Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 Forum KOPERTIS VI Salatiga, 11 September.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 Forum KOPERTIS VI Salatiga, 11 September."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 Forum KOPERTIS VI Salatiga, 11 September 2013 Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

2 Landasan Kebijakan Pendidikan Tinggi Kesehatan Landasan FilosofisLandasan SosiologisLandasan Yuridis Landasan Teknis

3 Landasan Filosofis

4 Memperbaiki Derajat Kesehatan Masyarakat Pendidikan Inter-Profesi Kolaborasi Pelayanan KEBUTUHAN KESEHATAN NASIONAL Sistem kesehatan terfragmentasi dari sistem pendidikan Tenaga Kesehatan Saat Ini dan Akan Datang Tenaga Kesehatan Kesiapan Kolaborasi Pelayanan Memperkuat Sistem Kesehatan Pelayanan Kesehatan yang Optimal KONTEKS NASIONAL Sistem Pendidikan dan Sistem Kesehatan Reformasi Sistem Pendidikan HARMONISASI SISTEM PENDIDIKAN & PELAYANAN KESEHATAN SERTA PENDIDIKAN INTERPROFESI Sistem kesehatan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan

5 Sistem Penjaminan Mutu Kualitas Institusi Kualitas Lulusan Kualitas Pelayanan Derajat Kesehatan Masyarakat Terbaik Sistem Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan Sistem Akreditasi Sistem Sertifikasi Pengembangan Profesi Berkelanjutan HUBUNGAN PENJAMINAN MUTU SISTEM PENDIDIKAN TERHADAP SISTEM PELAYANAN KESEHATAN QUALITY CASCADE

6 Conceptualization - Productivity – Usability (CPU) Conceptualization merupakan konsep hubungan dan relevansi antara profesi kesehatan yang dihasilkan oleh pendidikan terhadap kebutuhan oleh sistem pelayanan kesehatan yang akan memanfaatkannya Productivity merupakan proses pembelajaran yang sudah selayaknya diterima oleh peserta didik untuk mendapatkan kompetensi sesuai profil lulusan pendidikan tinggi tiap bidang kesehatan Usability merupakan upaya dari institusi pendidikan tinggi agar lulusannya dapat diterima secara optimal oleh sistem pelayanan kesehatan dan pengguna jasa lainnya (misal : industri) melalui pembaharuan yang berkelanjutan terhadap kompetensi dan profil lulusan

7 Continuous Quality Improvement (CQI)

8 PERGURUAN TINGGI profesional BUDAYA MUTU Perlindungan diri Perbaikan diri aktualisasi jati diri manusia seutuhnya SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) INTERNAL (SPMI) EKSTERNAL (SPME) EKSTERNAL (SPME) PROGRAM STUDI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi BAN PT LAM PS PEMERINTAH *)Tribalism of professionals *)faktor resiko penghambat Umpan balik perbaikan instruksional dan institusional • Negeri • Swasta • Independen • Akuntabilitas sosial • Kepercayaan KERANGKA PIKIR LAM PS Kes dalam SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

9 Landasan Sosiologis

10 PERGURUAN TINGGI & PROGRAM STUDI LULUSAN PRODUK ILMIAH UMPAN BALIK Intervensi yang Sistematik & Terencana SPME (akreditasi) IMPLEMENTASI BUDAYA MUTU Pembelajaran Sepanjang Hayat SPMI Perbaikan berkelanjutan Tantangan Globalisasi & Knowledge based Economy HUBUNGAN SPMI, SPME & IMPLEMENTASI BUDAYA MUTU

11 PEMBAGIAN PERAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN PROGRAM STUDI (ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI) PROGRAM STUDI (ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI) LAM PSKes Prodi LAM PSKes Prodi LPUK Uji Kompetensi KEMDIKBUD PEMANGKU KEPENTINGAN ( KKI, KFN, MTKI) PEMANGKU KEPENTINGAN ( KKI, KFN, MTKI) K/L Terkait QC : Quality Culture/Implementor QA : Quality Assurance QR : Quality Regulator QC/I QA QR PENDIDIKAN PELAYANAN/PROFESI PROFESI & PRAKTISI (ORGANISASI PROFESI)

