Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI NASIONAL DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI NASIONAL DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN."— Transcript presentasi:

1 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI NASIONAL DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH PELATIHAN ANALISIS KEMISKINAN UNTUK PENYUSUNAN SPKD PROVINSI JAWA BARAT BANDUNG, 3-5 JUNI 2013 POKJA KEBIJAKAN TNP2K BIDANG ADVOKASI TKPK / DAERAH

2 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAl KELEMBAGAAN TKPK DI DAERAH 1

3 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Maret SeptMaretSept. T O T A L Jumlah penduduk miskin (juta)34,9632,5331,0230,0229,8929,1328,59 Tingkat kemiskinan (P0)15,4214,1513,3312,4912,8611,9611,66 Indeks kedalaman kemiskinan (P1)2,772,502,212,082,051,881,90 Indeks keparahan kemiskinan (P2)0,760,680,580,550,530,470,48 D E S A Jumlah penduduk miskin (juta)22,1920,6219,9318,97 18,4818,08 Tingkat kemiskinan (P0)18,9317,3516,5615,7215,5915,1214,70 Indeks kedalaman kemiskinan (P1)3,423,052,802,632,612,362,41 Indeks keparahan kemiskinan (P2)0,950,820,750,700,680,590,61 K O T A Jumlah penduduk miskin (juta)12,7711,9111,1011,0510,65 10,51 Tingkat kemiskinan (P0)11,6510,729,879,239,098,788,60 Indeks kedalaman kemiskinan (P1)2,071,911,571,521,481,401,38 Indeks keparahan kemiskinan (P2)0,560,520,400,39 0,36 Sumber: BPS, Diolah dari Susenas Indikator Kemiskinan

4 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin sulit penanggulangannya. Mereka miskin yang tersisa adalah penduduk miskin kronis. Lokasi tempat tinggalnya makin tersebar. Sumber: BPS, Diolah dari Susenas T O T A L Jumlah penduduk miskin (juta) Tingkat kemiskinan (P0) Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Indeks keparahan kemiskinan (P2) D E S A Jumlah penduduk miskin (juta) Tingkat kemiskinan (P0) Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Indeks keparahan kemiskinan (P2) K O T A Jumlah penduduk miskin (juta) Tingkat kemiskinan (P0) Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Indeks keparahan kemiskinan (P2) Perubahan Tahunan Indikator Kemiskinan,

5 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Sumber: BPS, Susenas (Maret 2012) DKI Jakarta 3,69% Papua 31,11% 4

6 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Kep. Babel Jiwa Jawa Timur Jiwa WilayahPersentase Jumlah Penduduk Miskin Jawa-Bali57,8 Sumatera21,0 Kalimantan3,4 Sulawesi7,5 Maluku dan Papua4,2 Nusa Tenggara6,2 5

7 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN KOTA DAN DESA Sumber: BPS, Susenas PERSENTASE RUMAH TANGGA MISKIN PERDESAAN MENURUT SUMBER PENGHASILAN UTAMA (MARET 2010)  Tidak semua penganggur adalah miskin : penganggur berkecukupan (discourage worker)  Orang bekerja tapi miskin: underemployed (<35 jam) dan unpaid worker  Dari 109,67 juta Angkatan Kerja (2011), hanya 41,48 juta (37,8%) yang bekerja di sektor formal 6

8 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Sumber: BPS, Susenas 12,49% di bawah GK 23,78% di bawah 1,2 x GK 33,94% di bawah 1,4 x GK 60% 40% 20% 0% Konsumsi bulanan per kapita (Rp.) % Populasi Sumber: Susenas (2010) Jika garis kemiskinan naik 20%, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan akan naik 100% Dinamika keluar-masuk penduduk dari dan kedalam kemiskinan 7

