Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) ISMI ASTUTI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) ISMI ASTUTI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH."— Transcript presentasi:

1 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) ISMI ASTUTI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

2 Dasar Hukum Pengelolaan Barang Daerah • UU No. 1/2004 Perbendaharaan Negara • PP No. 24/2005 Standar Akuntansi Pemerintahan • PP No. 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah • PP No. 6 /2006 Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah • PP No. 38/2008 Perubahan atas PP No. 6/2006 • Perpres No.54 Th 2010 yang diperbaru dgn Perpres No. 70 Th 2012 tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa • Permendagri No. 13/2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. • Permendagri No. 17/2007 Pedoman Teknis Pengelolaan BMD • Perda Nomor 2 Tahun 2010 Pengelolaan Barang Milik Daerah • Perbup Nomor 17 Tahun 2011 Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

3 BARANG MILIK DAERAH Barang Milik Daerah adalah :  Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

4 Perolehan yang sah :  Barang yang diperoleh dari sumbangan/hibah atau yang sejenis  Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak  Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-undang  Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap

5 Aset Daerah/BMD Aset Daerah/BMD • Aset lancar ▫ Uang kas ▫ Uang di bank ▫ Piutang ▫ Persediaan • Investasi • Aset tetap ▫ Tanah ▫ Mesin dan Peralatan ▫ Gedung dan Bangunan ▫ Jalan, Irigasi dan Jaringan ▫ Aset Tetap lainnya ▫ Konstruksi dalam pengerjaan • Aset Lainnya ▫ Aset tak berwujud ▫ Tagihan penjualan angsuran ▫ Tuntutan GR ▫ Kemitraan dengan pihak ketiga ▫ Aset lain-lain

6 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  Belanja yang berasal dari Dana BOS perlakuannya sama dengan Barang Milik Daerah, yang harus dicatat dan diinventarisasikan seperti Barang Milik Milik Daerah, menurut penggolongannya.

7 JENIS BARANG MILIK DAERAH BMD BARANG PAKAI HABIS BARANG INVENTARIS BARANG INVENTARIS INTRACOMPTABLE BARANG INVENTARARIS EXTRACOMPTABLE

8 PENGAKUAN BARANG MILIK DAERAH BARANG PAKAI HABIS •UMUR EKONOMIS KURANG DARI 1 TAHUN •NILAI PER BARANG TIDAK MATERIAL •CONTOH: KERTAS 1 RIM, TINTA PRINTER, GELAS, PIRING, KERTAS LAKMUS, CAIRAN KIMIA, OBAT2AN DLL BARANG INVENTARIS INTRACOMPTABLE •UMUR EKONOMIS LEBIH DARI 1 TAHUN •NILAI PER BARANG MATERIAL •CONTOH: TANAH, GEDUNG, LAPTOP, SEPEDA MOTOR, MEJA KURSI TAMU, BUKU PERPUSTAKAAN DLL BARANG INVENTARIS EXTRACOMPTABLE •UMUR EKONOMIS LEBIH DARI 1 TAHUN •NILAI PER BARANG TIDAK MATERIAL •CONTOH:KURSI PLASTIK, KEYBOARD KOMPUTER, MOUSE KOMPUTER, KARPET, TIRAI, PISAU BEDAH, KIT ALAT PERAGA SEKOLAH

9 PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH BARANG PAKAI HABIS PENYIMPAN BARANG BUKU PENERIMAAN BARANG, BUKU PENGELUARAN BARANG, BUKU BARANG INVENTARIS, BUU BARANG PAKAI HABIS, KARTU BARAG, KARTU PERSEDIAN BARANG BARANG INVENTARIS INTRACOMPTABLE PENGURUS BARANG KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, KIB F, BI, REKAP BI, KIR BARANG INVENTARIS EXTRACOMPTABLE PENGURUS BARANG KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, KIB F, BI, REKAP BI, KIR (EXTRACOMPTABLE)

10 PERBEDAAN KARAKTERISTIK Pengurus Uang Pengurus Barang PERBEDAAN KARAKTERISTIK Pengurus Uang Pengurus Barang..  Satu Tahun Anggaran  Macam yang diurus sedikit  Nilainya relatif kecil  Banyak yang berminat  Fas,perhat oke,………..  Menerus sampai dihapus  Macam yg diurus banyak  Nilainya relatif besar  Sedikit yang berminat  Fas, perhat kurang,…… 10

11  Barang Milik Daerah berasal dari dana BOS yang akan dihibahkan kepada siswa diklasifikasikan sebagai Barang Pakai Habis, dan penyerahannya dituangkan dalam Tanda Terima (misal: Pakaian Olahraga, Tas Sekolah, Seragam, Buku dan lain2).  Barang Milik Daerah yang akan digunakan untuk menunjang Tupoksi Sekolah, ditatausakan sesuai dengan Peraturan tentang Pengelolaan barang Milik Daerah

