Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Internet dan Demokrasi di Indonesia. Materi • Media dan Demokrasi • Internet dan Demokrasi • Teknologi Komunikasi Untuk Demokrasi Baru • Kasus-kasus.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Internet dan Demokrasi di Indonesia. Materi • Media dan Demokrasi • Internet dan Demokrasi • Teknologi Komunikasi Untuk Demokrasi Baru • Kasus-kasus."— Transcript presentasi:

1 Internet dan Demokrasi di Indonesia

2 Materi • Media dan Demokrasi • Internet dan Demokrasi • Teknologi Komunikasi Untuk Demokrasi Baru • Kasus-kasus

3 Media • Medius:tengah, perantara, atau pengantar • Media: alat pengantar informasi • Media: Cetak, elektronik (TV, radio, koran, dsb)

4 Tiga Perspektif Media • Perspektif ekonomi (media merupakan institusi yang dapat diposisikan sebagai alat untuk meraih keuntungan. Media diibaratkan sebagai barang dagangan oleh pemiliknya) • Perspektif sosiologis ( media merupakan sebuah institusi yang berperan sebagai agen social mempunyai peran yang sangat signifikan dalam membentuk pola pikir manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Media dijadikan sebagai salah satu referensi utama yang dapat mempengaruhi perilaku tiap individu ) • Perspektif politik (media merupakan institusi yang menyajikan informasi dengan membawa ideologi tertentu. Setiap pesan yang dikonstruksi media pastinya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Dalam konteks yang lebih luas media diibaratkan sebagai pihak yang mampu menjadi oposan bagi pemerintah)

5 Demokrasi • Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut sistem pemerintahanwarganegarapemerintah

6 Demokrasi • Demos yang berarti rakyatrakyat • Kratos/cratein yang berarti pemerintahanpemerintahan

7 Prinsip Trias PoliticaTrias Politica • Eksekutif (Presiden) Eksekutif • Yudikatif (Mahkamah Agung) Yudikatif • Legislatif (DPR) Legislatif

8 Suprastruktur Politik Infrastruktur Politik

9 Indonesia • Soekarno 18 Agustus 1945 sd 22 Februari 1967 Soekarno18 Agustus Februari1967 • Soeharto 22 Februari 1967 sd 21 Mei 1998 Soeharto22 Februari Mei1998 • Baharuddin Jusuf Habibie 21 Mei 1998 sd 20 Oktober 1999 Baharuddin Jusuf Habibie21 Mei Oktober1999 • Abdurrahman Wahid 20 Oktober 1999 sd 23 Juli 2001 Abdurrahman Wahid20 Oktober Juli 2001 • Megawati Soekarnoputri 23 Juli 2001 sd 20 Oktober 2004 Megawati Soekarnoputri 23 Juli Oktober2004 • Susilo Bambang Yudhoyono 20 Oktober 2004 sd 20 Oktober 2009; 20 Oktober ……. Susilo Bambang Yudhoyono 20 Oktober Oktober Oktober2009

10 Media dan Demokrasi • Juergen Habermas (The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society) • Ruang publik mrp media untuk mengkomunikasikan informasi dan juga pandangan • Pada perkembangan selanjutnya ruang publik juga menyangkut ruang yang tidak saja bersifat fisik (face to face), seperti lapangan, warung-warung kopi dan salon, tetapi juga ruang di mana proses komunikasi bisa berlangsung. Misal dari ruang publik yang tidak bersifat fisik ini adalah media massa, internet, dsb. Di media massa itu masyarakat membicarakan kasus-kasus yang terjadi di lingkungannya. Penguasa yang tidak menerima dikritik dan media massa yang menolak memuat sebuah artikel karena takut kepada penguasa juga sebagai tanda bahwa sebuah ruang publik belum tercipta

11 Public sphere/ruang publik • Public sphere/ruang publik pada dasarnya merupakan suatu kondisi/situasi bertemu dan berinteraksinya publik dengan negara, berlangsung dalam ruang fisik (public space) dan ruang non fisik / sistem kepublikan (public system). “Terbangun atas orang per orang yang secara bersama disebut publik yang mengartikulasikan kepentingan/kebutuhan masyarakat/ bersama dengan/melalui negara.”

12 Public sphere/ruang publik • Idealnya, ruang publik diciptakan untuk memberi kesempatan pada publik untuk turut serta dalam debat publik yang bersifat rasional. Ruang publik diharapkan dapat menjadi zona bebas dan netral yang di dalamnya berlangsung dinamika kehidupan warga secara personal/individu, yang bersih/terbebas dari kekuasaan negara, pasar dan kolektivisme (komunalisme)

13 Public sphere/ruang publik • Menurut Habermas, munculnya ruang public pada abad ke 18 di Eropa, dikarenakan munculnya pula kaum borjuis kapitalis (pedagang yang bukan keturunan bangsawan) yg dengan menggunakan kekayaan dan pendidikan yg mereka miliki berusaha untuk melepaskan ketergantungan mereka terhadap Gereja dan Negara saat itu. Di Inggris, awalnya para kaum borjuis tsb berkumpul di kedai2 kopi membicarakan seni, sastra, budaya, dsb lalu pembicaraan tsb berkembang menuju pada hal2 yg bersifat ekonomi, politik, dsb. Sama halnya dg yg terjadi di Inggris, di Prancis para kaum borjuis tsb juga melakukan hal yg sama di salon2 tempat mereka berkumpul. Dalam perkembangannya muncul wacana reformasi parlemen, pers/ surat kabar yang independen, dsb walaupun hal ini ditentang oleh pemerintah pada saat itu.

