Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Sosialisasi Validasi Data Biometrik dan Rekonsiliasi Data Materi pemaparan :  Validasi Data Biometrik Tahun 2013 Sebagai Baan Penerbitan KPE  SOP KPE.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Sosialisasi Validasi Data Biometrik dan Rekonsiliasi Data Materi pemaparan :  Validasi Data Biometrik Tahun 2013 Sebagai Baan Penerbitan KPE  SOP KPE."— Transcript presentasi:

1

2 Sosialisasi Validasi Data Biometrik dan Rekonsiliasi Data Materi pemaparan :  Validasi Data Biometrik Tahun 2013 Sebagai Baan Penerbitan KPE  SOP KPE  Rekonsiliasi Data Pegawai  Selayang Pandang Perubahan Kebijakan PTT  Arah Kebijakan Formasi 2013  Kebijakan Pengadaan CPNS

3 Penjelasan Validasi Data Biometrik Tahun 2013 Sebagai Bahan Penerbitan KPE Badan Kepegawaian Daerah Subid Formasi dan Data Pegawai Blitar, 28 Mei

4 Latar Belakang 1.Belum terintegrasinya data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nasional antara BKN dengan instansi baik di Pusat maupun Daerah; 2.Masih rendahnya akurasi data PNS Nasional; 3.Belum adanya standar sistem pelayanan PNS yang dapat dilakukan diseluruh wilayah NKRI, yang meliputi; •unsur keamanan (security) •unsur efisiensi dan efektiftas •unsur fleksibilitas •unsur akuntabilitas dan transparansi 4.Identifikasi biometric fisik PNS menjadi permasalahan yang cukup penting untuk kegiatan otentikasi; 5.Mendukung kegiatan konversi NIP dan penerbitan Kartu Identitas PNS berbasis elektronik 3

5 Dasar Hukum  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.  Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment.  Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 217 tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.  Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil.  Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil.  Peraturan Kepala BKN nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik. 4

6 Tujuan  Tersedianya informasi data PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian PNS.  Sebagai media penjamin otentifikasi PNS dalam pemberian layanan yang terkait pada peningkatan kesejahteraan PNS melalui KPE  Peningkatan layanan kepegawaian yang efektif, efisien  Membangun sistem pelayanan PNSyang terpadu yang bermuara pada meningkatnya kualitas layanan publik.  Membangun platform elektronik yang mendukung pelaksanaan e- Government sebagai media pencatatan, pengawasan dan kontrol serta dapat diintegrasikan dengan layanan sektor yang lain. 5

7 Implementasi Foto dan Sidik Jari PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar  Foto dan sidik jari dipergunakan sebagai bahan untuk pencetakan KPE dimana dalam KPE tersebut terdapat data PNS secara menyeluruh  Implementasi KPE di lingkungan Pemerintah Kota Blitar masih sebatas alat pengambilan gaji yang dimulai Tahun 2008 dan telah dimanfaatkan oleh seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Blitar akhir  Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemakaian KPE sebagai alat pengambilan gaji, maka fungsi KPE direncanakan akan ditambah seperti untuk penarikan uang pensiun. 6

8 Hasil distribusi KPE sampai 27 Mei 2013 : 1. PNS Aktif sudah terima KPE sejumlah orang 2. KPE sudah terbit belum diambil di Bank Jatim sejumlah 112 orang 3. KPE Hilang sejumlah 16 orang 4. Salah foto sejumlah 9 orang 5. PNS Belum terdata/terbit sejumlah 439 orang (termasuk CPNS 2010) 7

9 Berdasarkan hasil pendistribusian tersebut dan sesuai surat Kepala BKN tanggal 16 April 2013 nomor : E. IV /V.62-3/99 dan tanggal 30 April 2013 nomor : E.IV /Kal 41-2/51 maka akan dilaksanakan : 1. Pengambilan kegiatan foto dan sidik jari PNS bagi mereka yang belum memiliki KPE dan salah foto pada KPE yang telah dimiliki 2. Direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli Berdasarkan data diatas maka yang berhak mengikuti kegiatan foto dan sidik jari PNS sejumlah 448 terdiri dari : kategori belum terdata atau terbit sejumlah 439 orang dan salah foto 9 orang 4. Untuk teknis pelaksanaan kegiatan dimaksud (tempat, waktu, pakaian dan peserta) akan disurati lebih lanjut 8

