Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

W O R K S H O P A R A H P E N Y E L E N G G A R A A N J A L A N K E D E P A N 2 4 J A N U A R I 2 0 1 2 RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA JANGKA PANJANG DIREKTORAT.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "W O R K S H O P A R A H P E N Y E L E N G G A R A A N J A L A N K E D E P A N 2 4 J A N U A R I 2 0 1 2 RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA JANGKA PANJANG DIREKTORAT."— Transcript presentasi:

1 W O R K S H O P A R A H P E N Y E L E N G G A R A A N J A L A N K E D E P A N 2 4 J A N U A R I RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA JANGKA PANJANG DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

2 Outline Pendahuluan IRenstra Direktorat Jenderal Bina Marga • Peran infrastruktur Jalan dan Transportasi • Potensi & Permasalahan Sektor Jalan • Tujuan Renstra Ditjen. Bina Marga • Tugas & Fungsi Ditjen. Bina Marga • Visi & Misi Ditjen. Bina Marga • Tujuan Ditjen. Bina Marga • Strategi Pembangunan • Target Kinerja Ditjen. Bina Marga • Rencana Pengembangan Jaringan Jalan IIIsu-Isu Strategis Bidang Jalan • Isu Strategis Penyediaan Jaringan Jalan di Indonesia  Dukungan Kementerian PU terhadap MP3EI  Konektivitas Nasional  Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan • Program Strategis 2012 IIIRencana Jangka Panjang Ditjen. Bina Marga • Misi Pembangunan Nasional • Pendekatan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum • Arah Penyelenggaraan Jalan Kedepan • Kebijakan Penyelenggaraan Jalan Kedepan Lampiran 2

3 Pendahuluan 1. Ditjen. Bina Marga sebagai Satminkal Kementerian Pekerjaan Umum berupaya mendukung ketercapaian Visi – Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. Bina Marga Dokumen Renstra Ditjen. Bina Marga diharapkan dapat menjadi panduan kerja dan instrumen pengukur kinerja melalui target penanganan jalan (km) dan alokasi pendanaan (Rp.) 3. Ditjen. Bina Marga belum memiliki dokumen Rencana Jangka Panjang yang seharusnya diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Saat ini Ditjen. Bina Marga sedang berupaya untuk menyusun dokumen Rencana Jangka Panjang bidang Infrastruktur Jalan yang diharapkan dapat selesai tahun ini. 3

4 I RENSTRA DITJEN. BM

5 Peran Infrastruktur Jalan dan Transportasi • Setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan lalulintas sebesar 1,5%. • Pembangunan infrastruktur jalan harus memperhatikan secara bersamaan 3 aspek utama yang sangat penting yaitu : aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (pro green). • Transportasi merupakan urat-nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan nasional Transportasi merupakan urat-nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan nasional • Pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari sistem transportasi memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia • Pembangunan infrastruktur jalan sejalan dengan tiga strategi pembangunan ekonomi: pro growth, pro jobs dan pro poor. 5

6 Potensi dan Permasalahan Sektor Jalan Perkembangan Global  Masuknya tenaga ahli asing ataupun pekerja asing  Market driving  C ompetitivenes s merupakan persyaratan mutlak dari tingkat survival bagi negara-negara  Adanya joint cooperation antar region: IMT-GT, BIMP-EAGA  Fokus pengembangan konektivitas  Kinerja logistik Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga

7 Potensi Sektor Jalan (Lanjutan)  Persepsi Badan Internasional GCI ( Global Competitiveness Index ) : Pada tahun , indeks daya saing infrastruktur Indonesia berada di peringkat 90 dari 139 negara, sementara untuk jalan berada di peringkat 84 (mengalami peningkatan dibandingkan tahun dimana infrastuktur berada di peringkat 96 dari 133 negara dan jalan di peringkat 94). Sebagai perbandingan, Indonesia berada di bawah negara-negara ASEAN akan tetapi masih lebih baik dari Filipina (114).  Penyelenggaraan Jalan Adanya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang jalan seperti: UU 38/2004 tentang Jalan, PP 15/2005 tentang Jalan Tol, PP 34/2006 tentang Jalan, UU 22/2009 tentang LLAJ, memerlukan perangkat operasional lainnya baik berupa Norma, Standar, Pedoman ataupun Manual (NSPM)  Desentralisasi dan Otonomi Daerah  Peningkatan Peran Swasta (Mitra Kerja & Investor) dan Masyarakat  Sistem Pembiayaan dan Pola Investasi Bidang Jalan  Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang Telah Tersedia  Peralatan, Bahan dan Teknologi yang Sudah Dimiliki  Aset Jaringan Jalan Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga

8 Permasalahan Sektor Jalan  Keadaan alam dan lingkungan yang unik  Tingkat pembangunan dan kepadatan penduduk yang tidak merata  Sistem Jaringan transportasi yang belum terpadu  Pertumbuhan Kebutuhan Layanan Transportasi  Kebutuhan aksesibilitas di wilayah terisolir, terpencil, tertinggal, perbatasan dan pulau terluar.  Kebutuhan aksesibilitas di kawasan produksi, industri dan outlet  Kebutuhan mobilitas di wilayah berkembang dan lintas utama  Kebutuhan aksesibilitas domestic connectivity dan mendukung pusat kegiatan ekonomi kreatif  Kondisi Jalan Daerah yang belum memadai Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga *) Industri Kreatif : Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. 8

9 Permasalahan Sektor Jalan Lainnya  Keselamatan Jalan dan Wawasan Lingkungan yang Belum Memadai  Keterbatasan Pendanaan  Kualitas SDM yang Kurang Memadai dan Organisasi yang Kurang Efektif dan Optimal  Hambatan dalam Proses Pengadaan Tanah  Ketersediaan tanah dan alokasi pengadaan tanah terbatas  Pelaksanaan di lapangan yang kompleks, kinerja P2T kurang optimal, dan konsinyasi yang berjalan lambat (termasuk proses perijinan dan pemanfaatan tanah milik instansi Pemerintah)  Permasalahan Eksternal Lainnya: overloading ; penggunaan Rumija tidak semestinya seperti untuk pasar tumpah maupun lahan parkir kendaraan; atau perubahan iklim. Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga

10 Tujuan Renstra Ditjen. Bina Marga  Menjadi acuan dalam pengalokasian sumber dana yang terbatas pada berbagai kegiatan yang sifatnya strategis untuk pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bina Marga yang telah ditetapkan.  Menjadi acuan seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Misi yang telah ditetapkan.  Menjadi acuan dalam menilai pencapaian kinerja unit-unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga, yang kemudian akan berakumulasi menjadi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga secara keseluruhan.  Menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Bina Marga dalam mempertanggung jawabkan akuntabilitas kinerjanya. Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga

11 Tugas dan Fungsi Ditjen. Bina Marga 1. Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Bina Marga. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi:  perumusan kebijakan di bidang Bina Marga yang meliputi penyelenggaraan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa;  pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Marga meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa;  penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Bina Marga dalam penyelenggaraan jalan;  pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Bina Marga meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa ; dan  pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga Sumber: Permen PU No. 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi & Tata Kerja Kementerian PU 11

12 Visi: Misi: Terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial • Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional • Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar- perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional • Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai Visi & Misi Ditjen. Bina Marga Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga

13 Tujuan Ditjen. Bina Marga Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi Sasaran yang diharapkan dicapai selama periode adalah: •Meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan nasional menjadi 94% •Meningkatkan kapasitas jalan nasional sepanjang km. •Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah untuk menuju 60% kondisi mantap. Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga

14 Strategi Pembangunan  Preservasi secara Proaktif  Strategi Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas secara Selektif  Prioritas Lintas Utama :  Lintim Sumatera  Pantura Jawa  Linsel Kalimantan  Linbar Sulawesi  Lintas lainnya  Perluasan jaringan jalan, baik pelebaran jalan sub-standar dan pembangunan jalan raya dan jalan bebas hambatan yang dilakukan secara selektif  Prioritas Penanganan Berorientasi pada Ruas / Wilayah (sebelumnya Berorientasi jenis Penanganan)  Penggunaan Teknologi Tepat Guna Implementasi Teknologi Daur Ulang  Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat 14 Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga

15 Target Renstra Ditjen. Bina Marga dan Capaian Indikator Tahun TargetCapaianTargetCapaian Kondisi Mantap (% ) Peningkatan Kapasitas (KM) Sumber: Renstra Ditjen. Bina Marga , LAKIP 2010 dan Konsep LAKIP

16 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan PULAU JALAN NASIONAL JALAN NASIONAL TOL JALAN LINTAS JALAN STRATEGIS NASIONAL RENCANA OPERASIRENCANA Sumatera ,118 42, , , ,367 Jawa 5.611, , , , ,890 Kalimantan 6.363,639 7, , Bali-Nusa Tenggara 2.574,085 84, , ,753 Sulawesi 7.799,760 17,65046, , ,006 Maluku-Papua 4.653, , ,813 TOTAL ,823757, , , ,807 Dalam Km Keterangan: Jalan Lintas Termasuk: Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Strategis Nasional (Sesuai Keputusan Menteri PU No. 92/KPTS/M/2011 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Menteri PU No. 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional) 16

17 ISU-ISU STRATEGIS BIDANG JALAN II

18 Isu Strategis Penyediaan Jaringan Jalan di Indonesia No.Isu StrategisRencana Dukungan Ditjen. BM 1.Keamanan & Keutuhan NKRIPenanganan Jalan Kawasan Perbatasan Kalimantan, NTT, Papua, Pulau Terdepan serta 11 Ruas Strategis Papua 2.Pertumbuhan EkonomiDukungan Terhadap Masterplan P3EI (Pengembangan 6 Koridor Ekonomi) Penanganan Jalan untuk mendukung Kawasan Strategis (Akses ke Pelabuhan, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Khusus, Kawasan Perkotaan) • High Grade Highway (Jalan Bebas Hambatan) Sumatera • Jalan Tol Trans Jawa & jalan tol lainnya • Penanganan jalan di kawasan perkotaan (metropolitan) 3.Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Jalan Performance-Based Contract, Pilot Project : • Demak – Trengguli • Ciasem – Pamanukan 18

19 Koridor EkonomiDukungan Infrastruktur Jalan Kementerian PU SumateraLintas Timur Sumatera dan HGH Sumatera JawaLintas Utara Jawa, Tol Trans Jawa dan jalan tol lainnya KalimantanLintas Selatan Kalimantan Bali-Nusa TenggaraLintas Selatan Bali, Jalan Lintas P. Lombok & Sumbawa, Jalan Lintas P. Flores & P. Timor SulawesiLintas Barat Sulawesi dan Jalan Tol Makassar 4 Papu-MalukuLintas P. Seram, P. Buru dan P. Halmahera, Jalan Lintas Utara Papua dan Jalan Penghubung Lintas Papua Dukungan Kementerian PU terhadap MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) 19 Sumber : Menko Perekonomian

20 Konektivitas Nasional PELABUHAN JALAN KERETA API MULTIMODA BANDARA Sumber: Bappenas, 2010, “Strengthening National Connectivity” 20

