Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

6/26/2014 1 1 TIM PENGELOLA JAMKESMAS PUSAT. Gambaran Besar Anggaran dan Realisasi Tahun 2005 - 2008 Hutang.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "6/26/2014 1 1 TIM PENGELOLA JAMKESMAS PUSAT. Gambaran Besar Anggaran dan Realisasi Tahun 2005 - 2008 Hutang."— Transcript presentasi:

1 6/26/ TIM PENGELOLA JAMKESMAS PUSAT

2 Gambaran Besar Anggaran dan Realisasi Tahun Hutang

3 PENYEBAB  Manajemen Kepesertaan : Open Kepesertaan (SKTM)  Manajemen Pelayanan : Sistem Kendali mutu dan Kendali Biaya  Manajemen Pendanaan : Sistem Pengendalian dan Pengawasan lemah  Manajemen Organisasi : Kontrol Badan Penyelenggara dan belum berperannya Pemerintah Daerah

4 TUGAS BERAT  Selesaikan masalah hutang Askeskin 2007  Perbaiki sistem pengelolaan dalam upaya pengelolaan yang efisien. Efektif,Transparan dan akuntabel mewujudkan good governance.  Penertiban dan Peningkatan manajemen kepesertaan, Pelayanan, Pendanaan, Pengelola.  Jaga cash Flow PPK dalam upaya kelancaran Pelayanan  Tingkatkan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan  Libatkan Tanggung jawab Pemerintah daerah secara aktif

5 6/26/2014 Pusat PJK 5 1. Semua penduduk miskin terlindung jaminan kesehatan 2. Penduduk Miskin korban bencana paska tanggap darurat dijamin Jamkesmas 3. Gelandangan, Pengemis, anak terlantar, dan penghuni Panti Asuhan dijamin oleh Jamkesmas 4. Kajian tindak lanjut MOU Depkes dan Dephan dalam pelayanan kesehatan; 5. Deklarasi Jamkesmas Semesta 2014;

6 6. Pemantapan Indonesia Diagnosis Related Groups (INA-DRG) dalam program Jamkesmas di seluruh RS; 7. Penetapan NSPK Jamkesmas Pusat dan Daerah 8. Terjaminnya kelancaran pembayaran pelayanan kesehatan di seluruh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Jamkesmas ; 6/26/2014 Pusat PJK 6

7 9. Mendukung penyusnan landasan hukum untuk SJSN :  Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJK), dan  Adanya rancangan landasan hukum (PP) untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI). 10. Analisis NHA dalam identifikasi anggaran untuk renstra Depkes. 6/26/2014 Pusat PJK 7

8 Maskin akibat bencana  Inventarisasi korban bencana  Validasi maskin akibat bencana  Penetapan dng SK Bupati/Walikota  Pembuatan data base  Pembuatan dan Distribusi Kartu Khusus berlaku 1 tahun

9 Gelandangan terlantar  Dijamin jamkesmas  Tatacara Pelaksanaan seperti yg tertuang dalam Manlak Jamkesmas 2009 tidak diberikan kartu Pengantar/rekomendasi Dinsos setempat setiap pelayanan.

10 Panti-panti Asuhan  Panti anak-anak Yatim Piatu, jompo dan panti2 sosial lain.  Bekerja sama dng dinsos setempat  Inventarisasi panti dan nama2 penghuni yg diasuh  Penetapan dng SK Kadinsos setempat ( Kab/Kota)  Pembuatan database, pembuatan dan distribusi kartu.

11  Pada tahun 2014 semua penduduk dilindungi dengan jaminan kesehatan (universal coverage) yang berkualitas meliputi masyarakat umum, tenaga kerja, PNS, TNI/POLRI;  Diversifikasi dan sinergi sumber pembiayaan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta;  Ketersediaan National Health Account (NHA) setiap tahun; 6/26/2014 Pusat PJK 11

12  Amandemen UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);  Usulan revisi PP 69/1961 untuk memasukkan TNI/POLRI beserta keluarganya dalam Asuransi Kesehatan;  Memperkuat upaya preventif dan promotif dalam Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk conditional subsidy; 6/26/2014 Pusat PJK 12

