Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RDPU penyusunan ruu BPJS Dipersiapkan oleh Kantor Konsultan Jaminan Sosial MARTABAT Untuk Komisi IX DPR RI Jakarta, 18 Mei 2010 Dipresentasikan oleh Asih.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RDPU penyusunan ruu BPJS Dipersiapkan oleh Kantor Konsultan Jaminan Sosial MARTABAT Untuk Komisi IX DPR RI Jakarta, 18 Mei 2010 Dipresentasikan oleh Asih."— Transcript presentasi:

1 RDPU penyusunan ruu BPJS Dipersiapkan oleh Kantor Konsultan Jaminan Sosial MARTABAT Untuk Komisi IX DPR RI Jakarta, 18 Mei 2010 Dipresentasikan oleh Asih Eka Putri & A. A. Oka Mahendra RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX

2 SISTEMATIKA PRESENTASI 1.Temuan Subtansi RUU BPJS 2.Rekomendasi MARTABAT 2 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX

3 1. Temuan Subtansi RUU BPJS 3 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX

4 5 Hal Pokok a.Pembentukan BPJS & Segmentasi Penyelenggaraan Program b.Bentuk Badan Hukum c.Pengelolaan Dana Jaminan Sosial d.Ketentuan Peralihan e.Sistematika RUU BPJS & Teknik Penyusunan RUU BPJS 4 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX Temuan Substansi RUU BPJS

5 a. Pembentukan BPJS & Segmentasi Penyelenggaraan Program (1) NA RUU BPJS 1.Arah pengaturan RUU BPJS  SUMIR & TIDAK KONSISTEN 2.Struktur Organiasi  pemahaman bias dengan adanya organ Presiden & & DJSN 5 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX

6 NA RUU BPJS 3.Organ BPJS Tunggal  Tidak mencerminkan karakteristik pengelolaan program JS & harus bebas subsidi silang antar program 4.Sistem akuntabilitas  • Tidak jelas hubungan kelembagaan BPJS – DJSN • Tidak jelas pengaturan BPJS Daerah 6 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX a. Pembentukan BPJS & Segmentasi Penyelenggaraan Program (2)

7 RUU BPJS 1.Transformasi 4 Persero  Tidak jelas perubahan dari rezim UU BUMN & UU PT ke rezim BPJS & UU SJSN 2.BPJS Daerah  BELUM ADA: • Peraturan pembentukan • Norma, standar, kriteria & prosedur pembentukan BPJS Daerah • Hubungan kelembagaan DJSN - BPJS – BPJS Daerah 7 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX a. Pembentukan BPJS & Segmentasi Penyelenggaraan Program (3)

8 Akumulasi dana jangka panjang 240 Juta WN Belanja kesehatan 240 Juta WN Akumulasi dana jangka panjang 240 Juta WN Belanja kesehatan 240 Juta WN 8 BPJS Nas TUNGGAL (SINGLE SOCIAL INSURANCE BODY) BPJS Nas TUNGGAL (SINGLE SOCIAL INSURANCE BODY) Penumpukan dana publik dalam 1 badan Gagal Transformasi Rentan & Berbahaya Resistensi Masyarakat Resistensi Masyarakat Transisi Rumit Resistensi Internal BUMN Resistensi Internal BUMN RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX a. Pembentukan BPJS & Segmentasi Penyelenggaraan Program (4)

9 BPJSD LUPUT DARI PERHATIAN UU BPJS Rawan Uji Materi Terhadap UU Pemerintahan Daerah 9 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX a. Pembentukan BPJS & Segmentasi Penyelenggaraan Program (5)

10 BPJS adalah : • Badan hukum dibentuk dengan UU (Psl 5 (1) UU SJSN) • Menyelenggarakan program JS (Psl 1 angka 6 UU SJSN) • Nir laba (Psl 4 UU SJSN) • Public Trust Fund 10 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX KARAKTERISTIK YANG HARUS DIPENUHI OLEH BPJS b. Bentuk Badan Hukum (1)

11  Pengaturan Sistem Akuntabilitas  BELUM LENGKAP  Pertanggung jawaban BPJS HANYA di bidang Keuangan, dan BELUM DIATUR tanggungjawab mandat penyelenggaraan JS secara komprehensif 11 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX b. Bentuk Badan Hukum (2)

12  Tugas & wewenang pengelolaan dana dalam RUU BPJS  BELUM DIKAITKAN dengan tata cara pengelolaan dana JS (Harmonisasi delegasi Psl 47 (2) UU SJSN)  Konsep kekayaan (Bab X RUU BPJS)  CAMPUR ADUK konsep badan hukum privat & badan hukum publik  Perlu pengaturan kembali norma belanja operasional tahunan dengan penjelasan yang rinci 12 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX c. Pengelolaan Dana (1)

