Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 BAPPEDA Paparan Kepala Bappeda Sumatera Selatan disampaikan pada acara : KONSULTASI PUBLIK RENCANA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL SEMBILANG Hotel Classie.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 BAPPEDA Paparan Kepala Bappeda Sumatera Selatan disampaikan pada acara : KONSULTASI PUBLIK RENCANA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL SEMBILANG Hotel Classie."— Transcript presentasi:

1 1 BAPPEDA Paparan Kepala Bappeda Sumatera Selatan disampaikan pada acara : KONSULTASI PUBLIK RENCANA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL SEMBILANG Hotel Classie - Palembang, 19 Mei 2009 PROGRAM PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DALAM MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN RUANG DAN SUMBERDAYA

2 2 BAPPEDA Kedudukan RTRW Renja KL Renstra SKPD- P Renja SKPD-P Renstra SKPD- K RTRW KAWASAN RTRW KAB/KOTA Renstra KL Renja SKPD-K RKPD KAB/KOTA RKPD PROVINSI RKP RPJMD KAB/KOTA RPJM PROVINSI RPJM NASIONAL RTRW NASIONAL RTRW PROVINSI RPJP KABUPATEN/KOT A RPJP PROVINSI RPJP NASIONAL TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

3 3 BAPPEDA TANTANGAN WILAYAH /PERDESAAN Menurunnya Luas Hutan, Pembalakan hutan dan deforestasi Alih fungsi lahan Penurunan kualitas lingkungan Demokrasi/Pemekaran Wilayah Perubahan Iklim Bencana alam

4 4 BAPPEDA PERSOALAN PENATAAN RUANG

5 5 BAPPEDA TUJUAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG SESUAI UU NO. 26/2007  AMAN = Tidak kena Bencana (Banjir, Gempa, Longsor, pasang laut dan lainnya), dalam lingkungan tempat tinggal/ ruang publik juga terjamin rasa aman  NYAMAN = serba mudah, tidak ada kemacetan, pencemaran terkendali, bersih, teratur, asri, hijau, harmoni.  PRODUKTIF  sinergis antara sistem transport dan sistem produksi, cost transport murah, efisien sistem pelayanan, living cost murah, mudah lapangan kerja, berdaya saing.  BERKELANJUTAN  Mapan ekonomi, Good Governance, lingkungan terjaga dan menempatkan pada kepentingan generasi yang akan datang.

6 6 BAPPEDA BERKELANJUTAN NYAMAN PRODUKTIF AMAN PENATAAN RUANG

7 7 BAPPEDA BAGAIMANA MENGHASILKAN SUATU PRODUK RENCANA TATA RUANG YANG BAIK?

8 8 BAPPEDA Produk perencanaan tidaklah merupakan suatu hasil yang final – Plan is not an ultimate product. Perencanaan merupakan suatu proses siklikan (cyclical process), yaitu merupakan rangkaian tertutup ini kemudian berkembang sesuai dengan lingkup perencanaan yang dengan sendirinya pula sesuai dengan materi masukan (imput), sumber daya dan teknologi yang dipakai di dalam pengembangan proses untuk mencapai tujuan tertentu.

9 9 BAPPEDA MASUKAN (INPUT)PROSES PENGOLAHANKELUARAN(OUTPUT) M1 M2 M3 M4 M5 P1 P2 P3 K1 K2 K3 HASIL TAHAP PROSES Ev

10 10 BAPPEDA METODOLOGI TINJAUAN KEBIJAKAN - Arah Kebijakan RTRW-N, RTRW-P - Kebijakan Pembangunan Daerah (Tata Ruang dan Sektoral) - RTRW Daerah Sekitar TINJAUAN EKSTERNAL Gambaran Umum Provinsi Kondisi Sosial Kependudukan (Perkembangan Persebaran, Struktur Aspek Sosial Budaya) Kondisi Penggunaan Lahan - Kawasan Lindung - Kawasan Budidaya Kondisi Sistem Transportasi Kondisi Sarana Prasarana Wilayah - Sarana/Fasilitas Perkotaan - Jaringan Prasarana Wilayah Kondisi Fisik Dasar (Topografi, Geologi, Hidrologi) dan Potensi Sumberdaya Alam Kondisi Keuangan Daerah dan Kemampuan Kelembagaan Kondisi Ekonomi Wilayah (Kabupaten/Kota) TINJAUAN INTERNAL Analisis Kebijakan Yang Berpengaruh Dalam Penyusunan Tata Ruang Kedudukan dan Keterkaitan Wilayah dengan lingkup yang lebih luas Analisis Kebutuhan Sarana-Prasarana Wilayah Analisis Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Analisis Sistem Transportasi Analisis Daya Dukung Kesesuaian Lahan Analisis Kemampuan Pembiayaan dan Pengelolaan Pembangunan Daerah Analisis Perekonomian Analisis Kependudukan Konsep dan Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah: - Dasar Pertimbangan Perumusan Konsep - Konsep Tata Ruang Wilayah - Strategi Pengembangan Wilayah - Indikasi Program Pembangunan - Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah RENCANA TATA RUANG WILAYAH Potensi dan Permasalahan Pengembanga n Wilayah - Rencana Pemanfaatan Ruang - Rencana Sistem Pusat-Pusat Pelayanan - Rencana Sistem Transportasi - Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah - Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas

11 11 BAPPEDA PERMASALAHAN DALAM PERENCANAAN •Data : ketidak tersedianya data, sumber data yang berbeda-beda, ketidakakuratan data •Analisa : pemilihan metode analisa yang tidak tepat

