Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) SESUAI UU SJSN DAN UU BPJS PUSAT PEMBIAYAAN & JAMINAN KESEHATAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "JAMINAN KESEHATAN NASIONAL JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) SESUAI UU SJSN DAN UU BPJS PUSAT PEMBIAYAAN & JAMINAN KESEHATAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN."— Transcript presentasi:

1 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) SESUAI UU SJSN DAN UU BPJS PUSAT PEMBIAYAAN & JAMINAN KESEHATAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

2 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SISTEMATIKA KEMENKES 2 1.LANDASAN HUKUM DAN DESAIN JKN 4.KESIAPAN PUSAT DALAM IMPLEMENTASI JKN 2.IURAN, CARA PEMBAYARAN FASKES DAN TARIF 5.PERAN KEMENKES & DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 7.PENUTUP 6.JAMKESDA DALAM ERA JKN 3.PEMANFAATAN DANA JKN SESUAI ATURAN KEU DAERAH

3 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 3 LANDASAN HUKUM DAN DESAIN JAMINAN KESEHATAN NAS KEMENKES

4 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL LANDASAN HUKUM KEMENKES 4 •Tentang SJSN UU No 40 / 2004 •Tentang Kesehatan UU No 36 / 2009 •Tentang BPJS UU No 24 / 2011 •Tentang PBI PP No 101 / 2012 •Tentang Jaminan Kesehatan Perpres No 12 / 2013 Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari prioritas reformasi pembangunan kesehatan

5 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DESAIN JAMINAN KES NASIONAL KEMENKES 5 Regulator BPJS Kesehatan Peserta Jaminan Kes Fasilitas Kesehatan Bayar iuran Penanganan keluhan Perjanjian Kerjasama Ajukan klaim Pembayaran Klaim Mencari Pelayanan Memberi Pelayanan Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan, Kendali Biaya & kualitas Yankes Pemerintah Sistem Rujukan Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan

6 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PENGERTIAN DAN PRINSIP JKN KEMENKES 6  Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. a.kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah; b.nirlaba; c.keterbukaan; d.kehati-hatian; e.kepesertaan yang bersifat wajib ; f.akuntabilitas; g.portabilitas; h.dana amanat i.Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar besar kepentingan peserta PRINSIP ASURANSI SOSIAL MELIPUTI:

7 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 7 KEPESERTAAN JKN KEMENKES

8 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA JAMINAN KES KEMENKES 8 Peserta Jaminan Kes adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau untuknya telah dibayarkan iuran menjadi peserta Jaminan Kesehatan PESERTA MELIPUTI*): a.Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu b.Penetapan Peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 1.Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan 2.Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan a.Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya b.Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya c.Bukan pekerja dan anggota keluarganya *) PERPRES No. 12/2013, Ps. 2, 3 dan 4 ay 1

9 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA JAMINAN KES KEMENKES 9 *) PERPRES No. 12/2013, Ps. 4 ay 2 & 3 a.Pegawai Negeri Sipil; b.Anggota TNI; c.Anggota Polri; d.Pejabat Negara; e.Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; f.pegawai swasta; dan g.Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah PEKERJA PENERIMA UPAH b. Pekerja yg tdk termasuk huruf a yg bukan penerima Upah a.Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; PEKERJA BUKANPENERIMA UPAH

10 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA JAMINAN KES KEMENKES 10 *) PERPRES No. 12/2013, Ps. 4 ay 2, 3, 6 & 7 a.Investor; b.Pemberi Kerja; c.Penerima pensiun; d.Veteran; e.Perintis Kemerdekaan; dan f.bukan pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran BUKAN PEKERJAWNI DI LUAR NEGERI Warga negara asing yang bekerja di Indoensia paling singkat 6 (enam) bulan) Jaminan kesehatan bagi Pekerja Warga Negara Indonesia yg bekerja di luar negeri diatur dgn ketentuan peraturan perundang- undangan tersendiri.

