Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Company LOGO SOSIALISASI PERPAJAKAN BENDAHARA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 8 Mei 2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Company LOGO SOSIALISASI PERPAJAKAN BENDAHARA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 8 Mei 2012."— Transcript presentasi:

1 Company LOGO SOSIALISASI PERPAJAKAN BENDAHARA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 8 Mei 2012

2 Company name Daftar Isi PPN PPh Pasal 23 PPh Pasal 22 PPh Pasal 21 Overview Kewajiban Perpajakan PPh Final

3 Company name Fungsi Bendahara Bendahara Sebagai Pengaman Penerimaan Negara Sebelum belanja pemerintah sampai ke rekanan, dipotong pajaknya terlebih dahulu oleh bendahara Belanja Pemerintah Bendahara Rekanan Sehingga Setiap Belanja Pemerintah Sudah Kena Pajak

4 Company name Kewajiban Perpajakan Bendahara PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Final PPN Memotong Menyetor Melaporkan

5 Company LOGO PPh Pasal 21

6 Company name 6 Penghitungan PPh Pasal 21 PENGHASILAN BRUTO - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN YANG DTERIMA PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp ,-/ THN ATAU Rp ,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp ,00/THN ATAU Rp ,00 PENGHASILAN NETO PENGHASILAN KENA PAJAK DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/ DAERAH - UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT PTKP TARIF PS.17 UU PPh DIKURNGI PAJAK TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN TIDAK TERATUR DIPOTONG PPh Ps. 21 : 0% kepada Peg. Gol.II 5% kepada Peg. Gol.III 15% Kepada Peg. Gol IV DARI PENGH. BRUTO (FINAL)

7 Company name Tarif PPh Orang Pribadi 30 % 25 % 15 % 5 % diatas 500 juta Rp 250 juta – Rp 500 juta s/d Rp 50 juta Rp 50 juta – Rp 250 juta JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

8 Company name PTKP (PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK) •PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER, •PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIAN TAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN 8 PTKP BARU Mulai SETAHUN (Rp) SEBULAN (Rp) UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) , ,- UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/NIKAH (K/-) , ,- UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1) , ,- UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2) , ,- UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3) , ,-

9 Company name 9 PTKP UNTUK KARYAWATI Status PTKP HANYA UTK DIRI SENDIRI HANYA UTK DIRI SENDIRI STATUS KAWIN STATUS TDK KAWIN - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN - UTK DIRI SENDIRI - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG

10 Company name TATA CARA PENYETORAN / PELAPORAN PPh PASAL 21 TDK DITANGGUNG PEMERINTAH DITANGGUNG PEMERINTAH PENGHASILAN TIDAK TERATUR PENGHASILAN TERATUR Setor dengan SSP TDK ADA PENYETORAN

11 Company name Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Saat Setor Saat Lapor Saat Transaksi 1.Bendahara membuat bukti potong atas transaksi penghasilan tidak teratur 2.Bendahara membuat bukti potong A2 atas penghasilan teratur / tahun utk tiap pegawai 1.Bendahara menyetorkan SSP 2.SSP atas nama Bendahara 3.Paling lambat disetor tanggal 10 1.Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 2.Khusus di Bulan Desember, Dilampiri Formulir (Daftar Bukti Pemotongan) 3.Paling lambat tanggal 20

12 Company name Contoh Kasus Perhitungan PPh Pasal 21 Aris (tidak kawin) adalah PNS golong IIIa, menerima gaji Rp / bulan, tunjangan beras Rp /bulan dan tunjangan fungsional Rp /bulan. Penghitungan PPh pasal 21: Penghasilan bruto : ( , , ,00) = Rp ,- Biaya jabatan : (5% x Rp ,00) = (Rp ,-) Iuran pensiun : = (Rp ,- ) – Penghasilan neto sebulan = Rp ,- Penghasilan neto setahun : (12 x Rp ,00) = Rp ,- Penghasilan Tidak Kena Pajak = (Rp ,-) - Penghasilan Kena Pajak = Rp ,- PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp ,00 = Rp ,- PPh Pasal 21 sebulan : Rp ,00 : 12 = Rp ,- ( Ditanggung Pemerintah)

13 Company name Contoh Kasus PPh Pasal PPh Pasal 21 : Rp ,00 x 5% = Rp ,- (bersifat final) UNY mengadakan pelatihan dan membayar honor kepada Rurun (PNS golongan III b) sebagai pengajar sebesar Rp ,00 UNY pada hari jadinya mengadakan panggung hiburan dengan mengundang penyanyi. Honor penyanyi yang diberikan Bendahara UNY Rp ,00. Penerima honorarium tidak memiliki NPWP Pasal 21 : (50% x ) x 5% x 120% = Rp ,00 x 6% = Rp ,- UNY membayar honorarium kepada peserta rapat yang bukan PNS/Pejabat Negara/ Anggota TNI dan POLRI sebesar Rp ,- PPh Pasal 21 Rp ,00 x 5% = Rp25.000,00

