Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENANAMAN MODAL (INVESTASI) PPTSP REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI GOD PUBLIC GOVERNANCE GOD PUBLIC GOVERNANCE RAPEKADA : RENCANA AKSI PEMBERANTASAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENANAMAN MODAL (INVESTASI) PPTSP REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI GOD PUBLIC GOVERNANCE GOD PUBLIC GOVERNANCE RAPEKADA : RENCANA AKSI PEMBERANTASAN."— Transcript presentasi:

1

2 PENANAMAN MODAL (INVESTASI)

3

4 PPTSP REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI GOD PUBLIC GOVERNANCE GOD PUBLIC GOVERNANCE RAPEKADA : RENCANA AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI DAERAH RAPEKADA : RENCANA AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI DAERAH

5 Aktivitas Ekonomi (BISNIS) Aktivitas Ekonomi (BISNIS) Kesejahteraan masyarakat Kesejahteraan masyarakat Identifikasi dan Evaluasi potensi dan keunggulan yang dimiliki, serta kebutuhan masing-masing daerah, merupakan hal yang penting untuk peningkatan investasi Identifikasi dan Evaluasi potensi dan keunggulan yang dimiliki, serta kebutuhan masing-masing daerah, merupakan hal yang penting untuk peningkatan investasi Pemerintah perlu mendorong aktivitas ekonomi dan bisnis, di masing-masing daerah, sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki Pemerintah perlu mendorong aktivitas ekonomi dan bisnis, di masing-masing daerah, sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki Meningkatkan martabat bangsa Meningkatkan martabat bangsa Kegiatan investasi Kegiatan investasi

6 SKEMA KEGIATAN PENANAMAN MODAL Potensi Sumber Daya Nasional Potensi Sumber Daya Nasional KEGIATAN INVESTASI KEGIATAN INVESTASI Wira swasta Wira swasta Modal Bahan Baku Bahan Baku Tekno- logi Tekno- logi Peluang Usaha Peluang Usaha Sarana Pra- sarana Pra- sarana Pasar Tenaga kerja Tenaga kerja Manaje men Manaje men - Menghasilkan Barang dan jasa - Memperluas Kesempatan usaha - Menciptakan Lapangan kerja - Nilai tambah - Kapabilitas Teknologi - Kapabilitas Manajemen - Mengembang- kan rekayasa - Menghasilkan Barang dan jasa - Memperluas Kesempatan usaha - Menciptakan Lapangan kerja - Nilai tambah - Kapabilitas Teknologi - Kapabilitas Manajemen - Mengembang- kan rekayasa Kekayaan Ekonomi r i i l Kekayaan Ekonomi r i i l Pertumbuhan Ekonomi daerah Pertumbuhan Ekonomi daerah Penyerapan tenaga kerja Penyerapan tenaga kerja

7 Pemberian fasilitas fiskal akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (Pasal 18 ayat 7) Pembagian urusan pemerintah di bidang penanaman modal akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 30 ayat 9) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing ditetapkan dgn Perpres (Pasal 12 aayat 4). Ketentuan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 masih akan diatur kemudian dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri ataupun dengan Undang-undang adalah : Tatacara dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal 26 ayat 3) Penetapan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dgn Perpres (Pasal 12 ayat 3). Ketentuan Kawasan Ekonomi Khusus akan diatur dengan Undang- undang (Pasal 31 ayat 3) Catatan : Nomor 1 dan nomor 2 sudah terbit yaitu dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal

8

9 Kelembagaan (31%) BOBOT FAKTOR PERINGKAT DAYA TARIK INVESTASI DI DAERAH

10 Biaya untuk mengurus izin usaha mencapai 3% sampai 10% dari modal usaha (Andadari, 1997). Membutuhkan 151 hari dengan biaya 104 USD (Bank Dunia; 2006) Pungutan liar mencapai lebih dari 300% (Rustiani, TAF, 2000) Biaya per prosedur setara dengan 194 USD. Waktu menunggu selama 10 bulan. Sehingga kehilangan laba bersih sekitar USD atau sekitar 90% dari total biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah usaha kecil (de Soto, 1992)

11 Perbandingan Internasional Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Memperoleh Izin (hari) Sumber The Asia Foundation 2006 Indonesia 151

12 NONEGARARANKING 1SINGAPURA1 2THAILAND18 3MALAYSIA25 4VIETNAM104 5PHILPINA126 6INDONESIA135 7KAMBOJA143 8LAOS159 9TIMOR LESTE174 SUMBER : DOING BUISSNES 2006 (WORLD BANK) MEDIA INDONESIA, 7 SEPTEMBER 2006 Survey Terhadap 175 Negara