10 Untuk mewujudkan data yang akurat bagi PNS yang mengikuti pengambilan foto dan sidik jari maka setiap pengelola kepegawaian di masing-masing SKPD untuk :  melaporkan kondisi KPE yang dimiliki setiap pegawai di SKPD-nya sesuai surat yang telah diserahkan.(Surat No : 800/465/ /2013 perihal Laporan Perkembangan Kondisi KPE. Dikumpul maksimal tgl 4 Juni 2013)  Menginformasikan kepada PNS (sejumlah 112 orang) untuk mengambil KPE ke Bank Jatim sesuai surat yang telah diserahkan (surat no : 800/464/ /2013 perihal Pengambilan KPE Yang Telah Diaktifasi Pihak Bank Jatim) 9

11 STANDART OPERASIONAL PROSEDUR KPE BERDASARKAN KEPUTUSAN DEPUTI INKA NO. 26/KEP/INKA/IV/2013 Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Subid Formasi dan Data Pegawai Blitar, 28 Mei

12 1.Tersedianya informasi data PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian PNS. 2.Sebagai media penjamin otentifikasi PNS dalam pemberian layanan yang terkait pada peningkatan kesejateraan PNS 3.Peningkatan layanan kepegawaian yang efektif, dan efisien 4.Membangun platform elektronik yang mendukung pelaksanaan e-Government sebagai media pencatatan, pengawasan dan kontrol yang dapat diintegrasikan dengan layanan sektor lain. 11

13 Manfaat KPE Bagi PNS  Mempermudah dalam pelayanan pembayaran GAJI  Mendapat kepastian fasilitas ASKES  Mendapat kepastian besarnya THT dan PENSIUN  Mengetahui profil dan updating DATA ybs  Mengetahui fasilitas bantuan TAPERUM  Mempermudah pelayanan transaksi per-BANK-an  Meningkatkan kesejahteraan PNS melalui cash back penggunaan KPE dlm transaksi di Merchant 12

14 Manfaat KPE bagi Pemerintah  Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sehingga dapat menghemat APBN / APBD  Digunakan untuk validasi penghitungan alokasi DAU sesuai dengan PNS yang memiliki otentifikasi  Perencanaan alokasi Anggaran Belanja Pegawai di tingkat Pusat dan Daerah  Penghitungan potongan gaji PNS untuk Taspen, ASKES, dan Bapertarum  Merupakan salah satu sasaran untuk mencapai Good-Governance 13

15 Kementrian / Badan / Institusi/ Pemda KANTOR BKN PUSAT DATABASE PNS Akuisisi Photo Akuisisi Sidik Jari Identifikasi PNS ALUR DATA KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK DATA AWAL TIM PENDATAAN KPE VERIFIKASI DATA • ASKES • TASPEN • BAPERTARUM UPDATE DATA 14

16 Karpeg (Kartu Pegawai) Sistem KPE sumber daya manusia fasilitas manajemen sistem informasi Single Identification Number NIP lamaNIP baru Pelayanan Publik Sistem lamaSistem baruSistem kedepan 15

17 Disain Fisik KPE Memory Usage KPE (Bytes) Main Card for PNS Additional Data for Spouses Additional Data for Children 15% (dari 68 Kb) 10% (dari 68 Kb) Additional Data for Stakeholder 65% (dari 68 Kb) Logo Bank dan featurenya Magnetic Strip 16

18 PERMASALAHAN OPERASIONAL KPE DILAPANGAN 1. Beda tanggal lahir antara KPE dan data PNS 2. Beda Nama antara KPE dengan data PNS 3. NIP salah 4. KPE PNS hilang. 5. KPE PNS tertelan mesin ATM 6. KPE Rusak tidak bisa di perso Bank. 7. Foto tertukar 17

