Bahan Diskusi Kelembagan & Penigkatan Kapasitas Kota Surabaya

Presentasi berjudul: "Bahan Diskusi Kelembagan & Penigkatan Kapasitas Kota Surabaya"— Transcript presentasi:

1 Bahan Diskusi Kelembagan & Penigkatan Kapasitas Kota Surabaya
Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi Provinsi Jawa Timur 2011

2 Tugas, meliputi; Memfasilitasi proses penguatan kelembagaan di provinsi dan kabupaten/kota, untuk dapat mengarus utamakan dan menjalankan pembangunan pengelolaan sanitasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Mengarahkan proses penguatan kelembagaan ketingkat system yang mendasari proses kerja pembangunan dan pengelolaan sanitasi , dan ketingkat organisasi yang menjalankan fungsi-fungsi pembangunan dan pengelolaan sanitasi. Berkoordinasi dengan tenaga ahli peningkatan kapasitas dalam penilaian kebutuhan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM.

3 ????? SANITASI

4 Bantek Penyusunan MPSS 2011
Membutuhkan Kelembagaan Pokja Sanitasi Daerah yang solid, siap bekerja keras, berkomitmen tinggi, dinamis, ulet, kapasitas tinggi, loyalitas, produktifitas, sumberdaya yang memadai, dll. Pokja yang baik membutuhkan dukungan Regulasi yang memadai, struktur yang tepat, SDM yang sesuai dengan profesionalitasnya, program yang terarah, keuangan yang memadai, koordinasi yang baik, kemitraan secara sinergis, dll. Peningkatan kapasitas Pokja dapat dioptimalkan dengan melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas termasuk pelatihan, baik secara perorangan maupun Tim/ Kelembagaan.

5 Visi Sanitasi: Terwujudnya Sanitasi Kota Surabya yang Ramah Lingkungan Pada Tahun 2015
Misi Sanitasi: Mewujudkan penyediaan air minum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara kualitas dan kontinuitas sesuai dengan Permenkes No. 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Mewujudkan pengelolaan air limbah permukiman secara berkelanjutan dan terjangkau oleh masyarakat. Mewujudkan pengelolaan persampahan yang mandiri dan berkelanjutan. Mewujudkan pengelolaan drainase secara terintegrasi dan berkelanjutan serta melibatkan partisipasi masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sanitasi. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sanitasi yang dapat menciptakan lingkungan yang hijau, bersih dan sehat.

6 3 Komponen PEMKOT MUSPIDA ( Walikota, Dandim, Kapolresta, Kajari dan Ketua DPRD). Eksekutif ( Walikota dan Jajaran dibawahnya). Legislatif (Pimpinan dan Anggota DPRD).

7 SKPD Pendidikan (Dinas Pendidikan; Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip). Kesehatan (Dinkes; RSUD). Perumahan dan Fasilitas Umum (Kantor Pertanahan; Dinas PU CTRKP: BTN ). Perencanaan Pembangunan (BAPPEKO; Bagian Pembangunan). Perhubungan (Dinas Perhubungan & Komunikasi). Lingkungan Hidup (BLH). Pertanahan (BPN). Kependudukan dan Catatan Sipil (Kantor Kependukan dan Catatan Sipil). Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja). Koperasi dan UKM (Dinas Koperasi & UKM). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Badan Kesbanglinmas; Kantor Satpol PP; Polresta Surabaya)

8 12. Pemerintahan Umum (Sekretariat DPRD; Bagian Organisasi; Badan Pengawas Kota; Kantor Pengolahan Data Elektronik; Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pelayanan Prizinan; Bagian Hubungan Masyarakat; Bagian Hukum; Dinas Sosial). 13. Kepegawaian (Badan Kepegawaian). 14. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (Badan PMK). 15. Komunikasi dan Informatika (Bagian Humas Setdakot). 16. Perdagangan (Dinas Perindag dan Pasar; Bank Perkriditan Rakyat).

9 Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah ..... Perusahaan Daerah Air Minum.

10 Pengelolaan Air Limbah
Data ( Layanan sanitasi  26,95%/ KK; Jamban Keluarga  unit, dan MCK  437 Unit; IPLT Keputih Sukolilo  400m3/hari; Sebagian penduduk yang belum mempunyai fasilitas sanitasi memanfaatkan sungai atau saluran-saluran drainase sebagi tempat pembuangan air limbahnya. Regulasi  (Perda No. 257/1987 tentang penyelenggaraan kebersihan di Kota Surabaya; Perda No.4/2000 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; Perwali No. 91/2008 tentang penanganan air limbah).