12 PENYAJIAN HARGA PEROLEHAN BARANG INVENTARIS  HARGA PEROLEHAN BARANG INVENTARIS DICATAT KE DALAM DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA SENILAI HARGA PASAR BARANG TERMASUK BIAYA UMUM (PAJAK, BBM, BIAYA KONSULTASI PIHAK KE-3 dll)  Contoh: Dibeli laptop 2 buah seharga , dikenakan pajak maka harga perolehan untuk 1 buah laptop adalah: [( /2)+(30.000/2)]

13 KAPITALISASI BARANG INVENTARIS  Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi [Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2011 Pasal 6 ayat 1]  Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp ,00 (tiga ratus ribu rupiah) [Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2011 Pasal 6 ayat 2]  Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp ,00 (Sepuluh Juta Rupiah) [Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2011 Pasal 6 ayat 2]  Barang Inventaris berupa Tanah, Buku Perpustakaan, Hewan, Tumbuhan, dan Barang Bercorak Kesenian seberapapun nilainya tetap dicatat sebagai Barang Inventaris Intracomptable

14 SIKLUS PENGELOLAAN BARANG DAERAH TUNTUTAN GANTI RUGI PENGADAAN PENERIMAAN, PENYIMPANAN & PENYALURAN PENGGUNAAN PEMBIAYAAN PERENCANAAN KEB. DAN PENGANGGARAN STD SARANA &PRASR. PERKANTRN STD HARGA PENGELOLAAN PEMANFAATAN PENILAIAN PENGHAPUSAN PEMINDAH TANGANAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENGAMANAN & PEMELIHARAAN PENATAUSAHAAN

15 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.Perencanaan kebutuhan dan penganggaran 2.Pengadaan 3.Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran 4.Penggunaan 5.PENATAUSAHAAN 6.Pemanfaatan 7.Pengamanan dan pemeliharan 8.PENILAIAN 9.PENGHAPUSAN 10.PEMINDAHTANGANAN 11.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian 12.Pembiayaan 13.Tuntutan Ganti Rugi

16 PERBEDAAN KARAKTERISTIK Pengurus Uang Pengurus Barang PERBEDAAN KARAKTERISTIK Pengurus Uang Pengurus Barang..  Satu Tahun Anggaran  Macam yang diurus sedikit  Nilainya relatif kecil  Banyak yang berminat  Fas,perhat oke,………..  Menerus sampai dihapus  Macam yg diurus banyak  Nilainya relatif besar  Sedikit yang berminat  Fas, perhat kurang,…… 16

17 PENATAUSAHAAN BARANG INVENTARIS •TANAH KIB A •PERALATAN •MESIN KIB B •GEDUNG •BANGUNAN KIB C •JALAN •IRIGASI •JARINGAN KIB D •BUKU PERPUSTAKAAN •BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN •HEWAN TERNAK DAN TUMBUHAN KIB E •KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN KIB F

18 Penatausahaan  PEMBUKUAN Mencatat pada daftar barang yang disediakan secara teratur dan menyimpan bukti kepemilikannya  INVENTARISASI • Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD, yang hasilnya disampaikan kepada Pengelola Barang; • Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilaksanakan inventarisasi oleh Pengguna Barang setiap tahun anggaran; • Laporan hasil inventarisasi disampaikan kepada Pengelola Barang  PELAPORAN • Pengguna Barang menyampaikan LBPS dan LBPT kepada Pengelola Barang; • Pengelola Barang menyusun Laporan BMD untuk NERACA DAERAH.

19 19 Pelaksanaan Penatausahaan ? 1. Penatausahaan barang milik daerah merupakan kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan; 2. Pengguna barang daerah harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah; 3. dokumen kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan disimpan oleh pengelola; dan 4. dokumen kepemilikan selain tanah dan/atau bangunan disimpan oleh pengguna.

20 20 Rangkaian Kegiatan Pembukuan: 1. Pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). 2. Pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format : 1)Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, 2) Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin, 3) Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, 4) Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan; 5) Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya, 6) Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan; dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR). 3. Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran BMD ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

21 21 ASET TETAP P.P. 24 THN 2005 TTG SAP 1.Tanah 2.Peralatan dan mesin : a. Alat-alat besar. b. Alat-alat angkutan c. Alat-alat bengkel dan alat ukur d. Alat-alat pertanian/peternakan e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga. f. Alat Studio dan alat komunikasi g. Alat-alat kedokteran h. Alat-alat laboratorium. i. Alat Keamanan 3.Gedung dan bangunan : a. Bangunan gedung. b. Bangunan Nomumen 4.Jalan, irigasi dan jaringan : a. Jalan dan Jembatan. b. Bangunan air/irigasi c. Instalasi. d. Jaringan 5.Aset tetap lainnya : a. Buku dan perpustakaan. b. Barang bercorang kesenian/kebudayaan c. Hewan/ternak dan tumbuhan. 6. Konstruksi dalam pengerjaan.

