Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS BELAJAR DAN IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL email.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS BELAJAR DAN IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL email."— Transcript presentasi:

1 PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS BELAJAR DAN IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL BIRO KEPEGAWAIAN, SETJEN KEMDIKNAS, 2010

2 ANTARA LAIN :  PERPRES NOMOR 12 THN 1961 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  KEPMEN PERTAMA NOMOR 224/MP/1961 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI;  SE MENPAN NOMOR :SE/18/M.PAN/2004 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS  PERMENDIKNAS NOMOR 158/P/2003 TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS  PERMENDIKNAS NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS 1. L ANDASAN H UKUM

3 2. T UJUAN  MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KEMAMPUAN, KETERAMPILAN, SERTA SIKAP DAN KEPRIBADIAN PROFESIONAL PNS SEBAGAI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR PNS  MEMENUHI KOMPETENSI JABATAN DALAM RANGKA :  MENGOPTIMALKAN PENCAPAIAN VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI SERTA MENGANTISIPASI KEBUTUHAN ORGANISASI AKAN KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN DI MASA DATANG  MENGUATKAN ORGANISASI Pasal 2

4 3. P ERENCANAAN S IAPA Y ANG M ELAKUKAN ?  UNIT TERKECIL DALAM ORGANISASI  DIKOORDINASIKAN OLEH REKTORAT Pasal 6, 7

5 M ENGAPA D ilakukan ? KARENA KEBUTUHAN ORGANISASI antara lain :  P ENGEMBANGAN ORGANISASI  P ENGEMBANGAN SARANA KERJA  P ERUBAHAN BEBAN KERJA YANG MENGHARUSKAN DITANGANI OLEH PNS YANG MEMILIKI KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG LEBIH TINGGI SEHINGGA ADA PERUBAHAN BEBAN KERJA SEBELUM DAN SESUDAH TUGAS BELAJAR

6 3. PERENCANAAN U NTUK A PA D ILAKUKAN ?  MEMENUHI KEBUTUHAN JANGKA PENDEK ATAU PANJANG  DISUSUN DALAM RENCANA STRATEGIS UNIT KERJA  DIJABARKAN DALAM RENCANA PROGRAM TAHUNAN UNIT  MEWUJUDKAN PELAKSANAAN TUGAS PENYELENGGA- RAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI BIDANG PENDIDIKAN Pasal 6, 7

7 3. PERENCANAAN M ENGENAI :  BIDANG PEKERJAAN YANG MEBUTUHKAN TUGAS BELAJAR  JENIS KETERAMPILAN ATAU KEMAMPUAN YANG DIBUTUHKAN  PROGRAM PENDIDIKAN YANG DIRENCANAKAN  KUALIFIKASI AKADEMIK CALON PEGAWAI BELAJAR  LEMBAGA PENDIDIKAN PENYELENGGARA TUGAS BELAJAR  JANGKA WAKTU  SUMBER BIAYA Pasal 8

8 4. P ENGERTIAN TUGAS BELAJAR  SUATU PENUGASAN BAGI PNS  DIBERIKAN OLEH PYB  MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI/SETARA  BUKAN ATAS BIAYA SENDIRI  MENINGGALKANTUGAS POKOK SEHARI-HARI  BAIK DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI. Pasal 1

9 S iapa yang diberi T ugas B elajar ? :  PNS ATAU PNS DPK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL YANG MEMILIKI MASA KERJA SEKURANG- KURANGNYA 2 T AHUN DAN MEMENUHI PERSYARATAN LAIN SESUAI PASAL 12 PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009

10 T ermasuk :  D OSEN B IASA :  DIBERI TUGAS OLEH REKTOR UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN S2 DAN S3 PADA UNIVERSITAS/ INSTITUT/SEKOLAH TINGGI NEGERI DI DALAM NEGERI  DIBERI TUGAS OLEH REKTOR UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN S2 DAN S3 DI LUAR NEGERI  STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM (TENAGA ADMINISTRASI )

11 Siapa yang boleh mendapat tugas belajar ? :  DISAMPING ITU MEREKA :  tidak melaksanakan tugas sehari-hari sebagai PNS dan menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;  dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya apabila menduduki jabatan jabatan fungsional;  diberhentikan dari jabatan strukturalnya apabila sedang menduduki jabatan struktural.