11 Organisasi Pengelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
Kemitraan dengan swasta untuk jasa pengurasan tinja. Setiap mobil tangki memiliki daya tampung  4 m3 dan jumlah rata-rata yang beroperasi tiap harinya 80 unit mobil. Tidak semua mobil tangki membuang limbahnya ke IPLT karena ada sarana di Kelurahan Wonorejo yang dipergunakan untuk membuang langsung ke Kali Wonokromo. Rata-rata 20 unit mobil tangki tiap harinya memanfaatkan pembuangan langsung ini. Atau sekitar 20 m3/hari masih dibuang ke kali Wonorejo, bagian hilir sungai Wonokromo. Tempat pembuangan langsung ini tidak menyediakan pengolahan lumpur tinja sama sekali.

12 Isu Strategis Belum seluruh masyarakat mempunyai sarana pembuangan limbah domestik yang memenuhi syarat, seperti septik-tank dan resapannya, sehingga masyarakat membuang limbah di sungai atau badan air terdekat. Jarak IPLT dengan daerah pelayanan yang terlalu jauh, seperti untuk daerah Surabaya Barat dan Surabaya Selatan, sehingga ongkos pengangkutan tinja semakin mahal. Terkait dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), kapasitas pengolahan IPLT mampu untuk mengolah Debit sampai 400 m3/hr, tetapi debit tinja yang masuk ke IPLT hanya 100 m3/hr. Periode pengurasan septik-tank yang tidak rutin, menjadikan IPLT tidak memprediksi secara tepat volume tinja yang harus diolah. Belum optimalnya kegiatan pelaksanaan penertiban permukiman kumuh atau permukiman liar di Daerah Aliran Sungai (DAS). Beberapa jamban komunal seperti di daerah Wonokromo, Kenjeran belum terpelihara dengan baik, sehingga semakin berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan

13 Pengelolaan Persampahan
Data  Sampah Basah dan Sampah Kering. Timbulan Tahun 2008  2,90 L/orang/hari. Dengan penduduk di Kota Surabaya  2,7 juta jiwa, maka produksi sampah sekitar m3/hari. Pelaksanaan penanganan persampahan terbagi menjadi 5 (lima) zone daerah pelayanan yaitu Surabaya Pusat (terdiri dari 4 kecamatan), Surabaya Timur (terdiri dari 7 Kecamatan), Surabaya Selatan (terdiri dari 7 Kecamatan), Surabaya Utara (terdiri dari 7 Kecamatan) dan Surabaya Barat (terdiri dari 6 Kecamatan) Jumlah TPS/Depo = 166 unit tersebar di 31 Kecamatan di Kota Surabaya, sedangkan jumlah container 340 unit.

14 Organisasi Pengelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kemitraa dengan swasta. Kendaraan sampah yang operasional sebanyak 119 kendaraan yang terdiri dari compactor 14 unit, Dump Truk 15 unit dan amroll 90 unit, yang artinya sampah yang terangkut secara maksimal oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebanyak m3/hari dan yang dibuang sendiri oleh pihak swasta sebesar m3/hari, jadi total sampah yang terangkut ke TPA sebanyak m3/hr. TPA Kota Surabaya yang beroperasi adalah TPA Benowo di wilayah Surabaya Barat, dengan luas lahan 37,29 Ha. Alat berat yang ada adalah 7 unit Escavator, 9 unit Buldozer, 3 unit Shavel dan 1 unit Back Hoe Loeder.

15 Isu Strategis Proses pemilahan sampah basah dan kering di lokasi sumber sampah maupun TPS sebagian besar masih tercampur. Komposisi sampah yang masih didominasi oleh sampah organik yaitu ± 71,85% dari total sampah. Karena sampah organik lebih cepat membusuk, maka dibutuhkan pengelolaan sampah yang cepat dan tepat. Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan model pewadahan permanen, khususnya di perumahan. Hal ini menyulitkan petugas pengumpul, serta membutuhkan waktu lebih banyak untuk memindahkan sampah ke gerobak. Keterbatasan sarana angkutan sampah dan tenaga operasionalnya Masih tingginya prosentase sampah plastik yaitu 7.6 %. Hal ini menyebabkan TPA Benowo menjadi lebih cepat penuh, karena sampah jenis ini sulit terdegradasi TPA Benowo terletak di wilayah Barat Surabaya, terlalu jauh dari area pelayanan, terutama dari wilayah Surabaya Timur. Pengumpulan sampah dari sumber sampah menuju TPS tidak semuanya dilakukan setiap hari sehingga mengakibatkan penumpukan pada wadah sampah yang berpontensi menimbulkan bau serta berserakan.

