Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DEPUTI MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI BIDANG JARINGAN IPTEK Prof. dr. Amin Soebandrio, PhD., Sp.MK Disampaikan pada acara dialog dengan PPI Belanda.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DEPUTI MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI BIDANG JARINGAN IPTEK Prof. dr. Amin Soebandrio, PhD., Sp.MK Disampaikan pada acara dialog dengan PPI Belanda."— Transcript presentasi:

1 DEPUTI MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI BIDANG JARINGAN IPTEK Prof. dr. Amin Soebandrio, PhD., Sp.MK Disampaikan pada acara dialog dengan PPI Belanda 7 Juli 2012 MEMBANGUN RISET, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI INDONESIA

2 RUANG LINGKUP 1.Pelaku Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia 2. Kebijakan Nasional Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  UU No. 18 Tahun Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek  UU No. 17 Tahun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  Perpres No. 32 Tahun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)  Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) th Triple Helix Conference, Bandung 8-10 Agustus 2012 dalam rangkaian Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke Tantangan dan Peluang

3 Science and Technology Environment in Indonesia PARLIAMENT (DPR) THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA The Ministry for Research and Technology (RISTEK) National Research Council (DRN) Ministry of National Education and Culture Ministry of Energy and Mineral Resources Ministry of Agriculture Ministry of Transportation Ministry of Health Ministry of Communication and Information Ministry of Defense Other: - Regional R&D Agencies (i.e. BRKP) - Government, SME - Industries In-direct interlink to the Ministerial R&D Agencies (Cross Department/Institutions – coordination on Research, S&T) LIPI BPPT LAPAN BIG BSN BATAN BAPETEN • Government Coordination on Research, S&T • Policy Program Eijkman PP IPTEK Universities Direct Coordination to Non-Ministerial l R&D Agencies (LPNK) + 2

4 KERANGKA PEMBANGUNAN IPTEK – RPJMN

5

6

7 ENAM KORIDOR EKONOMI INDONESIA Sumatera: pusat produksi dan pengolahan bahan alam serta lumbung energi nasional Jawa: pusat kegiatan industri nasional dan penyediaan jasa Kalimantan: lumbung energi dan pengolahan bahan tambang Sulawesi: pusat produksi dan pengolahan pertanian, perikanan, pertambangan, Bali-Nusa Tenggara: pintu masuk pariwisata dan pangan nasional Papua-Kepulauan Maluku: lumbung energi, pertambangan, perikanan

8 PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI DAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) TUJUAN:  peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia  Sinergi sumber daya bagi pembangunan daerah berbasis Sistem Inovasi Daerah bagi tercapaian daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat Ruang lingkup penguatan SIDa meliputi: 1.Kebijakan penguatan SIDa; 2.Penataan unsur SIDa; dan 3.Pengembangan SIDa.

9 KEBIJAKAN Komitmen, konsensus Koordinasi, Penyusunan Roadmap, Perubahan RPJMD, RKPD

10 UNDANG - UNDANG NO. 18 TAHUN 2002 SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur-unsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh Struktur Organisasi Kementerian Riset dan Teknologi dibentuk dengan memperhatikan unsur-unsur kelembagaan, sumber daya, jaringan, produktivitas dan pendayagunaan Iptek Struktur Organisasi Kementerian Riset dan Teknologi dibentuk dengan memperhatikan unsur-unsur kelembagaan, sumber daya, jaringan, produktivitas dan pendayagunaan Iptek

11 Policy Assessment DV: Utilization of S&T - Promotion - Start-up capital - Trust fund - Patent granted - Regional innovation D-II S&T Resources - Scholarships - Lab Facilities - IPR facilitation - Data & Info System D-III S&T Networks - International S&T Network - S&T Park development - Regulations DI – S&T Institutions - Re-organization - Accreditation - Bureaucratic reforms - BTC / BIC D-IV Relevance and Productivity: Increasing industrial competitiveness ; Canters of excellence; Creative industry, setting 7 research focus programs

12 TANTANGAN DAN PELUANG  Merubah pola pikir para pengembang teknologi bahwa riset harus diarahkan pada demand driven, memberikan solusi terhadap masalah yang ada di masyarakat, serta bersifat kompetitif secara ekonomi  Kurangnya tenaga ahli dalam proyek besar Pemerintah: Pesawat Tempur Indonesia Fighter Xperience (IFX), Kapal Selam, MW; e-KTP, Mobil Listrik  Peneliti memerlukan lingkungan yang cocok dan ‘sweetener ‘agar bisa produktif (infrastruktur, academic environment, insentif/dana riset serta kepastian terhadap penggunaan hasil-hasil riset)  Mendorong pihak swasta untuk meningkatkan investasi pada R&D  Meningkatkan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga

13 10 th Triple Helix Conference, Bandung 8-10 August 2012 Theme : “Emerging Triple Helix Models for Developing Countries: From Conceptualization to Implementation” When : 8-10 August 2012 Where : Grand Royal Panghegar Hotel, Bandung, Indonesia Dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-17 (hakteknas.ristek.go.id)

14 MARI BEKERJA SAMA MENJADI PEMAIN UTAMA BAGI KEMAJUAN IPTEK DI INDONESIA MARI BEKERJA SAMA MENJADI PEMAIN UTAMA BAGI KEMAJUAN IPTEK DI INDONESIA

15 TERIMA KASIH


Download ppt "DEPUTI MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI BIDANG JARINGAN IPTEK Prof. dr. Amin Soebandrio, PhD., Sp.MK Disampaikan pada acara dialog dengan PPI Belanda."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google