21 Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan Sistem jaringan jalan di kawasan perkotaan belum mampu mengikuti dinamika kawasan perkotaan, sehinggga mempengaruhi mobilitas penduduk.  Peningkatan jumlah penduduk di kawasan perkotaan.  Perluasan kawasan perkotaan tanpa mengenal batas administrasi.  Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan. Kasus DKI Jakarta: Pertumbuhan panjang jalan hanya ± 0,01% per tahun sedangkan pertumbuhan jumlah kendaraan rata-rata 5 tahun terakhir: 9% per tahun  Klasifikasi sistem jaringan jalan di perkotaan berdasarkan sistem primer dan sekunder yang belum memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.  Sistem jaringan jalan yang belum terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. 21

22 Jaringan Jalan Kawasan Perkotaan Jabodetabek: Prediksi Volume Capacity Ratio Sumber: Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration,

23 Program Strategis yang dicanangkan adalah : 1.Penyelesaian Jalan Tol di P. Jawa : a.Penyelesaian Jalan Tol Trans Jawa seksi Solo – Kerosono bagian Pemerintah (60 Km) yaitu seksi Solo – Karanganyar dan Saradan – Kertosono dan Salatiga – Boyolali b.Penyelesaian Jalan Tol Jabodetabek c.Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (seksi Cileunyi – Sumedang) 2. High Grade Highway Sumatera yang meliputi: a.Pembangunan lanjutan Jalan Tol Medan – Kualanamu; b.Persiapan pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai sepanjang 16 Km; c.Persiapan pembangunan Jalan Tol Palembang – Indralaya 22 km; d.Persiapan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai sepanjang 135 Km; e.Persiapan pembangunan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang 150 Km. 3.Pembangunan Jalan Perbatasan 4.Percepatan Pembangunan jalan di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur Program Strategis

24 RENCANA JANGKA PANJANG DITJEN. BM III

25 Misi Pembangunan Nasional 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila 2.Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 3.Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 4.Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu 5.Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6.Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8.Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional Sumber: RPJPN

26 Pendekatan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum  Sedangkan pendekatan pembangunan dalam rangka penentuan prioritas, dilakukan dengan pendekatan lintas. Jaringan jalan lintas pada dasarnya sudah termuat dalam PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).  Khusus untuk Pulau Papua, pendekatan prioritas pembangunan yang dipergunakan adalah berdasarkan pendekatan cluster sebagaimana yang tertuang dalam 11 Ruas Strategis Papua. WIlayah Pengembangan Baru (Pemeliharaan dan pembangunan jalan baru bagi pengembangan wilayah) Wilayah telah berkembang (pengembangan jaringan jalan standar tinggi termasuk dengan melibatkan sektor swasta) Wilayah sedang berkembang (Pemeliharaan dan peningkatan jalan nasional dan melibatkan swasta dengan dukungan Pemerintah) Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan regional yang sesuai dengan prinsip “Infrastruktur bagi seluruh lapisan masyarakat” dan “pembangunan berkelanjutan”. 26

27 1. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan mengacu pada Rencana Tata Ruang (RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, RTRW Kota) 2. Sistem jaringan jalan berperan dalam pembentuk struktur ruang, penghubung antar lokus ekonomi dan prasarana distribusi barang dan jasa. 3. Ditjen. Bina Marga telah menetapkan penanganan jalan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap jalan akses menuju pusat-pusat produksi dan simpul-simpul distribusi seperti pelabuhan laut dan bandara, lokus MP3EI, dukungan Sistranas & Sislognas, membuka keterisolasian kawasan di sekitar perbatasan dan ruas-ruas strategis. Arah Penyelenggaraan Jalan Kedepan 27