11 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA JAMINAN KES KEMENKES 11 anak kandung, anak tiri &/atau anak angkat yg sah dari Peserta, dgn kriteria: 1. tidak atau belum pernah menikah atau tdk mempunyai penghasilan sendiri 2. belum berusia 21 tahun atau blm berusia 25 tahun yg msh melanjutkan pendidikan formal istri atau suami yg sah dari Peserta Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi: Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat juga mengikutsertakan anggota keluarga yang lain

12 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA JAMINAN KES KEMENKES 12 KEPESERTAN JAMKES BERSIFAT WAJIB DAN DILAKUKAN SECARA BERTAHAP TAHAP I PBI (86,4 JUTA JIWA) ASKES PNS + ANGGOTA KELUARGA TNI/PNS + ANGGOTA KELUARGA POLRI/PNS + ANGGOTA KELUARGA PENSIUNAN VETERAN JPK JAMSOSTEK TAHAP II SELURUH PENDUDUK YG BELUM MASUK SEBAGAI PESERTA BPJS 1 JAN 2014 PLG LMBT 2019 BPJS KES

13 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 13 PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES

14 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PAKET MANFAAT JKN KEMENKES 14 Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Manfa at Jamkes Manfaat MedisManfaat Non Medis Akomodasi & Ambulan Ambulans hanya diberikan utk pasien rujukan dr Faskes dgn kondisi tertentu *) Perpres No. 12 Pasal 20 ay 1 & 2

15 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PAKET MANFAAT JKN KEMENKES 15 Manfaat pelayanan promotif & preventif meliputi; Penyuluhan Kes perorangan Imunisasi Dasar Keluarga Berencana (KB) Skrining Kesehatan  Penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit  Perilaku hidup bersih dan sehat  BCG  DPT dan Hepatitis-B (DPT-HB)  Polio  Campak  Konseling  Kontrasepsi dasar  Vasektomi  Tubektomi Diberikan secara selektif yang bertujuan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan Vaksin & Alat KB  Pemerintah & atau Pemerintah Daerah *) Perpres No. 12 Pasal 21

16 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PAKET MANFAAT JKN KEMENKES 16 YANKES DIJAMIN 1.Yankes Tk Pertama 2.Yankes Rujukan Tk Lanjutan a.Rawat Jalan b.Rawat Inap TIDAK DIJAMIN a.Tidak sesuai prosedur b.Di Faskes yg tidak bekerjasama dengan BPJS (kecuali utk kasus gawat darurat) c.Yankes yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja d.Yankes yang dilakukan di Luar Negeri e.Yankes untuk tujuan estetik f.Pelayanan untuk mengatasi infertilitas g.Meratakan gigi (ortodonsi) h.Ganggauan kes/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol i.Gangguan kes akibat sengaja menyakiti diri sendiri j.Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional k.Pengobatan yang dikatagorikan sebagai percobaan l.Alat kontrasepsi, kosmetik, makan bayi dan susu m.Perbekalan rumah tangga n.Yankes akibat bencana pd masa tanggap darurat, KLB o.Biaya pelayanan lainnya yg tidak ada hub dengan manfaat Jaminan kes yg diberikan *) Perpres No. 12 Pasal 22 & 25

17 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PAKET MANFAAT JKN KEMENKES MANFAAT NON MEDIS  AKOMODASI RUANG PERAWATAN KELAS III RUANG PERAWATAN KELAS II RUANG PERAWATAN KELAS I  PBI  Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan pekerja dngn iuran untuk manfaat di klas III  PNS & Pensiun PNS Gol I, II beserta anggota keluarga  Anggota TNI & Pensiunan TNI setara dengan PNS Gol I & II  Anggota Polri & Pensiunan Polri setara dg PNS Gol I & I  Pegawai Pemerintah Non Pegawai Pemerintah yg disetarakan PNS Gol I & II  Pejabat Negara & anggota keluarga  PNS & Penerima Pensiun Gol III & IV + Anggota Kel  TNI & Penerima pensiun + Keluarga yg setara PNS Gol III & IV  Polri & Penerima pensiun + Keluarga yg setara PNS Gol III & IV  Pegawai pemerintah Non PNS yg setara PNS Gol III & IV  Veteran & Perintis Kemerdekaan + anggota keluarga  Pekerja penerima upah bulanan lebih dari 2 kali PTKP *) Perpres No. 12 Pasal 21 17