19 STANDART OPERASIONAL PROSEDUR KPE BERDASARKAN KEPUTUSAN DEPUTI INKA NO. 26/KEP/INKA/IV/

20 MEKANISME PERBAIKAN NAMA PADA KPE Beda Nama KPE : SYAMSUDIN DATA : SAMSUDIN INSTANSI Surat Pengantar Lampirkan; • KPE asli • Data pendukung (SK CPNS) • SK Konversi NIP B K N Proses di INKA • Cek TAKAH • Perbaikan db • Sistem update db KPE • Cetak KPE • Perso data Surat Pengantar 19 Surat Pengantar Lampirkan; • KPE asli • Data pendukung (SK CPNS) • SK Konversi NIP

21 MEKANISME PERBAIKAN TANGGAL LAHIR PADA KPE Beda Tgl. Lahir KPE : DATA: INSTANSI Surat Pengantar Lampirkan; • KPE asli • Data pendukung (SK CPNS) • SK Konversi NIP B K N Proses di INKA • Cek TAKAH • Perbaikan db • Sistem update db KPE • Cetak KPE • Perso data DIT. STATUS & KEDUDUKAN BEDA DATA Surat Pengantar 20 Surat Pengantar Lampirkan; • KPE asli • Data pendukung (SK CPNS) • SK Konversi NIP

22 MEKANISME CETAK KPE YANG HILANG INSTANSI Surat Pengantar Lampirkan; • Surat Keterangan : dari Kepolisian • Data pendukung (SK CPNS) • SK Konversi NIP B K N Proses di INKA • Cetak KPE • Perso data Surat Pengantar Hilang...! 21 Surat Pengantar Lampirkan; • Surat Keterangan : dari Kepolisian • Data pendukung (SK CPNS) • SK Konversi NIP

23 MEKANISME CETAK KPE YANG TERTELAN MESIN ATM INSTANSI Surat Pengantar Lampirkan; • Bukti lapor Bank (pernyataan) • Data pendukung (SK CPNS) • SK Konversi NIP B K N Proses di INKA • Cetak KPE • Perso data Surat Pengantar Tertelan...! 22 Surat Pengantar Lampirkan; • Bukti lapor Bank (pernyataan) • Data pendukung (SK CPNS) • SK Konversi NIP

24 MEKANISME CETAK KPE YANG RUSAK INSTANSI Surat Pengantar Lampirkan; • KPE ASLI yg rusak • Data pendukung (SK CPNS) • SK Konversi NIP B K N Proses di INKA • Cetak KPE • Perso data Surat Pengantar RUSAK...! 23 Surat Pengantar Lampirkan; • KPE ASLI yg rusak • Data pendukung (SK CPNS) • SK Konversi NIP

25 24

26 Pengertian Rekonsiliasi Data (VaLiDaSi DoKuMeN kEpEgAwAiAn) “Kegiatan meneliti data atau dokumen kepegawaian yang telah diverifikasi dengan master atau induk dokumen kepegawaian yang tersimpan dalam tata naskah” (Perka BKN 18/2011) 25

27 Latar Belakang  Kurangnya kesadaran PNS tehadap pentingnya data kepegawaian yang dimiliki, kondisi ini berdampak kepada : 1. Data individu yang ada di BKD ataupun SKPD tidak terkini 2. Menghambat proses pelayanan kepegawaian  Belum adanya standart atau regulasi pengelolaan dokumen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang berdampak kepada : 1. Perbedaan pengelolaan dokumen atau data kepegawaian antara BKD dengan SKPD 2. Munculnya perbedaan data kepegawaian antara database BKD dengan SKPD 3. Menghambat proses pelayanan kepegawaian  Pengelolaan data kepegawaian masih menggunakan sistem semi modern 26

28 Dasar Pelaksanaan Rekonsiliasi Data  UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999  UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan  Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengembangan Database PNS  Perka BKN Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS 27

29 Tujuan Rekonsiliasi Data  Mempercepat terwujudnya keakuratan database BKD  Mempercepat terwujudnya integrated data antara BKD dan SKPD  Mempercepat pelayanan kepegawaian 28

