Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh: Drs. S. Kuspriyomurdono, M. Si Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 2013 file : Arah Pengembangan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh: Drs. S. Kuspriyomurdono, M. Si Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 2013 file : Arah Pengembangan."— Transcript presentasi:

1 Oleh: Drs. S. Kuspriyomurdono, M. Si Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 2013 file : Arah Pengembangan dan Isu Aktual Dalam Pelaksanaan Manajemen PNS –KKP-Bandung

2 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN PNS 2 • RUU ASN • Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai • Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan • Assessmen Individu berdasarkan Kompetensi • Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu • Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian • Penerapan Sistem Penilaian Kinerja PNS • Pendidikan dan Pelatihan • Disiplin 2 • Peningkatan Pelayanan PNS • Remunerasi dan Kesejahteraan PNS • Penataan Sistem Perencanaan Pegawai

3 I.RUU ASN 1.RUU inisiatif DPR 2.Mengatur PNS dan PTT 3.Tidak ada dikotomi PNS Pusat dan Daerah, yang ada PNS NKRI 4.Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat karier tertinggi di instansinya 5.Dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang antara lain bertugas : a.Mengawasi Rekrutmen pengangkatan Jabatan Eksekutif Senior b.Mengawasi dan membina etika dan profesi PNS 3

4 4 6.Manajemen PNS: a.Perencanaan Kepegawaian, dalam penyusunan formasi didasarkan pada: 1)Analisis Jabatan 2)Peta Jabatan 3)Analisis Kebutuhan 4)Analisis Beban Kerja 5)Prediksi Pegawai 5 (lima) tahun kedepan 6)Mendapat pertimbangan dan persetujuan Menteri Keuangan dan BKN 7)Ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB

5 5 b.Rekrutmen PNS: 1)Berdasarkan merit system 2)Berbasis kompetensi 3)Open system 4)Three steps selection (seleksi Administrasi, Test Kompetensi Dasar dan Test Kompetensi Bidang) 5)Menggunakan metode : a)Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri b)Computer Assisted Test (CAT) c)Assessment Center/Quasi Assessment c.Placement (Penempatan) PNS, didasarkan sesuai dengan lowongan jabatan

6 6 d.Pengangkatan Jabatan: 1)Jenis jabatan kedepan: a)Jabatan Eksekutif Senior/Jabatan Pimpinan Tinggi : •Utama •Madya •Pratama b)Jabatan Fungsional : •Ahli  Pertama, Muda, Madya, Utama •Terampil  Pemula, Pelaksana, Mahir c)Jabatan Administratif : •Pelaksana •Pengawas •Administrator 2)Pengangkatan Jabatan a)Berbasis Kompetensi Jabatan  menyusun Standar Kompetensi Jabatan b)Open Career Lintas Instansi Pusat dan Daerah c)Kompetensi terbuka d)Assessment Center e)Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu

7 7 e.Penggajian 1)Untuk jabatan tertentu dibebankan pada APBN 2)Gaji berbasis jabatan (skala tunggal) 3)Tunjangan tidak boleh lebih besar daripada gaji pokok f.Pendidikan dan Pelatihan 1)Didasarkan pada analisis kebutuhan diklat 2)Latihan prajabatan direncanakan selama 1 (satu) tahun 3)Menetapkan indeks mengikuti diklat bagi setiap PNS (10% waktu kerja pertahun untuk pengembangan diri) 4)Evaluasi pasca diklat g.Reward and Punishment 1)Reward (Penghargaan), tanda jasa yang diberikan dikaitkan dengan pembinaan karier 2)Punishment, meliputi: a)Sanksi administrasi b)Sanksi perdata c)Sanksi pidana

8 8 h.Pensiun 1)Pensiun PNS dan pensiun janda/duda PNS diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. 2)Berubah dari system Pay As You Go menjadi Fully Funded 3)Sumber pembiayaan pensiun berasal dari iuran PNS yang bersangkutan dan pemerintah selaku pemberi kerja dengan perbandingan 1:2 (satu banding dua).