12 5. T UGAS B ELAJAR L UAR N EGERI Perpres RI No. 12 Tahun 1961/KEPMENPERT No.224/MP/1961 Pasal 5 Selama masa tugas belajar, pegawai pelajar mendapat tunjangan belajar dan kepada keluarganya yang ditinggalkan diberi uang bantuan menurut peraturan-undangan yang berlaku.

13 5. TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI Perpres RI No. 12 Tahun 1961/KEPMENPERT No.224/MP/1961 Pasal 5 Biaya Tugas Belajar Luar Negeri digunakan untuk : a.perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar; b.tunjangan selama melaksanakan tugas belajar kepada pegawai pelajar dan tunjangan kepada keluarga yang ditinggalkan sesuai peraturan perundang-undangan; c.alat pelajaran, buku atau referensi lain; d.uang kuliah, ujian, penelitian, seminar dan study tur yang wajib; e.pengobatan dan perawatan kesehatan yang layak ditanggung.

14 5. TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI Perpres RI No. 12 Tahun 1961/KEPMENPERT No.224/MP/1961 Pasal 5 Bantuan kepada keluarga berjumlah: a.100% dari gaji bersih pegawai pelajar atau 100% dari satu gaji bersih yang tertinggi pegawai pelajar suami isteri apabila kedua-duanya mendapat tugas belajar; b.50% dari gaji bersih pegawai pelajar yang bujangan atau yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah untuk keluarganya.

15 6. T UGAS B ELAJAR D ALAM N EGERI Perpres RI No. 12 Tahun 1961/KEPMENPERT No.224/MP/1961 Pasal 5  PEGAWAI PELAJAR DALAM NEGERI DISAMPING HAK-HAKNYA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL MENDAPAT BANTUAN BERUPA BIAYA PEMBELIAN ALAT PELAJARAN, BUKU, UANG KULIAH, UANG UJIAN, DAN LAIN-LAIN SESUAI KETENTUAN

16 7. H AK D AN K EWAJIBAN Hak :  mendapat biaya tugas belajar;  mendapat kenaikan pangkat;  mendapat kenaikan gaji berkala;  mendapat penilaian dalam DP3;  mendapat tunjangan tugas belajar;  masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja. Pasal 14

17 7. H AK DAN K EWAJIBAN KEWAJIBAN : 1. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk; 2. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan RI di negara tempat tugas belajar; 3. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja; 4. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan uker; 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan unit kerja; 6. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan RI di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3; Pasal 15

18 7. H AK DAN K EWAJIBAN KEWAJIBAN : 7. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, selambat2-nya 6 bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir; 8. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar; 9.melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar; 10. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun Pegawai Pelajar 11. melaksanakan ikatan dinas ( 2n+1 di LN dan 1n+1 di DN) di unit kerja asal menurut lamanya Pegawai Pelajar mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku; Pasal 15

19 7. H AK DAN K EWAJIBAN KEWAJIBAN : 12.membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah ditentukan kepada negara apabila Pegawai Pelajar : (a) gagal melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; (b) membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya; (c) membatalkan perjalanannya ke tempat belajar; (d) tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya; (e) tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (f) mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun Pegawai Pelajar. Pasal 15

20 8. P ERJANJIAN T UGAS B ELAJAR MENGAPA HARUS ADA ? Dalam rangka penertiban administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai Pasal 16

21 8. PERJANJIAN TUGAS BELAJAR  DIISI DAN DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI PELAJAR DAN PEJABAT YANG BERWENANG PENGELOLA KEPEGAWAIAN SEBELUM MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR  SEBAGAI DASAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN BIASA  SANGAT TEPAT DIISI PADA SAAT PEMBEKALAN Pasal 16

22 10. P EMBERIAN, P ERPANJANGAN, D AN P EMBATALAN T UGAS B ELAJAR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR MENGAPA KEWENANGAN PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR KEMBALI KEPADA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL ? KARENA PEMBERIAN TTB UNTUK DOSEN BIASA HARUS TERLEBIH DAHULU MENDAPAT PERSETUJUAN DARI MENPAN SEDANGKAN PEMBERIAN TTB BERDASARKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR JADI NANTI AKAN TERPISAH SK PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN SK PEMBERIAN TTB Pasal 18, 21

