Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

S O S I A L I S A S I Undang Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "S O S I A L I S A S I Undang Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan."— Transcript presentasi:

1 S O S I A L I S A S I Undang Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2 RDP dengan Berbagai Kalangan • RDP dan sosialisasi dengan berbagai kalangan: • PTN, PTS, PT BHMN • Pemerhati Pendidikan • APTISI, ABPTSI • Pemerintah (kementerian lain, LPNK) • Masyarakat profesi • Dsb. 2

3 3 • Perluasan dan Jaminan Akses • Pengembangan Tridharma secara utuh • Kesetaraan • Penguatan Pendidikan Vokasi • Keutuhan jenjang pendidikan • Otonomi • Sistem penjaminan mutu • Memastikan tanggungjawab negara dan menghindari liberalisasi & komersialisasi PT Semangat dari UU Pendidikan Tinggi

4 4 • Ketentuan Umum • Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi • Penjaminan Mutu • Perguruan Tinggi • Pendanaan dan Pembiayaan • Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Oleh Lembaga Negara Asing • Peran Masyarakat • Sanksi Administratif • Ketentuan Pidana • Ketentuan Lain-lain • Ketentuan Peralihan • Ketentuan Penutup Ruang Lingkup UU Pendidikan Tinggi

5 UU Pendidikan Tinggi Alasan Perlunya UU Pendidikan Tinggi Pemerintah mengusahakan dan menyeleng- garakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdas-kan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU Ayat 3: UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Ayat 5: UU No. 14 Tahun 2005 (Guru & Dosen) UUD 1945 Perubahan ke IV, Pasal 31 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan Perlunya jaminan bahwa pemerintah memajukan iptek dengan memperhatikan dan menerapkan humaniora secara terintegrasi dalam Sisdiknas, sekaligus sbg wadah bagi dosen menjalankan tugas utamanya Pendidikan: usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran.... Pendidikan Tinggi adalah pendidikan sesudah pendidikan menengah..... Dosen....dengan tugas utama mentransfor- masikan, mengembangkan, dan menyebar- luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. ? Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya.... UU No. 20 Th (Sisdiknas) 5

6 Permasalahan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaranya (Perg. Tinggi) Belum adanya bentuk kelembagaan yang memadai untuk mendukung otonomi perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS Belum adanya standar pend. tinggi yang mencakup pengembangan & pemanfaatan iptek dg nilai humaniora beserta penjaminan kepatuhannya Belum adanya kerangka tata kelola yang baik bagi semua perg. tinggi dalam mengelola sumberdaya (Keu.,SDM,Aset,..) Masih besarnya hambatan memperoleh pendidikan tinggi, baik dari segi ekonomi, geografi, maupun sosial. Kurang dianggap pentingnya penelitian, komitmen pendanaan, dan penghargaan Belum setaranya pendidikan yg mengutamakan pengetahuan (akademik) dan keterampilan (vokasi), serta profesi Aturan bentuk kelembagaan perg. tinggi dan prinsip penye- lenggaraan pendidikan tinggi Aturan Tata Kelola Perguruan Tinggi beserta prinsip otonomi pengelolaan perguruan tinggi Aturan penerimaan calon mahasiswa dan pemerataan pembangunan perg. tinggi Aturan tentang dana peneliti- an dan penghargaan peneliti Kesetaraan jenis dan jenjang pendidikan tinggi dan kesetaraan hak dosennya Undang Undang Pendidikan Tinggi Ketentuan tentang SNPT sebagai perluasan dari SNP dan sistem penjaminan mutu

7 Konstruksi Pendidikan Tinggi Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Prinsip Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi Pendidikan Penelitian Pengabdian Kpd Masyarakat Berkembangnya SDM dan Iptek Bangsa yang Berkehidupan Cerdas, Sejahtera, dan Berbudaya Sumber Daya (SDM, Keuangan, Aset, Data,...) Standar Peraturan Perundangan Azas Pendidikan Tinggi Pemeliharaan dan Penyebarluasan 7

