Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SOSIALISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG INDUSTRI PERTAHANAN Jakarta, Rabu 26 September 2012 Oleh : Dirjen Pothan Kemhan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SOSIALISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG INDUSTRI PERTAHANAN Jakarta, Rabu 26 September 2012 Oleh : Dirjen Pothan Kemhan."— Transcript presentasi:

1

2 SOSIALISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG INDUSTRI PERTAHANAN Jakarta, Rabu 26 September 2012 Oleh : Dirjen Pothan Kemhan

3 PERTIMBANGAN DISUSUNNYA UU INDUSTRI PERTAHANAN  Sishankamneg butuh ketersediaan Alpalhankam yang didukung kemampuan industri pertahanan DN yang mandiri guna mencapai tujuan nasional  Ketersediaan Alpalhankam secara mandiri hrs didukung kemampuan industri pertahanan yang memerlukan pengelolaan manajemen yang visioner dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik, mengandalkan SDM yang memiliki idealisme dan intelektualisme tinggi.  Peraturan perundang-undangan di bidang industri pertahanan yang ada belum sepenuhnya mendorong dan memajukan pertumbuhan industri dan keunggulan SDM yang mampu mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan Alpalhankam

4 Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Tujuan, Fungsi, dan Ruang Lingkup Bab III: Kelembagaan Bab IV : Penyelenggaraan Bab V : KKIP Bab VI : Pengelolaan Bab VII : Larangan Bab VIII : Ketentuan Pidana Bab IX : Ketentuan Peralihan Bab X : Ketentuan Penutup SISTEMATIKA RUU INDHAN SISTEMATIKA RUU INDHAN

5 KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN INDHAN INSTITUSI PENGGUNA ALPALHANKAM PEMERINTAH KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN MENGATUR KEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING MENUJU PERTAHANAN NEGARA YANG KUAT, MAJU DAN LEBIH MANDIRI

6 KELEMBAGAAN (TUGAS & TANGGUNG JAWAB) Pemerintah Membangun & mengembangkan Industri Pertahanan yang maju, kuat, mandiri, & berdaya saing Pengguna Indhan Pengguna wajib menggunakan Alpalhankam yg telah dpt diproduksi Indhan, guna mendorong terwujudnya kemandirian Indhan Pengguna terdiri atas : TNI, Polri, K dan/atau LPNK, dan Pihak yang diberi izin. Pengguna wajib menggunakan Alpalhankam yg telah dpt diproduksi Indhan, guna mendorong terwujudnya kemandirian Indhan Pengguna terdiri atas : TNI, Polri, K dan/atau LPNK, dan Pihak yang diberi izin. Membangun kemampuan untuk menghasilkan Alpalhankam

7 6 KELEMBAGAAN (PENGELOMPOKAN INDUSTRI PERTAHANAN) Industri Alat Utama Industri Alat Utama merupakan BUMN yg ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama (lead integrator) yg menghasilkan Alutsista dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, & bahan baku menjadi alat utama Industri komponen utama dan/atau penunjang Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan) merupakan BUMN dan/atau BUMS yg memproduksi komponen utama dan/atau mengintegrasikan komponen- komponen/suku cadang & bahan baku menjadi komponen utama Alpalhankam dan/atau wahana (platform) sistem Alutsista merupakan BUMN dan/atau BUMS yg memproduksi suku cadang untuk Alutsista, suku cadang untuk komponen utama, dan/atau yg menghasilkan produk-produk perbekalan Industri Bahan Baku Industri Bahan Baku merupakan BUMN dan/atau BUMS yg memproduksi bahan baku yg akan digunakan oleh industri alat utama, industri komponen utama atau penunjang & industri komponen dan/atau pendukung

8 PENYELENGGARAANPENYELENGGARAAN Industri Pertahanan berada di bawah pembinaan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh KKIP Perencanaan penyelenggaraan Industri Pertahanan bersifat strategis disusun oleh KKIP dengan mengakomodasikan kepentingan Pengguna dan Industri Pertahanan Penyelenggaraan Industri Pertahanan dalam menghasilkan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan melalui kerja sama antar Industri Pertahanan 7

9 KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN (KKIP) 8 Dibentuk oleh Presiden melalui Perpres Berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Menyelenggarakan fungsi merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan

10 TUGAS & WEWENANG KKIP MERUMUSKAN KEBIJAKAN NASIONAL YG BERSIFAT STRATEGIS DI BIDANG INDUSTRI PERTAHANAN MENGOORDINASIKAN PELAKSANAAN & PENGENDALIAN KEBIJAKAN NASIONAL INDHAN MELAKSANAKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PENDANAAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN INDUSTRI PERTAHANAN MENGOORDINASIKAN KERJASAMA LN DLM RANGKA MEMAJUKAN & MENGEMBANGKAN INDHAN MENETAPKAN STANDAR INDUSTRI PERTAHANAN MENYUSUN & MEMBENTUK RENCANA INDUK INDUSTRI PERTAHANAN YANG BERJANGKA MENENGAH DAN PANJANG MENETAPKAN KEBIJAKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ALPALHANKAM MELAKUKAN SINKRONISASI PENETAPAN KEBUTUHAN ALPALHANKAM ANTARA PENGGUNA DAN INDUSTRI PERTAHANAN MERUMUSKAN MEKANISME PENJUALAN & PEMBELIAN ALPALHANKAM HASIL INDUSTRI PERTAHANAN KE DAN DARI LUAR NEGERI

11 KKIP (ORGANISASI) KETUA HARIAN/ANGGOTA MENHAN RI WAKIL KETUA HARIAN/ ANGGOTA MEN BUMN ANGGOTA MENKOMINFO ANGGOTA MENDIKBUD ANGGOTA MENRISTEK ANGGOTA MENPERIN SEKRETARIAT KETUA PRESIDEN RI ANGGOTA KAPOLRI ANGGOTA PANGLIMA TNI ANGGOTA MENNEG PPN/KABAPPENAS ANGGOTA MENKEU ANGGOTA MENLU

12 PENGELOLAAN PENGELOLAAN BAB PENGELOLAAN MENGATUR TENTANG : 1.PERUMUSAN KEBIJAKAN 2.STANDARISASI ALPALHANKAM 3.PENELITIAN & PENGEMBANGAN SERTA PEREKAYASAAN 4.SDM 5.PRODUKSI 6.PERLUASAN USAHA & PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI 7.PENGADAAN, PEMELIHARAAN & PERBAIKAN ALPALHANKAM 8.KERJASAMA DALAM NEGERI 9.KERJASAMA LUAR NEGERI 10.PEMBANGUNAN INDUSTRI 11.PENYERTAAN MODAL 12.PEMASARAN 13.PEMBIAYAAN 14.PERTANGGUNGJAWABAN 15.PENGAWASAN

13 PEMERINTAH PERENCANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN & KEAMANAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN STANDARDISASI SERTA KELAIKAN PRODUK DAN/ATAU ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PEMBINAAN, REGISTRASI, DAN SERTIFIKASI INDUSTRI PERTAHANAN PENENTUAN TEKNOLOGI & PRODUK DAN/ATAU ALAT PERALATAN PERTAHANAN & KEAMANAN YG AKAN DIKUASAI & DIKEMBANGKAN SUPERVISI, ASISTENSI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN INDHAN SUMBER PENDANAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUASAAN TEKNOLOGI PROMOSI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TEKNOLOGI DAN/ATAU PRODUK YANG DIHASILKAN PENGELOLAAN (PERUMUSAN KEBIJAKAN) PENGELOLAAN (PERUMUSAN KEBIJAKAN)

14 PENGGUNA MEMBUAT RENCANA JANGKA PANJANG KEBUTUHAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN & KEAMANAN PERSYARATAN OPERASIONAL & PERSYARATAN TEKNIS KEBUTUHAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN & KEAMANAN ASISTENSI & EVALUASI DLM PROSES PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN PRODUK MENGUSULKAN & MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN (PERUMUSAN KEBIJAKAN ) PENGELOLAAN (PERUMUSAN KEBIJAKAN )

15 INDHAN PENCAPAIAN PEMENUHAN STANDAR PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN (YG DITETAPKAN KKIP) PENCAPAIAN PEMENUHAN STANDAR PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN (YG DITETAPKAN KKIP) PENCAPAIAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN (YG DITETAPKAN KKIP) MENYUSUN PERENCANAAN BERSIFAT STRATEGIS BERDASARKAN KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN OLEH KKIP PENGELOLAAN (PERUMUSAN KEBIJAKAN ) PENGELOLAAN (PERUMUSAN KEBIJAKAN )