9 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Sumber: BPS & TNP2K MiskinRentanMenengahAtas 29 juta70 juta100 juta50 juta Penanggulangan Kemiskinan & Perlindungan Sosial Perlindungan Sosial, Iklim Usaha & Akses Pasar Iklim Usaha 12% 40%80% Pemberdayaan Masyarakat +Rp /kap/bl +Rp /kap/bl+Rp /kap/bl Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita, Ada 4 kelompok penduduk dengan kebutuhan berbeda

10 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Stabilitas harga pangan, khususnya beras sangat penting. Beras merupakan 29% komponen konsumsi masyarakat miskin. Makanan sekitar 65% komponen konsumsi. Sumber: BPS, Diolah dari Susenas Proporsi / Bobot (%) Indeks Harga Konsumen Garis Kemiskinan (GK) Beras529 Bahan makanan lain1528 Makanan jadi & rokok178 Perumahan2617 Pakaian74 Kesehatan43 Pendidikan74 Transportasi197 Total100 Perlu pengendalian inflasi untuk menekan kenaikan biaya hidup dan GK. Inflasi GK selalu lebih tinggi daripada inflasi umum

11 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 10 Hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas) Ketepatan sasaran program dapat diperbaiki jika seluruh program menggunakan sumber data sasaran yang sama  BASIS DATA TERPADU

12 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAl KELEMBAGAAN TKPK DI DAERAH 11

13 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEBIJAKAN ACUAN (2) 12 PERPRES 15/2010

14 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KELOMPOK PROGRAM NASIONAL Program Bantuan Sosial Berbasiskan Keluarga Program Bantuan Sosial Berbasiskan Masyarakat Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil 13 KELOMPOK PROGRAM 1 KELOMPOK PROGRAM 2 KELOMPOK PROGRAM 3 BLT, PKH, Raskin Jamkesmas, Beasiswa PNPM KUR KELOMPOK PROGRAM 4 Program Pro-Rakyat lainnya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan KELOMPOK PROGRAM 4 Program Pro-Rakyat lainnya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan

15 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 14 Nama BLSM (rencana) Raskin Beras/ Pangan Jamkesmas Asuransi kesehatan BSM Pendidikan PKH Bantuan Tunai Bersyarat Jenis transferTunai Beras bersubsidi Biaya pelayanan kesehatan gratis Tunai Tunai dan bersyarat Sasaran Miskin dan Rentan Murid dari RT Miskin dan Rentan Keluarga Sangat Miskin Jumlah Penerima18,5 juta RT17,5 juta RT76.4 Juta orang (SD/MI dan SMP/MTs) RT Jumlah bantuan Rp per bulan 15 kg beras per bulan Tidak terbatas Rp (SD/MI) Rp (SMP/MTs) per tahun Minimum Rp Maksimum Rp per tahun Lembaga pelaksana utama Kemensos Kemenko Kesra, BULOG Kemendagri, Kemenkes Kemendiknas/ bud, Kemenag Kemensos dan Kementrian terkait KELOMPOK PROGRAM 1 (1)

16 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 15 Nama JAMINAN SOSIAL LANJUT USIA (JSLU) JAMINAN SOSIAL PENYANDANGCA TAT (JSPACA) ANAK TERLANTAR (PKSA) PEKERJA ANAK (PPA-PKH) JAMINAN SOSIAL Jenis transferTunai Tunai dan Rumah Singgah Asuransi, kecelakaan, kesehatan, kematian/ pensiun SasaranMiskin Semua Jumlah Penerima orang orang anak anakBelum tersedia Jumlah bantuan Rp per bulan Rp per bulan Rp 1.5 juta per tahun Rp 1.5 juta per tahun Akan dibahas Lembaga pelaksana utama Kemensos KemenakertransDJSN KELOMPOK PROGRAM 1 (2)

17 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOMPLEMENTARITAS PROGRAM • Di wilayah PKH, karena mencakup RumahTangga (ke depan Keluarga) Sangat Miskin, penerima PKH secara otomatis adalah juga penerima Jamkesmas, Raskin, dan Beasiswa untuk keluarga miskin. • Komplementaritas program di Klaster I memastikan bantuan sosial yang sifatnya terpadu. • Sekretariat TNP2K menjadi clearing house dalam memfasilitasi komplementaritas program 16 PKH BEASISWA RASKIN JAMKESMAS

