Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA & KETERLIBATAN KORPORASI SBG PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH YUNUS HUSEIN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA & KETERLIBATAN KORPORASI SBG PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH YUNUS HUSEIN."— Transcript presentasi:

1 PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA & KETERLIBATAN KORPORASI SBG PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH YUNUS HUSEIN

2 MODUS TPPU • MEMBELI ASET TUNAI, SPT UANG, EMAS. • MENGGUNAKAN SPECIAL PURPOSE VEHICLE COMPANY • MENGGUNAKAN PERUSAHAAN YG SAH YG DIMASUKI UANG HASIL KEJAHATAN • MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU ATAU IDENTITAS ORG LAIN • MENYEMBUNYIKAN UANG PADA SAVE HAVEN COUNTRY

3 PENGERTIAN KORPORASI • KUMPULAN ORANG DAN/ATAU KEKAYAAN YG TERORGANISASI, BAIK MERUPAKAN BADAN HUKUM MAUPUN BUKAN BADAN HUKUM • (UU NO. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang & UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi)

4 KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (1) • KORPORASI EKSIS & MAMPU BERBUAT SALAH • DIATUR DI LUAR K.U.H.PIDANA • HANYA UTK TINDAK PIDANA TERTENTU YG DIATUR DLM UU KHUSUS • PD AWALNYA DIGUNAKAN BERBAGAI ISTILAH TP AKHIRNYA MEMAKAI ISTILAH KORPORASI • ISTILAH TERLIHAT TH 1977 DLM UU PSIKOTROPIKA, YG DIPENGARUHI ISTILAH DLM KONSEP KUHP TH 1993

5 KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (2) • SEJUMLAH UU MENGATUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI, • PENGATURAN SANGAT BERAGAM MENUNJUKKAN POLITIK HUKUM YANG BELUM JELAS • DIPERLUKAN PEDOMAN BAGI PENEGAK HUKUM UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN UTK LBHMENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

6 KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (3) • ISTILAH KORPORASI BIASA DIATUR DLM KETENTUAN UMUM TP ADA JUGA DIMUAT DLM PENJELASAN PASAL YBS. • ADA JUGA UU YG TDK MEMBERIKAN PENGERTIAN KORPORASI, WALAUPUN ADA PENGATURAN MENGENAI PEMIDANAAN KORPORASI • IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI MASIH MINIM ( Contoh : PT. GIRI JALADHI WANA (Tipikor), PT Adei Plantation (Sumber Daya Alam) & PT Dongwoo Environmental Indonesia (Lingkungan Hidup).

7 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI 1. KORPORASI BERBUAT DAN KORPORASI BERTANGGUNG JAWAB • 2. KORPORASI BERBUAT DAN PENGURUS BERTANGGUNG JAWAB • 3. PENGURUS BERBUAT & BERTANGGUNGJAWAB • 4. KORPORASI DAN PENGURUS SEBAGAI PELAKU DAN KEDUANYA BERTANGGUNG JAWAB.

8 AJARAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA • DOCTRINE OF IDENTIFICATION • DOCTRINE OF VICARIOUS LIABILITY • DOCTRINE OF STRICT LIABILITY • DOCTRINE OF COMPANY CULTURE • DOCTRINE OF DELEGATION • DOCTRINE OF AGGREGATION • DOKTRIN GABUNGAN

9 1. TEORI IDENTIFIKASI (DOCTRINE OF IDENTIFICATION) • MERUPAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LANGSUNG (DIRECT LIABLITY DOCTRINE) • PERBUATAN/KESALAHAN PEJABAT SENIOR DIIDENTIFI SBG PERBUATAN/KSALAHAN KORPORASI • DISEBUT JUGA TEORI ALTER EGO ATAU TEORI ORGAN

10 PEJABAT SENIOR ? • ARTI SEMPIT (INGGRIS): HANYA PERBUATAN EJABAT SENIOR YG DPT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KPD KORPORASI • ARTI LUAS (AMERIKA): TDK HANYA PJABAT SENIOR TTP JUGA PEJABAT DI BAWAHNYA • UMUMNYA: ORG YG MENGENDALIKAN PERUSAHAAN,BAIK SENDIRI MAUOUN BERSAMA2, YAITU “PARA DIREKTR DAN MANAJER”

11 2.DOKTRIN PERTANGGNGJWBN PID PENGGANTI (VICARIOUS LIABILITY) • BERTOLAK DARI DOKTRIN “RESPONDEAT SUPERIOR, YG BERARTI “A MASTER IS LIABLE IN CERTAIN CASES FOR THE WRONGFUL ACTS OF HIS SERVANT, AND A PRINCIPAL FOR THOSE OF HIS AGENT” • BERTOLAK DARI “EMPLOYMENT PRINCIPLE”, BHW MAJIKAN ADALAH PENANGGUNGJAWAB UTAMA DARI PERBUATAN KARYAWAN • DIKENAL DG “THE AGENCY PRINCIPLE”

12 3. DOCTRINE OF STRICT LIABILITY • KORPORASI MElAGGAR UU • COMPANIES OFENCE/SITUATIONAL OFFENCE/ STRICT LIABILITY OFFENCE. • MISALNYA KORPORASI MENJALANKAN USAHA TANPA IZIN.