8 Azas-Azas Pendidikan Tinggi 8 Kebenaran Ilmiah, Penalaran, Kejujuran, Keadilan, Manfaat, Kebajikan, Tanggung Jawab, Kebhinekaan, Keterjangkauan

9 Amar Putusan MK No: /PUU-VII/2009 (31 Maret 2010) Tentang UU Badan Hukum Pendidikan • Tidak boleh terjadi penyeragaman bentuk lembaga pendidikan • Pemerintah tidak boleh lepas tanggung jawab keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan • Tidak terjadi liberalisasi dan komersialisasi pendidikan Menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan UU PT

10 Prinsip Pengelolaan PT • Nirlaba • Akuntabel • Transparan • Mutu • Efektif dan Efisien 10

11 HAL PENTING BARU DALAM UU DIKTI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11

12 Sifat dasar PT Otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dijamin Pendidikan Penelitian Pengabdian pada masyarakat Misi Pendidikan Tinggi: SDM & IPTEK Unggul Misi Pendidikan Tinggi: SDM & IPTEK Unggul

13 PERPADUAN ANTARA PENDIDIKAN FORMAL, PROFESIONALISME, PENGALAMAN KERJA DAN KARIR: Pencapaian Level pada KKNI Melalui Berbagai Jalur Operator Teknisi/Analis Ahli Pengalaman individual atau belajar sendiri SMP SMA D1 D2 D3 S 1 D4 S 2/Sp S 3/Sp P Pendidikan Formal Peningkatan Karier di Dunia Kerja Peningkatan Profesionalitas L3 L1 L2

14 Politeknik Universitas, Institut, Sekolah Tinggi Universitas, Institut, Sekolah Tinggi Program Profesi Akademi Komunitas Akademi Jenis & Jenjang Pendidikan Tinggi dan Bentuk Perguruan Tinggi (Ps 16-32) Program Sarjana Program D-1 Program D-2 Program D-3 Program D-4 Program Magister Program Doktor Kementerian, Kementerian lain, LPNK, Profesi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

15 Hak Penyelenggaraan Program PT Bentuk PTJenis Program PT AkademikVokasiProfesi/Spesialis Akademi Komunitas Akademi Sekolah Tinggi Institut Universitas Politeknik S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 D1 D2 D1 D2 D3 D4 MT DR T D3 D4 MT DR T D4 MT DR T D1 D2 D3 PR SP PR SP PR SP MT D3 Pengaturan eksisting Pengaturan baru D3 D4 MT DR T PR SP

16 Jenjang Karir Akademik Dosen DOSEN PADA PT JABATAN AKADEMIK Asisten AhliLektorLkt KepalaProfesor Akademi Komunitas Akademi Sekolah Tinggi Institut Universitas Politeknik Pengaturan eksisting Pengaturan baru BUP PROFESOR: 70 TAHUN

17 Persyaratan Dosen DOSEN PADA PT Kualifikasi pendidikan/Pengakuan Tingkat Kompetensi KKNI D3+/5S1/SST/6S2/MST/8S3/DRT/9 Akademi Komunitas Akademi Sekolah Tinggi Institut Universitas Politeknik Pengaturan eksisting Pengaturan baru

18 Perijinan dan Akreditasi (Baru) PT InstitusiProgram Studi Ijin Terbit Akreditasi Minimum Pendirian Prodi baru harus telah memenuhi syarat minimum akreditasi, sehingga pada saat izin Prodi keluar, otomatis sudah terakreditasi minimum

19 Standar Nasional PT Jenjang Isi Proses LulusanPTKSarprasKelolaBiayaPenilaianLingkup Pendidikan Dasar Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pendidikan Pendidikan Menengah Pendidikan Pendidikan Tinggi Delapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kpd Masy. 19 Baru