16 NAMA SUB CATCHMENT AREA PROSENTASE GENANGAN (%)
Pengelolaan Drainase Data  Genangan yang terjadi di kota Surabaya pada tahun 2007 adalah seluas 3.481,48 ha, angka ini telah jauh berkurang dibandingkan pada tahun yang mencapai 5.418,74 ha. Artinya, terjadi pengurangan kawasan banjir yang cukup signifikan yaitu sebesar 1.937,26 Ha (35,75%). Sebagian besar genangan yang terjadi di kota Surabaya disebabkan oleh meluapnya saluran Gunungsari (eks saluran irigasi) yang membentang sepanjang 20 km dari Selatan ke Barat kota, yang kemudian meluap ke sistem pematusan PA Darmokali, PA Kupang/Dinoyo dan kali Greges. Kali Kalidami banjir sudah berkurang karena adanya penambahan rumah pompa di hilir boezem Kalidami. Sumber : SDMP Tahun 2018 dan Evaluasi SDMP 2008. . Rangking NAMA SUB CATCHMENT AREA TOTAL LUAS PROSENTASE GENANGAN (%) Cactment A (Ha) Genangan L (Ha) 1. Gunungsari 4.431 665 15,0 2. Kali Wonorejo 2.078 659 31,7 3. Kedurus 4.609 399 8,7 4. Kali Kalidami 1.216 376 30,1 5. Kali Kalikepiting 707 354 50,1 6. Kali Greges 1.515 347 22,9 7. Medokan Semampir 723 316 43,7 8. Kali Perbatasan 1.855 225 12,1 9. Kali Kalibokor 779 202 26,0 10. Kali Kalirungkut 604 166 27,5 11. Kali Kebonagung 542 133 24,5 12. PA. Darmokali 261 132 50,6 13. Kali Sumo 124 35,7 14. PA. Dinoyo 236 105 44,4

17 Kondisi Sistem Drainase
Sistem drainase Kota Surabaya beroperasi untuk menjalankan dua fungsi secara simultan, yaitu sebagai pengendalian banjir (flood control) yang berasal dari luar Kota Surabaya dan drainase perkotaan (urban drainage) di dalam kota Surabaya. Kedua sistem drainase tersebut beroperasi menurut pola berikut: Pengendalian banjir yang berasal dari luar Kota Surabaya Kali Surabaya dan Kali Wonokromo serta Kali Mas berfungsi sebagai saluran drainase primer untuk menyalurkan banjir dari luar kota Surabaya. Pengendalian air hujan di dalam area perkotaan Surabaya Sistem drainase perkotaan Surabaya mengumpulkan air hujan di dalam kota Surabaya melalui saluran tersier dan sekunder, dan menyalurkannya ke saluran drainase primer yang terhubung dengan Kali Mas di wilayah pusat. Sistem operasi di atas didukung oleh sistem keamanan untuk mengantisipasi pasang tertinggi air laut dan tingginya beban saluran primer, sekunder dan tersier pada musim hujan. Sistem beroperasi sebagai berikut: Pemasangan tanggul-tanggul laut dan pintu-pintu laut pada saluran drainase primer Memfungsikan saluran irigasi primer dan sekuder dari bangunan pengatur Gunung Sari dan Gubeng pada saat musim hujan. Area penampung air hujan (bosem) yang dilengkapi dengan stasiun pompa.

18 Organisasi Pengelola Dinas PU Cipta Karya Sistem Darinase Primer;
Saluran pematusan primer untuk mengalirkan banjir yang berasal dari luar Surabaya diarahkan ke laut (Kali Surabaya dan Kali Wonokromo). Pengumpulan limpasan dari area perkotaan melalui saluran-saluran tersier, sekunder dan primer dibantu oleh pompa-pompa drainase pada daerah yang tidak mungkin adanya aliran secara gravitasi. Tanggul laut dengan pintu-pintu laut untuk mencegah arus balik di saluran pematusan primer selama pasang tinggi. Serangkaian saluran irigasi primer dan sekunder berawal dari bangunan pengatur Gunung Sari dan Gubeng. Untuk saat ini saluran-saluran ini memiliki fungsi ganda dimusim hujan dengan menerima aliran dari saluran pematusan.