13  Adanya landasan hukum untuk penggunaan dana kapitasi untuk operasional di lapangan;  Transformasi pola pembayaran pelayanan kesehatan dari Free For Service (FFS) menjadi Fixed Prospective Payment System;  Sistem manajemen dan informasi yang menunjang pelayanan jaminan kesehatan yang efisien, efektif dan akuntabel; dan  Penyediaan pembiayaan block grant operasional Puskesmas yang fleksibel. 6/26/2014 Pusat PJK 13

14 Kepesertaan 2010  Permasalahan matching Data BPS 2009 dan data Jamkesmas 2008.

15  Penggunaan Data BPS yang baru  dipublikasikan pada awal 2009, menurun 17,5 jt RTS ( 60,13 jt jiwa )  data by name by address Data Jamkesmas 2008 Data BPS baru ,4 Juta Kepesertaan 2010

16 Kebijakan kepesertaan 2010  Kuota jamkesmas APBN tetap 76,4 jt dibagi dlm kelompok :  Selama belum dpt matching dan memisahkan kedua data,tahun 2010 tetap memakai data jamkesmas  Thn 2010 dilaksanakan updating /matching data maskin.

17 Single Identity Number /social security Number  Akhir thn 2012  Dasar SIAK Depdagri : 27 element( variabel ) sbg data dasar kependudukan.dng finger print  Penambahan data kemiskinan yg diintegrasikan dengan IT Data dasar SIAK dlm bentuk Chip.

18 Data dasar SIAK 27 element Pengentasan kemiskinan KARTU SIN/SSN

19 Matching updating 2010  Pembentukan tim Pusat,prop,Kab,Kec  Pelaksana tk desa  Matching data BPS dan Jamkesmas  Validasi dilapangan

20 Varian Hasil Validasi Data SIAKBPSJamkesmasValidasi

21 Secara sederhana sistim pembayaran dengan kelompok diagnosis terkait (DRG) adalah sistim atau cara pembayaran oleh penyandang dana kepada pemberi pelayanan kesehatan (PPK) untuk pelayanan yang diselenggarakannya, yang besar biayanya tidak dihitung berdasarkan jenis ataupun jumlah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan untuk tiap pasien, melainkan berdasarkan tarif menurut kelompok diagnosa penyakit dimana pasien yang sedang ditangani tersebut berada. ( Estaugh, 1981; Weeks, 1979; feldstein, 1983 ). DRG Sebagai Mekanisme Pembayaran

22  Diagnosa menurut ICD 10 dan atau ICD 9-CM   23 MDC  kode INA-DRG beserta Tarifnya yang terbagi dalam  789 kode untuk rawat inap  288 untuk rawat jalan. INA-DRG Terdiri Dari : MDC Severity Level No.INA-DRGDescriptionALOSTARIF IM VIRAL MENINGITIS3,9Rp. xxxxxxx IM VIRAL MENINGITIS w/CC6,0Rp. xxxxxxx IM VIRAL MENINGITIS w/MCC8,8Rp. xxxxxxx

23 Pelayanan & Biaya Pasien Dengan Fee For Service * UGD/IRJ Ruang rawat Laboratorium RadioIogi Obat/AMHP Nota Biaya Rp ……. Nota Biaya Rp ……. Nota Biaya Rp ……. Nota Biaya Rp ……. Nota Biaya Rp ……. Loket Kwitansi Biaya Perawatan (Total/Akumulasi) Pasien Pulang

24 Pelayanan & Biaya Pasien Dengan INA-DRG * UGD/IRJ Ruang rawat Laboratorium Radiologi Obat/AMHP Code Expert (Grouper) Clinical Costing Modelling (CCM) Tarif Unit Rekam Medik Unit Klaim Kode: Dx/Prosedur: Utama Sekunder Rekam medis Resume medis

25 FFS vs Pembayaran Prospektif (INA-DRG) 25 Rupiah Volume Pelayanan Tarif Cost Pembayaran prospektif (fix price) Tarif Profit Loss

26 MASALAH INA – DRG (Kendali Mutu dan Biaya )  Jumlah PPK yg besar dengan kualitas yg berbeda.  Standard Pelayanan Medik  Ketajaman dan Ketepatan Perhitungan Biaya  Medical Record yg lengkap dan baik  Perubahan Perilaku SDM Yankes khususnya DOKTER  Kompetensi CODER  Teknologi Informasi  Kemampuan Manajemen Yankes  Peran Dinas Kesehatan ( Tim Pengelola )  Pengendalian dan Pengawasan  STRATEGI ADVOKASI DAN SOSIALISASI

