Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Persiapan Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan Dewan Jaminan Sosial Nasional Monitoring dan Evaluasi SJSN:

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Persiapan Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan Dewan Jaminan Sosial Nasional Monitoring dan Evaluasi SJSN:"— Transcript presentasi:

1 Persiapan Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan Dewan Jaminan Sosial Nasional Monitoring dan Evaluasi SJSN:

2 2 11 Implementasi SJSN 22 Universal Coverage JK 3 3 Transformasi BPJS 44 Langkah Persiapan Menuju UC JK

3 Implementasi SJSN 1 3

4 4 Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang/berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun Diwujudkan melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN 3 Asas, 9 Prinsip, 5 Program SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Amanat Pasal 28-H dan Pasal 34 UUD 1945: Program Negara untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

5 5 11 Suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial 22 Bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluargany a 3 3 Untuk penyelenggaraan SJSN maka dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional yg terdiri dari unsur Pemerintah, Pekerja, Pemberi Kerja, dan Tokoh/Pakar 44 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan UU

6 6 Program Jaminan Sosial: 5 Program, JK menjadi prioritas Kelembagaan: DJSNBPJS UU SJSN

7 Universal Coverage JK 2 7

8 8 Population: Who is covered ? Extend to Non-Covered Reduce cost sharing and fees Include other services Services: which services are covered ? Direct Cost: Proportion of the cost covered. Resources : WHO, The World Health Report. Health System Financing; the Path to Universal Coverage, WHO, 2010, p.12 Current Pooled Funds PESERTA MANFAAT JK PEMBIAYAAN

9 9 11 Aspek Kepesertaan 22 Aspek Manfaat 3 3 Aspek Fasilitas Kesehatan 44 Aspek Pembiayaan 55 Aspek Kelembagaan

10 10 KEDEPAN 2010: 237,6 Juta jiwa Tambahan: +/- 3-4 juta/thn SAAT INI • Askes PNS : 16,8 juta jiwa • TNI, POLRI : 3,5 juta jiwa • Penduduk miskin & tdk mampu: 76,4 juta jiwa • JPK Jamsostek: 4,4 juta jiwa • Jamkesda/PJKMU: 11,3 juta • Askes Komersial: 8,8 juta • TOTAL: 121,2 juta 116, 4 jt jiwa ?

11 11 KEDEPAN STANDAR: • Sesuai Kebutuhan Medis • Komprehensif: promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Psl 22 ayat 1) • Cost Sharing hanya utk cegah penyalahgunaan (Psl 22 ayat 2) SAAT INI SANGAT BERVARIASI: • Ada yg kurang memenuhi kebutuhan medis dasar, ada yg melebihi kebutuhan medis dasar. Ada yg parsial, ada yg komprehensif. • Cost sharing/excess claim besar • Utilisasi review & case management blm optimal ?

12 12 KEDEPAN JUMLAH MENCUKUPI KUALITAS MEMADAI • Faskes pemerintah & swasta (Ps 23 : 1) • Ada kompensasi bila faskes tak tersedia (Ps 23:3) • Kelas standar (Ps 23: 4) SAAT INI SANGAT BERVARIASI: • Ada yg hanya sampai PPK II kab, ada yg sampai PPK III Propinsi tapi ada yg sampai luar negeri. Ada yg melibatkan PPK Swasta disemua jenjang, ada yg hanya PPK Pemerintah • Ada yg memenuhi prinsip portabilitas, ada yang tidak ?

13 13 KEDEPAN • IURAN STANDAR: Persen & Nominal (Ps 17) • PEMBAYARAN: POLA YG SAMA – Prospective Payment • SKEMA: Asuransi Sosial (PBI), dan iuran (Non PBI) • COST CONTAINMENT: Optimal dg UR (Ps 24) SAAT INI • IURAN: sangat bervariasi (besaran, cara pengumpulan) • PEMBAYARAN PPK: bervariasi. Ada yg kapitasi, DRG, ada yg reimburment • SKEMA: sebagian besar msh bantuan sosial. Yg collecting premi msh sedikit • COST CONTAINMENT: belum optimal ?