9 Asesmen Individu berdsr.kan Kompetensi Penerapan Sis. Penilaian Kinerja Individu o Analisis Jabatan o Informasi Jabatan/ Uraian Jabatan o Analisis Beban Kerja o Peta Jabatan o Analisis Jabatan o Informasi Jabatan/ Uraian Jabatan o Analisis Beban Kerja o Peta Jabatan 9

10 PROFIL PNS 1.Jumlah PNS tahun 2003 lebih kurang 3,7 juta menjadi , keadaan tanggal 1 Januari Prosentase jumlah PNS terhadap jumlah penduduk adalah : = 1 : 1,88 % 3.PNS yang menduduki jabatan terdiri dari : Jabatan Struktural (eselon I s.d V): ( 5,34%) Jabatan Fungsional Umum (staf): (44,26%) Jabatan Fungsional Tertentu (keahlian): (50,40%) Terdiri dari : Tenaga Guru : Tenaga Dosen/Guru Besar : Tenaga Kesehatan : Tenaga Fungsional Lainnya :

11 4.Komposisi menurut usia 51 Tahun keatas 5.PNS yang akan mencapai usia pensiun sejumlah dengan rincian: tahun 2013: tahun 2014: NoKelompok UsiaJumlahProsentase (%) 151 – , – , – , ,06 Jumlah

12 Rasio PNS terhadap penduduk Indonesia adalah 1,88 % masih cukup moderat. Sebagai perbandingan beberapa negara ASEAN: NoNegaraProsentase (%) 1Indonesia1,88 2Malaysia3,7 3Filipina2,9 4Thailand1,9 5Kamboja1,2 6Laos1,8 7Vietnam2,1 8Brunai Darussalam11,4 9Myanmar0,7 RASIO PNS TERHADAP PENDUDUK 12

13 RASIO BELANJA PEGAWAI TERHADAP BELANJA PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH Kelom- pok % Belanja Pegawai dgn APBD Jumlah instansi Prosentase ( %) Kebijakan yg dapat dilakukan I≤ 30529,92 Growth (pro growth, pro poor, & pro job) II31 s.d ,50Zero growth III41 s.d ,23Minus growth IV51 s.d ,67Moratorium V61 s.d ,68Moratorium Sumber data : Kementerian Keuangan 13

14 14 1.Rasio belanja pegawai dengan APBN/APBD masih dibawah 50% 2.Analisis Jabatan 3.Analisis Beban Kerja 4.Prediksi Pegawai selama 5 tahun 5.Redistribusi Pegawai HAL YANG HARUS DILAKUKAN DALAM PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN FORMASI PNS: 14

15 III.PENATAAN SISTEM REKRUTMEN PEGAWAI Evaluasi Jabatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Asesmen Individu berdsr.kan Kompetensi Penerapan Sis. Penilaian Kinerja Individu Terbangunnya sistem rekrutmen yang: o Terbuka o Akuntabel o Berbasis kompetensi 15

16 REKRUTMEN PNS • Penyusunan formasi PNS sebagai bagian dari perencanaan SDM PNS, didasarkan pada analisis kebutuhan riil organisasi yang meliputi jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, analisis beban kerja dan tuntutan kinerja organisasi, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia a. Penyusunan formasi berbasis kompetensi • Berdasar Analisis Kebutuhan Pegawai • Berbasis Kompetensi • Open System • Three Step Selection (utk Test Komp Dasar melalui Computer Assisted Test) • Quasi Assessment Center • Penempatan PNS sesuai dengan Lowongan Jabatan b. Rekrutment berdasarkan merit system • Tes Kompetensi Dasar • Tes Kompetensi Bidang (Substantif) c. Materi Tes terdiri d. Pengembangan rekrutmen & seleksi CPNS dgn Computer Asissted Test (CAT) e. Penyelenggaraan Test dengan menyempurnakan metode instrument Assessment Center 16