27

28 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN HEALTH REFORM HEALTH FINANCING REFORM •EKUITAS •EFEKTIF & EFISIEN •TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SAKIT SEHAT Jamkesmas semesta Prom.prev family AKI. AKB.GIZI Peny.Menular potensi wabah

29 UUD 45 – UU 40/204 - Jamkesmas  UUD 45 pasal 34 ayat 1  UU 40/2004 SJSN belum ada turunannya peraturannya baru akhir 2008 keluar Perpres DJSN namun sampai saat ini belum ada produk  Pasal 5 ayat 1 BPJS dibentuk dng Undang-undang  Yudicial Review Mahkamah Konstitusi pasal 5 ayat 2, 3,4 tidk mempunyai kekuatan hukum,namun ada pasal 52 memungkinkan 4 PT BUMN sbg BPJS  Jamkesmas merupakan tahapan implementasi Jaminan Sosial dibidang kesehatan sebagai pengembangan model dalam penerapan UU 40/2004 sementara turunan2 produk hukum belum ada.

30 Jamkesmas tahapan implementasi SJSN SJSN  Skema asuransi sosial  Universal coverage  Wajib  PBI : miskin ditanggung pemerintah  Karakteristik :  Nirlaba,ekuitas,portabilitas  Transparant & akuntabel  BPJS dibentuk dng UU psl 5 (1)  Pasal 52 Jamkesmas  Skema asuransi sosial  Implementasi universal coverage  Perlu tahapan menimbulkan kepercayaan masy Indonesia utk wajib sbg peserta  Miskin ditanggung pemerintah  Karakteristik sama  Tim Pengelola Pusat, Daerah dan PT Askes 6/26/ Pusat PJK

31 STRATEGI UC  STRATEGI PEMBANGUNAN JAMKESMAS SEMESTA ( UNIVERSAL COVERAGE ) MELALUI 4 PILAR  PENINGKATAN CAKUPAN KEPESERTAAN MELALUI 4 PILAR SBG: “TETRALOGI JAMKESMAS SEMESTA 2014”

32 TETRALOGI JAMKESMAS SEMESTA ( UC ) 1. PENINGKATAN CAKUPAN PESERTA PEMDA (PEMDA) 2. PENINGKATAN CAKUPAN PESERTA PEKERJA FORMAL (FORMAL) 3. PENINGKATAN CAKUPAN PESERTA PEKERJA INFORMAL (IN-FORMAL) 4. PENINGKATAN CAKUPAN PESERTA INDIVIDUAL (INDIVIDU)

33 Pentahapan Tetralogi UC Pemda FormalInformaIndividu Formal InformalIndividu Pemantap an Pemda Informal Individu Pmantap Pemda Pmantap Formal Indiv Pmantap Pemda Pmantap Formal Pmantap Informal Pmantap Pemda Pmantap Formal Pmantap Informal Pmantap Individu

34 Sangat miskinSangat kayaMiskinKaya APBNAPBDKLPKINDIVIDU

35 JAMKESMAS APBN JAMKESMAS APBD JAMKESMAS MANDIRI INDIVIDU JAMKESDI APBN JAMKESDI APBD JAMKESMAS MANDIRI KEL FORMAL KEL INFORMAL

36 36 SINERGI PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN KEMAMPUAN FISKAL DAERAH cakupan + Peningkatan mutu pelayanan + + /-

37 Jenis Jaminan Jumlah (Juta) Askes Sosial (PNS) 14,9 Askes Komersial 2,2 Jamsostek 3,9 ASABRI 2,0 Asuransi Lain 6.6 Jamkesmas 76,4 Jamkesmas Daerah 10,8 Jumlah / Total 116,8 Persentase thd Penduduk (tahun 2009 = 230 jt) 50.8%

38 INDIKATOR RPJMN Persentase Penduduk (Universal Coverage) Memiliki Jaminan Kesehatn 50.8%59 %70,3%88.4%94.5%100% Persentase Penduduk Miskin Memiliki Jaminan Kesehatn 100% Persentase Ketersediaan data NHA setiap Tahun 100%