18 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL FASKES DALAM PENYELENGGARAAN JKN KEMENKES 18 FASKES TK IFASKES TK LANJUTAN PKS DENGAN BPJS

19 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 19 IURAN, CARA PEMBAYARAN FASKES DAN TARIF KEMENKES

20 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SUMBER DANA JKN KEMENKES 20 PEMERINTAH PBI PNS TNI  AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL POLRI  AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL PENSIUNAN VETERAN JPK JAMSOSTEK  PEKERJA & PEMBERI KERJA PEKERJA TDK MENERIMA UPAH (MANDIRI) BPJS KES BAYAR IURAN

21 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BESARAN IURAN PBI KEMENKES 21 SASARAN PBI SUMBER PEMBIAYAAN BESARAN IURAN PBI (RP) KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) Masyarakat miskin dan tidak mampu sejumlah 86,4 juta jiwa APBN19.225/jiwa/ bulan 19,93 T /tahun

22 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Iuran JKN (Perubahan Perpres 12/2013) KEMENKES 22 PESERTABENTUK IURANBESARAN IURANKET PBINILAI NOMINAL (per jiwa) Rp ,-Ranap kelas 3 Pasal 16A, 23 PNS/TNI/POLRI/ PENSIUN 5% (per keluarga ) 2% dari pekerja 3% dari pemberi kerja Ranap kelas 1, kelas 2 Pasal 16B, 23 PEKERJA PENERIMA UPAH SELAIN PNS DLL 4,5 % (per keluarga) dan 5% (per keluarga) s/d 30 Juni 2015: 0,5% dari pekerja 4% dari pemberi kerja mulai 1 Juli 2015: 1% dari pekerja 4% dari pemberi kerja Ranap kelas 1, kelas 2 Pasal 16C, 23 PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH dan BUKAN PEKERJA NILAI NOMINAL (per jiwa) 1. Rp 25,500,- 2. Rp 42,500,- 3. Rp 59,500,- 1.Ranap kelas 3 2.Ranap kelas 2 3.Ranap kelas 1 Pasal 16F, 23

23 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PEMBAYARAN FASKES DALAM JKN KEMENKES 23 BPJS BID KES PEMBAYARAN FASKES TK. PERTAMA a)KAPITASI b)Mekanisme lain yg lebih berhasil guna (FFS) FASKES TK. DUA/TIGA (LANJUTAN) INA CBG’s

24 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TARIF FASKES PRIMER KEMENKES 24 NOJENIS FASILITAS KESEHATAN TK PERTAMA KAPITASI Rp 1.Puskesmas3000 – RS Pratama/Klinik Pratama/Dokter Praktek – Dokter Gigi Praktek2.000 TARIF KAPITASI

25 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TARIF FASKES PRIMER KEMENKES 25 No.JENIS FASILITAS KESEHATAN TARIF 1.Puskesmas /Hr 2.RS Pratama /Hr TARIF NON KAPITASI (RAWAT INAP)

26 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TARIF PELAYANAN KEBIDANAN & NEONATUS KEMENKES 26 NOPELAYANAN KESEHATANTARIF 1.Pemeriksaan ANC Persalinan Normal Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dg tindakan emergensi dasar Pemeriksaan PNC/neonatus Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placenta manual) Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebidanan & neonatal Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant dan Suntik Penanganan komplikasi KB paska persalinan TARIF NON KAPITASI

27 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TARIF FASKES LANJUTAN KEMENKES 27 KELOMPOK KELAS RS TARIF INA-CBG’S 1.RS kelas A 2.RS kelas B 3.RS kelas C 4.RS kelas D 5.RSU Rujukan Nasional 6.RSK Rujukan Nasional Tarif RS Swasta = Tarif RS Pemerintah

28 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TARIF FASKES LANJUTAN KEMENKES 28 TARIF KELOMPOK KELAS RAWAT INAP PADA TARIF INA-CBG’S KELASKENAIKAN KELAS A29,66% KELAS B37,62% KELAS C53.92% KELAS D53.19% HASIL SIMULASI : KENAIKAN PENDAPATAN RS PADA TARIF PERAWATAN KELAS 3 DG TARIF INA-CBG’S JKN Perawatan kelas 1, 2 dan 3 Kenaikan kelas 3 ke 2: 20% Kenaikan kelas 3 ke 1: 40 %