17 PP NO 56 TAHUN 2012 jo PERKA BKN NO 9 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS 1.T.HONORER K-1 2.T.HONORER K-2 3.PELAMAR UMUM 4.DOKTER 5.TENAGA AHLI TERTENTU/ KHUSUS PENGANGKATAN SEBAGAI CPNS EVALUASI MEKANISME WASDAL PENGADAAN CPNS PERSYARATAN PEMBENTUKAN TIM ( TIMLAKNAS & INST.) UJIAN SELEKSI (TKD & TKB) KHUSUS TH. K-2 DAN UMUM PENETAPAN NIP PENEMPATAN/ PENUGASAN

18 TENAGA HONORER K-1 VERIFIKASI & VALIDASI (BKN & BPKP) KEPALA BKN MENGUMUMKAN DAFTAR NAMA T.H. YANG MK KEPALA BKN MENYAMPAI- KAN DAFTAR NAMA T.H. YANG MK KEPADA PPK PPK MELAKUKAN PENELITIAN TERHADAP T.H. YANG MK APABILA ADA PENGADUAN PPK MENGUMUMKAN T.H. YANG MK SELAMA 14 HARI KALENDER MENPAN MENETAPKAN FORMASI DAN MENYAMPAIK AN KEPADA PPK PPK MENGUSULKAN PENETAPAN NIP KEPADA KEPALA BKN/ KAKANREG KEPALA BKN MENETAPKAN NIP T.H. YANG MEMENUHI SYARAT (MS) PPK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNS PALING LAMBAT 25 HARI KERJA PPK MENEMPATKAN/ MENUGASKAN T.H. SESUAI FORMASI YANG DITETAPKAN TIDAK ADA MASALAH PPK MELAPORKAN & MENANDATANGANI HASIL YG MK KEMUDIAN MENYAMPAIKAN KPD BKN & TEMBUSAN KE MENPAN PPK MEMANGGIL T.H. YANG MK UTK MELENGKAPI SYARAT ADMINSTRATIF BKN /KANREG MEMERIKSA PERSYARATAN ADMINISTRASI (PEMBERKASAN) APABILA TERDAPAT MASALAH BKN MENETAPKAN PERTEK FORMASI DAN MENYAMPAI- KAN KE MENPAN AUDIT UNTUK TUJUAN TERTENTU MENPAN/BPKP QUALITY ASSURAN CE BPKP

19 TENAGA HONORER K-2 PPK MENYAMPAI- KAN DAFTAR T.H K -2 KE BKN KEPALA BKN MENGUMUM-KAN DAFTAR T.H. K-2 PPK MENGUMUMKAN (UJI PUBLIK) DAFTAR T.H. K-2 SELAMA 21 HARI KALENDER KEPALA BKN MENYAMPAI- KAN DAFTAR T.H. K-2 KEPADA PPK PPK MENYAMPAIKAN HASIL PEMERIKSAAN & TANGGAPAN KEPADA BKN PALING LAMBAT 45 HARI KALENDER MENPAN & RB DAN KEPALA BKN MENYELESAIKAN & MEMUTUSKAN ATAS PENGADUAN TERHADAP T.H. KEPALA BKN MENYAMPAIKAN LISTING T.H. YANG SUDAH DISELESAIKAN & DIPUTUSKAN KEPADA PPK MENPAN & RB MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN KELULUSAN TKD PPK MELAKUKAN PENELITIAN & PEMERIKSAAN TERHADAP T.H. YANG MEMENUHI SYARAT APABILA ADA PENGADUAN KONSORSIUM PTN MENYUSUN MATERI TKD MENPAN & RB MENENTUKAN JADWAL PELAKSANAAN TKD T.H. YANG LULUS TKD MENGIKUTI TKB T.H. YANG TERCANTUM DALAM LISTING BERHAK MENGIKUTI SELEKSI (TKD) PPK MELAKSANAKAN TKD KONSORSIUM PTN MENGOLAH HASIL TKD PPK MELAKSAKAN TKB/WAWANCARA/ PRAKTEK PPK MENETAPKAN KELULUSAN TKB/ WAWANCARA/ PRAKTEK PPK MENGOLAH HASIL TKB/WAWANCARA/ PRAKTEK PPK MENGUSULKAN PENETAPAN NIP KE BKN/KANREG 7 hr kal T.H. YANG TIDAK ADA PENGADUAN T.H. YANG MASIH ADA PENGADUAN PPK MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN T.H. YG MEMENUHI SYARAT DIANGKAT CPNS INST. PEMB. JFT MENYUSUN MATERI TKB