23 110 P EMBERIAN, P ERPANJANGAN, DAN P EMBATALAN T UGAS B ELAJAR P ERPANJANGAN T UGAS B ELAJAR Pasal 19 : ayat (2) : Pegawai Pelajar dapat mengajukan permohonan perpanjangan tugas belajar kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarkhis, 6 bulan sebelum berakhirnya masa tugas beljar. ayat (3) : Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila : a. Keterlambatan pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar bukan atas kesalahannya; b.Mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan dari Sekretariat Negara RI bagi pegawai pelajar di LN; c. Mendapat rekomendasi dari puimpinan unit kerja; d. Mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan; ayat (5):perpanjangan masa tugas belajar paling lama 1 tahun. Pasal 18, 21

24 P EMBATALAN T UGAS B ELAJAR Pasal 20 : ayat (2) : ALASAN PEMBATALAN : a. Dikemudian hari terdapat bukti Pegawai Pelajar tidak memenuhi syarat diberi tugas belajar; b. Pegawai Pelajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan; d. Pegawai Pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri; e. tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan; f. Pegawai Pelajar bekerja di luar kegiatan tugas belajar; Pasal 18, 21

25 PEMBATALAN TUGAS BELAJAR g. setelah dievaluasi Pegawai Pelajar tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti; h. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya; i.tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh Tim Penguji Kesehatan tersendiri yang mengakibatkan Pegawai Pelajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan; j.Pegawai Pelajar diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan; k.ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan Pegawai Pelajar tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan kementerian maupun di instansi lain. Pasal 18, 21

26 11. P EMBERIAN, P ERPANJANGAN, DAN P EMBATALAN T UGAS B ELAJAR PEMBATALAN TUGAS BELAJAR Pasal 20 : ayat (3) : sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f di atas, pegawai pelajar yang bersangkutan wajib mengembalikan ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar di tambah 100%. Pasal 18, 21

27 KEWENANGAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KOPERTIS SAMPAI TAHUN 2009 ADALAH MENDIKNAS BERDASARKAN KEPMENDIKNAS NOMOR 158/P/2003 TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS Pasal K EWENANGAN

28 KEWENANGAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL MULAI TAHUN 2010 ADALAH MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DALAM HAL INI :  SEKRETARIS JENDERAL UNTUK GOL. RUANG IV/e KE BAWAH  KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN UNTUK GOL. RUANG IV/a KE BAWAH  KEPALA BAGIAN UNTUK GOL.RUANG III/d KE BAWAH BERDASARKAN KEPMENDIKNAS NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS Pasal K EWENANGAN

29 KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL :  SEKRETARIS JENDERAL UNTUK GOLONGAN RUANG IV/e KE BAWAH  KEPALA BIRO UMUM, SEKRETARIS PADA UNIT UTAMA, PEMBANTU BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PEMBANTU KETUA BIDANG ADMINISTRASI UMUM UNTUK GOL.RUANG IV/C KE BAWAH  DIREKTUR POLITEKNIK, SEKRETARIS PELAKSANA KOPERTIS UNTUK GOL. RUANG IV/B KE BAWAH DI LINGKUNGAN MASING-MASING Pasal K EWENANGAN

30 12. P EMBINAAN MELIPUTI :  PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3);  PENETAPAN STATUS JABATAN SELAMA MENGIKUTI TUGAS BELAJAR TEDIRI DARI : PEMBERHENTIAN DARI JABATAN STRUKTURAL;  PEMBERHENTIAN DARI JABATAN STRUKTURAL;  PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS JABATAN FUNGSIONAL  PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT :  KENAIKAN PANGKAT PILIHAN;  KENAIKAN PANGKAT REGULER. Pasal 22

31 12. P EMBINAAN  SEJAK REKTOR ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBERIKAN SURAT PERSETUJUAN TUGAS BELAJAR, MAKA SEJAK SAAT ITU DILAKUKAN PEMBINAAN KEPADA PEGAWAI PELAJAR, ANTARA LAIN DALAM HAL :  BELUM SELESAI SAMPAI BATAS MASA TUGAS BELAJAR YANG DIBERIKAN;  DO;  TIDAK MEMBERIKAN LAPORAN KEPADA PIMPINANNYA;  SUDAH SELESAI TUGAS BELAJAR TETAPI TIDAK KEMBALI KE TEMPAT ASAL; Pasal 22

32 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 38/KEP/M.K/WASPAN/8/1999 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA KAITANNYA : DOSEN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS JABATANNYA, APABILA :  SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN; ATAU  kenaikan pangkatnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang belum mencapai batas jenjang kepangkatan sesuai pendidikan terakhirnya., (pasal 26 ayat) 1)  secara langsung dapat diaktifkan kembali dalam jabatannya.  DITUGASKAN SECARA PENUH DI LUAR JABATAN FUNGSIONAL DOSEN; DOSEN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA, APABILA :  DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN PNS DENGAN TINGKAT HUKUMAN SEDANG ATAU TINGKATBERAT SESUAI PP NOMOR 30 TAHUN 1980; ATAU  SEDANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PNS. 12. P EMBINAAN

