Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 Jogjakarta, Nov 2010 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 Jogjakarta, Nov 2010 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM."— Transcript presentasi:

1 1 Jogjakarta, Nov 2010 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

2 REVIEW PELAKSANAAN P2KP- PNPM MANDIRI PERKOTAAN DAN ADVANCE DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

3 Periode P2KP & PNPMM Perkotaan 3 P2KP1.1 P2KP2 1.2 PNPM Urban II ( ) PNPM III ( ) P2KP Rehab Rekon – Housing NAD P2KP Rehab Rekon – Housing DIY & Jateng P2KP 3 Pilot P2KP Peduli NAD-Rehab Delay Perluasan P2KP=2 (PNPM 2007/PNPM Urban-I) PNPM IV ( ) P2KP Peduli Padang © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

4 Pengembangan Lingkup Program P2KP : P2KP-1P2KP-2P2KP-3 TUJUANKEMANDIRIAN MASY. (GERAKAN MASY.) KEMANDIRIAN MASY. KEMITRAAN MASY & PEMDA (GERAKAN KEMITRAAN) GOOD GOVERNANCE MELALUI:  KEMANDIRIAN MASY  KEMITRAAN MASY, PEMDA & KLPK. PEDULI  PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN SASARAN UTAMA KOMUNITASKOMUNITAS & PEMDA PEMERINTAH KELURAHAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KOMPONEN PROYEK PENGEMBANGAN KOMUNITAS BLM PENGEMBANGAN KOMUNITAS & PEMDA BLM PAKET PENGEMBANGAN KOMUNITAS & PEMDA BLM PAKET PENATAAN LINGK PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS PENANGANAN KEMISKINAN DIDASARKAN USULAN KSM-KSM DIDASARKAN PADA PJM PRONANGKIS DI DASARKAN PADA PJM PRONANGKIS & RENCANA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN KELURAHAN

5 5 TAHAP PEMBERDAYAAN (Tahun ) TAHAP KEMANDIRIAN (Tahun ) TAHAP KEBERLANJUTAN (Tahun ) TAHAPAN EXIT STRATEGY (Tahun 2015) REPLIKASI MANDIRI OLEH MASY & PEMDA •Manajemen Pemb. partisipatif secara mandiri oleh Warga •Fasilitasi & pembinaan sepenuhnya oleh pemerintah kota/kab •Replikasi & pengemba- ngan Program lebih lanjut oleh pemda & Masyarakatnya PHASE PNPMM PERKOTAAN •Pembelajaran Pembangunan partisipatif •BLM sbg Stimulan •Integrasi Perencanaan partisipatif dg Sistem Pe- rencanaan pemb. regular. •Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Desa tertinggal. •Kemitraan Masyarakat, pemda dan Kelompok Peduli •BLM sbg salah satu akses channelling program, •Masyarakat mampu mengakses berbagai sumber dana yang ada (pemda, lembaga, swasta, dll) •Perencanaan partisipatif sebagai peraturan daerah •PNPM supervisi dan penguatan kapasitas untuk mampu mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat di wilayahnya •Masyarakat mampu membangun kemitraan dg berbagai pihak. •Kebijakan dan Penganggaran Pemda Pro poor •Keberadaan fasilitator/konsultn atas permintaan masyarakat sesuai yang dibutuhkan. •Kemitraan masyarakat, pemda dan kelompok peduli secara sinergis merupakan faktor utama penggerak pembangunan di wilayahnya © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

6 Orang •Jumlah Relawan yang tergabung Orang Orang •Jumlah Relawan yang dilatih Orang Orang •Jumlah Anggota BKM yang dilatih Orang BKM •Jumlah BKM yang terbentuk BKM KSM •Jumlah KSM terbentuk KSM terdiri dari : KSM Lingkungan = KSM KSM Sosial = KSM KSM Ekonomi = KSM Orang •Jumlah Anggota KSM Orang Anggota Laki-Laki= Orang Anggota Perempuan= Orang Aset Program Yang Dihasilkan dari P2KP-PNPM Berdasarkan Data SIM (Tahun ) © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

7 Rp •Total Dana BLM Cair: Rp : APBN = Rp APBD = Rp Dana Kegiatan Infrastruktur: Rp APBN= Rp APBD= Rp Swadaya= Rp Swasta= Rp Lainnya= Rp Lanjutan… © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

8 Dana Kegiatan Ekonomi: Rp APBN= Rp APBD= Rp Swadaya= Rp Swasta= Rp Lainnya= Rp Dana Kegiatan Sosial Rp APBN= Rp APBD= Rp Swadaya= Rp Swasta= Rp Lainnya= Rp Lanjutan… © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

9 KK •Kegiatan Infrastruktur = KK KK •Kegiatan Ekonomi= KK KK •Kegiatan Sosial= KK Penerima Manfaat KK Miskin Lanjutan… © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

10 LESSON LEARNED PELAKSANAAN P2KP- PNPM MANDIRI PERKOTAAN DAN P2KP ADVANCE DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