30 PROSES / TAHAPAN REKONSILIASI  Penyusunan draft SOP Rekonsiliasi Data / Dokumen Kepegawaian  Penerbitan listing data yang wajib dimiliki oleh masing-masing PNS (terdapat 16 dokumen kepegawaian yang wajib dimiliki)  Pelaksanaan pengecekan dokumen kepegawaian yang ada (data base BKD) berdasarkan listing  Penerbitan hasil pengecekan dokumen kepegawaian per PNS berdasarkan listing  Sosialisasi proses rekonsiliasi kepada SKPD  Pelaksanaan rekonsiliasi data dijadualkan akan dilaksanakan bertahap yang akan dilaksanakan antara Bulan Juni s.d Juli 2013  Update data yang ada pada SIAP dan dokumen kepegawaian di masing- masing file individu PNS 29

31 KONDISI SEBARAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN PER MEI 2013 JENIS DOKUMENJUMLAH SEBARANPROSENTASE SEBARAN (%) KARPEG ,45 KPE ,74 TASPEN ,92 SKCPNS ,73 SKPNS ,01 STTPP PRAJAB 86421,28 UJI SEHAT 1603,94 SUMPAH PNS ,06 ASKES ,14 KTP ,93 AKTA KELAHIRAN ,44 KARTU KELUARGA ,97 AKTA NIKAH ,85 KARIS KARSU MODEL DK 3648,96 KONVERSI NIP 150,37 *) Jumlah PNS

32 SATKERJML PEGKARPEGKPETASPENSKCPNSSKPNS STTPP PRAJAB UJI SEHAT SUMPAH PNSASKESKTP AKTA KELAHIRAN KARTU KELUARGA AKTA NIKAH KARIS KARSU MODEL DKKONVERSI Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Badan Kepegawaian Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Daerah Inspektorat Daerah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Kas Daerah Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Kantor Pelayanan Terpadu Kantor Pengelola Pasar Daerah Kantor Lingkungan Hidup Daerah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Dinas Kesehatan Daerah Dinas Pendidikan Daerah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Dinas Perhubungan Daerah Dinas Pertanian Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kecamatan Sananwetan Kecamatan Kepanjenkidul Kecamatan Sukorejo Kelurahan Sananwetan Kelurahan Gedog Kelurahan Bendogerit Kelurahan Karangtengah Kelurahan Klampok Kelurahan Plosokerep Kelurahan Rembang Kelurahan Kepanjenkidul Kelurahan Sentul Kelurahan Tanggung Kelurahan Kauman Kelurahan Bendo Kelurahan Kepanjenlor Kelurahan Ngadirejo Kelurahan Sukorejo Kelurahan Tlumpu Kelurahan Turi Kelurahan Pakunden Kelurahan Blitar Kelurahan Tanjungsari Kelurahan Karangsari Sekretariat Umum KPUD UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno KONDISI SEBARAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN PER SKPD 31

33 ALUR PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BKD Kasubag Umum dan Kepegawaian PNS Berkirim surat dilampiri listing data per PNS Melakukan kroscheck data per PNS Melengkapi dokumen kepegawaian Update data pada aplikasi SIAP dan file perorangan Kroscheck dan rekap data beserta bukti perubahan data (apabila ada) Mengumpulkan dokumen kepegawaian ke pengelola kepegawaian 32

34 JADUAL PELAKSANAAN REKONSILIASI  Pelaksanaan rekonsiliasi dokumen kepegawaian direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap, dari target keseluruhan (50 SKPD) di Tahun 2013 ditargetkan menyelesaikan 10 SKPD yang terdiri dari : Sekretariat Daerah, Bappeda, Bakesbang Pol Linmas, BKD, Bapemas dan KB, Dinas Kominparda, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Pekerjaan Umum  Pelaksanaan tahap pertama akan dilaksanakan pada Bulan Juni sampai dengan Juli 2013  Apabila tahap pertama selesai di Tahun 2013 maka untuk tahap kedua akan dilaksanakan di Tahun 2013 pula 33

35 SELAYANG PANDANG PERUBAHAN KEBIJAKAN PTT (PEGAWAI TIDAK TETAP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Subid Formasi dan Data Pegawai Blitar, 28 Mei