14 Company name Contoh SPT Masa PPh 21 dan SSP 1721-A T 1721 Induk 1721-I 1721-II SPT Masa PPh Pasal 21 SSP ( ( )

15 Company LOGO PPh Pasal 22

16 Company name Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN Khusus Bendahara Tarif1,5 % JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

17 Company name 17 DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp ,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB PMK 154/PMK.03/2010 Dikecualikan dari PPh Pasal 22 Pembayaran atas penyerahan barang sehubungan dengan pekerjaan pemerintah yang dibiayai dengan hibah/pinjaman luar negeri Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS

18 Company name Mekanisme Penyetoran & Pelaporan PPh Pasal 22 SPTSSP Ditandangani Bendahara Atas Nama Rekanan Disetor Pada Hari Yang Sama Paling Lambat tanggal 14 Dilaporkan Tiap Bulan diberikan ke Rekanan Penyetoran Pelaporan Disetor ke Bank SSP Lbr.1 digunakan sbg kredit pajak

19 Company name Contoh Kasus PPh Pasal 22 Kasus 2 UNY mempunyai kegiatan pengadaan barang modal berupa Mesin Absensi yang pada DIPA tersedia anggaran Rp ,00. Dana yang tersedia dalam DIPA sudah termasuk PPN-nya, sehingga untuk menghitung PPh Pasal 22 adalah : (100/110 x Rp ,00) x 1,5% = Rp ,00. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22, sehingga menjadi : (100/110 x Rp ,00) x 1,5% x 200% = Rp ,00 KASUS 1 UNY membeli komputer untuk keperluan kantor dengan harga Rp ,- (harga tidak termasuk PPN dan/atau PPnBM). PPh pasal 22 yang harus dipungut Bendahara sebagai pemungut pajak adalah : Rp ,00 × 1,5% = Rp ,00

20 Company name SPT Masa PPh Pasal 22 Contoh SPT Masa PPh 22 dan SSP SSP ( )

21 Company LOGO PPh Pasal 23

22 Company name Objek PPh Pasal 23 Dipotong PPh Pasal 23 Imbalan Modal Jasa Hadiah/ Penghargaan Selain PPh 21 Sewa Selain Tanah/ Bangunan Tarif 2% Tarif 2% Tarif 15% Tarif 15% JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGI

23 Company name Jasa Objek PPh Pasal 23 JENIS PENGHASILAN YANG TERKENA OBJEK PPH PASAL 23 Tarif PPh Psl 23 1.Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, 2.Jasa Lainnya : Jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa perancang, jasa pengeboran migas, jasa penunjang di bidang penerbangan, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja, jasa perantara, jasa instalasi, jasa pemeliharaan, jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggaraan kegiatan, jasa pengepakan, jasa media masa, jasa pembasmian hama, jasa kebersihan, jasa catering 2%

24 Company name Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Saat Setor Saat Lapor Saat Transaksi 1.Bendahara membuat bukti potong untuk rekanan (sbg kredit pajak bagi rekanan) 2.Bendahara mencatat nilai transaksi dan pemotongan PPh Pasal 23 1.Bendahara menjumlahkan pemotongan PPh Pasal 23 selama 1 bulan 2.Membuat SSP atas nilai tersebut. 3.SSP atas nama Bendahara 4.Paling lambat disetor tanggal 10 1.Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 2.Dilampiri Daftar Bukti Pemotongan, Bukti Pemotongan, dan SSP 3.Paling lambat tanggal 20

25 Company name 1 2 Fakultas B menggunakan jasa catering untuk kegiatan Rapat Koordinasi dengan biaya Rp ,- namun pengusaha jasa catering tidak memiliki NPWP. 3 Fakultas A memakai jasa service kendaraan (bengkel yang memiliki NPWP) untuk menservice kendaraan dinasnya. Besarnya biaya yang dikeluarkan Rp ,00 (harga tersebut sudah termasuk pembelian suku cadangnya, namun tagihan tidak dipisah- pisahkan). PPh Psl 23 Rp ,00 × 2% = Rp20.000,00 PPh Psl × 2% x 2 Rp ,00 Fakultas Teknik menyewa tenda dari pengusaha yang tidak memiliki NPWP sebesar Rp ,-, PPh Pasal 23 yang terutang adalah : PPh Psl × 2% x 2 Rp ,00 Contoh Kasus PPh Pasal 23