13 4.COMPANY CULTURE THEORY • KORPORASI DPT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DILIHAT DR PROSEDUR, SISTEM BEKERJA DAN BUDAYANYA. • SERIG DISEBUT JUGA DG TEORI SYSTEM ATAU MODEL ORGANISASI • KESALAHAN KORPORASI DIDASARKAN PD STRUKTUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN INTERNAL • CONTOH PASAL 12.3 KUH PIDANA AUSTRALIA

14 5. DOCRINE OF DELEGATION • MERUPAKAN SALAH SATU DASAR PEMBENAR UTK MEMBEBANKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI KPD KORPORASI. • ALASANNYA ADALAH KRN ADANYA PENDELEGASIAN WEWENANG DR SESEORANG KPD ORG LAIN UTK MELAKSANAKAN KEWENANGAN YG DIMILIKINYA

15 6. DOCTRINE OF AGGREGATION • AGGREGASI/KOMBINASI KESALAHAN SEJUMLAH ORG DIATRIBUTKAN KPD KORPORASI, SHG KORPORASI DAPAT DIBEBANI PERTANGGUNGJAWABAN

16 7. DOCTRIN GABUNGAN (1) • DIPENUHINYA UNSUR2 DAN SYARAT2 UTK DAPAT MEMBEBANKAN PERTANGGUNGJAWABANNYA KEPADA KORPORASI, YAITU • A. DILAKUKAN ATAU DIPINDAHKAN OLEH PERSONIL KORPORASI YG MEMILIKI POSISI SBG DIRECTING MIND KORPORASI • B. DILAKUKAN DLM RANGKA PEMENUHAN MAKSUD DAN TUJUAN KORPORASI

17 DOKTRIN GABUNGAN (2) • C. TINDAK PIDANA DILAKUKAN PELAKU ATAU ATAS PERINTAH PEMBERI PRINTAH DLM RANGKA TUGASNYA DLM KORPORASI • D. DILAKUKAN DG MAKSUD MEMBERIKAN MANFAAT BAGI KORPORASI • E. PELAKU ATAU PEMBERI PERINTAH TDK MEMLIKI ALASAN PEMBENAR ATAU PEMAAF UTK DIBEBASKAN DARI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

18 BENTUK PIDANA TERHADAP KORPORASI (UU 8/2010) • DENDA PIDANA • PENGUMUMAN PUTUSAN • PEMBEKUAN KEGIATAN • PENCABUTAN IZIN USAHA • PEMBUBARAN DAN/ATAU • PELARANGAN KORPORASI • PERAMPASAN ASET KORPORASI • PENGAMBILALIHAN KORPORASI OLEH NEGARA PIDANA POKOKPIDANA TAMBAHAN

19 UU YG MENYATAKAN HANYA PENGURUS YG BERTG JAWAB (1) • UU NO. 1/1951 (UU KERJA) • UU N0. 2/1951 (UU KECELAKAAN) • UU NO. 3/1951 (UU PENGAWASAN PERBURUHAN) • UU NO. 12/1951 (UU PEMBUKAAN APOTEK) • UU NO.22/1957 (UU PEYELESAIAN PERBURUHAN) • UU NO. 3/1958 (PENEMPATAN TENAGA ASING)

20 UU YG MENYATAKAN PENGURUS BERTG JAWAB (2) • UU NO3/1989 TTG TELEKOMUNIKASI • UU NO. 7/1981 (UU WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN) • UU NO. 2/1981 TTG METROLOGI LEGAL • UU NO. 3/1982 TTG WAJIB LAPOR PERUSAHAAN • UU NO. 7 TH 1992 TTG PERBANKAN SEBAGAIMANA DIUBAH DG UU NO.10/1998

21 BEBERAPA CONTOH PENGATURAN • DALAM UU MINERBA, UU KEHUTANAN, UU LINGKUNGAN HIDUP, UU TATA RUANG, UU TIPIKOR, UU TPPU, DAN UU KEPABEANAN

22 PENGATURAN DALAM UU TPPU NO 8/2010 (1) • PASAL: 6, 7, 8, DAN 9 • SUBYEK: KORPORASI DAN ATAU PERSONIL PENGENDALI KORPORASI • ACTUS REUS: DIRUMUSKAN FORMAL • KESALAHAN: DOLUS DAN CULPA • SANKSI: DENDA RP. 100 MILIAR • HUKUMAN TAMBAHAN ADA 6 • ADA PENGGANTI DENDA YG TDK DIBAYAR • PENGATURAN PALING LENGKAP

23 PENGATURAN DLM UU TPPU NO. 8/2010 (2) PERSYARATAN IMPLEMENTASI: • 1) DILAKUKAN ATAU DIPERINTAHKAN PERSONIL PENGENDALI KORPORASI, • 2)DILAKUKAN UTK PEMENUHAN TUJUAN KORPORASI, • 3)SESUAI DG TUGAS DAN FUNGSI PELAKU ATAU PEMBERI PERINTAH, • 4)DILAKUKAN DENGAN MEMBERI MANFAAT KEPADA KORPORASI

