Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

IMPLEMENTASI PROGRAM/KEGIATAN RESPONSIF GENDER KEMENTERIAN PERTANIAN

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "IMPLEMENTASI PROGRAM/KEGIATAN RESPONSIF GENDER KEMENTERIAN PERTANIAN"— Transcript presentasi:

1 IMPLEMENTASI PROGRAM/KEGIATAN RESPONSIF GENDER KEMENTERIAN PERTANIAN
Disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Kegiatan Responsif Gender, tgl Oktober 2013, Grand Aquila Bandung

2 ISI PAPARAN POTENSI SUMBERDAYA PERTANIAN PENTINGNYA PUG DAN PPRG PELAKSANAAN PUG DI KEMENTERIAN PERTANIAN IMPLEMENTASI KEGIATAN RESPONSIF GENDER KEMENTAN

3 POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN

4 POTENSI SDM KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2012
I. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Jumlah PNS sebanyak orang dengan proporsi laki-laki 64,3 % dan perempuan 35,7 % PNS dilihat berdasarkan pendidikan S2 dan S1 jumlah proporsi perempuan hampir sama dengan laki-laki yaitu berkisas 45 % -47 % Jumlah pegawai dengan pendidikan Sarjana Muda maka jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dengan proporsi sebanyak 57 % II. TENAGA PENYULUH Jumlah tenaga penyuluh pertanian sebanyal orang dengan proporsi jumlah tenaga perempuan sebanyak orang (20,6%) dan laki-laki sebesar (79,4 %) III. TENAGA KERJA Jumlah tenaga kerja pertanian Tahun 2012 sebanyak 36,4 juta orang dengan proporsi laki-laki sebanyak 22,48 juta orang (61,3 %) dan perempuan sebanyak 14,06 juta orang (38,7 %). Proporsi tenaga kerja sub sektor TP 43,7 %, Hort 8,5 %, Bun 36,2 % dan Nak 11,7 %.

5 ISU AKTUAL GENDER SEKTOR PERTANIAN
Bagaimana menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri, serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi. Bagaimana meningkatkan kontribusi pemuda/pemudi tani dalam usaha pertanian dan pembangunan pedesaan ? Bagaimana mengurangi keterlibatan pekerja anak di tingkat usaha rumah tangga ? Bagaimana mengurangi kesenjangan gender (Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat), ketimpangan upah pekerja antar jenis kelamin, kelompok usia, dan antar wilayah ? Bagaimana merancang paket teknologi dan program penyuluhan responsif gender ? Bagaimana produktivitas tenaga kerja meningkat, sehingga berdampak pada pencapaian Empat Target Sukses

6 STRATEGI ALUR PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
NASIONAL LINGKUNGAN STRATEGIS (Domestik & LN) VISI & MISI PEMBANGUNAN PERTANIAN STRATEGI SDA 4. KESEJAHTERAAN PETANI 2. DIVERSIFIKASI PANGAN 1. SWASEMBADA & SWASEMBADA BERKELANJUTAN EMPAT TARGET SUKSES 3. NILAI TAMBAH, DAYA SAING & EKSPOR 12 PROGRAM PEMBANG. PERTANIAN 7 Gema Revitalisasi 5. Pembiayaan Pertanian 3. Infrastruktur dan Sarana 1. Lahan 4. SDM 2. Perbenihan dan Pembibitan 6. Kelembagaan Petani 7. Teknologi dan Industri Hilir SDM KEGT KEGT KEGT MODAL TEKNOLOGI PENDEKATAN: KAWASAN 2. KESISTEMAN 3. KELEMBAGAAN 4. PEMBERDAYAAN KELEMBA GAAN 6 6 6

7 PENTINGNYA PUG DAN PPRG DALAM PEMBANGUNAN
PERTANIAN

8 KENAPA PERLU MEMASUKKAN PUG DALAM PERENCANAAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
Terkait dengan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku pembangunan ( tenaga kerja pertanian cukup banyak) Ada perbedaan dalam kebutuhan, pengalaman, aspirasi antara laki-laki dan perempuan Melalui PUG akan tepat sasaran dalam memfasilitasi pelaku pembangunan, teknik pelatihan yang dibutuhkan, hasil penelitian sesuai dengan aspirasi pelaku Melalui PUG : - meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya pemb pert - Meningkatkan pendapatan keluarga