26 Company name SPT Masa PPh Pasal 23 Contoh SPT Masa PPh 23 dan SSP SSP ( )

27 Company name PPh Pasal 26  Wajib Pajak  Wajib pajak LN (baik OP/badan) selain BUT yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia  Obyek daan tarif PPh pasal 26  dividen;  bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang (Premium terjadi apabila surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya, diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya).  royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;  imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;  hadiah dan penghargaan;  pensiun dan pembayaran berkala lainnya;  premi swap (selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahal untuk dibeli) dan transaksi lindung nilai lainnya;  keuntungan karena pembebasan utang. PPh pasal 26 = 20% X Penghasilan Bruto

28 Company name Contoh PPh Pasal 26  Suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp ,00 (seratus juta rupiah) kepada Wajib Pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp ,00 (seratus juta rupiah).  Seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia kemudian merebut hadiah uang maka atas hadiah tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen)

29 Company LOGO PPh Final

30 Company name Objek Pemotongan PPh Final Kecuali di Hotel/Restoran Tarif berdasar kualifikasi Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Objek PPh FInal Sewa Tanah/Bangunan Tarif 10 % Konstruksi Pengalihan Tanah/Bangunan Tarif 5 % PekerjaanKecilBesar Pelaksanaan2%3% Pengawasan4% Perencanaan4% Non Kualifikasi Pelaksanaan4% Pengawasan6% Perencanaan6% TERMASUK : BIAYA PERAWATAN; BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITAS LAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARA TERPISAH/DISATUKAN

31 Company name Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal Final Saat Setor Saat Lapor Saat Transaksi 1.Bendahara melakukan pemotongan PPh Final saat pembayaranBendahara melakukan pemotongan PPh Final saat pembayaran 2.Bendahara membuat bukti potong untuk rekananBendahara membuat bukti potong untuk rekanan 1.Bendahara menyetorkan SSP atas transaksi PPh Final 2.SSP Atas nama Bendahara 3.Paling Lambat tanggal 10 1.Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4(2) 2.Dilampiri Daftar Bukti Pemotongan, Bukti Pemotongan, dan SSP 3.Paling lambat tanggal 20 Khusus untuk Pengalihan Tanah/Bangunan menggunakan Laporan Tersendiri

32 Company name Contoh Kasus PPh Final Contoh Kasus UNY mempunyai proyek pembangunan kantor baru dan harus melakukan pembebasan tanah. Dalam pelaksanaan proyek tersebut UNY harus membayar Rp untuk pembebasan tanah tersebut. PPh Final yang harus dipungut dan disetor oleh Bendahara UNY atas pembayaran tersebut Rp ,- x 5% = Rp ,- Pengalihan Tanah/Bangunan

33 Company name Contoh Kasus PPh Final Sewa Tanah/Bangunan Contoh Kasus PPh Final UNY menyelenggarakan seminar tentang perumahan dan harus menyewa sebuah ruang pertemuan milik orang pribadi dengan harga Rp PPh final yang harus dipungut dan disetor oleh Bendahara UNY atas pembayaran tersebut : Rp ,- x 10% = Rp ,- KasusJawaban

34 Company name Contoh Kasus PPh Final UNY memberikan hadiah undian kepada semua peserta pameran keuangan sebesar Rp ,-. PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan harus dipotong Bendahara adalah : Rp × 25% = Rp ,- UNY menggunakan jasa konstruksi kualifikasi besar untuk merenovasi gedung kantor dengan biaya Rp ,- (harga tidak termasuk PPN). PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan harus dipotong Bendahara adalah: Rp ,- x 3% = Rp ,- Rp × 6% = Rp ,- UNY menggunakan jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi untuk MENGAWASI renovasi gedung kantor dengan biaya Rp ,- (harga tidak termasuk PPN). PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan harus dipotong Bendahara adalah:

35 Company name SPT Masa PPh Final Contoh SPT Masa PPh Final dan SSP

36 Company LOGO PPN

37 Company name Pajak Pertambahan Nilai Di Daerah Pabean Penyerahan Barang/Jasa Kecuali : Negative List Kecuali Barang Tidak Kena PPN 1.Barang Tambang 2.Barang Kebutuhan Pokok 3.Makanan&Minuman di Hotel/Restoran 4.Uang, Emas batangan, dan surat berharga- PPN (Tarif 10%) PPnBM PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG YG BERDSRKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH JasaTidak Kena PPN SEMUA BARANG adalah BARANG KENA PAJAK Semua Jasa adalah Jasa Kena Pajak Kecuali (Pasal 4A UU 42/2009)

38 Company name a.Jasa bidang pelayanan kesehatan medik; b.Jasa bidang pelayanan sosial; c.Jasa pengiriman surat dengan perangko; d.Jasa keuangan; e.Jasa asuransi f.Jasa keagamaan; g.Jasa pendidikan; h.Jasa kesenian & hiburan; i.Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; j.Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan darat dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri; k.Jasa tenaga kerja; l.Jasa perhotelan; m.Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. n.Jasa penyediaan tempat parkir; o.Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; p.Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan q.Jasa boga atau katering.