18 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PRIORITAS JANGKA PENDEK–MENENGAH TNP2K Unifikasi Sistem Penargetan Nasional (PPLS 2011) Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas Cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM Menyusun Peta Jalan Sistem Keuangan Inklusif

19 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAL KELEMBAGAAN TKPK DI DAERAH 18

20 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KONDISI UMUM KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT

21 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pada tahun 2012, Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat sudah lebih baik dari nasional, dalam regional Jawa- Bali, tingkat kemiskinan Jawa Barat masih cukup tinggi, di atas DKI Jakarta, Bali dan Banten. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat konsisten menurun sejak tahun 2006, seiring dengan penurunan Persentase Penduduk Miskin nasional, namun dalam 5 tahun terakhir penurunannya semakin melambat, bahkan laju penurunannya dalam 5 tahun terakhir lebih lambat dari nasional (nasional menurun 1,35 per tahun, sedang Jawa Barat 1,2 per tahun)

22 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

23

24

25 24

26 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

27 26

28 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

29

30

31

32

33 DETERMINAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT

34 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 33 INDIKATOR UTAMA CAPAIAN PROVINSI (2011) CAPAIAN NASIONAL (2011) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)92,2691,03 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)69,5768,12 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)42,5047,97 Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun (%)0,960,89 Angka Putus Sekolah Penduduk Usia Tahun (%)13,6811,37 Angka Putus Sekolah Penduduk Usia Tahun (%)49,3241,21 Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%)4,047,19 PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT Dalam Bidang Pendidikan, APM SMA/MA dan Angka Putus Sekolah penduduk usia 7-12, 13-15, dan tahun, merupakan PR harus menjadi Provinsi Jawa Barat.

35 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN WILAYAH PRIORITAS PENURUNAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MELALUI PERBAIKAN DI BIDANG PENDIDIKAN No.INDIKATOR UTAMAWILAYAH PRIORITAS (KABUPATEN/KOTA) 1.APM SMA/MABandung Barat, Cianjur, Karawang, Cirebon, Garut, Tasikmalaya, Subang 2.Angka Putus Sekolah 7-12 thCirebon, Indramayu, Subang, Bandung Barat, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya 3.Angka Putus Sekolah thCirebon, Subang, Tasikmalaya, Karawang, Kuningan, Sumedang, Cianjur, Bandung Barat, Garut 4.Angka Putus Sekolah thCirebon, Subang, Karawang, Bandung Barat, Cianjur, Garut, Tasikmalaya

36 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 35 PRIORITAS BIDANG KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT Dalam Bidang Kesehatan, prioritas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak terutama untuk menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih, serta perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan secara umum untuk meningkatkan pemanfaatan pelayanan dan fasilitas kesehatan oleh penduduk. INDIKATOR UTAMA CAPAIAN PROVINSI (2011) CAPAIAN NASIONAL (2011) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (Jiwa)*) 36,8931,42 Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) 75,0381,21 Angka Morbiditas (%)15,0015,02 Proporsi Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%)72,5966,82

37 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN WILAYAH PRIORITAS PENURUNAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MELALUI PERBAIKAN DI BIDANG KESEHATAN No.INDIKATOR UTAMAWILAYAH PRIORITAS (KABUPATEN/KOTA) 1.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (Jiwa) Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Garut, Cianjur, Sumedang, Karawang, Sukabumi 2.Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Indramayu, Tasikmalaya, Garut, Bandung Barat, Cianjur 3.Proporsi Penduduk dengan Pengobatan Sendiri Cirebon, Indramayu, Karawang, Majalengka, Tasikmalaya, Sumedang, Garut, Cianjur