29 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 29 PEMANFAATAN DANA JKN SESUAI ATURAN KEU DAERAH KEMENKES

30 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL REGULASI KEU KEMENKES 30 PP No 58 / 2005 •Tata Kelola Keuangan Daerah PASAL 59 (1)Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran (3)Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah PASAL 17 (1)Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD (3)Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD

31 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL REGULASI KEU KEMENKES 31 PERMENDAGRI No 13/2006 •Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PASAL 122 (1)Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD (3)Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (4)Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja PERMENDAGRI No 27/2013 •Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 PENERIMAAN DAERAH Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan

32 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL ALUR PENDANAAN JKN KEMENKES 32 PEMERINTAH (KEMENKES)  PBI PEMERINTAH  PNS TNI  AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL POLRI  AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL JPK JAMSOSTEK  PEKERJA & PEMBERI KERJA PENSIUNANVETERAN PEKERJA TDK MENERIMA UPAH IURAN/PREMI BPJS KES UU No. 17/2003 UU APBN UU No. 40/2004 UU No. 24/2012 FASKES DASAR KAPITASI/CARA LAIN PP No. 58/2005 PERMENDAGRI No. 13/2005 I NA CBG’s PEMANFAATAN  STATUS FASKES FASKES LANJUTAN

33 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KEU NEGARA  APBD KEMENKES 33 APBD UU No, 17/2003 KEU NEGARA PERMENDAGRI PENYUSUNAN APBD JENIS PENDAPATAN: RETRIBUSI DAERAH OBJEK PENDAPATAN: RETRIBUSI JASA UMUM RINCIAN OBJK PENDPTN: RETRIBUSI PELAY KES URUSAN PEMERINTAHAN  WAJIB DAN PILIHAN PROGRAM DAN KEGIATAN (RKA/RBA-DPA) PENDAPATAN DAERAH PENGELUARAN/ BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN

34 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL ALUR PERENC ANGGARAN KEMENKES 34 APBD INDUK APBD PERUBAHAN LAP PERTGJWBN APBD PERBUP/PERWALI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBD SESUAIKAN DI P-APBD SESUAIKAN DI LRA PERBUP/PERWALI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBD No. 1 & 2 dalam kondisi normal 2.No. 3 & 4 dalam kondisi khusus

35 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PENGATURAN SESUAI APBD KEMENKES 35 Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan III.KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 1.PENDAPATAN DAERAH PERMENDAGRI No. 27 TH 2013

36 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PENGATURAN SESUAI APBD KEMENKES 36 PRIORITAS: untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah 2.BELANJA DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN  WAJIB DAN PILIHAN Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial PROGRAM DAN KEGIATAN

37 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 37 KEMENKES PERAN KEMENKES & DAERAH DALAM PELAKSANAAN JKN

38 (1)Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggung jawab untuk: a. penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); b. pertimbangan klinis (clinical advisory) dan Manfaat Jaminan Kes; c. perhitungan standar tarif; dan d. monitoring & evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kes. (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Menteri berkoordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional. PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENKES 38 PERPRES No.12/2013 Ps. 43 DIBENTUK TIM KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

39 PERAN PEMERINTAH PERAN PEMERINTAH KEMENKES 39 REGULASI STANDARISASI KUALITAS YANKES, NAKES, ALKES TARIF YANKES CAPACITY BUILDING PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PENYIAPAN & PENYEBARAN NAKES PERPRES No. 12/2013, Ps. 41 s/d 44 REGULATOR MONEV KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

40 PERAN DAERAH DLM PELAKSANAAN JKN PERAN DAERAH DLM PELAKSANAAN JKN KEMENKES 40 PENATAAN JAMKESDA (Regulasi, Kepesertaan, Pembiayaan)  Integrasi ke JKN MAPPING KEPESERTAAN JAMKES MAPPING FASYANKES MONEV PELAKSANAAN JKN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR MAPPING, PENYIAPAN & PENYEBARAN NAKES MEMBUAT PERENC PENGEMBALIAN DANA DARI PELAKSANAAN JKN YG TELAH DISETOR KE KASDA KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