14 Public sphere/ruang publik • Hingga muncullah “Ruang Publik”yang dalam hal ini juga berkaitan dengan media sebagai wadah komunikasi diantara anggota2 publik itu sendiri. Ruang public muncul sebagai suatu wilayah spesifik/ wilayah public yg dihadirkan utk beroposisi dg wilayah privat. Istilah public juga muncul sbg salah satu sector dari opini public yg sengaja dibentuk utk melawan otoritas. Selanjutnya opini public juga sering disebut organ2 publik krn opini public bergantung pada organ Negara/ media seperti pers yg menyediakan wadah komunikas diantara anggota2 publik itu sendiri. Konsep ruang publik yang diangkat Habermas ini adalah ruang bagi diskusi kritis, terbuka bagi semua orang.

15 Public sphere/ruang publik • Pada ranah publik ini, warga privat (private people) berkumpul untuk membentuk sebuah publik, di mana nalar publik tersebut akan bekerja sebagai pengawas terhadap kekuasaan Negara. Ciri khas dari ruang public tersebut antara lain: adanya debat terbuka, reportase yg akurat/ penuh/ tdk ada sensor, kritis, kebebasan dari kepentingan ekonomi dan kendali/ intervensi Negara, dsb. Intinya yg diperjuangkan saat itu adalah kebebasan pers, reformasi politik, keterwakilan yg lebih besar, dsb.

16 16 ~KOMUNIKASI GLOBAL~

17 Demokrasi Deliberatif • Demokrasi Deliberatif: Demokrasi yg dijalankan serta diuji melalui diskursus (perbincangan wacana topik tertentu) sehingga produk2nya merupakan suatu kontrol publik yg memihak kpd kepentingan serta kesejahteraan publik, meskipun tdk berarti publik mendikte pemerintah.

18 Demokrasi Deliberatif • Dalam hal ini diharapkan berbagai kebijakan yang ada merupakan sebuah kebijakan yang sudah teruji kemaslahatannya “dalam ruang public” sehingga menghasilkan sebuah kebijakan yang benar2 memberikan kebaikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

19 Kemerosotan Ranah Publik • Habermas menganalisis kemerosotan ranah publik terjadi pada abad ke- 20. Yaitu, dengan bangkitnya kapitalisme negara, industri budaya, dan posisi yang semakin kuat di pihak perusahaan ekonomi dan bisnis besar dalam kehidupan publik. Dalam hal ini, ekonomi besar dan organisasi pemerintah telah mengambil alih ruang publik, di mana warga negara hanya diberi kepuasan untuk menjadi konsumen bagi barang, layanan, administrasi politik, dan pertunjukan public.

20 Kemerosotan Ranah Publik • Menurut Habermas, berbagai faktor akhirnya mengakibatkan kemerosotan ranah publik. Salah satu faktor itu adalah pertumbuhan media massa komersial, yang mengubah publik menjadi konsumen yang pasif. Sehingga menyebabkan opini publik diatur oleh para elite politik, ekonomi, dan media, yang mengelola opini publik sebagai bagian dari manajemen sistem dan kontrol social.media massa

21 Kemerosotan Ranah Publik • Yakni, kondisi di mana perusahaan-perusahaan raksasa mengambil alih ranah publik, dan mengubah ranah publik itu dari ranah perdebatan rasional menjadi ranah konsumsi yang manipulatif dan pasif. Dengan adanya manipulasi dari para elit tersebut, hal inilah yang disebut sebagai “kemerosotan ranah public”, yang seharusnya ruang public tsb dimanfaatkan dan digunakan untuk kemaslahatan/ kebaikan seluruh lapisan masyarakat

22 Publik • Publik adalah warga negara yang memiliki kesadaran akan dirinya, hak-haknya, kepentingan-kepentingannya. Publik adalah warga negara yang memiliki keberanian menegaskan eksistensi dirinya, memperjuangkan pemenuhan hak-haknya, dan mendesak agar kepentingan-kepentingannya terakomodasi. Sehingga publik bukanlah kategori pasif, melainkan aktif. Publik bukan kerumunan massa yang diam (mass of silent).

