Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. PP Nomor 97 Tahun 2000 Jo PP Nomor 54 Tahun 2003 4. Keputusan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. PP Nomor 97 Tahun 2000 Jo PP Nomor 54 Tahun 2003 4. Keputusan."— Transcript presentasi:

1

2 PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

3 Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun PP Nomor 97 Tahun 2000 Jo PP Nomor 54 Tahun Keputusan Prsiden Nomor 42 Tahun 2002 Jo Keppres Nomor 72 Tahun Keputusan Menpan Nomor 75 tahun Keputusan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2004 FORMASI 2

4 1)Kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya PNS. 2)Jumlah PNS yang diperlukan ditetapkan berdasarkan beban kerja suatu orgaisasi. UU NO.43 TAHUN 1999

5 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  FORMASI adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.  FORMASI ditetapkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis,sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan. 4

6  PETA JABATAN adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.  PENYEDIAAN PEGAWAI adalah upaya suatu satuan organisasi negara untuk mencari dan mengembangkan pegawai sesuai dengan standar, kualifikasi dan kompetensi jabatan dalam rangka memenuhi kebutuhan suatu satuan organisasi negara. 5

7 MEKANISME USUL DAN PENETAPAN FORMASI PNS PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN PP 54 TAHUN 2003 Usul Dikoordi- nasikan Oleh Usul ditujukan Pertimbangan Perumusan kebijakan oleh Men.PAN Penetapan & persetujuan tertulis oleh Men.PAN Prop/ Kab/ Kota Gub Men. PAN BKN Men.Keu KEBIJAKAN FORMASI PNS MENCAKUP: •JUMLAH FORMASI PNS NAS. •PRIORITAS TAP FORMASI PNS PUSAT PERSETU JUAN TERTULIS ALOKASI FORMASI PNSD TAP FORMASI OLEH PPKD Inst. Pusat 6

8 PROSEDURBATAS WAKTU 1.DEP/LEMBAGA PADA AWAL TIAP TAHUN ANGGARAN MENYUSUN DAFTAR SUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI BAGI TIAP UNIT ORGANISASI/KANTOR/SATUAN KERJA. 2.PPK, PUSAT DAN DAERAH MENYUSUN FORMASI 3.PPK PUSAT MENGAJUKAN USUL PENETAPAN FORMASI KEPADA MENPAN DAN BKN 4.GUBERNUR MENGAJUKAN USUL FORMASI PROPINSI/ KAB/KOTA KEPADA MENPAN DAN KA. BKN 5.PERTIMBANGAN OLEH KEPALA BKN KEPADA MENPAN 6.PERSETUJUAN PENETAPAN FORMASI PNS DAERAH OLEH MENPAN 7.PERSETUJUAN FORMASI TERSEBUT DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR DAN GUBERNUR MENYAMPAIKAN KEPADA PPK KAB/KOTA AKHIR BULAN JANUARI AKHIR BULAN FEBRUARI AKHIR BULAN MARET AKHIR BULAN MEI BULAN JUNI TUJUH HARI SETELAH PERSETUJUAN PROSEDUR DAN STANDAR WAKTU PENETAPAN FORMASI 7

9 TAHAP PENYUSUNAN FORMASI JABATAN •PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN •PERUMUSAN TINGKAT EFISIENSI JABATAN •PENYUSUNAN PETA JABATAN •PENYUSUNAN FORMASI JABATAN

10  JUMLAH PEGAWAI SESUAI DENGAN BEBAN KERJA  FORMASI TERSEDIA KARENA ADANYA POSISI JABATAN YANG LOWONG.  KEBUTUHAN PEGAWAI DINYATAKAN DALAM JABATAN DAN SYARAT JABATAN  TERSEDIA PETA JABATAN DAN URAIAN JABATAN  PETA JABATAN DAN URAIAN JABATAN HASIL ANALISIS JABATAN 9