41 41 No.TIMKETERANGAN 1.Tim Pengawalan JKN a. Pusat b. Propinsi c. Kabupaten/Kota 2.Tim Tarif JKN 3.Tim Iuran 4.Tim Manfaat dan HTA 5.Tim Clinical Advisory 6.Tim KoordinasiLintas Sektor a. Pusat b. Propinsi c. Kabupaten/Kota DALAM PELAKSANAAN JKN  TIM KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

42 42 No.PUSATPROP/KAB/KOTA PELINDUNG MenkesGubernur/Bupati/Walikota Wamenkes Penanggung Jawab Sekretaris Anggota Kemenkes, Kemensos, Kemeninfo,Dinas Sosial, Dinkes, Bappeda, BPJS Bappenas, Kemendagri, Org. Profesi, BPJS, Kemenkeu TIM KOORDINASI JKN  LINTAS SEKTOR OPERASIONAL TIM  APBNOPERASIONAL TIM  APBD KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

43 KEMENKES JAMKESDA DALAM ERA JKN

44 KEMENKES KEBIJAKAN 1.JKN DILAKSANAKAN SESUAI UU SJSN & PERATURAN PELAKSANAAN LAINNYA, BLM MENCAKUP MASY MISKIN YG SAAT INI DIBIAYAI DAERAH 2.SECARA BERTAHAP PENYELENGGARAAN JAMKESDA DIINTEGRASIKAN KE BPJS 3.INTEGRASI JAMKESDA KE BPJS DALAM ROADMAP JKN DIHARAPKAN SELESAI DALAM MASA TRANSISI, JAMKESDA MASIH DAPAT DIBIAYAI DAERAH JAMKESDA BPJS INTEGRASI KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

45 1.Fokus menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum tercover oleh JKN 2.Penyelenggaran diarahkan didalam sistem JKN melalui pengelolanya adalah BPJS Kesehatan 3.Besaran iuran mengikuti ketentuan iuran PBI JKN  Rp ,- / jiwa/bulan 4.Bagi daerah yang tidak mampu membayar Rp ,-: • menyeleksi sasaran yang benar2 miskin dan tidak mampu yang dibiayai Pemda • Masyarakakat yang mampu dimotivasi untuk mendaftarkan menjadi peserta ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran JAMKESDA DALAM ERA JKN KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS45

46 KETENTUAN JAMKESDA DALAM ERA SJSN 1.Perpres perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013 ttg Jaminan Kesehatan pasal 6A diatur bahwa: “Penduduk yg belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dpt diikutsertakan dlm program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah”. 2.Permendagri No 27 Th 2013 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014 “Pemda tetap menyediakan anggaran untuk Jamkesda” 46 KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS46

47 PENGANGGARAN JAMKESDA KEMENKES Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang­Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan V.HAL KHUSUS LAINNYA 37.Pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan atau pemberian iuran kepada BPJS, yang dianggarkan pada PPKD, jenis belanja bantuan sosial. PENGANGGARAN JAMKESDA PERMENDAGRI No. 27 TH 2013 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

48 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 48 PENUTUP KEMENKES • UU No 40/2004 ttg SJSN, UU No. 24/2011 ttg BPJS, PP No. 101/2012 tentang PBI dan PERPRES No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan telah memberi arah konkrit implementasi JK SJSN yang dimulai 1 Januari 2014 • JK SJSN bertujuan memberi perlindungan terhadap kesulitan akses pelayanan kesehatan bagi semua penduduk dengan manfaat yang sama • Pemerintah berperan melakukan monev dan sebagai regulator dalam pelaksanaan JKN •Pelaksanaan JKN akan dilakukan secara bertahap sampai mencapai kepesertaan semesta pada tahun 2019 (Jaminan Kesehatan Semesta/Jamkesta)

49 TERIMA KASIH 49 Untuk Indonesia yang lebih sehat JAMINAN KESEHATAN NASIONAL


Download ppt "JAMINAN KESEHATAN NASIONAL JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) SESUAI UU SJSN DAN UU BPJS PUSAT PEMBIAYAAN & JAMINAN KESEHATAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google