33 KEPUTUSAN BERSAMA MENDIKBUD DAN KEPALA BKN NOMOR 61409/MPK/99 DAN NOMOR 181 TAHUN 1999 PASAL 8 (1) DOSEN YANG SEDANG TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN DAN PADA SAAT SEBELUM TUGAS BELAJAR DALAM JANGKA WAKTU KURANG DARI 1 TAHUN TELAH MEMENUHI ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN UNTUK KENAIKAN JABATANNYA, MAKA KENAIKAN JABATANNYA BARU DAPAT DITETAPKAN SETELAH 1 TAHUN DALAM JABATAN TERAKHIR. (2)DOSEN YANG DIBEBASKAN SEMENTARA KARENA TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN, DAPAT DIBERIKAN KENAIKAN PANGKAT REGULER SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU. 12. P EMBINAAN

34 PANGKAT PEGAWAI PELAJAR Pegawai Pelajar yang sebelum melaksanakan tugas belajar usul kenaikan pangkatnya telah diproses tetapi keputusannya belum diterbitkan, sehingga pangkat dalam keputusan TTB masih berdasarkan pangkat lama, maka apabila keputusan kenaikan pangkatnya diterbitkan pada waktu yang bersangkutan tugas belajar, besarnya TTB yang diberikan berdasarkan pangkat baru. 12. P EMBINAAN

35 P ERATURAN P EMERINTAH N OMOR 37 T AHUN T ENTANG D OSEN (1) SELAIN CUTI SEBAGAIMANA DALAM PASAL 31 (KETENTUAN YANG BERLAKU), DOSEN DAPAT MEMPEROLEH CUTI UNTUK STUDI DAN PENELITIAN ATAU UNTUK PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, SENI, BUDAYA, DAN/ATAU OLAHRAGA DENGAN TETAP MEMPEROLEH GAJI POKOK, TUNJANGAN YANG MELEKAT PADA GAJI, SERTA PENGHASILAN LAINNYA BERUPA TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, TUNJANGAN KEHORMATAN, SERTA MASLAHAT TAMBAHAN YANG TERKAIT DENGAN TUGAS SEBAGAI DOSEN SECARA PENUH. (2) CUTI UNTUK PENELITIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) DIBERIKAN OLEH PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI KEPADA DOSEN YANG MEMPUNYAI JABATAN FUNGSIONAL, SEBAGAI BERIKUT :  ASISTEN AHLI ATAU LEKTOR BERHAK MENDAPAT CUTI 5 TAHUN SEKALI;  LEKTOR KEPALA ATAU PROFESOR BERHAK MENDAPAT CUTI 4 TAHUN SEKALI; 12. P EMBINAAN

36 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG DOSEN (3) STUDI DAN PENELITIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) MELIPUTI KEGIATAN :  PENDIDIKAN NONGELAR;  PENULISAN BUKU TEKS;  PRAKTIK KERJA DI DUNIA USAHA ATAU DUNIA INDUSTRI YANG RELEVAN DENGAN TUGASNYA;  PELATIHAN YANG RELEVAN DENGAN TUGASNYA;  PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT;  MAGANG PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGGI LAIN; ATAU  KEGIATAN LAIN YANG SEJENIS; (4) HASIL STUDI DAN PENELITIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (3) HARUS DIWUJUDKAN DALAM BENTUK DOKUMEN ATAU LAPORAN AKADEMIK YANG DIPERTANGGUNGJAWABKAN DALAM FORUM ILMIAH (5) CUTI UNTUK STUDI DAN PENELITIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIBERIKAN PALING LAMA 6 BULAN; (6) PELAKSANAAN CUTI UNTUK STUDI DAN PENELITIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIATUR PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI ATAU SATUAN PENDUIDIKAN TINGGI. 12. P EMBINAAN

37 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG DOSEN S TUDI ADALAH KEGIATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN NONGELAR DAN/ATAU PELATIHAN DENGAN TUJUAN UNTUK PENYEGARAN, PEMUTAKHIRAN, ATAU PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, SENI, BUDAYA, DAN/ATAU OLAHRAGA 12. P EMBINAAN