11 ANALISIS JABATAN PETA JABATAN ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI KEBIJAKAN PEMERINTAH PENYUSUNAN FORMASI  KEBUTUHAN PEG MENURUT JABATAN  KEBUTUHAN PEG MENURUT SYARAT JABATAN  SUSUNAN PNS MENURUT JAB, GOL RUANG, JENIS KELAMIN, & USIA  KEBUTUHAN PEG MENURUUT KUALIFIKASI PENDIDIKAN 10

12 ASPEK – ASPEK DALAM MENGHITUNG KEBUTUHAN PEGAWAI  BEBAN KERJA  STANDAR KEMAMPUAN RATA TRATA  WAKTU KERJA 11

13 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI DENGAN MENGIDENTIFIKASI BEBAN KERJA  HASIL KERJA  OBYEK KERJA  PERALATAN KERJA  TUGAS PER TUGAS JABATAN ADA 4 PENDEKATAN : 12

14 1.PENDEKATAN HASIL KERJA adalah metoda penghitungan formasi dengan mengidentifikasi beban kerja dari hasil kerja jabatan. a. Metoda ini dipergunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya fisik atau bersifat kebendaan. Perlu diperhatikan juga bahwa metoda ini efektif dan mudah digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis. CONTOH : JABATAN PENGENTRI DATA 13

15 b. Metoda ini dpt dipergunakan juga untuk jabatan yang hasil kerjanya non fisik yg berupa abstrak. Hasil kerja abstrak : informasi, rencana program, konsultasi, servis AC 14

16 INFORMASI YG DIPERLUKAN  SATUAN HASIL KERJA  BEBAN KERJA  STANDAR KEMAMPUAN RATA TRATA 15

17 PENDEKATAN HASIL KERJA : RUMUS : Σ BEBAN KERJA X 1 ORANG STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA CONTOH : JABATAN : PENGENTRI DATA HASIL KERJANYA: DATA ENTRIAN BEBAN KERJA: 200 DATA ENTRIAN STANDAR KEMAMPUAN: 30 DATA PER HARI PENGHITUNGANNYA ADALAH : 200 DATA ENTRIAN X 1 ORANG = 6,67 ORANG = 7 ORANG 30 DATA PER HARI (DIBULATKAN) 16

18 2. PENDEKATAN OBJEK KERJA Metoda ini dipergunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yang harus dilayani. contoh : dokter melayani pasien, maka objek kerja untuk JABATAN DOKTER adalah pasien. 17

19 INFORMASI YG DIPERLUKAN  SATUAN OBYEK KERJA  JUMLAH OBYEK KERJA  STANDAR KEMAMPUAN RATA TRATA 18

20 PENDEKATAN OBJEK KERJA : Σ OBJEK KERJA RUMUS : X 1ORANG STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA CONTOH : JABATAN : DOKTER OBYEK KERJA : PASIEN BEBAN KERJA: 80 PASIEN STANDAR KEMAMPUAN: 25 PASIEN PER HARI PENGHITUNGANNYA ADALAH : 80 PASIEN X 1 DOKTER = 3,2 ORANG DOKTER = 3 ORANG 25 PASIEN (DIBULATKAN) 19

21 3. PENDEKATAN PERALATAN KERJA adalah metoda ini dipergunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung pada peralatan kerja. contoh : JABATAN PENGEMUDI pengemudi beban kerjanya bergantung pada kebutuhan operasional kendaraan yang harus dikemudikan.  20

22 PENDEKATAN PERALATAN KERJA RUMUS : CONTOH : SATUAN ALAT KERJA: BUS JABATAN YANG DIPERLUKAN: PENGEMUDI BUS, KERNET BUS DAN MONTIR BUS JUMLAH ALAT KERJA YANG DIOPRS: 20 BUS RASIO PENGOPRS ALAT KERJA : 1 PENGEMUDI 1 BUS : 1 KERNET 1 BUS : 1 MONTIR 5 BUS X 1 ORANG Σ PERALATAN KERJA RASIO PENGUNAAN ALAT KERJA 21