14 14 KEDEPAN • TERKOORDINASI: SESUAI REGULASI • POLA YG SAMA: Sesuai Regulasi • STANDAR YANG SAMA: Sesuai SOP SAAT INI • Bervariasi, belum terkoordinasi menunggu regulasi • POLA PENGELOLAAN: berbeda-beda • KAPASITAS ORGANISASI: sangat bervariasi • Prosedur operasi tidak sama

15 Roadmap UC Jaminan Kesehatan: 116 UPAYA!!! 15 1.Strategi sinkronisasi dan integrasi pengelolaan kepesertaan /peserta; 2.Strategi penyempurnaan pengelolaan JK dari aspek keuangan; 3.Strategi optimalisasi paketmanfaat pelayanan kesehatan; 4.Strategi pemantapan dan pengembangan aspek kelembagaan (dan ladasan hukum) 5.Strategi memperkuat koordinasi dan monitoring

16 Transformasi BPJS 3 16

17 17 PT. Askes •JK PT. Jamsostek •JK, JKm, JKK, JHT PT. Asabri •Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI PT. Taspen •Program tabungan hari tua dan pensiun BPJS Kesehatan •JK BPJS Ketenagakerjaan •JKK •JKm •JHT •JP

18 18 Fungsi Menyelenggarakan program JK, JKK, JKm, JHT, JP Tugas  Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta  Memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja  Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah  Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta  Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program jaminan sosial  Membayar manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial ; dan  Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada Peserta dan masyarakat  Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta  Memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja  Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah  Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta  Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program jaminan sosial  Membayar manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial ; dan  Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada Peserta dan masyarakat

19 19 • Mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014 • Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan: – Kemkes tidak lagi menyelenggarakan program Jamkesmas – Kemhan, TNI dan POLRI tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu yg berkaitan dengan kegiatan operasionalnya – PT Jamsostek tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan – PT Askes dinyatakan bubar tanpa likuidasi

20 20 • PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 • Sejak berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan: – PT Jamsostek dinyatakan bubar tanpa likuidasi – BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program JKK JHT, dan JKm yg selama ini diselenggarakan oleh PT. Jamsostek, sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan Psl 29 s.d Psl 38 dan Psl 43 s.d Psl 46 UU SJSN, paling lambat 1 Juli 2015 – Pengalihan PT. Asabri dan PT. Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029

21 21 PT TASPEN PT ASKES PT Jamsostek BPJS Kes Jkes BPJS Kes Jkes JPKes JP & JHT PT ASABRI 1 Juli Januari 2014 BPJS Ketenagakerjaan JKK, Jkem, JHT, JP BPJS Ketenagakerjaan JKK, Jkem, JHT, JP BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenaga kerjaan BPJS Ketenaga kerjaan

22 Langkah Persiapan 4 22

23 23 Peraturan Pelaksana UU BPJS terdiri dari: • 8 Peraturan Pemerintah • 7 Peraturan Presiden • 1 Keputusan Presiden Peraturan Pelaksana ditetapkan paling lama: • 1 (satu) tahun untuk peraturan yg mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan • 2 (dua) tahun untuk peraturan yg mendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan

24 24 PerPres tentang Jaminan Kesehatan • Paket Manfaat • Iuran • Mekanisme Pelayanan • dll PP tentang Penerima Bantuan Iuran • Kriteria dan Pendataan PBI • Pendaftaran • Mekanisme Pembiayaan • dll

25 25 BPJS KesehatanBPJS Ketenagakerjaan • Diketuai oleh Wamenkes • Membentuk 5 Pokja • Diketuai oleh Sekjen Kemnakertrans • Membentuk 3 Pokja

26 26 UU SJSNUU BPJS • Untuk penyelenggaraan SJSN dibentuk DJSN • DJSN bertanggung jawab kepada Presiden • DJSN berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN • DJSN bertugas :  Melakukan penelitian & kajian  Mungusulkan kebijakan investasi  Mengusulkan anggaran PBI • DJSN berwewenang melakukan Monev • DJSN menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi SJSN setiap 6 bulan • Mengusulkan PAW anggota Dewan Pengawas dan Direksi • Menerima tembusan Laporan Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS • Memberikan konsultasi kepada BPJS tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program • DJSN sebagai pengawas eksternal

27 27 11 Penyelesaian regulasi JK dan BPJS 22 Implementasi Roadmap UC JK 3 3 Transformasi Kelembagaan BPJS 44 Koordinasi Pemda dan stakeholders 55 Komunikasi, Informasi dan Edukasi

28 28


Download ppt "Persiapan Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan Dewan Jaminan Sosial Nasional Monitoring dan Evaluasi SJSN:"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google