22 TANAH MESIN DAN PERALATAN GEDUNG DAN BANGUNAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN ASET TETAP LAINNYA KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Alat Laboratorium Alat Laboratorium Alat Kedokteran Alat Kantor Alat Berat Alat Angkutan Alat Bengkel Alat Komputer Alat Pertanian Alat Lainnya Barang Bercorak Kebudayaan dan Kesenian Buku Perpustakaan Hewan dan Tumbuhan BARANG MILIK/ KEKAYAAN DAEH PENGELOMPOKAN BARANG MILIK/KEKAYAAN DAERAH ASETTETAP

23 23 KEGIATAN/TINDAKAN UTK MELAKUKAN: -PERHITUNGAN -PENGURUSAN -PENYELENGGARAAN -PENGATURAN -PENCATATAN DATA DAN -PELAPORAN BMD DLM PEMAKAIAN SELURUH BRG YG DIMILIKI PEMDA YG PENGGUNAANNYA LEBIH DARI SATU TAHUN DICATAT DLM BUKU INVENTARIS I II INVENTARISASIINVENTARISASI DARI KEGIATAN INVENTARISASI DISUSUN BUKU INVENTARIS

24 24 KEGIATAN/TINDAKAN UTK MELAKUKAN: -PERHITUNGAN -PENGURUSAN -PENYELENGGARAAN -PENGATURAN -PENCATATAN DATA DAN -PELAPORAN BMD DLM PEMAKAIAN SELURUH BRG YG DIMILIKI PEMDA YG PENGGUNAANNYA LEBIH DARI SATU TAHUN DICATAT DLM BUKU INVENTARIS I II INVENTARISASIINVENTARISASI DARI KEGIATAN INVENTARISASI DISUSUN BUKU INVENTARIS

25 25 Siapa Pelaksana Inventarisasi ? 1. Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus BMD setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah. 2. Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus BMD, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 3. Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus. 4. Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi BMD. 5. Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari Sensus BMD

26 26 PELAPORAN ? 1. Pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. 2. Pembantu Pengelola menghimpun laporan tersebut menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD). 3. Laporan Barang Milik Daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

27 PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  Barang Milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan

28 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH  Pengamanan dilakukan terhadap Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris dalam proses pemakaian dan Barang Pakai Habis dalam gudang yang diupayakan secara fisik, administratif dan tindakan hukum

29 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna

30 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH Jenis2 Pemeliharaan: • PEMELIHARAAN RINGAN adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai/pengurus barang tanpa membebani anggaran; • PEMELIHARAAN SEDANG adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran; • PEMELIHARAAN BERAT adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga, dan mengakibatkan pembebanan anggaran

31 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH Terdapat 2 Konsekuensi dari Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dapat terjadi terutama pada Pemeliharaan Sedang dan Pemeliharaan Berat yaitu:  KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH, DAN  PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

32 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH Biaya Pemeliharaan (Renovasi, Rehabilitasi, Rekonstruksi, Penambahan Nlai) aset berupa gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan lebih dari akan diakui menambah jumlah aset tersebut. Contoh: Sekolah berencana melakukan rehabilitasi atap gedung sekolah senilai dari dana BOS. Nilai gedung yang direhab adalah senilai , maka biaya rehab sebesar tersebut dikapitalisasikan sehingga saat rehab tersebut selesai Nilai gedung menjadi

33 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH Pemeliharaan Sedang dan berat (Rehabilitasi, Rekonstruksi) akan mengakibatkan berkurangnya kuantitas fisik barang milik daerah terutama Gedung, Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan Contoh: Sekolah berencana melakukan rehabilitasi atap gedung sekolah dengan dana BOS. Nilai gedung yang direhab adalah senilai , dan setelah dihitung nilai atap yang dibongkar adalah maka maka nilai wajar aset tersebut menjadi setelah dihapuskan

34 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  Penghapusan Barang Milik Daerah adalah tindakan penghapusan barang pengguna/kuasa pengguna dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.  Penghapusan BMD berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.  Penghapusan gedung yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