9 PEMAHAMAN TENTANG KEGIATAN RESPONSIF GENDER
Selama ini masih terjadi kesalahpahaman mengenai gender yang sering diartikan pemberdayaan perempuan. Kegiatan responsif gender sering diartikan kegiatan yang melibatkan jumlah perempuan yang lebih banyak dalam kegiatan pembangunan. Masih ada anggapan salah mengenai anggaran Responsif Gender yang diartikan anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan Kegiatan yang responsif gender adalah bagaimana peran, tanggung jawab, kebutuhan, permasalahan antara laki-laki dan perempuan yang dikelompokkan menurut empat aspek yaitu: akses, kontrol, partisipatif dan manfaat dapat diwujudkan secara adil dan seimbang antara laki-laki dan perempuan sehingga fasilitas yng diberikan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha (petani)

10 TUJUH PRASYARAT PELAKSANAAN PUG
No KOMPONEN ‘1. Komitmen Pejabat Pengambil keputusan (Peraturan tentang Pelaksanaan PUG (di pusat & daerah) 2. Kebijakan Adanya RPJMN/RPJMD yang responsif gender Renstra Kemtan/SKPD/OPD, juklak, juknis 3. Kelembagaan (Lembaga) Adanya Pokja PUG (termasuk focal point PUG) Adanya Rencana Tahunan Pokja PUG Adanya Laporan Tahunan Pokja PUG, forum data 4. a. Sumberdaya Manusia Tersedianya SDM yang telah mengikuti pelatihan/Capacity Building PUG/PPRG Tersedianya SDM yang sudah mengikuti TOT fasilitator PUG/PPRG b. Sumberdaya Anggaran Adanya alokasi anggaran untuk Capacity Building PUG/PPRG Adanya alokasi ARG 5. Alat Analisis Gender Alat analisis gender yang digunakan (GAP, Harvard dll) PPRG 6. Data Gender Tersedianya Statistik Gender/Profil Gender/Data Terpilah 7. Peran serta Masyarakat Adanya lembaga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan PUG

11 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
1) Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi yaitu Perencanaan Responsif Gender dan Penganggaran Responsif Gender; 2) Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya; 3)Anggaran responsif gender (ARG) adalah Anggaran yang mengakomodasi kebutuhan, aspirasi,permasalahan laki-laki dan perempuan pelaku pembangunan

12 PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (ARG) dalam PEMBANGUNAN PERTANIAN
1) Anggaran Responsif Gender bukanlah anggaran yang yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan; 2) Pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan peran dan tanggung jawab laki-laki, perempuan serta kelompok lain; 3) Tidak berlaku sebagai dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran; 4) ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan; 5) Adanya anggaran responsif gender tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk program ini; 6) Bukan berarti bahwa alokasi anggaran responsif gender berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan; 7) Tidak harus semua program/kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender  ada juga yang netral gender. 8) Lebih ditujukan pada: Kegiatan yang mendukung prioritas nasional, pemberdayaan masyarakat, pelatihan

13 PELAKSANAAN PUG DI KEMENTERIAN PERTANIAN

14 Dasar Hukum Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaangender dalam pembangunan RPJMN ,Renstra Kementan PMK No. 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL (terkait Gender Analysis Pathway (GAP), TOR dan Gender Budget Statement (BGS) (sebelumnya PMK 119/2009 dan PMK 104/2010) SK Mentan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Pertanian. Sejak Tahun 2003 SK Mentan N0.1/Kpts/OT.160/1/ tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Pertanian. PP. No8/2008 dan Permendagri No.15/2008 tentang pelaksanaan PUG didaerah