20 PELAMAR UMUM PPK MENGAJUKA N TAMBAHAN FORMASI KE MENPAN & RB TEMBUSAN KEPALA BKN KEPALA BKN MENYAMPAIKAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEPADA MENPAN & RB KEPALA BKN MENETAPKAN PERTIMBANG AN TEKNIS TAMBAHAN FORMASI MENPAN & RB MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN KELULUSAN TKD MENPAN & RB MEMBERI PERSETUJUAN TAMBAHAN FORMASI INSTANSI DAERAH KONSORSIUM PTN MENYUSUN MATERI TKD MENPAN & RB MENENTUKAN JADUAL PELAKSANAAN TKD Pelamar yang lulus TKD mengikuti TKB PPK MELAKSA- NAKAN TKD KONSORSIUM PTN MENGOLAH HASIL TKD PPK MELAKSANAKAN TKB/WAWANCARA/ PRAKTEK PPK MENETAPKAN KELULUSAN TKB/WAWANCARA/ PRAKTEK PPK MENGOLAH HASIL TKB/ WAWANCARA/ PRAKTEK PPK MENGUSULKAN PENETAPAN NIP KEPADA BKN/KANREG MENPAN & RB MENETAPKAN TAMBAHAN FORMASI INSTANSI PUSAT MENPAN & RB MENYERAHKAN PENETAPAN DAN PERSETUJUAN FORMASI KEPADA PPK PPK MENGUMUMKAN PELAKSANAAN TKD PPK MENENTUKAN JADUAL TKB/ WAWANCARA/ PRAKTEK (INST. PEMB. JFT MENYUSUN MATERI TKB) PPK MENGUMUM- KAN KEMBALI KELULUSAN TKD BKN/KANREG MEMERIKSA PERSYARATAN ADMINISTRASI (PEMBERKASAN) KEPALA BKN MENETAPKAN NIP YANG MEMENUHI SYARAT (MS) PPK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNS PALING LAMBAT 25 HARI KERJA PPK MENEMPATKAN/M ENUGASKAN SESUAI FORMASI YANG DITETAPKAN PPK MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN PELAMAR YG MEMENUHI SYARAT DIANGKAT CPNS

21 Dokumen Standar Kompetensi Jabatan: Hard-competency Soft-competency Dokumen Standar Kompetensi Jabatan: Hard-competency Soft-competency IV.PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 21 PERATURAN KEPALA BKN NO. 13 TAHUN 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

22 Peta Profil Kompetensi Individu: Hard-competency Soft-competency Peta Profil Kompetensi Individu: Hard-competency Soft-competency Assessmen Individu berdasarkan Kompetensi V.ASSESSMEN INDIVIDU BERDASARKAN KOMPETENSI 22 PERATURAN KEPALA BKN NO. 23 TAHUN 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS

23 Penerapan Sistem Penilaian Kinerja PNS Sasaran Kerja Pegawai (SKP) + Perilaku Kerja Sasaran Kerja Pegawai (SKP) + Perilaku Kerja PP NOMOR 46 TAHUN 2011 VI. PENERAPAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS 23 PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013