38 13. P ENGAKTIFAN K EMBALI DI DALAM NEGERI ATAU DI LUAR NEGERI :  PEGAWAI PELAJAR PADA KESEMPATAN PERTAMA ATAU PALING LAMBAT 1 BULAN SETELAH MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR ATAU BERAKHIR MASA MELAKSANAKAN TUGAS BELAJARNYA WAJIB MEMBUAT LAPORAN TERTULIS YANG DITUJUKAN KEPADA MENDIKNAS U.P. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DENGAN TEMBUSAN KEPADA :  DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI;  KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI;  PIMPINAN UNIT KERJA.  PIMPINAN UNIT ATAU UPT TEMPAT PEGAWAI PELAJAR BERTUGAS PADA UNIVERSITAS/ INSTITUT NEGERI, SEKOLAH TINGGI NEGERI, POLITEKNIK NEGERI, KOPERTIS, ITJEN, DITJEN, BALITBANG, DAN SETJEN, MENGAJUKAN USUL PENGAKTIFAN KEMBALI KEPADA PIMPINAN UNIT KERJA DALAM HAL INI REKTOR ATAU PEMBANTU REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM PADA UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI, KETUA ATAU PEMBANTU KETUA BIDANG ADMINISTRASI UMUM PADA SEKOLAH TINGGI NEGERI, DIREKTUR PADA POLITEKNIK NEGERI, KOORDINATOR KOPERTIS ATAU SEKRETARIS PELAKSANA PADA KOPERTIS, SEKRETARIS ITJEN, SEKRETARIS DITJEN, SEKRETARIS BALITBANG, DAN KEPALA BIRO UMUM SETJEN KEMDIKNAS; Pasal 23

39 13 PENGAKTIFAN KEMBALI DI DALAM NEGERI DAN DI LUAR NEGERI :  PIMPINAN UNIT KERJA MENGAJUKAN USUL KEPADA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL U.P. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNTUK DITETAPKAN DALAM SUATU KEPUTUSAN, DENGAN MELAMPIRKAN : 1. ASLI LAPORAN TERTULIS; 2. FOTO KOPI SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR; 3. FOTO KOPI SURAT KEPUTUSAN JABATAN FUNGSIONAL TERAKHIR; 4. FOTO KOPI SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR; 5. FOTO KOPI DP3 SATU TAHUN TERAKHIR; 6. FOTO KOPI SURAT PERSETUJUAN PENUGASAN KE LUAR NEGERI DARI SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PEGAWAI PELAJAR DI LUAR NEGERI; 7. FOTO KOPI IJAZAH YANG DIPEROLEH. KELENGKAPAN BERKAS SELAIN LAPORAN TERTULIS, HARUS DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DI LINGKUNGAN UNIT KERJA MASING-MASING. Pasal 23

40 14. M ONEV  MONITORING WAJIB DILAKUKAN OLEH PIMPINAN UNIT KERJA  HASIL MONITORING TUGAS BELAJAR DILAPORKAN KEPADA MENTERI TEMBUSAN KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN:  EVALUASI DILAKUKAN TERHADAP PEGAWAI PELAJAR, LEMBAGA, DAN PROGRAM TUGAS BELAJAR  EVALUASI DILAKUKAN OLEH SEKRETARIAT JENDERAL U.P BIRO KEPEGAWAIAN PALING SEDIKIT 1 KALI DALAM 1 TAHUN;  LAPORAN HASIL EVALUASI DISAMPAIKAN KEPADA MENDIKNAS MELALUI SESJEN Pasal 24, 25

41 15. S ANKSI BAGI YANG MELANGGAR KEWAJIBAN  HUKUMAN DISIPLIN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA SEJUMLAH BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN SELAMA TUGAS BELAJAR SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN PADA HURUF A, B, C, D, DAN F PASAL 20  PELANGGARAN DISIPLIN PIMPINAN UNIT KERJA WAJIB MELAPOR KEPADA MENTERI  KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA, PIMPINAN UNIT KERJA WAJIB MELAPOR KEPADA MENTERI MELALUI SEKRETARIS JENDERAL. Pasal 29

42 16. P ENYEBAB D IKENAKAN H UKUMAN A DMINISTRATIF  tidak melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan RI di negara tempat tugas belajar;  tidak melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;  tidak melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan uker;  tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan unit kerja;  tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan RI di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;  tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;