15 PELAKSANAAN PUG DARI TAHUN 2000 - 2012
Pelaksanaan PUG di Kementerian Pertanian telah dimulai sejak terbitnya Inpres No.9 Tahun 2000 melalui Proyek-proyek Hibah Luar negeri seperti: (1) Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K), (2) Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Information Project (FEATI), (3) Agriculture Research Management (ARM) /The Participatory Development of Agricultural Technology Project (PATTP), (4) Participatory Integrated Development Agriculture in Rainfed (PIDRA) dan banyak lagi proyek-proyek lainnya. Tahun 2000 merupakan tahun awal pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pertanian. Pilot proyek PUG ini terus dilanjutkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi ditingkat Pusat dan daerah, pelatihan, seminar maupun rencana aksi di lapangan dan pendampingannya melalui kegiatan Desa Model PUG Tahun telah dibentuk Tim Koordinasi PUG lingkup Kementerian Pertanian dan ditindaklanjuti dengan terbentuknya POKJA PUG

16 Pelatihan peningkatan Capacity Buiding Pokja PUG
lanjutan Penyusunan panduan PUG : 1) PUG dalam Pembangunan Pertanian; 2) Panduan Umum PUG dalam Rencana Aksi, 3) Penyusunan Modul dan Pelatihan Alur kerja Analisis; 4) Pengintergrasian Isu Gender ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pertanian; 5) Penyusunan Model Penanggulangan Kemiskinan Responsif Gender Pedesaan (PUAP) dll. Pelatihan peningkatan Capacity Buiding Pokja PUG Workshop PUG lingkup Kementan dan lintas sektor Koordinasi pelaksanaan PUG lingkup pertanian dan lintas sektor Koordinasi penyusunan Gender Analisis Pathway(GAP), Gender Budget Statement(GBS) dan Term Of Reference (TOR) untuk kegiatan yang responsif gender

17 IMPELEMENTASI KEGIATAN RESPONSIF GENDER KEMENTAN

18 TAHAPAN PENERAPAN PPRG DALAM PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT KEGIATAN
TAHAP PERENCANAAN 1) Memilih program/kegiatan /output kegiatan yang akan dianalisa menjadi kegiatan responsif gender. Pemilihan program didasarkan pada pada tiga katagori, yaitu: a) Pilih program strategis yg punya daya ungkit tinggi dlm mengurangi kesenjangan gender (prioritas nasional mis. Ketahanan pangan); b)Pilih program yg mendukung pencapaian MDG’s (Kemiskinan); c)Pilih program yg melibatkan masyarakat (pemberdayaan) Melakukan Analisa Gender. Memilih metode yang digunakan sebagai alat dalam menganalisis adanya kesenjangan gender melalui empat faktor utama : akses, kontrol, partisipatif dan manfaat. Sektor Pertanian menggunakan metode Gender Analisys Pathway (GAP) melalui 3 tahap dan 9 langkah Menyusun Gender Budget Statement (GBS) sebagai syarat PMK 93/2010. yang merupakan dokumen memperlihatkan bahwa output kegiatan telah responsif terhadap isu gender dan biaya yang dialokasikan untuk menangani masalah kesenjangan gender. Hasil analisa GAP dimasukkan dalam Form GBS. Menyusun Term Of Reference (TOR) responsif gender , isi Tor harus sinkron dengan hasil analisa gender dalam GAP dan GBS

19 1) Pengorganisasian kelompok tani, kebutuhan kelembagaan keuangan
II. TAHAP PELAKSANAAN 1) Pengorganisasian kelompok tani, kebutuhan kelembagaan keuangan 2) Identifikasi jenis usaha /kegiatan pengembangan usahatani kelompok Penetapan jenis kegiatan dalam pengembangan usahatani. Penyusunan Rencana kerja dan rencana biaya serta sumber pembiayaannya Dalam pelaksanaan kegiatan untuk menggali permasalahan,isu kesenjangan (akses, kontrol , partisipatif dan manfaat) digunakan metode patisipatif ( Participatory Rapid Appraisal/PRA) identifikasi tentang profil kegiatan anggota keluarga dengan check- list antara lain daftar kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga . III. TAHAP PEMANTAUAN Suatu kegiatan obsevasi pengendalian pelaksanaan kegiatan responsif gender, yang dilakukan : 1) untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan; 2) mengidentiifikasi permasalahan dilapangan agar dapat diantisipasi sedini mungkin,; 3) apakah input telah sesuai dengan rencana; 4) apakah output telah tercapai, dan tindakan-tindakan yang diperlukan. Prinsip pemantauan : dilakukan secara terus menerus, menjadi umpat balik terhadap perbaikan progran/kegiatan, berguna bagi organisasi, bersifat objektif, berorientasi pada peraturan yang berlaku dan tujuan program IV. TAHAP EVALUASI 1) Menilai sasaran sumberdaya (input) yang digunakan; 2) Sasaran proses pelaksanaan 3) Sasaran Kinerja Output serta Outcome (hasil) dari pelaksanaan PPRG. Prinsip Evaluasi : terencana, relevan, objektif, terukur, berkesinambungan, spesifik layak dan menyeluruh