12 12 BAPPEDA RTRWP SUMATERA SELATAN (Perda No. 14 Tahun 2006) berisi :  Rencana Struktur Tata Ruang  Rencana Pola Pemanfaatan Ruang

13 13 BAPPEDA  RENCANA STRUKTUR TATA RUANG 1.Terdapat 1 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kota Palembang 2.Terdapat 7 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Lubuk Linggau, Muara Enim, Baturaja (3 wilayah sesuai dengan RTRWN), Kayu Agung, Sekayu, Inderalaya dan Sungsang (4 wilayah usulan tambahan) 3.Terdapat 7 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Lahat, Prabumulih, Pangkalan Balaii, Muara Beliti, Pagar Alam, Martapura dan Muara Dua Ref. UU No. 24/1992 ttg Penataan Ruang, pasal 21 (1)

14 14 BAPPEDA STRUKTUR TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN PKN - 1 Pusat Kegiatan Nasional PKW - 7 Pusat Kegiatan wilayah PKL - 7 Pusat Kegiatan Lokal Keterangan :

15 15 BAPPEDA  RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG 1.Rencana Pemantapan Kawasan Lindung 2.Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya 3.Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan 4.Rencana Pengembangan Wilayah Prioritas 5.Rencana Pengembangan Sistem Transportasi 6.Rencana Pengembangan Prasarana Wilayah 7.Rencana Pengembangan Prasarana Perumahan dan Permukiman 8.Rencana Penatagunaan Tanah, Air dan Sumber Daya Alam Ref. UU No. 24/1992 ttg Penataan Ruang, pasal 21 (2)

16 16 BAPPEDA ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

17 17 BAPPEDA 1. RENCANA PEMANTAPAN KAW. LINDUNG a.Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya b.Kawasan perlindungan setempat c.Kawasan suaka alam, cagar alam dan cagar budaya d.Kawasan rawan bencana Ref. Keppres No. 32/1990 ttg Kawasan Lindung

18 18 BAPPEDA c. Kawasan suaka alam, cagar alam dan cagar budaya TN SEMBILANG TN KERINCI-SEBLAT

19 19 BAPPEDA DASAR PERENCANAAN TATA RUANG TAMAN NASIONAL (TN SEMBILANG) 1.UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lindung Hidup 2.UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan 3.UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4.UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 5.UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 6.PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

20 20 BAPPEDA  Adanya permukiman dan usaha masyarakat (bertani dan nelayan) di dalam kawasan Taman Nasional.  Perambahan ilegal pertambakan di Semenanjung Banyuasin (sejak 1994).  Ancaman usaha budidaya perhutanan di sekitar Taman Nasional (IUPHHK-HTI).  Panjangnya Taman Nasional yang membuat besarnya biaya operasional dan pengawasan.  Taman Nasional masih menjadi kewenangan Pemerintah (Departemen Kehutanan). PERMASALAHAN

21 21 BAPPEDA 1.Strategi pemanfaatan kekuatan dan kesempatan, melalui : a.Optimalisasi pemanfaatan SDA dalam perspektif nasional dan internasional. b.Penguatan bidang pertanian dengan pembangunan industri hilir dalam arus tengah pembangunan nasional. c.Penguatan komitmen Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam pembangunan terpadu pemanfaatan SDA 2.Strategi pemanfaatan kekuatan untuk mengatasi ancaman, melalui : a.Membangun kemitraan dengan daerah lain dengan komoditas sama dan dapat memberikan nilai tambahan yang tinggi. b.Penguatan SDM perkebunan. c.Perbaikan daya saing komoditas unggulan.

22 22 BAPPEDA  Meningkatkan kualitas dan kapasitas ekosistem taman nasional sebagai kawasan mangrove dan hutan rawa yang terjaga  Melakukan konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan.  Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar taman nasional.  Meningkatkan koordinasi dan perencanaan dalam pemantapan dan pengembangan taman nasional.  Meminimalisir eksternalitas negatif  Penguatan kapasitas kelembagaan dan spasial (zonasi)  Mentransformasi dan distribusi manfaat dan eksternalitas positif

23 23 BAPPEDA  Evaluasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota  Pembinaan BKPRD Kabupaten/Kota  Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Selatan  Master Plan, Rencana Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau- pulau di Provinsi Sumatera Selatan  Penanganan tata batas administrasi  Penguatan kapasitas aparatur tata ruang  Pengembangan data spasial dan sistem informasi tata ruang

24 24 BAPPEDA  Peningkatan pengawasan dan perlindungan taman nasional.  Peningkatan SDM dan kelembagaan (Balai TNS)  Pemberdayaan masyarakat sekitar taman nasional melalui penyuluhan, penguatan modal dan pembinaan.  Pembangunan kerjasama dengan para mitra dalam meningkatkan kapasitas taman nasional.  Rehabilitasi hutan bakau dan Restocking suaka perikanan.  Koordinasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi baik secara rutin maupun berkala.  Sosialisasi, desiminasi, pendidikan dan pengembangan ekowisata.

25 25 BAPPEDA KEY ACTIONS  Community driven planning  Minimum standard of service  Environmentally friendly natural resource utilisation  Inter regional coordination (‘spatial coordination board’)  Institutional capacity building (manpower)  Penguasaan teknologi

26 26 BAPPEDA


Download ppt "1 BAPPEDA Paparan Kepala Bappeda Sumatera Selatan disampaikan pada acara : KONSULTASI PUBLIK RENCANA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL SEMBILANG Hotel Classie."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google