23 20 BIS 1 BIS X 1 Pengemudi = 20 Pengemudi PENGEMUDI BUS = KERNET BUS = MONTIR BUS = 20 BUS 1 BUS X 1 Kernet = 20 Kernet 20 BUS 5 BUS X 1 Montir = 4 Montir PENGHITUNGANNYA ADALAH : 22

24 4. PENDEKATAN TUGAS PER TUGAS JABATAN adalah metoda ini dipergunakan untuk menghitung kebutuhan pegawai pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam, beragam artinya hasil kerja dalam jabatan tersebut banyak jenisnya contoh : JABATAN PENGADMINISTRASI UMUM. 23

25 PENDEKATAN TUGAS PER TUGAS RUMUS : WAKTU PENYELESAIAN TUGAS (WPT) WAKTU PENYELESAIAN TUGAS (WPT) adalah waktu yg digunakan dalam menyelesaikan tugas tersebut. adalah waktu yg digunakan dalam menyelesaikan tugas tersebut. WAKTU KERJA EFEKTIF (WKE) WAKTU KERJA EFEKTIF (WKE) adalah Jam kerja efektif yang digunakan dalam 1 hari adalah Jam kerja efektif yang digunakan dalam 1 hari 24

26 INFORMASI YG DIPERLUKAN  URAIAN TUGAS/JUMLAH SETIAP TUGAS  WAKTU PENYELESAIAN TUGAS  JAM KERJA EFEKTIF 25

27 CONTOH : JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM NOURAIAN TUGASBEBAN TUGASSKRWPT ( 3 x 4 ) 1Mengagenda Surat10 surat/hari5 menit/surat50 menit 2Mengonsep srt5 surat/hari30 menit/surat150 menit 3Mengetik Surat5 surat/hari20 menit/surat100 menit 4Melayani Tamu4 tamu/hari10 menit/tamu40 menit 5Menyusun Laporan Daftar Hadir 1 laporan/hari30 menit/data30 menit 6dan seterusnyan menit Σ WPT 370 menit + n JKE 26

28 370 + n menit (  WPT) 300 menit ( WKE/hari) x 1 Orang = …………. Orang Jadi jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk jabatan pengadministrasi umum adalah : 370 menit (  WPT) 300 menit (WKE/hari) x 1 Orang = 1, 23 Orang 27

29 PENGHITUNGAN JAM KERJA EFEKTIF : Satu Tahun= 365 Hari Hari Libur Sabtu, Minggu= 104 Hari Hari Libur Nasional= 12 Hari Cuti Dalam Satu Tahun= 12 Hari= 128 Hari (-) Jadi Hari Kerja Efektif/Tahun= 237 Hari KEPPRES NO. 58 TAHUN 1964 JO KEPPRES NO. 24 TAHUN 1972 JO KEPPRES NO. 68 TAHUN 1995 : Jumlah Jam Kerja/Minggu= 37,5 Jam Hari Kerja Dalam Seminggu = 5 Hari/6 Hari Jumlah Jam Kerja/Hari (Unt. 5 Hari Kerja) = 37,5 : 5 = 7,5 JAM Allowance (Waktu Boros) Standar Ilo = 30 % Jumlah Jam Kerja/Hari= 7,5 Jam Waktu Boros= 30 % X 7,5 = 2,25 Jam (-) Jumlah Jam Effektif/Hari = 5,25 Jam (5 Jam) 28

30 Jam Kerja Efektif/Hari (Pola 5 Hari Kerja) dibulatkan menjadi 5 Jam; Maka didapat Jam Kerja Efektif : - Per Hari: 1 hari x 5 jam = 5 jam = 300 menit - Per Minggu : 5 hari x 5 jam = 25 jam = menit - Per Bulan: 20 hari x 5 jam = 100 jam = menit - Per Tahun: 240 hari x 5 jam = jam = menit 29