36 1.Kebijakan PTT selama ini sudah enam kali mengalami perubahan. Perubahan yang berulangkali ini berakibat kurang efisien dan efektifnya penerapan kebijakan terhadap Pegawai Tidak Tetap, terlebih pengelola Pegawai Tidak Tetap di masing-masing SKPD sering berganti 2.Peraturan Walikota Blitar yang mengatur tentang pengelolaan PTT, terdapat beberapa pedoman yang tidak sesuai dengan Aturan dasar yang dijadikan acuan pengelolaan PTT (ketenagakerjaan dan PNS). 35

37 Manfaat Perubahan Kebijakan PTT  Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan PTT  Meningkatkan kesejahteraan PTT  Mengoptimalan dayaguna dari masing-masing PTT 36

38 Kebijakan Yang Berubah Dalam Pengelolaan PTT  Adanya mekanisme perpanjangan masa kontrak kerja  Perubahan mekanisme penilaian kinerja  Jumlah uang beras disesuaikan besarannya dengan uang beras PNS  Perubahan pengali uang penghargaan masa kerja dan pesangon bagi PTT yang pensiun.  Pengaturan ulang mengenai uang penggantian hak 37

39 ARAH KEBIJAKAN UMUM FORMASI PNS TA 2013 Kebijakan umum alokasi formasi adalah Zero Growth secara Nasional dalam arti alokasi formasi nasional sebesar (sama dengan) jumlah PNS yang pensiun secara nasional 38

40 Arah kebijakan pertambahan PNS secara nasional tetap diusahakan Zero Growth menuju minus growth sampai selesainya rencana pengangkatan TH K-1 dan TH K-II serta terwujudnya organisasi yang rigth sizing. (antisipasi rencana pengangkatan PPDPK 20% dari kuota formasi secara nasional. 39

41 POLA ALOKASI SECARA INSTANSIONAL 3 (Tiga) Pola : 1.Minus Growth yaitu alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun. 2.Zero Growth yaitu alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang pensiun. 3.Growth yaitu alokasi formasi lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun. 40

42 MINUS GROWTH Alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun Bagi instansi yang :  Jumlah pegawai sudah kelebihan hasil analisis beban kerja di banding pegawai yang ada (bezetting)  Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 50 % dalam APBD bagi Kab/Kota  Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 30 % dalam APBD bagi Propinsi 41

43 ZERO GROWTH Alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang pensiun Bagi instansi yang :  Jumlah pegawai cukup (berdasarkan hasil analisis beban kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting)  Rasio anggaran belanja pegawai antara 40 % s/d 50 % dalam APBD bagi Kab/Kota  Rasio anggaran belanja pegawai antara 25 % s/d 30 % dalam APBD bagi Propinsi 42

44 GROWTH Alokasi formasi lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun Bagi instansi yang :  Jumlah pegawai sangat kurang berdasarkan hasil analisis beban kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting)  Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 40 % dalam APBD bagi Kab/Kota  Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 25 % dalam APBD bagi Propinsi 43

45 Persyaratan pemenuhan usul formasi dari Pelamar Umum TA 2013 : Pertimbangan pemenuhan alokasi pelamar umum diberikan secara selektif pada instansi sbb :  Instansi yang sudah menyampaikan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, redistribusi dan proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun  Instansi yang tidak memilki tenaga honorer kategori I dan kategori II 44

46  Jumlah Honorer kategori II yang lebih kecil dibandingkan jumlah pegawai yang pensiun  Anggaran belanja pegawai dalam APBD kurang dari 50 % bagi Kabupaten/Kota dan 25 % bagi Provinsi  Memperhatikan rasio pegawai dengan penduduk, rasio pegawai dengan luas wilayah, jumlah kekurangan pegawai dan prioritas jabatan 45

47 Prioritas Jabatan : Prioritas jabatan menurut hasil perhitungan beban kerja memiliki kekurangan pegawai dengan prioritas : Instansi Pusat  Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif yaitu Guru yang memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswa  Dosen  Jabatan penegak hukum (pro justice), seperti Jaksa, Panitera, Pengaman Pemasyarakatan (Sipir)  Jabatan utama (core bussines) fungsi instansi, seperti 46