23 Media dan Demokrasi (Indonesia) • Sebelumnya: Terkekang, tdk bebas, dikontrol penuh oleh pemerintah, dsb • Sekarang: Tdk lagi terkekang, terlalu bebas, kontrol pemerintah tdk sekuat dahulu, dsb • Kampanye, pencitraan, kontrol sosial, dsb • Ruang publik: digunakan utk kontrol thd pemerintah via media massa • Ruang publik: bisa digunakan utk mengontrol kondisi sosial, politik, masyarakat melalui manipulasi via media massa, cth: survei/ jajak pendapat yg memihak kpd kelompok/ tokoh tertentu

24 Media dan Demokrasi • Media mrp sebuah”ruang publik” • Media bisa dikatakan tergantung pada kondisi sosial, politik dan struktural masyarakat • Media memiliki pengaruh besar • Media (objektif dan subjektif)

25 Indonesia Fenomena konglongmerasi Komposisi kepemilikan media elektronik (stasiun TV), Agus Sudibyo dalam Ekonomi Politik Media Penyiaran (2004) mengungkapkan, bahwa RCTI dimiliki Bambang Trihatmodjo. Para pemegang saham SCTV, adalah Henry Pribadi dan Sudwikatmono (adik tiri Soeharto) serta Halimah Trihatmodjo (menantu Soeharto). TPI dimiliki oleh Tutut. Saat Tutut menjabat sebagai Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) juga menancapkan pengaruhnya yang luar biasa pada sektor bisnis radio komersial. Indosiar dimiliki oleh Salim Grup, kelompok bisnis yang dimiliki oleh Liem Sioe Liong (kroni Soeharto). Hanya ANTV (1993) yang tidak punya kaitan langsung dengan Cendana. Stasiun televisi ini dimiliki Bakrie Group dan Agung Laksono, tokoh Golkar. Dalam bisnis media, Bob Hasan memegang hak monopoli suplai kertas Koran lewat PT Aspex Papers (Sudibyo, 2004:16).

26 Indonesia Fenomena konglongmerasi • Metro TV: Surya Paloh • Trans TV: Chairul Tandjung • TV One, AN TV: Aburizal Bakrie • MNC: Hary Tanoesoedibjo • Dsb

27 Fungsi ideal media • Pertama, media harus memberikan informasi pada warga tentang apa yang terjadi disekitarnya. Kedua, media harus mengedukasi warga pada pemaknaan dan sifnifikansi sebuah fakta. Ketiga, media harus menghadirkan sebuah platform pada wacana politik publik dan memfasilitasi pembentukan opini publik. Keempat, melaksanakan peran watchdog of journalism. Kelima, media menjadi saluran advokasi bagi sebuah pandangan politik. (Brian McNair An Introduction to Political Communication. London : Routledge).

28 Internet dan Demokrasi • Memberikan ”tempat/ wadah baru” bagi individu utk bebas berpendapat • Contoh: bagaimana seorang Obama sang presiden Amerika terpilih telah berhasil menggunakan media social networking di Internet sebagai sarana membangun basis massa dukungan dan fund raising (penggalangan dana). Keberhasilan Obama ini bisa menjadi role models penggunaan internet oleh elit terutama capres-capres di Indonesia • Blog, Facebook, Youtube, dsb

29 Internet dan Demokrasi • Sebuah ruang publik dalam berdemokrasi • Kontrol sosial dari masyarakat • Media yg dpt menyampaikan berbagai pendapat • Media pencitraan (baik maupun buruk) • Memiliki pengaruh

30 Internet dan Demokrasi • "Gerakan Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Rianto" menjadi faktor pendorong bebasnya dua unsur pimpinan KPK tersebut terkait kasus yang dinyatakan kepolisian sebagai "penyalahgunaan wewenang"

31 Internet dan Demokrasi • Gerakan Facebooker lainnya yang juga cukup berhasil adalah dukungan terhadap Prita Mulyasari, ibu rumah tangga yang ditahan karena berseteru dengan rumah sakit. Prita ditahan karena mengirim keluhan pelayanan RS Omni Internasional ke beberapa teman

32 Teknologi Komunikasi Untuk Demokrasi Baru • SBY and Twitter • Obama and Twitter • Parlianment online (www.mpr.go.id/diskusi)www.mpr.go.id/diskusi • Quick Count • Online campaign • Government online • Etc

33 Teknologi Komunikasi Untuk Demokrasi Baru • Mendorong demokrasi yg lebih baik • Mendorong akuntabilitas pemerintahan • Memperkecil penyimpangan • Menghemat anggaran (debatable) • Memudahkan • Memperluas informasi • Memberikan ”tempat/ wadah baru” bagi individu utk berpendapat

34 • Like the public sphere idealised by Habermas, it was an exclusive space – only a small minority with the privileged technical access and knowledge could become full members of the new Indonesian public sphere


Download ppt "Internet dan Demokrasi di Indonesia. Materi • Media dan Demokrasi • Internet dan Demokrasi • Teknologi Komunikasi Untuk Demokrasi Baru • Kasus-kasus."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google