13 Contoh: Kekayaan awal BPJS (Psl 37 (1) RUU BPJS)  dana awal penyelenggara JS (start up fund) ???  Apakah yang dimaksud “seluruh kekayaan BP yang dialihkan”? Termasuk iuran peserta & pengembangannya? 13 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX c. Pengelolaan Dana (2)

14 14 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX Ketentuan Peralihan Belum mencakup pengalihan: 1.Peserta & Kepesertaan 2.Hak Peserta (akumulasi & pengembangan dana, serta manfaat) 3.Kewajiban-kewajiban 4 BUMN kepada peserta & pihak- pihak ke-3 yang sedang berjalan 4.Sumber Daya/Pegawai & Organ 5.Pengawasan Pemerintah & Pemangku Kepentingan selama Proses Peralihan 6.Pengawasan Pengadilan bila terjadi Sengketa dalam selama Proses Peralihan d. Ketentuan Peralihan & Penutup (1)

15 15 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX Ketentuan Penutup 1.Rumusan Psl 49 TIDAK TEPAT  Yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku adalah perusahaannya Seharusnya: UU BPJS mencabut semua peraturan perundangan yang mengatur pembentukan 4 BUMN dan pasal- pasal tertentu dari UU terkait Misal:Psl 14 UU No. 2/1992, Psl UU No. 3/ Rumusan Psl 50 TIDAK TEPAT  lamp UU No. 10/2004 angka 126 HINDARI FRASE “mulai dilaksanakan paling lambat... tahun setelah tanggal diundangkan”  menimbulkan KETIDAKPASTIAN saat resmi BERLAKU DIUNDANGKANNYA. d. Ketentuan Peralihan & Penutup (2)

16 Sistematika 1.Belum lengkap & belum tertata secara sistematis & mengalir 2.Substansi-substansi yang belum diatur dalam RUU BPJS: a.Prinsip Penyelenggaraan & Standar Kompetensi b.Pendirian BPJS c.BPJS Tingkat Nasional 16 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX e. Sistematika & Teknik Penyusunan RUU BPJS (1)

17 d.Pendirian BPJS Tingkat Daerah e.Prosedur Administratif f.Pertanggungjawaban BPJS g.Kewenangan Pemerintah h.Kekayaan & Investasi i.Perpajakan 17 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX e. Sistematika & Teknik Penyusunan RUU BPJS (2)

18 Teknik Penyusunan Dalam RUU BPJS dijumpai beberapa pasal yang perlu dirumuskan ulang, karena: 1.Ambigu Contoh 1 Psl 5 RUU BPJS  dapat ditafsirkan “diselenggarakan secara bertahap adalah program jaminan sosial” Padahal: a.Penjelasan umum alinea ke-8 angka 5, Psl 13, Psl 14 UU SJSN  pentahapan kepesertaan b.Psl 17 UU SJSN  pentahapan pembayaran iuran PBI oleh Pemerintah 18 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX e. Sistematika & Teknik Penyusunan RUU BPJS (3)

19 1.Ambigu (2) Contoh 2 Psl 17 (1), 18 (1), 24 (1) RUU BPJS  DJSN sebagai pengusul tidak diwajibkan melakukan uji kepatutan & kelayakan karena hal tersebut dilakukan oleh DPR 2.Pengaturan Ganda Psl 17 (1) & 18 (1) dengan Psl 24 (1) 3.Tidak Sinkron & Tidak Harmonis dengan UU SJSN Psl 3 & 40 (2)  perluasan kewenangan DJSN menjadi Regulator 19 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX e. Sistematika & Teknik Penyusunan RUU BPJS (4)

20 4.Norma Tidak Jelas  Apakah Dewan Pengawas yang hadir dalam “Rapat Direksi yang Diperluas” memiliki hak suara atau tidak?  Psl 33 (5)  bila tetap tidak tercapai musyawarah mufakat, solusi tidak diatur 5.Pengulangan Pasal dalam UU SJSN Beberapa pasal HANYA MENGUTIP kembali UU SJSN TANPA disertai PENJABARAN OPERASIONAL 20 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX e. Sistematika & Teknik Penyusunan RUU BPJS (5)

21 2. Rekomendasi MARTABAT 21 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX

22 2 Hal Pokok a.Transformasi & Pembentukan BPJS b.Penyusunan RUU BPJS 22 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX Rekomendasi MARTABAT