19 Isu Strategis Kebanyakan kapasitas saluran pematusan primer dan sekunder tidak cukup untuk mengalirkan debit banjir tahunan, serta dimensi saluran tersier/tepi jalan tidak direncanakan untuk melayani/mematus petak tersier kawasan terbangun, tetapi hanya untuk melayani badan jalan. Sistem drainase kurang maksimal karena sedimen dan tidak terkoneksinya saluran. Aspek kelembagaan (SDM), dll ?

20 Pengelolaan Air Bersih
Data  (PDAM; Tahun 2011 ± % penduduk terlayani . Non Perpipaan; Tahun 2009  3,54%. Sistem perpipaan yang dikelola oleh PDAM mempunyai instalasi sebanyak 6 unit, yaitu Ngagel I dengan debit lt/det, Ngagel II = 797 lt/det , Ngagel III = l/dt, Karangpilang I = l/dt, Karangpilang II = l/dt dan mata air 318 lt/det serta sistem perpipaan yang dikelola oleh Citraland mempunyai satu unit instalasi dengan debit terpasang 160 l/dt. Air Baku dari mata air Umbulan dan Tamanan. Lokasi mata air Umbulan terletak sekitar 60 km arah Tenggara dari Kota Surabaya. Kualitas air cukup baik sebagai sumber air baku untuk kebutuhan air bersih sehingga hanya diperlukan tindakan chlorinasi. Kuantitas air baku yang tersedia cukup besar yaitu 3-4 m³/dt dan yang dimanfaatkan oleh PDAM Surabaya ± 330 l/dt. Regulasi (Perda No. 7/1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 14/1986; Perda No. 2/2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum). .

21 Organisasi Pengelola Pengelolaan sistem air bersih dikelola oleh PDAM.
Air bersih non-perpipaan dengan pembuatan sumur gali /Sumur Pompa Tangan dikelola oleh masing-masing pemilik (keluarga).

22 Isu Strategis PDAM Kehilangan air yang masih cukup tinggi ± 34.45%, karena adanya pipa yang sudah tua dan rusak sehingga perlu diganti serta adanya pencurian air dan sambungan ilegal, Ketersediaan sumber air baku menurun baik dari segi kualitas dan kuantitasnya Beberapa jaringan perpipaan air minum sudah dalam kondisi tua dan memerlukan penggantian Masalah-masalah yang berkaitan dengan keuangan dan kelembagaan Kenaikan harga BBM, listrik dan bahan – bahan kebutuhan lainnya.

23 PHBS- Hygiene Data  (Investasi $ 1 akan menghasilkan nilai ekonomi $ 8 – 21 di Indonesia (studi WHO, 2005); Tingginya angka morbiditas penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD);Angka kesakitan (morbiditas) penyakit DBD tahun 2010 adalah 116/ penduduk; Lumpur tinja dibuang secara sembarangan; Sebagian lumpur tinja dari rumah-rumah tidak diangkut ke IPLT oleh truk tinja, melainkan dibuang ke sungai terdekat dengan alas an jarak yang jauh dan keengganan untuk membayar; Persepsi masyarakat mengenai fasilitas sanitasi lebih terhadap kamar mandi dan toilet, dan kurang terhadap pengolahan air limbah; Tingginya penyakit diare pada anak-anak. Penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare, terutama pada anak- anak usia kurang dari 5 tahun cukup tinggi, 4,23% dari keseluruhan populasi diperkirakan pernah menderita diare, penyakit ini dapat berakibat fatal, termasuk pada anak-anak dan dewasa. 151 orang meninggal akibat penyakit terkait diare pada tahun 2010. .

24 Pertanyaan Kelembagaan & PK ?
Kebutuhan model kelembagaan seperti apa, untuk MPSS ? Kebutuhan regulasi apa untuk MPSS ? Kebutuhan Pelatihan apa untuk MPSS ? Kebutuhan SDM seperti apa untuk MPSS ? Dll ?

25 TERIMA KASIH