24 PENGATURAN DLM UU TIPIKOR UU NO 31/99 JO NO. 20/2001 • PASAL: 20 • SUBYEK: KORPORASI DAN/PENGURUSNYA • KESALAHAN: SENGAJA/DOLUS • ACTUS REUS: DIRUMUSKAN FORMAL DAN MATERIEL • KORPORASI BISA TERKENA PSL A.L. 2, 3 (MERUGIKAN KEUANGAN NEG DAN 5 (MENYUAP). HAL INI DIATUR JUGA DLM PSL 15 UNCAC. • SANKSI: PIDANA POKOK DENDA MAKSIMUM DAN PEMBERATAN 1/3 • KRITERIA PENERAPAN:DILAKUKAN ORG BAIK BERDASARKAN HUB KERJA ATAU HUB LAIN, DAN BERTINDAK DLM LINGKUNGAN KORPRASI

25 KASUS GIRI JALADHI WANA (2009) (1) • TDK MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBAYAR RETRIBUSI, PENGELOLAAN PASAR DAN ANA LAINNYA & MEMBANGUN KIOS MELEBIHI JUMLAH YG DITENDERKAN • TERHUKUM : DUA ORG PEMBERI PERINTAH, YAITU 2 ORG DIREKSI: St WIDAGDO BIN SURAJI SASTRO DIWIRYJO DAN BONAFACIOUS TJIPTOMO SUBEKTI MELNGGAR PSL 3 JO 18 UU NO. 31/99 • PT GJW MELANGGAR PSL 2 JO 18 UU NO.31/99

26 KASUS GJW (2) • DIPAKAI TEORI GABUNGAN • TDKW ST WIDAGDO DIHUKUM 6 TAHUN DAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI • TERDKWA BONIFACIUS T.S DIHUKUM 5 TAHUN DAN DENDA RP.150. JUTA • PT GJW DIKENAKAN DENDA PIDANA RP DAN PENUTUPAN SELAMA 6 BULAN.

27 KASUS PT DONGWOO ENVIRONMENTAL INDONESIA (PT DEI) (1) • PT DEI MEMBUANG SLUDGE (HSL PENGOLAHAN LIMBAH) DI CIKARANG UTARA, BEKASI TDK SESUAI PROSEDUR • PELAKU: • 1. PELAKU LAPANGAN : AWING DAN DEDY PERMANA, DIHUKUM 2 TAHUN DAN DENDA RP.10 JUTA • 2. PENGURUS KORPORASI: KIM BYUNG SEOP (DIREKTUR) DAN KIM YOUNG WOO (PRESDIR)

28 KASUS PT D.E.I. (2) • PENGURUS (PRESIDR DAN DIR) DIHUKUM ENAM BULAN PENJARA DAN DENDA RP.100 JUTA SUBSIDAIR 3 BULAN KURUNGAN. • PT D.E.I. MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DIDENDA RP.650 JUTA., PERAMPASAN KEUNTUNGAN DAN PENUTUPAN PT D..E.I. • SEMUANYA DITUNTUT BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP.

29 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI DAN KOMISARIS • LAKUKAN TUGAS SESUAI ATURAN • BUSINESS JUDGEMENT RULE SESUAI DG PASAL 97, 114 DAN 115 UU TENTANG PT. • LAKUKAN BISNIS DG PRINSIP GOVERNANCE TERUTAMA BERSIH, TRANSPARAN DAN PEDULI, JANGAN MENYUAP DLL. • BERSIKAP KOPERATIF DENGAN REGULATOR DAN PENEGAK HUKUM • ADANYA WHISTLE BLOWING YG EFFEKTIF

30 PENGATURAN DLM UU PT (1) • DIREKSI TDK DPT DIPERTANGGUNGJAWABKAN ATAS KERUGIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3) APABILA DAPAT MEMBUKTIKAN: • A. KERUGIAN TERSEBUT BUKAN KARENA KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA; • B, TELAH MELAKUKAN PENGURUSAN DG ITIKAD BAIK & KEHATI-HATIAN UNTUK KEPENTINGAN & SESUAI DENGAN MAKSUD & TUJUAN PERSEROAN • (PS. 9 AYAT 4)

31 UU PERSEROAN TERBATAS (2) • C. TIDAK MEMPUNYAI BENTURAN KEPENTINGAN BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG ATAS TINDAKAN PENGURUSAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN; DAN • D. TELAH MENGAMBIL TINDAKAN UNTUK MENCEGAH TIMBUL ATAU BERLANJUTNYA KERUGIAN TERSEBUT. (PS 97 (5))

32 PENUTUP TERIMA KASIH ADA PERTANYAAN ?


Download ppt "PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA & KETERLIBATAN KORPORASI SBG PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH YUNUS HUSEIN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google