12 STANDAR KOMPETENSI & PENDIDIKAN BLUE PRINT KOMPETENSI (soal) INSTRUMEN AKREDITASI AKREDITASI STATUS AKREDITASI UJI KOMPETENSI USER KUALITAS LULUSAN DI PELAYANAN LAM PSKes Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi (LPUK) DEMAND (Global & nasional) (MUTU INSTITUSI) (MUTU INDIVIDU) *) Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)/Lembaga Mandiri • Industri • Masyara kat • Kurikulum • Sarpras • Proses Pembelajaran • PT • OP • AIP T • OP • Kolegium • LPNK * KERANGKA KERJA SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN

13 Landasan Yuridis

14 Pengembangan Kebijakan dan Peraturan •Integrasi akademik-profesi •Sistem akreditasi •Sistem uji kompetensi Sistem Pendidikan & Penjaminan Mutu •Bersama dengan Kemkes menyusun kebijakan dan peraturan mengenai RSP •Kebijakan resource sharing (termasuk dengan bidang lain) SDM •Pengakuan pendidik (non Kemdikbud) pada periode klinik Sarana & Prasarana •Aturan turunan UU No.12/2012 yang mendukung pembiayaan pendidikan tinggi kesehatan secara berkeadilan Pendanaan

15 (1)UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 ayat (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. (2) PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 86 ayat (2) Kewenangan akreditasi dapat dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi. Pasal 88 ayat (1)-(3) • Pengakuan LAM oleh Menteri • Persyaratan LAM • Ketentuan mengenai LAM akan diatur melalui Permen

16 (3) Permendiknas No.28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Pasal 13 ayat (1)-(3) • Pembentukan LAM PT • Persyaratan LAM PT • Pelaporan hasil akreditasi LAM PT Pasal 14 Pendanaan LAM PT (4) UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 ayat (5) – (8) • Akreditasi program studi dilakukan oleh LAM • LAM merupakan bentukan pemerintah atau masyarakat yang diakui pemerintah atas rekomendasi BAN PT • LAM dibentuk berdasarkan rumpun dan/atau cabang ilmu • Ketentuan lebih lanjut mengenai LAM diatur melalui Permen

17 (5) SKB tentang alih bina institusi : – SKB Mendiknas, Menkes dan Mendagri No. 07/XlI/SKB/2O10, No. 1962/MENKES/PB/X, No. 420 – 1072/2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma bidang Kesehatan milik PEMDA – SKB Mendikbud dan Menkes No. 355/E/O/2O12 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (6) Peraturan Lanjutan UU No.12/2012 : - Rancangan Permendikbud SPM PT - Rancangan Permendikbud SNPT - Rancangan Permendikbud Akreditasi Prodi (7) Aturan lain yang terkait : - UU Pendidikan Kedokteran - RUU Tenaga Kesehatan - RUU Keperawatan dan Kebidanan

18 Aspek Legal Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan PB Uji Kompetensi MoU Dirjen Dikti + Ka. Badan PPSDMKes SE Dirjen Dikti ttg Exit Exam Bidan dan Perawat Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidan dan Perawat Tahun 2013 I 2 (*) Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan : tidak termasuk dokter, dokter gigi dan farmasi PiC : KemdikbudPiC : Kemkes Revisi Permenkes 1796 ttg Registrasi Nakes 3 Selesai Finalisasi SE Ketua MTKI ttg Alur Pendaftaran Uji Kompetensi Selesai UU Pendidikan Tinggi RUU Tenaga Kesehatan RUU Keperawatan & Kebidanan

19 LANDASAN TEKNIS

20 MUTU KERANGKA SISTEM PENJAMINAN MUTU PT KESEHATAN BERBASIS DATA & TIK SPMI SPME SISTEM UJI SERTIFIKASI • metode akreditasi • Instrumen spesifik • publikasi hasil akreditasi • metode uji • Item soal • tata kelola • publikasi hasil uji kompetensi LAM PTKes DIKTI : Standar Nasional Pendidikan 1)Standar isi; 2)Standar proses; 3)Standar kompetensi lulusan; 4)Standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5)Standar sarana dan prasarana; 6)Standar pengelolaan; 7)Standar pembiayaan; 8)Standar penilaian pendidikan 9)Standar penelitian & pengabdian masyarakat LPUK Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDPT – PDPT Kesehatan Perguruan Tinggi + • K/L • LPNK • OP • Badan lain yang mendapat pengakuan LULUSAN INSTITUSI