43 16. P enyebab D ikenakan H UKUMAN A DMINISTRATIF  tidak memiliki keputusan tugas belajar dan tunjangan tugas belajar;  hanya memiliki surat penugasan dari rektor atau dekan  memperpanjang tugas belajar tanpa melalui prosedur  merubah sendiri program studi tanpa melalui prosedur  tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai masa tugas belajar  tidak dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya atau jabatan strukturalnya  masih menerima berbagai tunjangan seperti tunjangan profesi dan lauk pauk  tidak meninggalkan tugas-tugasnya sebagai dosen  dan lain-lain

44 17. T INDAKAN A DMINISTRATIF B AGI PNS Y ANG T IDAK M ELAKSANAKAN K EWAJIBANNYA  KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA SEJUMLAH BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN SELAMA TUGAS BELAJAR DAN DITAMBAH DENGAN 100% DENGAN KETENTUAN MASA IKATAN DINAS YANG DILAKSANAKAN HARUS DIPERHITUNGKAN DALAM MENENTUKAN GANTI RUGI YANG HARUS DIBAYAR SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN PADA HURUF A, B, C, D, DAN F PASAL 20  KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA, PIMPINAN UNIT KERJA WAJIB MELAPOR KEPADA MENTERI MELALUI SEKRETARIS JENDERAL.

45 18. B ELAJAR A TAS B IAYA S ENDIRI IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI BUKAN BERDASARKAN KEBUTUHAN ORGANISASI MELAINKAN LEBIH KE ARAH KEPENTINGAN INDIVIDU Pasal 26

46 ADALAH  PEMBERIAN IZIN BAGI PNS OLEH PYB  MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI ATAU SETARA  BIAYA SENDIRI  DI LUAR JAM KANTOR DAN TIDAK MENGGANGU PEKERJAAN/TUGAS SEHARI-HARI  TIDAK BERHAK UNTUK MENUNTUT PENYESEUAIAN IJAZAH KE DALAM PANGKAT APABILA FORMASI BELUM MEMUNGKINKAN. Pasal 26

47 P RINSIP D ASAR DIBERIKAN APABILA TIDAK MENGGANGGU TUGAS KEDINASAN DAN ATAU TUGAS SEHARI-HARI SEBAGAI PNS DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN ANTARA LAIN :

48 1. Pasal 8 ayat (1) huruf b. PP no. 37 tahun 2009 tentang Dosen  melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester, sesuai dengan kualifikasi akademik dengan ketentuan :  beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 SKS;  beban kerja untuk pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi paling sedikit sepadan 3 SKS

49 2. Pasal 87 Ayat (2) PP No. 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  1 semester terdiri atas 14 sampai dengan 16 minggu

50 3. Lampiran II.a, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Dosen,  bahwa perhitungan angka kredit kegiatan dosen per-semester dengan memperhatikan jenis kegiatan dan beban kerja ideal seorang dosen ekuivalen dengan 40 jam per- minggu.

51 APABILA IZIN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI TETAPI TUGAS KEWAJIBANNYA DAPAT MEMENUHI MINIMAL PELAKSANAAN BEBAN KERJA SEBAGAI DOSEN DALAM 1 SEMESTER (BUTIR 1, 2, 3) MAKA YANG BERSANGKUTAN ADALAH DOSEN AKTIF OLEH KARENA ITU, HAK-HAKNYA SEBAGAI DOSEN SEPERTI :  TUNJANGAN JABATAN  TUNJANGAN PROFESI (YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIK DOSEN)  TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN, DAN  KENAIKAN PANGKAT DIBERIKAN SEPANJANG MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU

52 APABILA DIBERIKAN IZIN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI TETAPI MENGANGGU PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN ATAU TIDAK MEMENUHI MINIMAL PELAKSANAAN BEBAN KERJA SEBAGAI DOSEN DALAM 1 SEMESTER (BUTIR 1, 2, 3), TERMASUK YANG PELAKSANAAN STUDINYA BERBEDA KOTA ATAU BERJAUHAN DARI KOTA TEMPAT DOMISILI PERGURUAN TINGGI TEMPAT ASAL YANG BERSANGKUTAN MAKA YANG BERSANGKUTAN BUKAN DOSEN AKTIF AKIBATNYA TIDAK DAPAT DIBERIKAN IZIN BELAJAR TETAPI TUGAS BELAJAR (ATAS BIAYA SENDIRI) OLEH KARENA ITU, TUNJANGAN FUNGSIONAL DAN TUNJANGAN PROFESI (YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIK DOSEN) DIHENTIKAN SELAMA MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR (BAGI DOSEN BIASA DALAM NEGERI TUNJANGAN FUNGSIONALNYA DIALIHKAN MENJADI TUNJANGAN TUGAS BELAJAR)

