Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SISTEM REGULASI KEPERAWATAN Oleh: BUDI SUSATIA, SKp, M.Kes.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SISTEM REGULASI KEPERAWATAN Oleh: BUDI SUSATIA, SKp, M.Kes."— Transcript presentasi:

1 SISTEM REGULASI KEPERAWATAN Oleh: BUDI SUSATIA, SKp, M.Kes

2 Pelayanan harus: 1. Profesional 2. Memenuhi standart kompetensi 3. Memperhatikan etik & moral KEPERAWATAN sebagai PROFESI

3 KETETAPAN HUKUM 1) MENGATUR LAYANAN PRAKTEK 2) PENGENDALIAN MUTU PRAKTEK 3) LEGISLASI KEPERAWATAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN Nomor:647/2000 YANG MENGATUR TENTANG REGISTRASI DAN PRAKTIK PERAWAT Kemudian direvisi dg KEPMENKES NO 1239/2001

4 ADANYA PENGAKUAN PEMERINTAH ADANYA KEWENANGAN PRAKTEK SECARA LEGAL PENGATURAN KINERJA DG STANDART PROFESI KEHARUSAN PROFESI UNTUK PEMBINAAN

5 PRAKTIK KEPERAWATAN MANIFESTASI DARI: A.Undang-Undang RI no 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Bab VI ps 53 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 1.Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya 2.Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standart profesi dan menghormati hak pasien

6 PRAKTIK KEPERAWATAN MANIFESTASI DARI: B.Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1966 tentang Tenaga Kesehatan Bab III ps 4 ayat 1 berbunyi: 1.Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki ijin dari menteri

7 TUJUAN TERBITNYA KEPMENKES NO.1239/2001 TUJUAN UMUM Pengaturan terhadap Registrasi dan Praktik perawat adalah untuk memberikan landasan hukum terhadap Praktik Keperawatan agar masyarakat dan perawat dapat terlindungi TUJUAN KHUSUS 1. Mempertahan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan kesehatan yang diberikan oleh perawat 2. Melindungi masy atas tindakan yg dilakukan oleh perawat 3. Menetapkan standar pelayanan keperawatan 4. Menapis ilmu pengetahuan dan tehnologi keperawatan 5. Menilai boleh tidaknya perawat untuk menjalankan praktik keperawatan 6. Menilai ada tidaknya kesalahan dan atau kelalaian yang dilakukan perawat dalam memberikan pelayanan

8 PENGERTIAN LEGISLASI KEPERAWATAN Legislasi adalah suatu ketetapan atau ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan

9 PENGERTIAN LEGISLASI KEPERAWATAN Hal ini diperlukan untuk: 1. Mempertahankan identitas & status profesi 2. Menopang, melaksanakan & membina standar pendidikan keperawatan & praktik keperawatan Legislasi merupakan proses yang terdiri dari: 1. Registrasi (administrasi & kompetensi) 2. Lisensi 3. Sertifikasi

10 HUBUNGAN LEGISLASI & KEPMENKES 1239 ADA 3 BENTUK PERIJINAN, yaitu: 1.Surat Ijin Perawat selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia

11 HUBUNGAN LEGISLASI & KEPMENKES Surat Ijin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan 3.Surat Ijin Praktik Keperawatan selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan/berkelompok

12 PENJELASAN SIP BERLAKU SELAMA 5 TAHUN & DAPAT DIPERBARUI SERTA MERUIPAKAN DASAR UNTUK MEMPEROLEH SIK & ATAU SIPP (diberikan kepada seluruh lulusan Sekolah/Akademi/Sarjana Keperawatan) BAB II PS 7

13 PENJELASAN Ayat 2 Perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SIK BAB III PS 8 Ayat 3 Perawat yang melakukan praktik perorangan/ berkelompok harus memiliki SIPP

14 PENJELASAN Ayat 2 SIPP hanya diberikan kepada perawat yang memiliki pendidikan Ahli Madya Keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi BAB III PS 12

15 PENJELASAN Ayat 1 Rekomendasi untuk mendapatkan SIK dan/atau SIPP dilakukan melalui penilaian kemampuan keilmuan dan ketrampilan dalam bidang keperawatan, kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi serta kesanggupan melakukan Praktik Keperawatan BAB III PS 13