39 Company name PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN OLEH BENDAHARAWAN TDK MELEBIHI DARI JML Rp ,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM HAL PEMBAYARAN PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPNMENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE

40 Company name Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN Saat Setor Saat Lapor Saat Transaksi 1.Rekanan membuat faktur pajak 2.Rekanan membuat SSP atas nama rekanan yang ditandatangani Bendahara 1.SSP Disetor oleh Rekanan/Bendahara 2.Paling Lambat tanggal 7 Bulan Berikutnya 1.Bendahara menyampaikan SPT Masa PPN 1107 PUT 2.Paling Lambat akhir bulan berikutnya 3.Walaupun tidak ada pemungutan, tetap wajib melapor tiap bulan 4.Melampirkan SSP dan Faktur Pajak

41 Company name TEXT PPN Jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran Rp ,- PPN yang harus dipungut: 10/110 x Rp ,- = Rp ,- - Jumlah yang dibayarkan kepada rekanan Pemerintah Rp ,- Harga Jual = Rp PPN: 10% x Rp = Rp Harga Jual + PPN = Rp Meskipun harga jual Rp tetapi karena pembayaran termasuk PPN berjumlah Rp (di atas Rp ), maka PPN yang terutang harus dipungut oleh BENDAHARA. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah- pecah. Contoh Kasus PPN

42 Company name TEXT PPN SPM LS Atas transaksi Perbaikan / Renovasi Gedung sebesar 110 jt Jumlah pembayaran Rp ,- PPN yang harus dipungut: 10/110 x Rp ,- = Rp ,000 Jumlah yang dibayarkan kepada rekanan Pemerintah Rp ,- dikurangi PPh 4-2 Contoh Kasus PPN SPM LS,sehingga pembayaran langsung dilakukan oleh KPPN. Namun Bendahara tetap melaporkan transaksi tersebut dalam SPT Masa PPN

43 Company name SPT Masa PPN 1107 PUT Contoh SPT Masa PPN 1107 PUT dan SSP SSP ( )

44 Company name Pemungutan PPN Dipungut PPN 10 % PPh Final Konstruksi PPh Final PPh Psl. 22 PPh Psl. 23 Atas transaksi yang terkena PPh Pasal 22, PPh Psl 23, PPh Final = dikenakan PPN Kemungkinan

45 Company name Contoh Kasus Pembelian Barang PPh Pasal 22 1,5% x 100/110 x harga barang 1,5% x 100/110 x 11 jt = Rp ,- Beli Motor Rp. 11 jt (Termasuk PPN) PPN 10 % x 100/110 x harga barang 10% x 100/110 x 11 jt = Rp ,- Barang

46 Company name Contoh Kasus Penyerahan Jasa Servis Motor Rp. 220 rb (Termasuk PPN) PPh Pasal 23 2% x (100/110) x 220rb = Rp ,- PPN Tidak dipungut karena imbalan masih dibawah 1 juta Rekanan yang memungut PPN atas transaksi ini Jasa

47 Company LOGO Review

48 Company name Pajak Per Transaksi PPh 21 PPh 23 PPN PPh 22 PPN Pembelian Barang Penyerahan Jasa, Sewa Selain Tanah/Bangunan, Imbalan Modal Konstruksi & Pengalihan/ SewaTanah/Bangunan Pembayaran Gaji PNS dan non PNS Mekanisme Pemungutan/ Pemotongan oleh Bendahara PPh Final PPN

49 Company name

50 NO.JENIS PAJAK TANGGAL SANKSI TLB BAYARLAPORBAYARLAPOR 1.PPh Ps.2110 Bln20 Bln2% Perbulan Berikutnya 2.PPh Ps.22= Hari14 Bln2% Perbulan PembayaranBerikutnya 3.PPh Ps.23/2610 Bln20 Bln2% Perbulan Berikutnya 4.PPh Ps.4 (2) (PPh Final)10 Bln20 Bln2% Perbulan Berikutnya 5.PPN7 BlnAkhir Bln2% Perbulan Berikutnya

51 Company LOGO


Download ppt "Company LOGO SOSIALISASI PERPAJAKAN BENDAHARA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 8 Mei 2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google