13 Proses berbelit-belit dan tidak transparan Waktu pengurusan izin relatif lama Tidak ada kejelasan kapan izin selesai Banyak pintu/meja yang harus dilalui oleh pemohon Pemohon tidak mengetahui persis besar biaya resmi yang harus dikeluarkan untuk pengurusan izin Adanya pungutan liar 1

14 TUJUAN OTONOMI DAERAH (UU NO. 32 Th. 2004) Meningkatkan kualitas Pelayanan kpd Masyarakat Mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggara Pemerintahan Mempercepat Kesejahteraan Masyarakat Pelayanan terpadu salah satu upaya yang efektif 2

15 Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal Inpres Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Inpres Nomor 3 Tahun 2006, Tentang paket kebijakan iklim investasi Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PEMERINTAH PUSAT 3

16 Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 7 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Perizinan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat Keputusan Gubernur Jawa Barat No: 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 4

17 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Bandung Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2008, tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Kabupaten Bandung PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 5

18 APA ITU PTSP Penyelenggaraan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai penerbitan dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat •Pemangkasan tahapan dan prosedur •Transparansi biaya •Penyederhanaan persyaratan •Pengurangan waktu rata-rata pemrosesan perizinan •Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan Penyederhanaan Permendagri 24 tahun

19 Kesederhanaan Kejelasan Prosedur dan Biaya Kepastian waktu Kemudahan akses Kenyamanan Kedisiplinan dan Keramahan petugas Kesederhanaan Kejelasan Prosedur dan Biaya Kepastian waktu Kemudahan akses Kenyamanan Kedisiplinan dan Keramahan petugas PELAYANAN PRIMA 7

20 Proses Perizinan Tanpa Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Kimtawil Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Industri dan Perdaganga n •Tanda Daftar Perusahaan (TDP) •Tanda Daftar Industri (TDI) •Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Instansi Lain Izin Spesifikasi lain, misal: industri pariwisata dan industri makanan, dsb Bagian Perekonomi an Izin Gangguan (HO) 8

21 BACK OFFICE/ PEMROSESAN FRONT OFFICE Loket Informasi Loket Pendaftaran Tim Pemeriksa •Pemeriksaan Lapangan •Pengambilan Keputusan Kepala PTSP Pengesahan/ Tanda Tangan Loket Penyerahan Dokumen Pemohon Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 9

22 PEMOHON PELAYANAN BPMP Validasi dan verifikasi 1 hari) Tim Teknis (max 8 hari) PENGOLAHA N (2 HARI) Rapat (1 hari) SEKDA (1 hari) PEMBA YARAN INFORMASI LOKET PENDAFTARAN PENOMORAN & PENGARSIPAN LOKET PENGAMBIL AN/SEKDA Mencari Informasi Memberikan Informasi Mekanisme dan Teknis Menyerahkan formulir Mengisi Formulir Dan melengkapi Persyaratan Menerima dan Memeriksa berkas Lengkap Ya Validasi Perlu Tim Teknis Ya Tidak Pemeriksaan Teknis lapangan dan membuat gambar site plan Pemeriksaan Teknis lapangan dan membuat gambar site plan Sesuai Ya Tidak Pencetakan izin dan Penghitungan SKPD dan paraf Ka.Badan Tanda Tangan Penomoran Izin dan SKRD Membuat Surat Penolakan/Penangguhan Penolakan / Penangguhan Menyerahkan SKRD Menyerahkan Izin Menerima Pembayaran & Menyerah kan bukti pembayaran Penolakan / Penangguhan SKRD Bukti Pembayaran I Z I N Tidak 10

23 1.PENYAMAAN PERSEPSI TENTANG PPTSP - Arahan Kepala Daerah tentang Kebijakan Nasional (Permendagri No. 24/2006, Undang-Undang No. 25/2007, PP No. 41/2007, PPNo.38/2007) - Workshop Permasalahan. 2.PEMBENTUKAN KOMITMEN - Instruksi Bupati Bandung tentang Pembukaan PPTSP - Pembentukan Tim / Pokja PPTSP - Penandatangan Kesepakatan dengan SKPD 3.PENYIAPAN ANGGARAN - Penganggaran dalam APBD 4.PENYUSUNAN GRAND DESIGN DAN ACTION PLAN - Analisa Perda-Perda terkait - Analisa Permasalahan Prosedur Perijinan existing - Menyusun arah kebijakan PPTSP dan rencana tindak 5.PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERKAIT PPTSP - Penyusunan Perda tentang Pembentukan PPTSP - Perbup Pelimpahan Kewenangan - Perbut mengenaimekanisme pelayanan perizinan - Perbut mengenai TUPOKSI - SK Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis dan Pembina PPTSP