53 KASUS BAGAIMANA PNS DOSEN YANG BELUM BERHASIL MENYELESAIKAN STUDINYA (MASA TUGAS BELAJAR DAN SUMBER BIAYA TELAH SELESAI/HABIS) KEMUDIAN MENGAJUKAN PENGAKTIFAN SEBAGAI DOSEN (MENGANGGAP SUDAH SELESAI TUGAS BELAJAR) DAN MEMINTA IZIN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI. OLEH KARENA YANG BERSAKUTAN MERASA TELAH KEMBALI SEBAGAI DOSEN AKTIF DAN MELANJUTKAN STUDINYA ATAS BIAYA SENDIRI, MAKA YANG BERSANGKUTAN MENUNTUT HAK- HAKNYA SEBAGAI DOSEN.

54 MAKA  TUGAS BELAJAR MERUPAKAN PENUGASAN DARI PEJABAT YANG BERWENANG, MAKA PNS WAJIB MENYELESAIKAN MASA STUDINYA TEPAT WAKTU DENGAN BUKTI BERUPA IJAZAH;  PIMPINAN UNIT KERJA PNS DOSEN HARUS MELAKUKAN KLARIFIKASI DAN VERIFIKASI TEHADAP KETERLAMBATAN PENYELESAIAN STUDINYA KEMUDIAN :  APABILA HASIL KLARIFIKASI DAN VERIFIKASI MENUNJUKKAN BAHWA KETERLAMBATAN BUKAN KARENA KELALAIAN DAN ATAU KESENGAJAAN, MAKA PIMPINAN UNIT KERJA DAPAT MENGUSULKAN PERPANJANGAN (ATAS BIAYA SENDIRI JIKA PEMBERI SUMBER BIAYA TUGAS BELAJAR TIDAK DAPAT MEMPERPANJANG MASA PEMBERIAN BIAYA TUGAS BELAJAR) BAGI PNS DOSEN YANG DIBERI PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJARNYA, STATUSNYA TETAP PEGAWAI PELAJAR

55  APABILA HASIL KLARIFIKASI DAN VERIFIKASI MENUNJUKKAN BAHWA KETERLAMBATAN AKIBAT KELALAIAN DAN ATAU KESENGAJAAN, MAKA PIMPINAN UNIT KERJA SEGERA MELAKUKAN PEMANGGILAN DALAM KESEMPATAN PERTAMA TERHADAP YANG BERSANGKUTAN UNTUK SEGERA KEMBALI DAN MELAKUKAN PEMBINAAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI PNS DOSEN YANG MENDAPAT PEMBINAAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU, PENGAKTIFAN KEMBALI KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN SANGAT TERGANTUNG DARI HASIL PEMBINAAN YANG DILAKUKAN OLEH TIM BINAP UNIT KERJA YANG BERSANGKUTAN

56 PERPRES 67 TAHUN 2007 PASAL 6 Dosen yang bertugas pada lebih dari satu Perguruan Tinggi, hanya diberikan satu tunjangan Dosen. PASAL 7 Tunjangan Dosen tidak diberikan kepada :  Dosen tidak tetap atau Dosen luar biasa;  Dosen yang dibebaskan sementara dari jabatannya;  Dosen yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena sebab lain;  Dosen yang diberhentikan sementara.

57 BAGAIMANA I JAZAH D OSEN B IASA YANG MENGIKUTI PROGRAM S2/S3 YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERGURUAN TINGGI TANPA MEMILIKI IZIN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL ? I JAZAH T IDAK L EGAL A TAU T IDAK D APAT D ISESUAIKAN CEK IZIN PENYELENGGARAAN PRODI DI LUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI DITETAPKAN OLEH MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL Pasal 26

58  PENYELENGGARA PRODI DI LUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI (PERMENDIKNAS NOMOR 30 TAHUN 2009)  DOMISILI PERGURUAN TINGGI ADALAH WILAYAH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH SUATU SATUAN PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAIMANA DICANTUMKAN DALAM IZIN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU IZIN PENYELENGARAAN PRODI YANG DITETAPKAN OLEH DEPARTEMEN;  PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI ADALAH PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH PERGURUAN TINGGI DI LUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI SEBAGAIMANA DICANTUMKAN DALAM IZIN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU IZIN PENYELENGARAAN PRODI YANG DITETAPKAN OLEH DEPARTEMEN.  PASAL 3 AYAT (1) PENYELENGGARAAN PRODI DI LUAR DOMISILI WAJIB MEMENUHI PERSYARATAN PADA HURUF A SAMPAI DENGAN P PERMENDIKNAS NOMOR 30 TAHUN  PASAL 3 AYAT (2) PENYELENGGARAAN PRODI DI LUAR DOMISILI WAJIB MENGAJUKAN IZIN KEPADA MENTERI DENGAN MELAMPIRKAN BUKTI PEMENUHAN SYARAT SEBAGAIMANA PASAL 3 AYAT (1).