20 ALUR PENYUSUNAN PPRG KEMENTAN
TOR Output kegiatan Alat Bantu Analisis: GAP RKA-K/L Penyusunan Renja K/L GBS RAB Identifikasi level output kegiatan yang responsif gender Identifikasi kesenjangan (akses, partisipasi, , kontrol,manfaat) Permasalahan gender Merancang kegiatan Tiga Tahap Sembilan Langkah DIPA/ POK Juklak/ Juknis

21 KEGIATAN KEMTAN RESPONSIF GENDER TAHUN 2013-2014

22 KEGIATAN KEMTAN RESPONSIF GENDER TAHUN 2013-2014

23 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu
(SL-PHT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Komoditas Tanaman Pangan: padi, jagung, kedelai. Komoditas Hortikultura: buah-buahan, Sayuran Tanaman Hias (anggrek), rimpang (jahe, kunyit dan kencur). Komoditas Perkebunan: kakao, lada, kopi, kapas, teh dan Jambu mete. PRINSIP DASAR SL-PHT: Ada peserta (laki-laki dan perempuan) serta pemandu lapang sekolah di lapangan dan peserta mempraktekkan/ menerapkan secara langsung di lahan/di lapangan. mempunyai kurikulum, evaluasi dan sertifikat tanda lulus, Ada pre-test, kontak belajar, pertemuan pekanan/mingguan, field, dan post-test SL-PHT RESPONSIF GENDER: Kegiatan ini sangat berkaitan dengan pelestarian lingkungan, peningkatan produksi/produktivitas dan kesehatan manusia. Terdapat peran, tanggungjawab dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan (dalam hal: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat)

24 DESA MANDIRI PANGAN (DEMAPAN)
Merupakan satu komponen Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan dalam mengurangi jumlah penduduk rawan pangan Dirancang multi-years Empat Tahun yaitu: (a) tahap persiapan, (b) penumbuhan, (c) pengembangan dan (d) kemandirian KEGIATAN DEMAPAN dilakukan melalui PROSES PEMBERDAYAAN: pelatihan; pendampingan dan peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipatif inklusif, kapasitas individu, kapasitas kelembagaan masyarakat, sosial dan ekonomi serta ketahanan pangan DEMAPAN RESPONSIF GENDER: Kegiatan ini berkaitan dengan mengatasi rawan pangan dan pemberdayaan masyarakat Anggota terdiri dari laki-laki dan perempuan yang didalmnya terdapat peran, tanggungjawab dan kewajiban masing-masing. Analisis gender terkait: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat

25 SL-PPHP, PIP DAN PELATIHAN NON APARATUR
Kegiatan Sekolah Lapang-Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian (SL-PPHP), Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) maupun pelatihan teknis pertanian bagi non aparatur pada prinsipnya sama dengan kegiatan responsif gender lainnya. Fokus pada upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program/ kegiatan. Kegiatan responsif gender ini berkaitan dengan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat Terdapat pembagian peran dan tugas dari masing-masing anggota kelompoktani (laki-laki dan perempuan) Analisis gender terkait: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat

26 PROGRAM KERJA KEGIATAN RESPONSIF GENDER 2013
Koordinasi, Advokasi lingkup Kementerian Pertanian, lintas Sektor dan lingkup pertanian didaerah Penyusunan Panduan data terpilah tenaga kerja pertanian laki-laki dan perempuan (Aparat dan Petani) pusat dan daerah Sosialisasi PUG/ ARG dilingkup Kementerian Pertanian Pusat dan daerah Penyusunan Panduan pengelolaan Kegiatan Responsif Gender Tahun 2013 Koordinasi pelaksanaan 10 (sepuluh) kegiatan responsif gender Menyusun Panduan monev pada tingkat kebijakan Melakukan kajian pengembangan metode analisis gender dengan studi kasus Desa Mandiri Pangan dan SL-PHP Workshop penerapan metode multi Demensional scaling (MDS) dan Dynamic Modelling pada kegiatan pertanian Rapat koordinasi (RAKOR) PUG pusat dan daerah lingkup Pert Pemantauan dan Evaluasi sepuluh kegiatan Responsif Gender

27 PENGORGANISASIAN PENGELOLAAN PUG KEMENTAN

28 TUGAS PROVINSI DALAM PELAKSANAAN PUG
Membentuk Pokja PUG Lintas SKPD lingkup pertanian Provinsi Menyusun Juklak dengan mengacu pada Panduan dan Pedoman Teknis PUG dari Pusat Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan Gender Budget Statement (GBS) lingkup Provinsi yang akan diusulkan dan dibahas tingkat Eselon I Kementan Melaksanakan koordinasi pembinaan (sosialisasi dan advokasi)PUG kepada aparatur di lingkup SKPD lingkup Pertanian Kabupaten/Kota. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kegiatan responsif gender di lingkup Provinsi dan melaporkannya kepada: (1) Kepala Dinas/Badan lingkup pertanian Provinsi, dan (2) Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementan (online )

29 TUGAS KAB/KOTA DALAM PELAKSANAAN PPRG
Membentuk Pokja PUG Lintas SKPD lingkup pertanian Kab/kota Menyusun Juknis dengan mengacu pada Juklak Provinsi dan Panduan Pusat dan data terpilah Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan Gender Budget Statement (GBS) lingkup Kabuaten/Kota yang akan diusulkan dan dibahas di tingkat Provinsi. Melaksanakan koordinasi pembinaan (sosialisasi dan advokasi) PUG kepada kelompok tani/ Gapoktan. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kegiatan responsif gender di lingkup Kabupaten/Kota dan melaporkannya kepada : (1) Kepala Dinas/Badan lingkup pertanian Kab/Kota, dan (2) Kepala Dinas/Badan lingkup pertanian Provinsi (online- ).

30 MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN RESPONSIF GENDER BERBASIS WEBSITE
Petugas lapangan/pendamping Petani/ kelompok tani/gapoktan SKPD Lingkup Pertanian Kab/Kota Lingkup Pertanian Provinsi Sekretariat PUG Roren WEBSITE PUG KEMENTERIAN PERTANIAN Tingkat Kab/kota Tingkat Provinsi Tingkat Pusat pug.deptan.go.id Pokja Eselon I

31 KENDALA DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN RESPONSIF GENDER
Pemahaman yang masih keliru terhadap Gender Masih kurangnya komitmen pelaksanaan Gender PUG masih dominan pada aspek knowledge saja dan masih lemah dalam IMPLEMENTASI kegiatan Belum optimalnya koordinasi pengelolaan kegiatan responsif gender antara pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota Perlu bekal yang cukup bagi Pelaksana untuk mengimplementasikan Gender sesuai sosekbud setempat Panduan pengelolaan kegiatan responsif gender di lapangan belum tersosialisasi sampai ke daerah Perlunya pendampingan /pengawalan di lapangan Sistem monevlap secara online belum dipahami oleh pengelola kegiatan di daerah Perlu penyebaran informasi dan komunikasi secara cepat dan hemat/murah