24 6.PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN 7.PENYUSUNAN SOP 8.PENETAPAN MEKANISME PENGADUAN 9.PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA - Kebutuhan Kantor PPTSP - Tata Ruang - Peralatan - Formulir, ATK, dll 10.PENYIAPAN SDM - Rekruitmen Pegawai - Pelatihan perubahan mindset Pegawai - Pelatihan peningkatan 11.PENINGKATAN SISTEM INFORMASI - Sosialisasi kepada masyarakat 12. LAUNCHING PPTSP DAN SOSIALISASI 13. PENGUKURAN INDEX KEPUASAN MASYARAKAT

25 -REGULASI PRODUK HU KUM YANG DISINSENTIF. -DAFTAR NEGATIF LIS -PRODUK UNGGULAN -ADANYA PEME TAAN ARUS INVESTASI -SDM -REGULASI PRODUK HU KUM YANG DISINSENTIF. -DAFTAR NEGATIF LIS -PRODUK UNGGULAN -ADANYA PEME TAAN ARUS INVESTASI -SDM PPTSPREGULASIPRODUCTWASDALPPTSPREGULASIPRODUCTWASDAL PP 67 SOSIALISASI Investasi yang provitable Investasi yang provitable -Tegal Luar -MBC -JH REGULASI ISUESTRATEGISISUESTRATEGIS ISUESTRATEGISISUESTRATEGIS PROMOSI KS IZIN -BOP -JO -JM FS/P ra FS Iklim Inv ↓ L P E ? N ↓ Pelaya nan ? ICOR ↓ Iklim Inv ↓ L P E ? N ↓ Pelaya nan ? ICOR ↓ SP Iklim Inv. ↑ LPE ↑ N ↑ Pelaya nan ↑ PAD ↑ Kes Masy ↑ Iklim Inv. ↑ LPE ↑ N ↑ Pelaya nan ↑ PAD ↑ Kes Masy ↑

26 25 Menyerahkan Permohonan dan Persyaratan Izin Lengkap Tidak Lengkap Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan Sesuai S K R D Pembuatan dan Penandatangan Izin Tidak sesuai kembali ke pemohon Pemberitahuan SKRD telah selesai untuk segera membayar retribusi Penyerahan bukti pembayaranPembayaran retribusi di Kasir / Bank Penyerahan SKRD Ditindaklanjuti Oleh TIM Pengaduan Permasalahan Perizinan LOKET PENGADUAN

27 MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK MEMBERIKAN AKSESYANG LEBIH LUAS KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN PUBLIK MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI, BAIK YANG BERSKALA KECIL, MENENGAH MAUPUN BESAR MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN

28 PELAYANAN PERIZINAN 1.IZIN LOKASI 2.IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 3.IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN ATAU HIDER ORDONANTIE (HO) 4.SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) 5.SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) 6.SURAT IZIN USAHA KEPARIWISATAAN (SIUK) 7.IZIN USAHA TETAP (IUT) 8.IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) 9.SURAT IZIN USAHA JASA KONTUKSI (SIUJK) 10.IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME 11.IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

29 PELAYANAN NON PERIZINAN 1.TANDA DAFTAR INDUSTRI ( TDI ) 2.TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ( TDP ) 3.TANDA DAFTAR GUDANG ( TDG ) 4.SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL (SPPM) TOTAL 15 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILAYANI OLEH ( B P M P )

30 SUPERMASI HUKUM SUPERMASI HUKUM DEREGULASI TRANSPARANSI PARTISIPASI KOMITMEN KOMITMEN KUNCI KEBERHASILAN

31

32 Strategi Kebijakan Investasi Daerah : • Mengembangkan potensi investasi (Peta investasi daerah, profil-profil proyek); profil-profil proyek); • Mengembangkan iklim investasi yang kondusif (stabilitas, pelayanan prima, perda pro bisnis,insentif, bantuan pelayanan prima, perda pro bisnis,insentif, bantuan penyelesaian masalah); penyelesaian masalah); • Mempercepat pembangunan dan penyediaan infrastruktur; • Meningkatkan kualitas SDM aparat dan pelaku bisnis (pelatihan, magang, pendidikan); (pelatihan, magang, pendidikan); *Meningkatkan kegiatan promosi investasi yang terarah dan terpadu (bahan promosi, informasi on-line, seminar/pameran); terpadu (bahan promosi, informasi on-line, seminar/pameran); *Meningkatkan kerjasama dan koordinasi (kerjasama dengan Kadin, asosiasi, perbankan, kerjasama regional, koordinasi Kadin, asosiasi, perbankan, kerjasama regional, koordinasi dengan pusat/propinsi/kabupaten/kota). dengan pusat/propinsi/kabupaten/kota).


Download ppt "PENANAMAN MODAL (INVESTASI) PPTSP REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI GOD PUBLIC GOVERNANCE GOD PUBLIC GOVERNANCE RAPEKADA : RENCANA AKSI PEMBERANTASAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google