11 11 Pendanaan dan partisipasi aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan sangat penting untuk peningkatan dampak program. Kenyataannya, Pemerintah Daerah yang menyediakan DDUB sesuai kebutuhan hanya sebanyak 128 dari 268 Kabupaten/Kota (47,76%) Pelayanan program terhadap masyarakat miskin masih belum optimal. Belum ada mekanisme untuk menjamin keberlanjutan BKM sebagai lembaga masyarakat yang representatif dan akuntabel Diperlukan adanya upaya-upaya untuk men-chanellingkan antara pemberian dana bergulir untuk masyarakat pra sejahtera dengan peningkatan kapasitas ‘usaha kecil’ Tenaga pendamping masyarakat, Korkot-Askot-Faskel, yang berkualitas baik akan menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap pelaksanaan program © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

12 ARAH KEBIJAKAN STRATEGIC PLAN PNPMM PERKOTAAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

13 13 MISKIN BERDAYA MANDIRI MADANI PNPMM PERKOTAAN PEMBUATAN PJM PRONANGKIS PEMANFAA TAN DANA BLM PAKET NEIGHBORHOOD DEVEVELOPMENT CHANNELING /REPLIKASI TUJUAN BENTUK KEGIATAN DAN PROGRAM TRANSFORMASI SOSIAL P2KP BELAJAR MELAKUKAN PERBAIKAN SIKAP/ PRILAKU/ CARA PANDANG BELAJAR BERSINERGI DIANTARA MASYARAKAT BELAJAR MEMBUAT PROGRAM KEGIATAN APLIKASI RENCANA KEGIATAN BELAJAR MEMBANGUN WILAYAH SECARA TERPADU BELAJAR KEMITRAAN MASYARAKAT- PEMDA BELAJAR MAMPU MENGAKSES SUMBER DAYA DISEKITAR PENELADANAN PRINSIP DAN NILAI LUHUR UNIVERSAL LEMBAGA MASYARAKAT YANG REPRESENTATIF DAN MENGAKAR (BKM) P2KP ADVANCE © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

14 Pamsimas Persampahan Drainase Sanitasi Permukiman Infrastruktur Dan Lain-lain PNPM-Perkotaan Penguatan Kelembagaan Masyarakat (BKM), Perencanaan Partisipatif, dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Program SektorDJCK BLM, fasilitasi & bantuan teknis sesuai TUPOKSI di Bidang Ke- Cipta Karya-an Dan Lain-lain Arah Kebijakan Program-program pemberdayaan masyarakat Di Bidang Ke-Cipta Karya-an KSM Klpk © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

15 LKM FASILITASI PENGUATAN PEMDA: Peran BKM untuk Channeling Program Program “RASKIN” Bea siswa Anak Sekolah Kartu Sehat Program PKH, dll Program Perumahan Swadaya Perbaikan Lingkungan Permukiman Kumuh & Squatter Penyaluran Program Pemberdayaan Ekonomi PAMSIMAS, dll Pembangunan Prasarana Lingkungan Permukiman Penyaluran Program Pemberdayaan Lingkungan Lingk Penyaluran Program Pemberdayaan Sosial Sos Ek Pelatihan2 Inkubasi Bisnis, dll Kredit UKM Perbankan Kerjasama Modal Ventura Penyaluran Kredit UKM /Koperasi DEP PU, MENPERA DEPSOS, DEPKES, DEPDIKNAS MENKOP-UKM, DEPNAKER, LK/Perbankan, DEPERIN © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

16 Strategi PNPMM Perkotaan NoSubstansi Pendampingan Phase Pelaksanaan PNPMM Pembelajaran ( ) Kemandirian ( ) Keberlanjutan ( ) Exit Strategy ( ) 1Penyiapan Kelembagaan Masyarakat (BKM) Penguatan Kelembagaan BKM Handling Over pembinaan BKM oleh Pemda BKM menjadi asset Pemda 2BLM setiap tahun max 3 th Channeling Program Sektoral, CSR dan KUR serta BLM Capacity Building dan Koordinasi chanelling program Pemberian program program sektor oleh Pusat dan DAK Kemiskinan DAK Kemiskinan, Program Sektoral & Program Pemda 3Penyusunan Perencanaan Masyarakat (PJM Pronangkis) Integrasi perencanaan Masyarakat dengan Mekanisme Musrenbang Proses Musrenbang berbasis perencanaan masyarakat Pelembagaan Musrenbang secara partisipatif 4Peran Pemda dalam DDUPB dan Monitoring PNPMM Penguatan aparat Pemda melalui pelatihan-pelatihan Alih Kelola PNPMM ke Pemda termasuk pengelolaan Faskel Pemda sbg executing Agency PNPMM dan Good Governance © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

17 Peran Pemda pada PNPM Perkotaan Peran Pemda Pada Phase Pelaksanaan PNPMM Perkotaan Pembelajaran ( ) Kemandirian ( ) Keberlanjutan ( ) Exit Strategy ( ) Peran Pemda dalam DDUPB dan Monitoring PNPMM DDUB, Monitoring dan Penguatan aparat Pemda melalui pelatihan- pelatihan Alih Kelola PNPMM ke Pemda termasuk pengelolaan Faskel Pemda sbg executing Agency PNPMM dan Good Governance © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010

18 TERIMA KASIH © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010


Download ppt "1 Jogjakarta, Nov 2010 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google