35 ALUR PENGAJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BUPATI SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN BARANG MILIK DAERAH PERSETUJUAN PENGHAPUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN BARANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SELAKU PENGGUNA DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN BARANG SEKOLAH SELAKU KUASA PENGGUNA DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN BARANG

36 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  Khusus penghapusan untuk barang bergerak karena rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi seperti alat kantor dan rumah tangga yang sejenis termasuk kendaraan dinas dengan nilai dibawah 5 milyar rupiah ditetapkan penghapusannya oleh Sekretaris Daerah setelah mendapatkan persetujuan Bupati.  Penghapusan Barang bergerak lebih dari 5 milyar rupiah ditetapkan penghapusanya oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD  Tindaklanjut dari Penghapusan adalah Pemusnahan dan Pemindahtanganan

37 ALASAN / DASAR PENGHAPUSAN BARANG BARANG TIDAK BERGERAK - TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SCR OPTIMAL - TERKENA PLANOLOGI KOTA - KEBUTUHAN ORGANISASI - PENYATUAN LOKASI DLM RANGKA EFISIENSI - PERTIMB DLM RANGK STRAT HANKAM - RUSAK BERAT, TERKENA BENCANA BARANG BERGERAK A. PERTIMBANGAN TEKNIS; - SCR FISIK TDK DPT DIGUNAKAN - AKIBAT MODERNISASI - TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU - KRN PENGGUNAAN MENGALAMI PERUB DSR SPESIFIKASI B. PERTIMBANGAN EKONOMI; - KRN BERLEBIH - SCR EKONOMIS LEBIH UNT APABILA DIHAPUS C. KARENA HILANG; - KESALAHAN KELALAIAN BEND. BRG / P. BRG - MATI BAGI TANAMAN/HEWAN TERNAK - KARENA KECELAKAAN

38 Pemindahtanganan  Pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan  Pemindahtanganan tanah dan bangunan serta selain tanah dan bangunan senilai >5milyar rupiah harus dengan persetujuan DPRD yang diajukan oleh kepala daerah  Pemindahtanganan tanah dan bangunan tanpa persetujuan DPRD jika; ◦Tidak sesuai lagi dengan peruntukan tata ruangnya ◦Anggaran pengganti telah tersedia ◦Diperuntukkan bagi pegawai negeri ◦Diperuntukkan untuk kepentingan umum ◦Dikuasai oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan dan berkekuatan hukum

39 BENTUK-BENTUK PEMINDAHTANGANAN PEMINDAHTANGANANPENJUALANLELANG TERBATASLELANG UMUMHIBAHPENYERTAAN MODAL

40 PENJUALAN BMD SBG AKIBAT DARI PENGHAPUSAN  Dilakukan dengan lelang Umum dengan mengacu pada Permenkeu 106/PMK.06/2013 yang merupakan Perubahan dari Permenkeu No 93/PMK.06/2020 dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang)  Dilakukan dengan lelang terbatas, dilakukan oleh Panitia Penjualan Barang Milik Daerah yang dibentuk dengan SK Bupati  Semua hasil penjualan disetor ke Rekening Kas Daerah.

41 HIBAH sebagai tindak lanjut penghapusan  Ada permohonan hibah dari pihak ketiga (perorangan, badan, yayasan dll) yang ditujukan kepada Bupati  Ada persetujuan Bupati  Dituangkan dalam Surat Keputusan Penghapusan BMD  Dituangkan dalam Naskah Hibah  Diberikan dengan dilampiri Berita Acara Hibah BMD

42 PEMUSNAHAN sebagai tindak lanjut penghapusan  Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dari Panitia Penghapusan BMD  Dibuat Berita Acara Pemusnahan  Dapat dilakukan oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang, setelah SK Bupati tentang Penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan  Disertai dengan dokumentasi

43 Pemindahtanganan  Pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan  Pemindahtanganan tanah dan bangunan serta selain tanah dan bangunan senilai >5milyar rupiah harus dengan persetujuan DPRD yang diajukan oleh kepala daerah  Pemindahtanganan tanah dan bangunan tanpa persetujuan DPRD jika; ◦Tidak sesuai lagi dengan peruntukan tata ruangnya ◦Anggaran pengganti telah tersedia ◦Diperuntukkan bagi pegawai negeri ◦Diperuntukkan untuk kepentingan umum ◦Dikuasai oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan dan berkekuatan hukum

44 TUNTUTAN GANTI RUGI  Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Daerah dikenakan terhadap Pegawai Negeri, Pegawai Perusahaan Daerah dan Pegawai Daerah yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi atau status jabatannya sehingga karena perbuatannya tersebut merugikan negara/daerah

45 SEKIAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA SEMOGA BERMANFAAT


Download ppt "PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) ISMI ASTUTI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google