20 Penjaminan Mutu PTBANLAM PROLAM WIL INSTPRODI Internal ✔ Eksternal ✔ Bisa Catatan: + Semua standar mengacu pada SNP dari BSNP yang ditetapkan Menteri + Semua didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dikelola Menteri + LAM PRO: Lembaga Akreditasi Mandiri + LAM WIL: Lembaga Akkreditasi Wilayah (BAN) + Bisa: Pengaturan baru

21 Perluasan Akses dan Jaminan Kepastian •Universitas/Institut Negeri di setiap Provinsi •Akademi Komunitas di Setiap Kabupaten/Kota •PJJ untuk menjangkau 3T •Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus unt Jenjang Pendidikan Tinggi •Pengembangan sumber belajar terbuka (open educational resources) •Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi (INHERENT) Ketersediaan 21

22 Perluasan Akses dan Jaminan Kepastian •Penetapan standar biaya satuan oleh Menteri •Pembatasan pungutan pada mahasiswa (tidak memberatkan) •Jaminan akses non diskriminatif •Jaminan pembiayaan bagi masyarakat miskin yang memenuhi syarat akademik •Pengalokasian 20% kapasitas penerimaan untuk mahasiswa miskin dan prioritas untuk calon mhs dari daerah 3T Keterjangkauan 22

23 Perluasan Akses dan Jaminan Kepastian •Larangan penggunaan penerimaan mahasiswa baru utk tujuan komersial •Kepastian bagi yang memenuhi syarat akademik untuk dapat kuliah •Jaminan bagi yang telah masuk untuk menyelesaikan kuliah dalam batas waktu yang ditentukan •Dukungan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, pembebasan SPP, pinjaman tanpa bunga bagi yang tidak mampu Jaminan Kepastian 23

24 Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi Sistem Penjaminan Mutu Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi BSNP BAN-PT Lembaga Layanan Pend. Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi MasyarakatPemerintah Ketentuan Baru Ketentuan Saat Ini (Wilayah) 24

25 Pendidikan Tinggi Keagamaan • Pemerintah atau masyarakat dapat menyelenggarakan PT Keagamaan • PT Keagamaan dapat berbentuk: Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan Ma’had Ali, Pasraman, Seminari, dan bentuk lain yang sejenis • Ketentuan mengenai PT Keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah 25

26 Tata Kelola & Otonomi (Baru) AspekIIIIII KelembagaanSatker Badan hukum Organisasi & Tata kelola Pola SatkerPola Satker +Mandiri AsetNegara Dipisahkan Alokasi APBNMekanisme APBN melalui Kemdikbud langsung Mekanisme subsidi atas penyediaan pelayanan publik Penetapan tarifKementerian & PTNDidelegasikan oleh Menkeu Ke Kementerian & PTN Organ PTN PNBP PNBP digunakan langsungBukan PNBP PelaporanLKPP Diintegrasi LKPP KepegawaianPNS Pegawai PTN + PNS diperbantukan AkuntabilitasMenteriMenteri + MenkeuPemangku kepentingan

27 Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya Otonomi Perguruan Tinggi Negeri Otonomi Bidang Akademik Otonomi Bidang Non- Akademik Otonomi Penuh (sesuai perundangan) Badan Hukum (Statuta dg PP) Satker PPK-BLU (Statuta dg Permen) Satker PPK-Negara (Statuta dg Permen) 27 PPK : Pola Pengelolaan Keuangan Dengan adanya tiga macam tatakelola tersebut, berarti tidak ada penyeragaman (amar putusan MK)

28 Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya Otonomi Perguruan Tinggi Swasta Otonomi Bidang Akademik Otonomi Bidang Non- Akademik Otonomi Penuh (sesuai perundangan) Ditentukan oleh Badan Penyelenggara PTS a.l. yayasan 28 Bentuk tatakelola ditentukan oleh Badan Penyelenggara PTS (a.l. Yayasan) masing-masing, berarti tidak ada penyeragaman (amar putusan MK)

29 Penyelenggaraan Otonomi PTN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN HUKUM Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU 20 Tahun 1997 tentang PNBP UU PT Telah diatur dalam PP 23/2005 Tentang BLU dan PP 66/ Diatur dlm Statuta PP (usulan dari PTN-BH) - Sebagian diatur dengan PP (bentuk dan mekanisme pendaaan PTN-BH) 29