39

40 INDIKATOR RPJMN Persentase Penduduk (Universal Coverage) Memiliki Jaminan Kesehatn 50.8%59 %70,3%88.4 % 94.5 % 100% Persentase Penduduk Miskin Memiliki Jaminan Kesehatn 37.5%41.2 % 26%25.6 % 25.3 % 25% Persentase Pduduk Memiliki Jaminan Kesehatn Masy Subsubdi 0% 17%23.2 % 24.7 % 26.7% Persentase Pduduk Memiliki Jaminan Kesehatn Masy Mandiri 12.9%17.8 % 27.4%35.5 % 44.5 % 48.3%

41 1.LAKUKAN MAPPING KESEPESERTAAN JK 2.LAKUKAN PENETAPAN MANFAAT/BENEFIT PAKET YANKES 3.MEMPERSIAPKAN JARINGAN PPK - JARINGAN PELAYANAN KESEHATAN STRATA 1 SD STRATA 3 - JARINGAN PELAYANAN KESEHATAN STRATA 1 SD STRATA 3 - KLASIFIKASI KLAS ? KECUKUPAN RS/BALAI2 - KLASIFIKASI KLAS ? KECUKUPAN RS/BALAI2 - TINJAUAN KELAYANAN TARIF DAN STATUS RS - TINJAUAN KELAYANAN TARIF DAN STATUS RS - PENETAPAN STANDAR2 - PENETAPAN STANDAR2 LANGKAH PENCAPAIAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA (1)

42 LANGKAH PENCAPAIAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA (2) 4. TATA LAKSANA PENDANAAN - KESIAPAN TATA ATURAN KEUANGAN - HITUNG BESARAN IURAN PESERTA - HITUNG BESARAN IURAN PESERTA - HITUNG KEBUTUHAN DAN KECUKUPAN - HITUNG KEBUTUHAN DAN KECUKUPAN 5.PENGORGANISASIAN PENGELOLAAN 6.TINJAUAN REGULASI 7.SOSIALISASI, EDUKASI DAN ADVOKASI

43 1.KEPESERTAAN JAMKESMAS (MASKIN DAN TIDAK MAMPU/ASURANSI SOS) 2.KEPESERTAAN ASKES SOSIAL (PNS, VETERAN,PENSIUNAN) 3.KEPESERTAAN JAMSOSTEK (Formal/Swasta) 4.KEPESERTAN ASABRI 5.KEPESERTAAN JK SWASTA/KOMERSIAL INSURANCE 6.BERAPA BANYAK MASYARAKAT YANG BELUM PUNYA JAMINAN KESEHATAN ??? SIAPA YANG MAU DIJAMIN, SIAPA YANG MENJAMIN? LANGKAH MELAKUKAN MAPPING KEPESERTAAN DAN PENETAPAN IURAN

44 KUNCI KEBERHASILAN  KOMITMENT SELURUH STAKEHOLDER : - PEMERINTAH PUSAT (INTERNAL DEPKES DAN ANTAR DEPARTEMEN TERKAIT), - PEMERINTAH PUSAT (INTERNAL DEPKES DAN ANTAR DEPARTEMEN TERKAIT), - PEMERINTAHAN PROV. DAN KAB/KOTA - KOMITMEN DINAS KESEHATAN - KOMITEN PEMBERI PELAYANAN KES  PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB (JOB AUTHORITY) SECARA TUNTAS  PENDATAAN KEPESERTAAN (MAPPING), KESIAPAN FASILITAS PELAYANAN KETERSEDIAAN DANA DAN SUMBERDAYA LAINNYA  PENGELOLA JAMINAN KSEHATAN PROFESIONAL

45 BERBAGAI MODEL JAMKESDA 6/26/2014Pusat PJK 45  MODEL JEMBRANA  MODEL PURBALINGGA  MODEL SULSEL  MODEL JOGYA  MODEL BALI  MODEL JATIM  MODEL DKI JAKARTA  MODEL KALSEL ?  MODEL SUMSEL NSPK Norma Standar Prosedur Kriteria

46 jamkesda  BPJSKDa dan Tata Aturan Keuangan Daerah  Besaran satuan : berdiri sendiri Gabung dng Nasional  Standard Pelayanan  Ketersediaan Dana ( termasuk sharing Prop & Kab )  Portabilitas / lintas batas

47


Download ppt "6/26/2014 1 1 TIM PENGELOLA JAMKESMAS PUSAT. Gambaran Besar Anggaran dan Realisasi Tahun 2005 - 2008 Hutang."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google