23 23 BPJS (Nir Laba) Mengumpulkan Iuran Membiayai Belanja BPJS Memenuhi Mandat UU PT. BUMN (Pro Laba) Membelanjakan Biaya-biaya Menghasilkan Pemasukan Menghasilkan Laba 1.Organisasi 2.Manajemen 3.Kultur Organisasi 4.Proses & Teknologi Tunduk pada UU BUMN & UU PT Tunduk pada UU SJSN & UU BPJS RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX a. Transformasi & Pembentukan BPJS (1) SETUJU BADAN HUKUM PUBLIK

24 24 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX a. Transformasi & Pembentukan BPJS (2) Kunci Sukses Transformasi A.UU BPJS & Peraturan Pelaksana SJSN HARUS OPERASIONAL B.Kepercayaan & dukungan publik TIDAK TERANCAM C.Perluasan kepesertaan SEGERA TERCAPAI D.Sinkronisasi & harmonisasi penyelenggaraan program SEGERA TERLAKSANA  Batasi INTEGRASI STRUKTURAL  Prioritas INTEGRASI FUNGSIONAL  Batasi INTEGRASI STRUKTURAL  Prioritas INTEGRASI FUNGSIONAL

25 25  PN Sipil  PN Non Sipil (TNI– POLRI) BPJS Nasional BPJS Nasional Ketergantungan pada Iuran Pemerintah Dominan Program Jangka Pendek Program Jangka Panjang JK JKK JHT JP JKM BPJS ASKES BPJS ASKES BPJS Merger TASPEN- ASABRI BPJS Merger TASPEN- ASABRI  PN Sipil  PN Non Sipil (TNI – POLRI)  Pejabat Negara/ DPR/MPR Pekerja Swasta:  Dalam hub kerja  Di luar hub kerja/mandiri Ketergantungan pada Iuran Pemerintah Minimal/Tidak Ada Program Jangka Pendek Program Jangka Panjang JK JKK JHT JP JKM BPJS JAMSOSTEK  Pensiunan PN Sipil, PN Non Sipil  Veteran  Keluarga Miskin RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX Menata Ulang Program & Kepesertaan a. Transformasi & Pembentukan BPJS (3)

26 26 MULTI BPJS NASIONAL  KELOLA IURAN DARI PEMERINTAH  TIDAK KELOLA IURAN DARI PEMERINTAH MULTI BPJS NASIONAL  KELOLA IURAN DARI PEMERINTAH  TIDAK KELOLA IURAN DARI PEMERINTAH EFEKTIF & BERKESINAMBUNGAN SUKSES Transformasi Dukungan Masyarakat Dukungan Masyarakat Transisi Operasional Intervensi Politik Minimal Dukungan Internal BUMN Dukungan Internal BUMN RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX a. Transformasi & Pembentukan BPJS (4)

27 27 BPJS DAERAH  LAKSANAKAN PUTUSAN MK  HARMONISASI REGULASI DENGAN UU PEMERINTAHAN DAERAH SUKSES Transformasi Dukungan Masyarakat Dukungan Masyarakat Transisi Operasional Dukungan Pemda Dukungan Pemda RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX a. Transformasi & Pembentukan BPJS (5)

28 28 BPJS DAERAH Tetapkan dalam uu bpjs  Terhadap BPJS Nasional • Hub. organ: Kompetitor / subordinat • Program : Suplemen / komplemen  Substansi • Norma, standar, kriteria, prosedur pendirian • Hub. Kelembagaan BPJS Daerah dalam SJSN RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX a. Transformasi & Pembentukan BPJS (6)

29 29 Pentahapan Transformasi a. Transformasi & Pembentukan BPJS (7) RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX BPJS (Nir Laba) PT. BUMN (Pro Laba) Lengkapi Per UU Kelola Perubahan Lembaga Penyelenggaraan Program Fase Penataan UlangFase Implementasi UU SJSN  UU BPJS  Peraturan Pelaksanaan UU SJSN Lainnya Siapa Pemimpin Perubahan & Penanggung Jawab? Bagaimana Strateginya? Apa Aksinya (Plan of Action)? Berapa Lama? Siapa Pemimpin Perubahan & Penanggung Jawab? Bagaimana Strateginya? Apa Aksinya (Plan of Action)? Berapa Lama? GO LIFE!! K o m u n i k a s i & M o b i l i s a s i D u k u n g a n P u b l i k

30 Segera  LAKUKAN ANALISA DAMPAK REGULASI tentang RUU BPJS  Rumus ulang na & sistematika ruu bpjs  Rumus ulang ruu bpjs 30 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX b. Penyusunan RUU BPJS

31 31 RDPU Penyusunan RUU BPJS Komisi IX


Download ppt "RDPU penyusunan ruu BPJS Dipersiapkan oleh Kantor Konsultan Jaminan Sosial MARTABAT Untuk Komisi IX DPR RI Jakarta, 18 Mei 2010 Dipresentasikan oleh Asih."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google