Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN."— Transcript presentasi:

1 DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEPTEMBER, 2013 DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS 20131

2 MATERI PAPARAN PRODUK PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN MASALAH PENDIDIKAN DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS 20132

3 MATERI PAPARAN 1 PRODUK PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS 20133

4 UUD 1945 DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS UU Nomor 14 Tahun 2005 GURU & DOSEN UU Nomor 14 Tahun 2005 GURU & DOSEN UU Nomor 9 Tahun 2009 BHP UU Nomor 9 Tahun 2009 BHP UU Nomor 20 Tahun 2003 SISDIKNAS UU Nomor 20 Tahun 2003 SISDIKNAS UU Nomor 43 Tahun 2007 PERPUSTAKAAN UU Nomor 43 Tahun 2007 PERPUSTAKAAN UU No.9/2009 dinyatakan tidak mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor /PUU- VII/2009 tanggal 31 Maret UU Nomor 24 Tahun 2009 BBLNLK UU Nomor 24 Tahun 2009 BBLNLK PRODUK PERUNDANGAN-UNDANGAN TAHUN 2003 S.D 2013 PRODUK PERUNDANGAN-UNDANGAN TAHUN 2003 S.D 2013 UU Nomor 12 Tahun 2010 PRAMUKA UU Nomor 12 Tahun 2010 PRAMUKA UU Nomor 12 Tahun 2012 DIKTI UU Nomor 12 Tahun 2012 DIKTI UU Nomor 20 Tahun 2013 DIKDOK UU Nomor 20 Tahun 2013 DIKDOK

5 Dalam perkembangannya banyak terjadi ketidak sinkronan antara UU Sisdiknas dengan berbagai Undang-undang lain: 1.Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2.Dalam Pasal 13 butir f Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, salah satu urusan provinsi adalah ”penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial UU Sisdiknas yang diuji materi ke Mahkamah Konstitusi 1.Pasal 53 ayat (1), konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu. PenjelasanPasal 53 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sehingga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat. KONDISI UU SISDIKNAS

6 2.Pasal 49 ayat (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Memutuskan bahwa Pemerintah, sebagai pelaksana UU, harus memenuhi anggaran pendidikan 20% per tahun. Tidak lagi secara bertahap sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas 3.Pasal 6 ayat (2) Setiap warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Putusannya, sepanjang frasa, “... bertanggungjawab” adalah konstitusional sepanjang dimaknai “... ikut bertanggung jawab”, sehingga pasal tersebut selengkapnya menjadi, “Setiap warga Negara ikut bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan KONDISI UU SISDIKNAS (1)

7 4.Pasal 12 ayat (1) huruf c, sepanjang frasa, “...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi, “Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi”; 5.Pasal 55 ayat (4), kata ‘dapat’ diputuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat; 6.Pasal 50 ayat (3) dinyatakan tidak mengikat secara hukum. KONDISI UU SISDIKNAS (2)

8 DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS UU 14/2005 GURU & DOSEN UU 14/2005 GURU & DOSEN UU 9/2009 BHP UU 9/2009 BHP UU 20/2003 SISDIKNAS UU 20/2003 SISDIKNAS UU 43/2007 PERPUSTAKAAN UU 43/2007 PERPUSTAKAAN UU 24/2009 BBLNLK UU 24/2009 BBLNLK UU 12/2010 PRAMUKA UU 12/2010 PRAMUKA UU 12/2012 DIKTI UU 12/2012 DIKTI UU 20/2013 DIKDOK UU 20/2013 DIKDOK UUD 1945 AMANAT PASAL 36C UUD 1945 AMANAT PASAL 31 ayat (3) UUD 1945 AMANAT PASAL 31 ayat (3) UUD 1945 PP…/TH… PP.17/2010 PP.66/2010 “DIBATALKAN” MK 31 MARET 2010 “DIBATALKAN” MK 31 MARET 2010 CATATAN: PROLEGNAS : PERUBAHAN UU.20/2003 (No.66), PERUBAHAN UU.9/2009 (No.196)

9 DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS PP 19/2005 SNP PP 48/2009 PENDANAAN PEND. PP 32/2013 PERUBAHAN SNP PP 55/2007 PAPK PP 47/2008 WAJAR PP 66/2010 PERUBAHAN PPP PP 14/2010 PENDIDIKAN KEDIN. PP 17/2010 PPP UU 20/2003 SISDIKNAS UU 20/2003 SISDIKNAS

10 DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS RPP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI RPP STATUTA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM RPP PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN RPP PENYELENGGARAAN TINGGI OLEH KEMENTERIAN/LPNK RPP BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UU 20/2013 DIKTI UU 20/2013 DIKTI

11 DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS PP 74/2008 GURU PP 37/2008 DOSEN PP 41/2009 TUNJANGAN PROFESI G-D, KHUSUS G-D, DAN KEHORMATAN PROF UU 14/2005 GURU DAN DOSEN UU 14/2005 GURU DAN DOSEN

12 DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS RPP PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA RPERPRES PENGGUNAAN BAHASA PERPRES 16/2010 UU 20/2013 DIKTI UU 20/2013 DIKTI

13 DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS PENJELASAN PASAL 49 AYAT (1) PUTUSAN MK NOMOR 011/PUU-III/2005, TANGGAL 19 OKTOBER 2005

14 MATERI PAPARAN 3 MASALAH PENDIDIKAN DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS

15 MASALAH POKOK BIDANG PENDIDIKAN 1.LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS,DAN YURIDIS;LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS,DAN YURIDIS 2.PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN;PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN 3.MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN;MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN 4.TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT;TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 5.SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS


Download ppt "DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google