32 UPAYA TEROBOSAN TERKAIT PPRG Tahun 2012

33 Buku PANDUAN PENGELOLAAN KEGIATAN RESPONSIF GENDER
Maksud dan Muatan: Sebagai acuan pengelola kegiatan dan keltan/gapoktan sasaran Panduan dengan bahasa sederhana dan menjadi best- practices di lapangan Bersifat lebih operasional dan sejalan dengan karakteristik 8 kegiatan pilot-proyek Analisis Gender disederhanakan dalam bentuk chechk-list tahapan kegiatan, analisis aspek: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, (sebab-sebab dan dampak), skor sederhana

34 PANDUAN SISTEM MONEV DAN PELAPORAN KEGIATAN RESPONSIF GENDER BERBASIS WEBSITE
Tujuan dan muatan: Sebagai acuan petugas evaluator dan pelaporan, serta keltan/gapoktan sasaran. Pelaporan dapat disajikan dengan cepat, murah, praktis, lengkap, dan terkini. On-line berbasis website langsung dari lapangan/ pendamping/ kab ke provinsi /pusat dan interaktif. Format pelaporan sederhana, dimodifikasi/ disempurnakan sesuai responsif gender (data terpilah dan checklist tahapan kegiatan)

35 LAPORAN KINERJA DAN TIPOLOGI KELOMPOKTANI SASARAN KEGIATAN RESPONSIF GENDER
Tujuan dan muatan: Memberi gambaran prototype mainstreaming gender (tipologi kelompoktani sasaran kegiatan responsif gender) yang beragam. Memperkaya wawasan dan pengetahuan keberagaman aspek gender sesuai subsektor, agroecosystem, karakteristik sosial, ekonomi, budaya setempat. Menyajikan pola/teknis pengelolaan usahatani berdasarkan local wisdom. Memanfaatkan beberapa metode analisis gender (AHP, GAP, dan analisis diskriptif) dalam pembangunan pertanian. Menyajikan progres kinerja kegiatan

36 BUKU STATISTIK TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012
Berisikan Data Terpilah (Laki- laki dan Perempuan) menurut Subsektor: Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Non Pertanian Tenaga Kerja Pertanian Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Kelompok Umur, Status Pekerjaan Utama, Angkatan Kerja, Pengganguran.

37 WEBSITE PUG KEMENTAN (www.deptan.go.id/pug)

38 PENERIMAAN PENGHARGAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)

39 Contoh-contoh Hasil Evaluasi KEGIATAN RESPONSIF GENDER

40 Contoh : KEG. DEMAPAN di KAB. PINRANG - SULSEL
Tabel : Data Kelompok Tani dan Pelaksanaan Usaha Kegiatan Desa Mapan pada Desa Malongi – longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang No Kelompok Tahun berdiri Jumlah anggota Jenis Usaha Laki-laki Perempuan 1 Sipatuo Satu 2008 17 Budidaya Padi dan Palawija 2 Sipatuo Dua 4 19 Penjualan Sembako 3 Siparapek Satu 11 Budidaya Padi Siparapek Dua 16 Budidaya Padi dan Jagung 5 Macoli Loloe Peternakan Ayam Petelur 6 Malongi – longi - Menjual Sembako dan Sayuran Total 35 95

41 Mendapatkan Pengetahuan dan Keterampilan
Lanjtan- Kab Pinrang Tabel : Akses Responden terhadap pelaksanaan program Desa Mapan No. Uraian Kegiatan Yang Mengakses (%) Laki – Laki Perempuan 1 Jadi Anggota Kelompok - 100 2 Hadir di pertemuan 5 95 3 Ikut Penyuluhan 10 90 4 Mendapatkan Pengetahuan dan Keterampilan Kesempatan mendapatkan pinjaman 6 Kesempatan menjadi pengurus 15 85

42 Tingkat Partisipasi (%)
Lanjutan- Pinrang Tabel : Akses Partisipasi terhadap pelaksanaan program Desa Mapan No Jenis Pekerjaan Tingkat Partisipasi (%) Laki-Laki Perempuan 1 Partisipasi dalam usaha kelompok 25 75 2 Memilih jenis usaha kelompok 3 Memilih tempat usaha 4 Menentukan skala usaha 50 5 Membuat rencana usaha 6 Menentukan pembiayaan usaha 7 Membagi tugas/peran dalam usaha kelompok 40 60 8 Mengelola pendapatan kelompok 15 85 9 Membeli sarana usaha kelompok 10 Mengelola usaha kelompok 11 Menjual hasil usaha kelompok 30 70 12 Membagi hasil usaha kelompok - 100 13 Menghadiri pertemuan rutin 14 Menghadiri pelatihan oleh pendamping

