Pengaman Surya dan Penanggul, Bangunan Air Minum, Bangunan Air Kotor dan Bangunan Air lain yang sejenis. 3. INSTALASI Instalasi Air Minum, Instalasi Air Kotor, Instalasi Pengolahan Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan lain-lain sejenisnya. 4. JARINGAN Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik dan lain-lain sejenisnya.

29 KIB E – ASET TETAP LAINNYA 1. BUKU PERPUSTAKAAN Buku seperti Buku Umum Filsafah, Agama, Ilmu Sosial, Ilmu Bahasa, Matematika dan Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Praktis. Arsitektur, Kesenian, Olah raga Geografi, Biografi,sejarah dan lain-lain sejenisnya.

30 4. BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN DAN KESENIAN Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan seperti Pahatan, Lukisan Alat-alat Kesenian, Alat Olah Raga, Tanda Penghargaan, dan lain-lain sejenisnya. 3. HEWAN/TERNAK DAN TUMBUHAN Hewan seperti Binatang Ternak, Binatang Unggas, Binatang Melata, Binatang Ikan, Hewan Kebun Binatang dan lain-lain sejenisnya. Tumbuhan-tumbuhan seperti Pohon Jati, Pohon Mahoni, Pohon Kenari, Pohon Asem dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman/pelindung.

31 KIB F – KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

32 Kartu Inventaris Ruangan (KIR). Kartu Inventaris Ruangan adalah kartu untuk men catat barang– barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja. Kartu Inventaris Ruangan ini ha rus dipasang di setiap ruangan kerja, pemasang an maupun pencatatan inventaris ruangan men jadi tanggung jawab pengurus barang dan Kepa la Ruangan disetiap SKPD

33 KARTU INVENTARIS RUANG

34 AKTIVITAS INVENTARISASI Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melaku kan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menun jukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Pengelola dan pengguna melaksanakan inventarisasi barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi ba rang milik pemerintah daerah.

35 Maksud, Tujuan, Sasaran Inventarisasi •Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, penca tatan dan pelaporan hasil pendataan BMD. • Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya dengan tujuan agar semua BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMD. •Sasaran inventarisasi yaitu semua barang yang dibeli atau dipero leh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, baik yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang.

36 Masalah Yang Sering Dijumpai dalam Inventarisasi/Sensus BMD • Status Kepemilikan Barang • Adanya barang-barang yang sedang tidak dalam penguasaan p engguna/pengelola barang (dipinjam, dititipkan, dikuasai oleh piha k ke tiga) • Adanya barang-barang yang status kepemilikannya belum jelas ( misalnya masih dalam sengketa, atau bukti kepemilikan tidak dikete mukan. • Pemanfaatan Barang • Dijumpai barang milik daerah yang tidak dimanfaatkan (idle) • Kondisi Fisik Barang • Dijumpai kondisi fisik barang yang rusak ringan atau rusak berat • Barang yang tidak diketemukan atau hilang • Dijumpai barang berlebih (tidak tercatat secara administratif) • Nilai Barang • Dijumpai barang yang tidak diketahui nilai perolehannya

37 Solusi • Status Kepemilikan Barang • Adanya barang-barang yang sedang tidak dalam pengua saan pengguna/pengelola barang (dipinjam, dititipkan, diku asai oleh pihak ke tiga) • Diupayakan diperoleh bukti-bukti kepemilikan/peminjaman/ titipan sebagai dasar untuk menarik kembali penguasaan dari pi hak ke tiga) • Adanya barang-barang yang status kepemilikannya belum jelas (misalnya masih dalam sengketa, atau bukti kepemilika n tidak diketemukan). • Dokumen kepemilikan barang diupayakan untuk diperoleh, dilak ukan upaya penyelesaian status hukum kepemilikan melalui pe ngadilan dsb. • Pemanfaatan Barang • Dijumpai barang milik daerah yang tidak dimanfaatkan (idle) • Diupayakan untuk memanfaatkan BMD yang idle tersebut.

38 Solusi • Kondisi Fisik Barang • Dijumpai kondisi fisik barang yang rusak ringan atau rusak berat • Dicatat dan dilaporkan sebagai bahan penyusunan rencana pe meliharaan barang • Barang yang tidak diketemukan atau hilang • barang yang hilang/tidak diketemukan agar ditindaklanjuti • sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Dijumpai barang berlebih (tidak tercatat secara administratif) • Ditelusuri asal kelebihan jumlah barang, dimasukkan dalam pen catatan barang milik daerah apabila tidak ada gugatan/tuntutan dari pihak lain (diakui sebagai hibah) • Nilai Barang • Dijumpai barang yang tidak diketahui nilai perolehannya • Dilakukan prosedur penilaian atas barang berdasarkan ketentua n yang berlaku

39 Pertanyaan Apakah masih ada permasalahan lain dalam inventarisasi /Sensus Barang Daerah

40 Penilaian Barang Milik Daerah 1. Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penga manan dan penyusunan neraca daerah; 2. Penilaian barang milik daerah berpedoman pada Standar Aku ntansi Pemerintah Daerah; 3. Kegiatan penilaian barang milik daerah harus didukung denga n data yang akurat atas seluruh kepemilikan barang milik da erah yang tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik dae rah; 4. Penilaian barang milik daerah selain dipergunakan untuk peny usunan neraca daerah, juga dapat dipergunakan dalam rangk a pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, pemindahtanganan

41 Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah.  Pelaksanaan penilaian barang milik daerah dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan dapat meli batkan dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilai an asset;  Lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset adalah perusahaan penilai yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  Penilaian barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Panitia penil ai, khusus untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan esti masi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak sehingga diper oleh nilai wajar;  Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan ber dasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan serta memperhati kan kondisi fisik aset tersebut;  Penilaian barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Lembaga In dependen yang bersertifikat dibidang penilaian aset, dilakukan de ngan pendekatan salah satu atau kombinasi dari data pasar, kalkul asi biaya dan kapitalisasi pendapatan serta dilakukan sesuai stand ar penilaian Indonesia yang diakui oleh Pemerintah.