16 PENJELASAN Ayat 2 Setiap perawat yang melakukan praktik keperawatan berkewajiban meningkatkan kemampuan keilmuan dan/atau ketrampilan bidang keperawatan melalui pendidikan dan/atau pelatihan BAB III PS 13

17 PROSEDUR Pelaporan dan Registrasi: 1. Pimpinan penyelenggara pendidikan 2. Permohonan perwat yg baru lulus kepada kadinkes propinsi utk sip dg kelengkapan a)Foto Copy Ijazah b)Surat Sehat c)Pas Photo

18 PERIJINAN Untuk mengurus SIK, permohonan ke Ka. Dinkes Kota/Kab. setempat dg lampiran: 1) Foto Copi SIP 2) Surat Sehat 3) Pas Foto 4) Surat Keterangan Pimpinan Tempat Kerja 5) Rekomendasi Organisasi Profesi

19 PERIJINAN Untuk SIPP mengajukan dg kelengkapan: (awal) 1) Foto Copi Ijazah Ahli Madya Keperawatan atau yang lebih tinggi 2) Surat Pengalaman Kerja 3) Foto Copi SIP 4) Surat Sehat 5) Pas Photo 6) Rekomendasi Organisasi

20 PERIJINAN Untuk SIPP Ulang: 1) Mengisi Formulir Permohonan 2) Foto Copy SIP 3) Foto Copi SIPP 4) Rekomendasi PPNI dg Syarat: a. Foto Copi SIP Terbaru b. Foto Copi SIPP Sebelumnya c. Foto Copi Sertifikat BLS/ALS d. Laporan Kegiatan Setahun Terakhir e. Alamat Praktik Dan Bukti Kepemilikan Tempat Praktik

21 Persyaratan tempat praktik perorangan: a)Memiliki tempat yang memenuhi syarat kesehatan b)Memiliki perlengkapan tindakan c)Memiliki perlengkapan administrasi SIK DAN SIPP DAPAT DICABUT OLEH KEPALA DINAS KOTA/KAB. SETEMPAT

22 Pemohon  Isi Form IV  Foto Copy Ijazah  Surat Pengalaman Kerja  Foto Copy SIP  Rekomendasi PPNI  Permohonan (Form E)  Anggota PPNI  Sertifikasi BLS/ALS  Alamat & Denah Lokasi  Bukti Kepemilikan Tempat Praktek PPNI Kab/Kota SIPP Ka. Dinkes Kab/Kota Form VII Ditolak Kirim Diterima Tembusan ALUR PEMBUATAN SIPP AWAL

23 Pemohon Melampirkan:  SIP terbaru  SIPP sebelum  Rekomendasi  PPNI  Sertifikasi BLS/ALS  Foto Copy SIP terbaru  Foto Copy SIPP sebelum  Alamat & Bukti Kepemilikan  Laporan kegiatan setahun terakhir PPNI Kab/Kota SIPP Ka. Dinkes Kab/Kota Form VII Ditolak Diterima Tembusan ALUR PEMBUATAN SIPP (PERBAHARUAN)

24 Keterangan: 1. R. Tunggu 2. Meja Praktik Perawat 3. Filling kabinet/MR/Lemari Instrument/Lemari Obat 4. Wastafel/Waskom cuci tangan 5. Meja Instrumen 6. Gorden/Pembatas 7. Tempat tidur periksa 8. Tempat sampah bertutup 9. Toilet Pria/Wanita 4 m 6 m TATA RUANG PRAKTIK KEPERAWATAN

25 Hospital Diploma Program (3 years) Associate Degree (2 years) Bachelor of Science in Nursing (4 years) Register Nurse R.N. to B.S.N (2–3 years) Advance Degree Post – Doctoral Doctoral Degree (PhD, EdD, DNS) Master’s Degree (MSN)

26 The Nurse candidate must complete nursing education in an accredited program, then pass the National Council Licensure Examination for registered nurse (NCLEX- RN) a comprehensive nursing test that ensure entry level nursing knowledge, in order to become a licensed registered nurse

27


Download ppt "SISTEM REGULASI KEPERAWATAN Oleh: BUDI SUSATIA, SKp, M.Kes."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google