Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Berbagai Bentuk Hukum Pengaturan Kawasan Di Indonesia 1. Kawasan Industri (Keppres 41 Tahun 1996) 2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu/ KAPET (Keppres.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Berbagai Bentuk Hukum Pengaturan Kawasan Di Indonesia 1. Kawasan Industri (Keppres 41 Tahun 1996) 2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu/ KAPET (Keppres."— Transcript presentasi:

1 Berbagai Bentuk Hukum Pengaturan Kawasan Di Indonesia 1. Kawasan Industri (Keppres 41 Tahun 1996) 2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu/ KAPET (Keppres 150 Tahun 2000) 3. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (UU No. 36/2000 dan UU No. 37/2000) 4. Tempat Penimbunan Berikat (Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1996) a.l dapat dalam bentuk : a. Kawasan Berikat b. Entrepot Untuk Tujuan Pameran c. Pergudangan Berikat d. Toko Bebas Bea

2 Kawasan Industri  Tempat pemusatan kegiatan industri  Dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang  Dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri  Wajib memiliki Ijin Usaha Kawasan Industri

3 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)  Wilayah geografis dengan batas tertentu dan memenuhi persyaratan  Persyaratan tersebut adalah : a. memiliki potensi untuk cepat tumbuh, dan atau b. mempunyai sektor unggulan yg dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya c. memiliki potensi pengembalian investasi yang besar  Penetapan KAPET oleh Presiden

4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ)  Kawasan yang berada dalam wilayah hukum NKRI  Yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan : a. bea masuk b. pajak pertambahan nilai c. pajak penjualan atas barang mewah d. cukai

5 Pokok-pokok pengaturan FTZ  Penetapan FTZ harus dengan Undang-undang  Jangka waktu FTZ 70 tahun  Berfungsi sebagai tempat usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya  Dewan Kawasan ditetapkan oleh Presiden atas usul Gubernur dan DPRD dan masa kerjanya 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan  Dewan Kawasan bertugas menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan (BP)  BP berwenang mengeluarkan izin usaha

6 Kawasan Berikat  Bangunan, tempat atau kawasan dengan batas tertentu  Ada kegiatan usaha industri, pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal/akhir, pengepakan  Hasilnya terutama untuk ekspor  Fasilitas berupa : penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22

7 Kawasan Berikat Plus  Pengaturan Kawasan Berikat berlaku  Kondisi plus adalah : a. perizinan lebih sederhana b. tidak ada minimum jumlah yang harus diekspor c. prosedur impor mesin dan barang modal dalam kondisi bukan baru lebih longar d. post reporting dan post audit

8 Gudang Berikat (GB)  Bangunan atau tempat dengan batas tertentu  Ada kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merek/label, pemotongan atau kegiatan lain sebagai pusat distribusi barang impor,  Untuk dimasukkan ke DPIL, KB, atau direekspor tanpa ada pengolahan  Impor barang modal/peralatan utk membangun/konstruksi GB mendapat penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22

9 Entrepot Untuk Tujuan Pameran (ETP)  Bangunan atau tempat dengan batas tertentu  Ada kegiatan usaha pameran asal impor, atau dari Dalam Daerah Pabean  Penyelenggaraannya bersifat internasional  Impor barang modal/peralatan utk membangun/konstruksi ETP mendapat penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22

10 Toko Bebas Bea (TBB)  Bangunan atau tempat dengan batas tertentu  Digunakan untuk usaha menjual barang impor atau barang asal Daerah Pabean kepada orang yang berhak membeli  Dalam jumlah nilai tertentu  Mendapat pembebasan BM, cukai dan pajak.

11 Manfaat Yang Harus diperoleh Dalam Pengembangan KEK  Peningkatan net devisa (ekspor, sarana industri yang berkualitas, faktor produksi yang kompetitif dan nilai tambah)  Penciptaan lapangan kerja  Katalisator perekonomian kawasan a. multiplier effect (packaging, forwarding, transipment) b. Spin Over Effect (transportasi, perumahan, jasa keuangan)  Peningkatan SDM melalui kapasitas teknologi  Potensi bagi industri jasa untuk berkembang  Potensi menggunakan fasilitas FTA negara lain (e.g USA- Singapore)


Download ppt "Berbagai Bentuk Hukum Pengaturan Kawasan Di Indonesia 1. Kawasan Industri (Keppres 41 Tahun 1996) 2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu/ KAPET (Keppres."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google