59 19. P EMBERIAN T UNJANGAN T UGAS B ELAJAR SIAPA YANG MENDAPATKAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR ? ADALAH PENGAJAR BIASA PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PADA FAKULTAS PASCA SARJANA DI DALAM NEGERI, SEBAGAIMANA KEPPRES RI NOMOR 57 TAHUN 1986 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEPPRES TERSEBUT ADALAH SURAT EDARAN KEPALA BAKN NOMOR 08/SE/1987 DITINDAKLANJUTI DENGAN KEPUTUSAN KEPALA BAKN NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN PELAKSANAAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN BIASA PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PASCA SARJANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SE KEPALA BKN NOMOR 08/SE/1987 TANGGAL 3 JUNI 1987

60 PASAL 2 (1) DOSEN BIASA YANG SEJAK DITETAPKAN KEPUTUSAN INI DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PASCA SARJANA UNTUK MENCAPAI S2 DAN S3 PADA UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI SESUAI KETENTUAN, DIBERIKAN TTB SESUAI KENTENTUAN YANG BERLAKU. (2) TTB BAGI DOSEN BIASA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1), DIBERIKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL SETELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN ATAS PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BAKN (3) TTB SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1), DIBAYARKAN MULAI BULAN KETUJUH SEJAK DINYATAKAN MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DARI REKTOR UNIVERSITAS/INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI NEGERI PENYELENGGARA PASCA SARJANA Pasal 1

61 BAGAIMANA CARANYA ?  MENGAJUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 6 BULAN SEBELUM TUGAS BELAJAR DIMULAI;  BESAR TTB YANG DITERIMA SETIAP BULAN OLEH DOSEN BIASA SESUAI DENGAN JABATANNYA, BERDASARKAN (KEPPRES 65 TAHUN 2007) YAITU :  Guru BesarRp ,-  Lektor KepalaRp ,-  Lektor Rp ,-  Asisten AhliRp ,-

62 PENGAJUAN PERMINTAAN TTB  Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan permintaan TTB bersama-sama dengan pengajuan permintaan gaji di lingkungan unit kerjanya; PEMBAYARAN TTB  Berdasarkan SK TTB oleh Mendiknas dan SPM Tugas Belajar oleh Rektor Univ/Institut, Ketua ST/Direktur Politeknik  SPM TB dibuat, sebagai berikut.  asli disampaikan ke KPPN dan dosen pegawai pelajar sebagai dasar pembayaran;  tembusan kepada :  Kepala BKN Jakarta;  Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Koordinator Kopertis asal;  Pejabat Pembuat Daftar Gaji;  Pejabat lain yang dipandang perlu.

63 PENGHENTIAN TTB Jika masa tugas belajar telah dicapai akan tetapi Dosen biasa yang bersangkutan tidak/belum berhasil menyelesaikan S2 atau S3 sesuai dengan pemberian tugas belajar, maka TTB yang bersangkutan dihentikan. Untuk menghindari terputusnya pemberian TTB bagi Dosen biasa yang telah menyelesaikan tugas belajar, maka selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar, Rektor Universitas/Institut penyelenggara Pasca Sarjana harus mengeluarkan Surat Pernyataan/Pemberitahuan kepada Menteri Pendidikan Nasional sebagai bahan pejabat yang berwenang dalam penerbitan keputusan pengaktifan kembali dalam jabatannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

64 PENGHENTIAN TTB  Pembayaran TTB bagi Dosen biasa dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya PNS yang bersangkutan :  tidak lagi melaksanakan tugas belajar atau tidak/belum berhasil berhasil menyelesaikan S2 atau S3 ;  DO atau tidak mampu mengikuti tugas belajar sesuai surat Rektor Universitas/institut penyelenggara Pasca Sarjana;  Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan PP 30 Tahun 1980;  Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.

65 Terima kasih


Download ppt "PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS BELAJAR DAN IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL email."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google