48 Prioritas Jabatan : • Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan; Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan, Penata Ruang, Pengawas Teknik Pengairan, Arsitek • Pemeriksa Pajak, Penyuluh Pajak, Pemeriksa Bea Cukai • Pemeriksa merk, Pemeriksa Dokumen Imigrasi • Mediator Hubungan Industrial, Instruktur, Pengawas Ketenagakerjaan • Pengamat Gunung Api, Inspektur Tambang • Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, ATC 47

49 Instansi Daerah  Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif) yaitu Guru yang memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswa, Guru Tataboga, Guru Seni kriya, dan Guru Desain grafis;  Medis dan Paramedis (Dokter, Dokter Spesialis, Bidan, Perawat, dan Refraksionis Optisien;  Jabatan yang berperan mendorong pertumbuhan ekonami masyarakat (pro Growth). 48

50 Instansi Daerah  Jabatan untuk menciptakan lapangan kerja (pro job), seperti Instruktur otomotif, Instruktur Las, Instruktur Tata Boga dan Instruktur Tata Rias;  Jabatan untuk pengurangan kemiskinan (pro poor) seperti Pamong Belajar, Pembimbing Usaha Mandiri, Pembimbing Terapan Teknologi Tepat Guna, Penggerak Swadaya Masyarakat;  Jabatan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk, seperti Penyuluh Keluarga Berencana. 49

51 50

52 RENCANA PENGANGKATAN CPNS SECARA NASIONAL TA 2013  SELEKSI TENAGA HONORER KATEGORI II (berdasarkan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2012)  SELEKSI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIF  PENGANGKATAN DOKTER DAN TENAGA AHLI MELALUI FORMASI KHUSUS (berdasarkan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2012) 51

53 Penyelesaian Tenaga Honorer Kategori II melalui seleksi secara nasional 2013 berdasarkan PP 56 Tahun 2012  Penyusunan soal Tes Kompetensi Dasar PNS (TKD) oleh Konsorsium  Penyusunan soal Tes Kompetensi Bidang oleh Instansi Pembina Jafung  Penggandaan dan distribusi soal secara nasional/desentralisasi atau penggunaan /CAT bila sudah siap  Pengolahan LJK oleh Konsorsium/Tim Ahli atau hasil CAT bagi instansi yang sudah siap  Penetapan passing grade TKD oleh Men PANRB 52

54  Pengumuman hasil tes kompetensi dasar oleh MenPANRB  dialokasikan pada tahun 2013 saja apabila jumlah yang memenuhi passing grade kurang dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi ybs  dialokasikan pada tahun 2013 dan 2014 apabila jumlah yang memenuhi passsing grade lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi ybs  Pelaksanaan seleksi/tes tenaga honorer kategori II untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur Lanjutan

55 PENUTUP •PERENCANAAN DAN PEMBINAAN KARIER PNS BERBASIS PADA JABATAN HARUS MEMPERHATIKAN KELANGSUNGAN BEBAN KERJA ORGANISASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PNS; •ARAH KEBIJAKAN FORMASI TA 2013, MASIH DIKAITKAN DENGAN PENATAAN PNS DI LINGKUNGAN INSTANSI GUNA MENATA JABATAN YANG ADA UNTUK DIISI OLEH PNS YANG MEMILIKI KOMPETENSI YANG SESUAI DAN PERENCANAAN LIMA TAHUNAN YANG TELAH DISUSUN UNTUK MENGISI LOWONGAN JABATAN SECARA SELEKTIF •ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN PNS TAHUN 2013 DISAMPING UNTUK MENGANGKAT TENAGA HONORER KATEGORI II BERDASARKAN PP 56 TAHUN 2012, UNTUK PENGADAAN CPNS MELALUI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIF •RENCANA SISTEM PENGADAAN CPNS MELALUI METODE LJK DAN CAT BAGI YANG TELAH SIAP 54

56 K K A A T E R I M A A S S H H I I 55


Download ppt "Sosialisasi Validasi Data Biometrik dan Rekonsiliasi Data Materi pemaparan :  Validasi Data Biometrik Tahun 2013 Sebagai Baan Penerbitan KPE  SOP KPE."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google