21 Politeknik Universitas, Institut, Sekolah Tinggi Universitas, Institut, Sekolah Tinggi Program Profesi Akademi Komunitas Akademi Jenis & Jenjang Pendidikan Tinggi serta Bentuk Perguruan Tinggi (UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi) Program Sarjana Program D-1 Program D-2 Program D-3 Program D-4 Program Magister Program Doktor Kementerian, Kementerian lain, LPNK, Profesi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

22 Standar Pendidikan Tinggi Menurut Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi SPT SNPT Ditetapkan oleh Menteri atas usul BSNPT SNPT Ditetapkan oleh Menteri atas usul BSNPT SPT Ditetetapkan oleh setiap perguruan tinggi SPT Ditetetapkan oleh setiap perguruan tinggi 1. standar bidang akademik 2. standar bidang non akademik 1. standar bidang akademik 2. standar bidang non akademik Standar Nasional Pendidikan Standar Isi Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana & Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penllaian Pendidikan Standar Penelitian Standar Hasil Standar Arah Standar Proses Standar Kompetensi Peneliti Standar Pendanaan Standar Sarana & Prasarana Standar Outcome Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Standar Hasil Standar Arah Standar Proses Standar Kompetensi Pelaksana Standar Pendanaan Standar Sarana & Prasarana Standar Outcome Standar Nasional Pendidikan Standar Penelitian Standar Penelitian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

23 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia UU No.12/2012 pasal 29 : (1)Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri

24 AHLI TEKNISI/ ANALIS OPERATOR AHLI TEKNISI/ ANALIS OPERATOR S2 S1S3SMU PROFESI SPESIALIS S2TS3TS1T/DIV SMK DIIIDIIIDIIDII DIDI

25 PERPADUAN ANTARA PENDIDIKAN FORMAL, PROFESIONALISME, PENGALAMAN KERJA DAN KARIR : Pencapaian Level pada KKNI Melalui Berbagai Jalur Operator Teknisi/Analis Ahli Pengalaman individual atau belajar sendiri SMP SMA D1 D2 D3 S 1 D4 S 2/Sp S 3/Sp P Pendidikan Formal Peningkatan Karier di Dunia Kerja Peningkatan Profesionalitas L3 L1 L2

26 Aksi Ditjen Dikti

27 Konsekuensi Pendidikan Akademik-Profesi • Program profesi merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana • Metode pembelajaran dan asesmen yang mengintegrasikan akademik-profesi • Proses integrasi pendidikan akademik-profesi bertujuan untuk mengenalkan ‘pendidikan klinik’ lebih awal kepada peserta didik (early clinical exposure) • Kecukupan dan kelayakan sarana pendidikan profesi • Kecukupan dan kualifikasi pendidik program profesi • Pembaharuan izin prodi akademik-profesi : 1 surat izin untuk 2 prodi (prodi akademik dan prodi profesi)

28 Tujuan Pengembangan LAM-PSKes & LPUK Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu kesehatan yang lebih akuntabel dan transparan Peningkatan kapasitas dan keterlibatan secara positif dan proaktif dari berbagai pemangku kepentingan profesi kesehatan dalam sistem penjaminan mutu dan regenerasi profesi yang sehat dan berkualitas Peningkatan pengakuan global pada mutu pendidikan tinggi kesehatan dan kompetensi tenaga kesehatan Indonesia LAM PSKes : Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Kesehatan LPUK : Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi

29 Tabel Variabel Sistem Akreditasi BAN PT & LAM PS Kesehatan VARIABELBAN PTLAM PS Kes SDM • Tim asesor • Mendikbud sebagai pengambil kebijakan utama • Tim majelis sebagai pengambil kebijakan akreditasi • Tim asesor dan fasilitator • Majelis Pemangku Kepentingan (pendiri) sebagai pengambil kebijakan implementasi akreditasi oleh LAM PSKes • Badan pelaksana (pengurus) sebagai pelaksana kebijakan akreditasi MATERIAL (INSTRUMEN) • Generik dengan suplemen dan spesifik untuk beberapa program pendidikan • Database untuk data akreditasi masih belum valid • Pengembangan instrumen akreditasi berbasis standar pendidikan dan standar kompetensi yang spesifik untuk setiap jenis prodi dan bidang ilmu • Pengembangan PDPT yang menjadi warehouse data yang valid untuk mengisi instrumen METODE • Penilaian secara summatif • Paper-based dan IT-based serta memanfaatkan PDPT yang mendukung SPMI dan SPME • Masa berlaku akreditasi 5 tahun • Penilaian dengan metode hybrid : formatif dan sumatif (dengan proporsi formatif lebih besar) • Implementasi konsep Conceptualization, Productivity dan Usability dari LAM yang mendorong dilaksanakannya SPMI • Prinsip resource sharing untuk penggunaan data dasar, SIM, investasi dan pengembangan sistem akreditasi • Masa berlaku akreditasi 5 tahun