43 No Jabatan Laki – Laki Perempuan Jumlah % 1 Ketua 2 33 4 67 Sekretaris
Lanjutan – kab pinrang Tabel Komposisi laki-laki dan perempuan dalam kepengurusan pada 6 (Enam) Kelompok Desa Mapan di Desa Malongi – longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang No Jabatan Laki – Laki Perempuan Jumlah % 1 Ketua 2 33 4 67 Sekretaris 3 Bendahara - 6 100

44 Menentukan skala usaha Membuat rencana usaha 6
Lanjutan –Kab Pinrang Kegiatan dalam Pemilihan Jenis Usaha (Kontrol) No Keputusan dalam Hal Yang Menentukan (%) Laki-Laki Perempuan 1 Menerima bantuan 20 80 2 Memilih jenis usaha 5 95 3 Memilih tempat usaha 10 90 4 Menentukan skala usaha Membuat rencana usaha 6 Menentukan pembiayaan usaha 7 Membagi tugas 8 Menggelola keuangan 9 Membeli sarana produksi Menjual produk 25 75 11 Menggunakan hasil -

45 Yang Menikmati Manfaat Langsung (%)
Lanjutan- kab Pinrang Perolehan Manfaat Kegiatan Desa Mapan oleh Responden No Perolehan Manfaat Yang Menikmati Manfaat Langsung (%) Laki-Laki Perempuan 1 Akses modal 30 70 2 Akses pasar 25 75 3 Kesempatan berusaha 4 Peningkatan pendapatan 10 90 5 Peralatan usaha *) - 6 Peningkatan Kapasitas SDM/Pelatihan

46 Provinsi Jawa Timur

47 Lanjutan

48

49 Pendidikan : SD, SLTP, dan SLTA Komp. Gender : 21 orang laki-laki,
Monitoring SLPHT di Kelompok Tani Siap Membangun, Desa Saharai, Kec. Rantau Badau, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan pada tanggal, 26 April 2012 Pertemuan : ke-4 Usia Peserta : 20 – 40 tahun Pendidikan : SD, SLTP, dan SLTA Komp. Gender : 21 orang laki-laki, 4 orang perempuan Tingkat kehadiran : 96 % Waktu belajar : – 12.00 07.00 – pengamatan agro-ekosistem (ae) 19.00 – menggambar hasil pengamatan ae 10.00 – diskusi kelompok kecil untuk persentasi 10.30 – presentasi masing-masing kelompok Pengamatan agro-ekosistem Pertemuan ke-4 . Menggambar hasil pengamatan ae Pertemuan ke-4 Penjelasan Petugas Pusat Pertemuan ke-4 Penjelasan Petugas Provinsi Pertemuan ke-4

50 Pendidikan : SD, SLTP, dan SLTA Komp. Gender : 17 orang laki-laki,
Lampiran 5. Monitoring SLPHT di Kelompok Tani Rukun Sentosa, Desa P. Atas, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada tanggal, 17 Juli 2012 Pertemuan : ke-9 Usia Peserta : 27 – 53 tahun Pendidikan : SD, SLTP, dan SLTA Komp. Gender : 17 orang laki-laki, 8 orang perempuan Tingkat kehadiran : 100 % Waktu belajar : – (jadwal standar) . Menggambar Hasil Pengamatan agro-ekosistem pertemuan ke-9 Pengamatan agro-ekosistem pertemuan ke-9

51 KEGIATAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (PIP)

52 Pelatihan PRA tenttang Pembangunan/ Rehab Jaringan Irigasi
Sekolah lapang P3A

53 Terima Kasih


Download ppt "IMPLEMENTASI PROGRAM/KEGIATAN RESPONSIF GENDER KEMENTERIAN PERTANIAN"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google