28 1. Kedepan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga tidak terbatas hanya penyelenggaraan Jalan Nasional saja namun juga meliputi penyelenggaraan jalan secara umum terhadap Jalan Daerah yaitu pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (turbinwas). 2. Diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengubah paradigma business as usual yang selama ini hanya berorientasi kepada Penyelenggaraan Jalan Nasional saja. 3. Terwujudnya jalan yang standar yang telah memenuhi persyaratan laik fungsi dan jalan yang berkeselamatan ( safer road ). 4. Penyelesaian High Grade Highway Sumatera yang ditargetkan beroperasi sebelum tahun Pembangunan Jalan di Kawasan Perbatasan yang sedapat mungkin memenuhi Konsep Sabuk Komando di Kalimantan, NTT dan Papua. 6. Peningkatan pelayanan jaringan jalan di kawasan perkotaan melalui integrasi dengan moda transportasi lainnya. 7. Peningkatan Kapasitas SDM & Support System 8. Penerapan PBC ( Performance-Based Contract) yang isi kontraknya meliputi:  Desain, pekerjaan konstruksi, pelayanan preservasi pada masa desain/konstruksi dan masa pemeliharaan (masa jaminan);  Masa jaminan pemeliharaan ditetapkan 5 tahun, dan;  Diterapkan indikator kinerja untuk pelayanan preservasi Kebijakan Penyelenggaraan Jalan Kedepan 28

29 LAMPIRAN

30 Ruas-ruas High Grade Highway Sumatera 30

31 Rute Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Heart of Borneo 1 : Danau Sentarum National Parka 2 : Taman Nasional Betung Kerihun 3 : TN Kayan Mentarang Rencana Trase Jalan Sejajar Perbatasan 1.Jalan Paralel Perbatasan sepanjang Tamajuk – Sei Ular 2.Panjang Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Km 3.FS Jalan Paralel Perbatasan dan Menuju Pos Lintas Batas -2011, DED dan Dokumen Lingkungan belum ada 4.Trase terpilih telah mempertimbangkan Aspek Pertahanan Keamanan, Kondisi Topografi, Lingkungan dan Sosial/Kesejahteraan Masyarakat 5.Kebutuhan dana alokasi untuk penyelesaian pembangunan Jalan Paralel Perbatasan sebesar Rp. 7.7 Trilyun. Pos Lintas Batas (PLB) Alinyemen yang ekstrim Alternatif jangka panjang tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, Kesejahteraan masyarakat dan resiko dinamika politik yang berdampak pada pertahanan keamanan. 31

32 Bandung Jawa Barat Jakarta Serang Surabaya Yogyakarta Semarang DKI Banten DIY Jawa Tengah Jawa Timur Kertosono Mojokerto Pejagan Pemalang Batang Cikampek Palimanan Solo Ngawi Pasuruan Probolinggo Banyuwangi Kanci Sukabumi Ciranjang Demak Malang Pandaan Gempol Bogor 288 KM177,12 KM 76,77 KM (K) 9 RUAS JALAN TOL LINTAS JAWA PRIORITAS UTAMA 617 KM 75,7 KM Keterangan : : Operasi : Pengadaan tanah dan Konstruksi : Persiapan PPJT Jalan Tol Trans Jawa 32

33 NoRuasPanjang (Km) 6 Ruas Dalam Kota Jakarta Sunter - Pulo Gebang 10,80 Rawa Buaya – Sunter22,80 Kemayoran – Kp. Melayu9,64 Kp. Melayu – Tomang – Duri Pulo11,38 Ulujami – Tanah Abang8,27 Pasar Minggu - Casablanca9,55 JORR W2 Utara7,00 Akses Tanjung Priok17, NoRuasPanjang (Km) JORR 2 Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran15,22 Kunciran - Serpong11,19 Serpong – Cinere10,14 Cinere – Jagorawi14,64 Jagorawi (Cimanggis) – Cibitung25,39 Cibitung – Cilincing33,93 Lainnya Depok – Antasari21,55 Bekasi – Cawang – Kp. Melayu21,04 Bogor Ring Road11, Jalan Tol Jabodetabek 33


Download ppt "W O R K S H O P A R A H P E N Y E L E N G G A R A A N J A L A N K E D E P A N 2 4 J A N U A R I 2 0 1 2 RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA JANGKA PANJANG DIREKTORAT."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google