38 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 37 INDIKATOR UTAMA CAPAIAN PROVINSI (2011) CAPAIAN NASIONAL (2011) Proporsi rumah tangga dengan akses listrik (%)99,4594,83 Proporsi rumah tangga dengan air minum layak (%)33,7242,76 Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak (%)52,5055,60 Proporsi desa dengan akses jalan Roda 4 (%)97,8887,21 Aksesibilitas tehadap pasar tradisional (km)6,2714,39 PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR PROVINSI JAWA BARAT Dalam Bidang Infrastruktur/Prasarana Dasar perbaikan yang perlu di prioritaskan di Jawa Barat antra lain peningkatan akses air minum layak dan sanitasi layak bagi rumah tangga. Perlu dilihat sarana BAB di pedesaan dan penyediaan air baku di perkotaan.

39 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN WILAYAH PRIORITAS PENURUNAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MELALUI PERBAIKAN DI BIDANG PRASARANA DASAR No.INDIKATOR UTAMAWILAYAH PRIORITAS (KABUPATEN/KOTA) 1.Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Karawang, Tasikmalaya, Cianjur, Cirebon 2.Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kota Cirebon, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Karawang, Majalengka, Sumedang

40 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

41 KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAL KELEMBAGAAN TKPK DI DAERAH 40

42 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DASAR HUKUM PEMBENTUKAN TKPK Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan •Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK (Pasal 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota •Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Provinsi (Pasal 7 Ayat 1) •Bupati/Walikota dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Kabupaten/Kota (Pasal 7 Ayat 2) 41

43 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMBENTUKAN TKPKD KOTA BANJAR Keputusan Walikota Banjar Nomor 460/Kpts. 32 – Bappeda/2014 •Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kota, ditetapkan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD Kota Banjar 42

44 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TUGAS TKPKD KOTA BANJAR Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Banjar •Melakukan koordinasi penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjar •Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiksinan di Kota Banjar 43

45 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 44 Fungsi TKPKD Melakukan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjar •Pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan •Pengkoordinasian Organisasi Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah •Pengkoordinasian Organisasi Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah •Pengkordinasian Organisasi Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja organisasi perangkat daerah •Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan

46 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 45 Fungsi TKPKD Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banjar •Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah •Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dan dan kendala yang dihadapi •Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik •Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan •Pengendalian penanganan pengaduan masayrakat bidang penanggulangan kemiskinan •Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi

47 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Struktur TKPK Provinsi 46 STRUKTUR TKPK DAERAH KOTA BANJAR

48 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN STRUKTUR ORGANISASI TKPKD KOTA BANJAR 47

49 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN URAIAN TUGAS TKPKD KOTA BANJAR Penanggungjawab : Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banjar yang meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan 2. Ketua : Memberikan arahan, mengkoordinasikan, mensinergikan dan melakukan pengendalian agar program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sehingga mempercepat pengurangan kemiskinan di Kota Banjar 3. Wakil Ketua : a.Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan,bersama anggota sebagai bahan masukan kepada Ketua dan Penanggungjawab b.Mengkoordinasikan, mensinergikan perencanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan c.Menyusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjar d.Menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjar e.Menyiapkan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan bersama anggota sebagai bahan masukan kepada Ketua dan Penanggungjawab

50 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Lanjutan f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, baik program yang diluncurkan oleh Pemerintah, maupun program Pemerintah Daerah Kota Banjar dan tingkat Provinsi Jawa Barat g. Mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program Pemerintah Kota Banjar maupun program Pemerintah Provinsi Jawa Barat h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program dari Pemerintah Kota Banjar maupun program Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sekretaris : a.Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua b.Membantu Wakil Ketua menyiapkan dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan Kota Banjar c.Membantu Wakil Ketua mengkoordinasikan, mensinergikan perencanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan d.Membantu Wakil ketua menyusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Banjar e.Membantu Wakil Ketua menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Jawa Barat