24 SKEMATIS PENILAIAN PRESTASI KERJA • PEMBINAAN • PUNISHMENT REKOMEN- DASI KINERJA PNS POTENSI PNS PRESTASI KERJA PNS PERILAKU KERJA PNS MINAT BAKAT PNS PSIKOTES ASSESSMENT CENTER PSIKOTES ASSESSMENT CENTER SKPSKP OBYEKTIF • OBYEKTIF • TERUKUR • AKUNTABEL • PARTISIPASI • TRANSPARAN ASPEK: • KUANTITAS • KUALITAS • WAKTU • BIA YA ASPEK: • ORIENTASI PELAYANAN • INTEGRITAS • KOMITMEN • DISIPLIN • KERJASAMA • KEPEMIMPINAN BOBOT 40 % BOBOT 60 % KONTRAK KINERJA PENG- AMAT- AN REWARD BAIK FEEDBACK HASIL PENILAIAN BURUK ASS-CEN PSI-TEST REKOMENDASI ASS-CEN PSI-TEST TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN HASIL PENILAIAN 24

25 25 a.Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. b.Apabila nilai-nilai tersebut telah menyatu dalam dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bila tidak berbuat seperti nilai-nilai yang telah lazim dilakukan. c.Terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan dalam menumbuhkan disiplin dikalangan PNS yaitu : 1)Faktor kesadaran 2)Faktor keteladanan 3)Faktor motivasi 4)Faktor penegakan peraturan d.Berkaitan dengan hal tersebut, maka peningkatan disiplin PNS didasarkan kepada reward and punishment VII. DISIPLIN PNS

26 26 a.butir-butir kewajiban dari 26 butir menjadi 17 butir, sedangkan butir larangan dari 18 butir menjadi 15 butir (Pasal 3 dan 4) b.penambahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sbg kewajiban dan sanksi hukumnya. (Pasal 3 angka 12, pasal 9 angka 12) c.butir larangan dalam mendukung capres/ cawapres dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) (Pasal 4 angka 12, 13 dan 14) d.butir larangan dalam mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Psl 4 angka 15) e.Untuk tingkat hukuman sedang, terdapat perubahan jenis hukuman penurunan pangkat 1 (satu) tingkat untuk selama 1 (satu) tahun, yang selama ini sebagai tingkat hukuman berat. (Pasal 7 ayat (3) huruf c) f.Untuk tingkat hukuman berat terdapat perubahan jenis hukuman berupa penurunan pangkat 1 (satu) tingkat untuk paling lama 1 (satu) tahun menjadi selama 3 (tiga) tahun. (Pasal 7 ayat (4) huruf a) PP No 53 Tahun 2010 tentang DISIPLIN PNS

27 27 g.Untuk tingkat hukuman berat terdapat penambahan jenis hukuman berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan dalam jabatan setingkat lebih rendah. (Pasal 7 ayat (4) huruf b) h.Menambah ketentuan mengenai kewajiban untuk masuk kerja, terlambat atau pulang sebelum waktunya dan sanksi hukumnya, yang dirumuskan secara rinci dan dihitung secara kumulatif. (Pasal 3 angka 11, Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, Pasal 10 angka 9) i.Pengaturan mengenai pejabat yang berwenang menghukum secara lebih tegas dan rinci untuk menghindari ketidakpastian (Pasal 15-20) j.Mempertegas pendelegasian kewenangan secara berjenjang kepada setiap pejabat struktural untuk dapat menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. (Pasal 15-20)

28 k.Ketentuan yang mengatur mengenai Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan HD kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin (Pasal 21) l.Pemanggilan kpd PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Apabila 2 (dua) kali dipanggil dengan tenggang waktu 7 hari kerja, ybs tidak hadir, maka dapat langsung dijatuhi HD. (Pasal 23) m.Sebelum PNS dijatuhi HD setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk BAP. (Pasal 24) n.PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin & kemungkinan akan dijatuhi HD tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak ybs diperiksa (Pasal 27) 28