30 Pengelolaan Transisi Perguruan Tinggi BHMN PTN BH (SESUAI RUU DIKTI) 30 STATUTA DENGAN PP PT BHMN & EX BHMN SELAMA MASA TRANSISI MAX 2 TAHUN MENGGUNAKAN PPK BLU SESUAI PP Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN-BH

31 Praktik Pengelolaan Keuangan PT BHMN Kini 1.Pengelolaan Keuangan mirip dengan Pola Pengelolaan BLU: a.Mendapatkan alokasi APBN yang dikelola sesuai dengan mekanisme APBN. b.Mengelola PNBP secara otonom, dipertanggunjawabkan dan dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2.Aset tidak terpisah, kacuali IPB dan Unair. 3.Program dan Anggaran (khususnya komponen PNBP) dievaluasi dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanah. 4.Pengelolaan SDM PNS dan Non-PNS 31

32 Pendanaan dan Pembiayaan Perguruan Tinggi • Pemerintah bertanggung jawab dalam pendanaan pendidikan tinggi (dialokasikan dalam APBN). • Sebagian alokasi BOPTN untuk biaya penelitian. • Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pendanaan pendidikan tinggi (dialokasikan dalam APBD). • Alokasi untuk calon mahasiswa tidak mampu • Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi. • Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha/ industri atau masyarakat yang memberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan tinggi. • Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan dipergunakan PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. • Dana Pendidikan berasal dari APBN diberikan kepada: – PTN untuk investasi, operasi, dosen dan tenaga kependidikan, dan pengembangan – PTS untuk tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesorinvestasi dan pengembangan – Mahasiswa sebagai dukungan biaya mengikuti pendidikan tinggi 32

33 Perguruan Tinggi Asing • Perguruan Tinggi Asing (negara lain) yang sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya, dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah NKRI. • Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan program studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi Asing. • Penyelenggara pendidikan Asing wajib: – melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah – berprinsip nirlaba – mengangkat dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia. – mendukung kepentingan nasional. • Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi Asing diatur dalam Peraturan Menteri. 33

34 Penyelenggaraan PT oleh KL Lain Pemerintah mengusahakan dan menyeleng- garakan SATU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdas-kan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU Ayat 3: UU Nomor 20/2003 (Sisdiknas) UUD 1945 Perubahan ke IV, Pasal 31 Kemdikbud penanggung jawab bidang pendidikan UU Pendidikan Tinggi MENGATUR PENGELOLAAN PT K/L LAIN BEKERJASAMA DG PT UNTUK PENDIDIKAN KEDINASAN/PROFESI UU Pendidikan Tinggi MENGATUR PENGELOLAAN PT PENGELOLAAN PT OLEH K/L LPNK DIATUR DENGAN PP

35 Manfaat UU PT EntitasManfaat Masyarakat Memiliki banyak pilihan jenis pendidikan tinggi yang setara Jaminan dapat kuliah sesuai dengan kemampuan akademiknya Biaya kuliah yang dikendalikan sehingga lebih terjangkau Jaminan memperoleh layanan pendidikan bermutu Dunia Usaha Memanfaatkan penelitian di perguruan tinggi untuk inovasinya Memperoleh insentif bagi yang memberikan bantuan ke PT Perguruan Tinggi Dijamin otonomi akademiknya Memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan mutunya Memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah melalui bantuan operasional pendidikan tinggi Pemerintah Dapat mendorong perguruan tinggi untuk memajukan iptek melalui pelaksanaan tridharma secara komprehensif dan terpadu Dapat memberikan layanan pendidikan tinggi yang berkesetaraan Dosen Jaminan memperoleh dana penelitian Kesetaraan dalam jenjang karir akademik 35

36 Terima Kasih.. 36


Download ppt "S O S I A L I S A S I Undang Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google