42 Buku Inventaris Buku Inventaris (BI) adalah himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu-kartu inventaris barang dari KIB-A, s/d KIB-F ditiap-tiap SKPD yang memuat da ta meliputi lokasi, jenis/ merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.

43 Pelaporan Kuasa pengguna barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Jenis Laporan Buku Inventaris, Rekap Buku Inventaris, Laporan Mutasi Barang, Daftar Mutasi Barang,Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Daftar Usulan Barang yang Akan Dihapus, Daftar Barang Milik Daerah yang Digunausahakan.

44 KONDISI BARANG Kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.

45 Barang Milik Daerah Barang Bergerak Barang Bergerak Barang Tidak Bergerak Barang Tidak Bergerak Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Tanah, gedung, bangunan air (dam, irigasi), jalan dan jembatan, instalasi jaringan, bangunan bersejarah (herita ge), dll. Peralatan, mesin, kendaraan, furniture, hewan, tumbuhan KONDISI BARANG

46 Baik (B) Rusak Ringan (RR) Rusak Berat (RB) Apabila kondisi barang ter sebut masih dalam keada an utuh dan berfungsi de ngan baik Apabila kondisi barang tersebut ma sih dalam keadaan utuh tetapi ku rang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlu kan penggantian bagian utama/ ko mponen pokok. Apabila kondisi barang tersebut ti dak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan be sar/ penggantian bagian utama/ komponen pokok, sehingga tidak ekonomis untuk diadakan perba ikan/ rehabilitasi Barang Bergerak Barang Tidak Bergerak - TANAH Apabila kondisi tanah ter sebut siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan nya. Apabila kondisi tanah tersebut ka rena sesuatu sebab tidak dapat di pergunakan dan/atau dimanfaat kan dan masih memerlukan pengo lahan/perlakuan (misalnya pe ngeringan, pengurugan, perataan dan pemadatan) untuk dapat di pergunakan sesuai dengan perun tukannya. Apabila kondisi tanah tersebut ti dak dapat lagi dipergunakan dan /atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.

47 Baik (B) Rusak Ringan (RR) Rusak Berat (RB) Barang Tidak Bergerak – JALAN DAN JEMBATAN Apabila kondisi fisik ba rang tersebut dalam ke adaan utuh dan ber fungsi dengan baik Apabila kondisi fisik barang ter sebut dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat diperguna kan sesuai dengan fungsinya. Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan ti dak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlu kan perbaikan dengan biaya besar. Barang Tidak Bergerak – BANGUNAN Apabila bangunan terse but utuh dan tidak me merlukan perbaikan yang berarti kecuali pe meliharaan rutin Apabila bangunan tersebut ma sih utuh, memerlukan pemeliha raan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bu kan konstruksi utama. Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat di pergunakan lagi.

48 Pemeliharaan Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam kedaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun kontruksi asal. Pembantu Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik dae rah yang ada di bawah penguasaannya.

49 Jenis Pemeliharaan • Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan se hari-hari oleh Unit pemakai / pengurus barang tanpa membe bani anggaran; • Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran; dan • Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pe laksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat di perkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran.

50 Rencana pemeliharaan barang 1. Rencana pemeliharaan barang yaitu penegasan urutan tindak an atau gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan terhada p barang inventaris, yang dengan tegas dan secara tertulis m emuat macam/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu pelaksanaan dan p elaksanaannya. 2. Setiap unit diwajibkan untuk menyusun rencana pemeliharaan barang dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Harus memuat ketentuan mengenai macam/jenis barang, jenis pekerj aan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu dan pelaksanaannya; 2. Menjadi bahan dalam menyusun rencana APBD, khususnya Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang; dan 3. Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang disampaikan kepada Pengel ola melalui Pembantu Pengelola untuk dipergunakan sebagai pedom an selama tahun anggaran yang bersangkutan.

51 Pelaksanaan Pemeliharaan 1. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pembantu pengelola, pengguna dan kuasa pengguna se suai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daer ah (DKPBMD) yang ada di masing-masing SKPD. 2. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah ditetapkan de ngan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditan datangani oleh Kepala SKPD. 3. Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik da erah, harus dibuat kartu pemeliharaan/perawatan yang memu at: • 1) Nama barang inventaris; • 2) Spesifikasinya; • 3) Tanggal perawatan; • 4) Jenis pekerjaan atau pemeliharaan; • 5) Barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan; • 6) Biaya pemeliharaan/perawatan; • 7) Yang melaksanakan pemeliharaan/perawatan; • 8) Lain-lain yang dipandang perlu

52 Pengayaan Hasil Simulasi • Dengan Ssimulasi ini dapat dilihat, bahwa kebutha n tenaga yang tingkat pengguna atau Kuasa Peng guna barang terdiri dari: • Penyimpan Barang (Ttd; Penyimpan dan atasan Langs ung • Pengurus Barang (Ttd; Pengurus Barang dan Kepala SKPD/Kepala UPT)

53 TERIMA KASIH


Download ppt "PENGELOLAAN BARANG DAERAH PENATAUSAHAAN DAN PEMELIHARAAN Muhtar Mahmud."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google