29 o.Khusus utk pelanggaran disiplin yg ancaman hukumannya sedang dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk. Tim pemeriksa terdiri atas atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. (Pasal 25) p.Penyampaian keputusan HD dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. (Pasal 31 ayat (3)) q.PNS yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin, hanya dijatuhi satu jenis HD yg terberat. PNS yg pernah dijatuhi HD kemudian melakukan pelanggaran disiplin yg sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis HD yg lebih berat. (Pasal 30) 29

30 r.Keberatan terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan (Pasal 34-37) : 1)Keberatan diajukan secara tertulis pada atasan pejabat yg berwenang menghukum (APYBM) yg tembusannya disampaikan kpd pejabat yg berwenang menghukum (PYBM) 2)Diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ybs menerima keputusan hukuman disiplin. 3)PYBM harus memberi tanggapan secara tertulis kepada APYBM dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal ybs menerima tembusan surat keberatan. 4)APYBM wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal ybs menerima surat keberatan. 5)Keputusan APYBM, dapat berupa penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin serta bersifat final dan mengikat. 6)Apabila dalam waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, APYBM tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan PYBM batal demi hukum. Dan kepada APYBM tersebut dikenakan hukuman. 30

31 s.HD yang dapat diajukan banding administratif ke BAPEK (Pasal 34 ayat (2)) adalah untuk jenis hukuman tingkat berat berupa: 1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; 2)Pemberhentian tidak dengan hormat. t.PNS yang sedang mengajukan banding administratif gajinya tetap dibayarkan sepanjang PNS ybs tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas. PNS ybs harus mengajukan permohonan izin kepada PPK. (Pasal 39) u.Apabila tidak mengajukan banding administratif, maka gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima. (Pasal 39 ayat (1) huruf b) v.PNS yang mengajukan banding administratif kepada BAPEK tidak diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pindah instansi sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (Pasal 41) 31

32 w.PNS yg mencapai BUP atau meninggal dunia pada saat menjalani HD: 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; 3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; 4) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dianggap telah selesai menjalani HD dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS x. PNS yg meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS (Pasal 40) 32

33 Diklat Berbasis Kompetensi Syarat Jabatan Kompetensi Pegawai GAPGAP VIII. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 33

34 34 TINGKAT KEBUTUHAN DIKLAT PERTANYAAN INTI YG HARUS DIJAWAB REKOMENDASIPROSES Organisasi (Organization) Inventarisasi usulan kebutuhan diklat dari masing- masing unit kerja Di unit kerja mana diklat dibutuhkan 1.Kebutuhan yg mendesak di unit kerja Pejabat Pengganti harus dilatih dahulu Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Jabatan (Occupation) Kompetensi apa yang dibutuhkan dalam jabatan tsb. Jabatan tsb harus memiliki persyaratan kompetensi, yakni … Susun Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Perorangan (Individu) Siapa yang memerlukan diklat 1.Si A butuh Diklat.. 2.Si B butuh Diklat.. Pemetaan dan Spesifikasikan Orangnya ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT

35 Core Bussiness Organisasi Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu IX.PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 35 Jabatan Fungsional Tertentu

36 orang Jumlah Pejabat Fungsional Umum = (44,26%) dengan tingkat pendidikan mulai dari SD s/d Pasca Sarjana •Struktural •Fungsional Tertentu •Fungsional Umum = ( 5,34%) = (50,40%) = (44,26%) Jumlah Pejabat Fungsional Umum = (40,25%) dengan tingkat pendidikan mulai dari SLTA s/d Pasca Sarjana yang dapat diangkat dalam jabatan Fungsional Tertentu 1.JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (kondisi 1 Jan 2013) 36

37 2.PNS YANG MENDUDUKI JFU UNTUK DAPAT DIANGKAT KE DALAM JFT  SLTA  Diploma  Sarjana  Pasca Sarjana 37

38 Pengembangan e-government X.PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN Pengembangan Database Kepegawaian Pengembangan Database Kepegawaian 38