30 VARIABELBAN PTLAM PS Kes PEMBIAYAAN • Berdasarkan anggaran per line item • Bersumber dari pemerintah yang berasal dari anggaran Balitbang Kemdikbud • Berdasarkan unit cost • Bersumber dari : -masyarakat profesi -institusi pendidikan tinggi -pemerintah, -sumber-sumber lain SISTEM AKUNTABILITAS : -PENGAWASAN -MITIGASI • Surveilence, bila ada keluhan (complaint), laporan, dan banding selama menggunakan metode sumatif • Pengawasan lembaga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal • Tim fasilitator memonitor, mengevaluasi dan mengembangkan secara berkelanjutan, untuk meningkatkan kualitas akreditasi • Mitigasi resiko melalui SOP implementasi LAM, Badan Pengawas LAM PSKes, PDPT, BAN PT dan Mendikbud (Pengawasan implementasi akreditasi dilakukan oleh Badan Pengawas yang merupakan perwakilan dari Majelis Pemangku Kepentingan) • Transparansi informasi hasil akreditasi melalui laman LAM PSKes • Public relation, opinion channeling dan complaint handling Tabel Variabel Sistem Akreditasi BAN PT & LAM PS Kesehatan

31 Latar Belakang Uji Kompetensi Standarisasi output pendidikan & kompetensi nakes Globalisasi Pelayanan kesehatan yang paripurna Penerapan beberapa aturan hukum Kurikulum berbasis kompetensi Uji kompetensi Prinsip Student Assessment -Validitas -Reliabilitas -Feasibilitas -Dampak bagi mahasiswa & institusi pendidikan Assessment Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Set up standard Drives learning Drive process Provide feedback

32 Kerangka Pelatihan untuk Uji Kompetensi National TrainingRegional Training In-house training (independent) •Item OSCE •Item CBT •OSCE examiner •SP Trainer Input •OSCE and CBT Center Coordinator •Item Bank Administrator Process •Standard Setting Output • Uji Kompetensi Dokter dan Dokter Gigi • Uji Kompetensi Apoteker • Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Lain

33 Proses Pengembangan Perangkat Knowlegde Based Test (KBT) Call for Item Call for Reviewer Item Development & Review Workshop Rapat Panel Review Blue Print Pembuatan Buku Soal Try Out Uji Kompetensi Item Bank 1 Item Review Item Bank 2 Item Bank 3 Item Analysis Item Bank 4 Blue Print Uji Kompetensi Standard Setting Item Analysis Book Production - + +

34 Jenis Pelatihan untuk Persiapan Uji Kompetensi Jenis Pelatihan untuk Persiapan Uji Kompetensi 1.Penyusunan blue print uji kompetensi 2.Penyusunan item development & review 3.Penyusunan standard setting 4.Penyusunan item bank administration 5.Pelatihan item writer & reviewer 6.Pelatihan panel expert 7.Pelatihan penguji Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 8.Pelatihan pelatih Standardized Patient (SP)

35 Jadwal Uji Coba dan Uji Kompetensi Bidan dan Perawat Tahun 2013 NoProfesiAprilMeiJuniJuliAgtsSeptOktNovDes 1 Ners Uji Coba UKNI CBT 19 2 Diploma III Keperawatan Uji Coba UKDiKI PBT 9 3 Bidan Uji Coba UKBI PBT 2 Uji coba sebagai rangkaian ujian (pengenalan sistem dan bentuk soal kepada peserta uji kompetensi tahun 2013) Uji coba skala nasional: Uji sistem, soal, ketahanan manajemen, simulasi unit cost uji kompetensi Implementasi uji kompetensi

36 UNESCO Regional Meeting, Seoul, May 2012 Terima Kasih.. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kesehatan dapat Diaktualisasikan dengan Baik jika terdapat Kesadaran & Kedisiplinan untuk Memenuhi Aturan & Standar


Download ppt "KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 Forum KOPERTIS VI Salatiga, 11 September."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google