31 JML KEB PEG PER JABATAN NORMA WAKTU X BEBAN KERJA = JAM KERJA EFEKTIF Norma Waktu= adalah jml waktu yg wajar & benar yang digunakan utk menyelesaikan satu satuan produk/hasil kerja dlm satu tahapan proses penyelesaian pekerjaan oleh pemangku jabatan Beban Kerja= adalah Frekuensi dan Volume rata-2 masing-2 jenis pekerjaan/jabatan unit organisasi dlm jangka waktu tertentu DASAR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI MENURUT JENIS JABATAN 30

32 Kepala Biro kepegawaian Kabag Pengembangan peg. Kabag MUTASI Kabag Kesejah- teraan Kasubag Perencanaan Kasubag Pengembangan 1.Penyusun rencana kebutuhan pegawai 2.Pengadm. Umum Kasubag Kesejahteraan Kasubag Pemeliharaan Kesehatan 1.Pemroses TASPEN dan BAPETARUM. 2.Pemroses SK Penghaargaan dan Hukuman Disp. 1.Penyusun rencana pengemb. pegawai 2. Penyusun rencana diklat pegawai. 1.Pemroses Askes 2.Pengadm. Umum 1.Pemroses SK KP 2.Pemroses SK pensiun Contoh peta jabatan Kasubag Mutasi Kasubag Pengadaan 1.Pemroses SK CPNS 2.Operator Komputer

33 Ka.Bagian Kepegawaian IV/b Kasubbag Umum Kepegawian III/d Ka. Subbag Mutasi Pegawai IV/a 1.Penyusun rencana Kebutuhan pegawai, III/b Ka. Subbag Diklat Pegawai III/c 1.Operator Komputer, II/c 2.Penyusun rencana Pengadaan pegawai, III/b 1. Penyusun rencana Mutasi pegawai, III/b 1.Operator Komputer, III/a 2.Penyusun rencana Diklat pegawai, III/b Contoh peta jabatan : Ka. Subbag Pengadaan Pegawai III/d Jumlah Kekuatan Pegawai = 11 IV/b = 1 III/b = 4 IV/a = 1 III/a = 1 III/d = 2 II/c = 1 III/c = 1 32

34 INFORMASI JABATAN 1.Nama Jabatan9. Tanggung Jawab 2.Kode Jabatan10. Wewenang 3.Unit Organisasi11. Nama Jabatan yg ada dibawahnya 4.Ikhtisar Jabatan12. Korelasi Jabatan 5.Uraian Tugas13. Kondisi Lingkungan Kerja 6.Bahan Kerja14 Resiko Pekerjaan 7.Alat Kerja15. Syarat Jabatan 8.Hasil Kerja 16 Prestasi Kerja Yang diharapkan 17. Butir Informasi lain

35 KEGUNAAN INFORMASI JABATAN •INFORMASI PEMEGANG JABATAN •MENGHINDARI PEKERJAAN RANGKAP •MENGETAHUI BATAS TANGGUNG JAWAB •MENGETAHUI BATAS WEWENANG •MENGETAHUI HASIL KERJA •DIKLAT •INFORMASI SYARAT JABATAN

36 KEGUNAAN INFORMASI JABATAN •PETUNJUK KERJA •MENGHINDARI PEKERJAAN RANGKAP •MENGETAHUI BATAS TANGGUNG JAWAB •MENGETAHUI BATAS WEWENANG •MENGETAHUI HASIL KERJA

37 PEMEGANG JABATAN PEMEGANG JABATAN * Apa yang akan saya kerjakan ? •Apa tanggung jawab saya ? •Apa wewenang saya ? * Apa hasil kerja saya ?

38


Download ppt "PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. PP Nomor 97 Tahun 2000 Jo PP Nomor 54 Tahun 2003 4. Keputusan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google