51 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Lanjutan Wakil Sekretaris : a.Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris b.Membantu wakil Ketua dan Sekretaris dalam menyiapkan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Banjar c.Membantu membantu wakil Ketua dan Sekretaris mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Banjar, maupun program kemiskinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat d.Membantu Wakil Ketua dan Sekretaris mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, baik Program Pemerintah Kota Banjar maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat e.Membantu Wakil Ketua dan Sekretaris mengevaluasi dan melaporkan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan, baik program dari Pemerintah Kota Banjar maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kelompok Kerja : a.Pendataan dan Sistem Informasi : Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam mengelola data dan sistem informais penanggulangan kemiskinan dengan fungsi : 1)Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan 2)Pengembangan indikator kemiskinan daerah di Kota Banjar 3)Pengembangan sistem informasi kemiskinan di Kota Banjar

52 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 51 4)Penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan b.Pengembangan kemitraan : Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan, dengan fungsi : 1)Membuat perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Banjar 2)Membuat perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Kota Banjar c.Pengaduan Masyarakat : Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan, dengan fungsi: 1)Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Banjar 2)Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan 3)Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan Lanjutan...

53 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Lanjutan d.Kelompok Program : 1)Program bantuan sosial terpadu basis keluarga : Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga 2)Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat : Mengoordinasikan kebijakan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat 3)Program Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil Mengoordinasikan kebijakan dan pengendalian program Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil 4)Program pendukung penanggulangan kemiskinan : Mengoordinasikan kebijakan dan pengendalian di Bidang Program pendukung penanggulangan kemiskinan

54 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Lanjutan e.Anggota Kelompok Program : 1)Melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai bidang tugas unit masing-masing 2)Memberi masukan data/informasi kepada Ketua dan Wakil Ketua Kelompok Program tentang pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing 3)Merumuskan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan Tim Koordinasi bersama ketua f.Sekretariat : 1)Menghimpun dan mengadministrasikan dokumen-dokumen Tim Koordinasi meliputi korespondensi, ekspedisi dan pengarsipan sesuai dengan Kelompok Kerja dan Kelompok Program 2)Menyusun jadwal tim Koordinasi 3)Memfasilitasi rapat-rapat koordinasi internal Tim Koordinasi 4)Merumuskan draft kebijakan, program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan 5)Menyusun/mengkoreksi/menyempurnakan draft dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat 6)Menyusun/mengkoreksi/menyempurnakan draft dokumen Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Jawa Barat

55 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 54 Lanjutan... 7)Merumuskan draft langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan 8)Memfasilitasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Banjar maupun program Pemerintah Provinsi Jawa Barat 9)Memfasilitasi dalam mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program Pemerintah Kota Banjar maupun program Pemerintah Provinsi Jawa Barat 10)Menyusun/mengkoreksi/menyempurnakan draft evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program dari Pemerintah Kota Banjar maupun program Pemerintah Provinsi Jawa Barat

56 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERAN KELEMBAGAAN TKPK •Penyusunan SPKD •Penyusunan Renstra SKPD •Perancangan RKPD •Penyusunan Renja SKPD KOORDINASI •Pengendalian pemantauan dan evaluasi kelompok program oleh SKPD •Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara periodik •Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat PENGENDALIAN Program dan anggaran daerah yang lebih sesuai prioritas intervensi dan prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan Informasi umpan- balik untuk perbaikan dan pengembangan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah TNP2K mendukung TKPK melalui peningkatan kapasitas Tim Teknis TKPK (Pelatihan, Magang dan Konsultasi Teknis) 55

57 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TUGAS TIM TEKNIS TKPK: KERJASAMA DENGAN TNP2K 56 1.MENYIAPKAN AGENDA RAKOR TKPK 2.MEMFASIULITASI PENYUSUNAN LP2KD, SPKD DAN RAD 3.MEMFASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS SKPD LAIN

58 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SYARAT PENGUATAN PERAN TKPK 57

59 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERIMA KASIH Kelompok Kerja Kebijakan Bidang Advokasi TKPK Sekretariat Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI Jl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat Telp atau


Download ppt "TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI NASIONAL DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google