39 a.Database PNS Nasional yang akurat dan mutakhir b.Akurasi Database Pensiun c.Akurasi Database Pejabat Negara d.MIS Kepegawaian Nasional secara bertahap e.Sistem Informasi yang terintegrasi secara On line System  melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) : •BKN Pusat dengan seluruh Kanreg •BKN dgn Instansi Pusat & Daerah •BKD Prop dengan BKD Kab/Kota f.Penetapan NIP Baru secara Nasional g.Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 39

40 XI.PENINGKATAN PELAYANAN PNS 40 a.Standar Mutu Pelayanan berbasis ISO 9001:2000  Cepat, Murah, Zero Deffect, dan Empati  K5 (Kecepatan, Keakurasian, Kepastian, Keramahan dan Kenyamanan) b.Pelayanan Prima meliputi : 1)Pengangkatan CPNS; 2)Penetapan karpeg, karis/karsu; 3)Kenaikan pangkat PNS; 4)Pensiun PNS; 5)Pensiun pejabat negara; 6)Penyelesaian permasalahan kepegawaian c.Menetapkan Standar Operatin Procedure (SOP) d.Peningkatan kemampuan teknis kepegawaian pejabat pengelola kepegawaian di setiap instansi e.Right Seizing secara bertahap

41 41 XII.REMUNERASI DAN KESEJAHTERAAN PNS a.Sistem remunerasi yang adil dan layak : 1)Perbaikan struktur gaji PNS didasarkan pada beban kerja 2)Perbaikan rasionalitas kesenjangan gaji terendah dan tertinggi (rasio kondisi sekarang adalah 1 : 3,78) BESARAN KENAIKAN GAJI POKOK PNS 2013 NoGol GAJI POKOK Kenaikan PP No. 15 Th 2012PP No. 22 Th 2013 TerendahTertinggiTerendahTertinggi TerendahTertinggi Rp% % 1I % % 2II % % 3III % % 4IV % %

42 Tunjangan Jabatan Struktural ESELONPANGKAT Kepres 3 Th 2006 ( ) Perpres 26 Th 2007 ( ) I - aIV/e Rp Rp I - bIV/d - IV/e Rp Rp II - aIV/c - IV/d Rp Rp II - bIV/b - IV/c Rp Rp III - aIV/a - IV/b Rp Rp III - bIII/d - IV/a Rp Rp IV - aIII/c - III/d Rp Rp IV - bIII/b - III/c Rp Rp V - aIII/a - III/b Rp Rp )Penataan Tunjangan :  Jabatan  Prestasi  Kemahalan  Kinerja, berdasarkan evaluasi jabatan

43 43 b.Peningkatan manfaat/benefit : 1)Asuransi kesehatan 2)Tabungan hari tua 3)Taperum Asuransi Kesehatan  Asuransi Kesehatan (Askes) sebesar 2 % x gaji pokok  Pemerintah memberikan subsidi 2 % untuk Askes berdasarkan PP No. 28 Tahun 2003 Bapertarum  Tabungan Perumahan dirinci sebagai berikut :  Golongan I : Rp ,-  Golongan II : Rp ,-  Golongan III : Rp ,-  Golongan IV : Rp ,-

44 44 c.Perbaikan sistem pensiun d.Perbaikan sistem pendanaan pensiun e.Ketrampilan pada masa MPP dan modal kerjanya THT dan Pensiun  Tabungan Hari Tua (THT) sebesar 3,25 % x gaji pokok  Iuran Pensiun sebesar 4,75 % x gaji pokok NoJenis Pensiun Pensiun Pokok Lama (PP No. 18/ 2012 Tgl 6 Peb 2012) Pensiun Pokok Baru (PP No. 25/ 2013 Tgl 11 Apr 2013 Kenaikan (Rp) TerendahTertinggiTerendahTertinggiTerendahTertinggi a.a.Pegawai b.b.Janda/duda c.c. Janda/duda tewas d.d.Orang tua BESARAN KENAIKAN PENSIUN POKOK PNS

45 45


Download ppt "Oleh: Drs. S. Kuspriyomurdono, M. Si Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 2013 file : Arah Pengembangan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google