16 PENGGUNA MENGUSULKAN STANDARISASI ALPALHANKAM BERDASRAKAN PERENCANAAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KEKUATAN PERTAHANAN & KEAMANAN STANDARISASI ALPLAHNAKAM BERUPA TEKNOLOGI & FUNGSI ASASI PERALATAN YG DITUANGKAN DALAM RENCANA INDUK KEBUTUHAN PENGGUNA USULAN RANCANGAN RENCANA INDUK KEBUTUHAN PENGGUNA DITETAPKAN OLEH KKIP PENGELOLAAN (STANDARISASI ALPALHANKAM) PENGELOLAAN (STANDARISASI ALPALHANKAM)

17 LITBANG YASA PENINGKATAN KEMAMPUAN & PENGUASAAN TEKNOLOGI INDHAN DILAKUKAN MELALUI LITBANG YASA DLM SUATU SISTEM NASIONAL PENGELOLAAN (PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PEREKAYASAAN) PENGELOLAAN (PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PEREKAYASAAN) TERKAIT DENGAN FORMULASI RANCANG BANGUN TEKNOLOGI ALAT PERALATAN HANKAM BERSIFAT RAHASIA  DITETAPKAN OLEH KKIP HARUS MENUMBUHKEMBANGKAN IPTEK GUNA MENDUKUNG INDHAN MENUJU KEMANDIRIAN &MAMPU MERESPON PERKEMBANGAN TEKNOLOGI HANKAM. PELAKSANA :  LEMBAGA LITBANG  PERGURUAN TINGGI  INSTITUSI LITBANG  PENGGUNA  INDUSTRI ALAT UTAMA (BUMN) PEMERINTAH DAPAT :  MEMBANGUN FASILITAS KHUSUS PENDUKUNG INDHAN  MENYEDIAKAN FASILITAS PROGRAM DIKLAT KHUSUS PENINGKATAN MUTU SDM INHAN  MENYEDIAKAN ANGGARAN UNTUK PENELITIAN & REKAYASA PEMERINTAH DAPAT :  MEMBANGUN FASILITAS KHUSUS PENDUKUNG INDHAN  MENYEDIAKAN FASILITAS PROGRAM DIKLAT KHUSUS PENINGKATAN MUTU SDM INHAN  MENYEDIAKAN ANGGARAN UNTUK PENELITIAN & REKAYASA DIKOORDINASIKAN OLEH KKIP SINERGI DGN PRODUKSI & PENGADAAN ALPALHANKAM INDHAN MENYEDIAKAN MINIMAL 5% DARI LABA BERSIH UNTUK KEPENTINGAN LITBANG  DIBEBANKAN SEBAGAI KOMPONEN BIAYA

18 SDM HARUS DITINGKATKAN DAYA GUNA & NILAI GUNANYA SESUAI STANDAR, PERSYARATAN, SERTIFIKASI KEAHLIAN & KODE ETIK PROFESI. PENGELOLAAN (SUMBER DAYA MANUSIA) PENGELOLAAN (SUMBER DAYA MANUSIA) UNSUR SDM : KEAHLIAN, KEPAKARAN, KOMPETENSI & PENGORGANISASIAN, KEKAYAAN INTELEKTUAL & INFORMASI PEMERINTAH, PENGGUNA & INDHAN MENYIAPKAN SDM UNTUK MENGUASAI TEKNOLOGI HANKAM PENYIAPAN SDM MELALUI : -REKRUITMENT -PENDIDIKAN -PELATIHAN -MAGANG, & -IMBALAN PEMERINTAH WAJIB MENDORONG KERJA SAMA ANTAR SEMUA UNSUR KELEMBAGAAN IPTEK DLM PENGEMBANGAN JARINGAN INFORMASI, IPTEK INHAN & IPTEK HANKAM PENGUASAAN TEKNOLOGI TINGGI & ILMU TERAPAN INDHAN YANG TELAH DIKUASAI DARI PROSES INDUSTRI PERTAHANAN DIKEMBANGKAN PADA PERGURUAN TINGGI NASIONAL.

19 PRODUKSI (INDHAN) PRODUKSI (INDHAN) PERENCANAAN PRODUKSI : SESUAI DG PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PRODUKSI YG DITETAPKAN OLEH KKIP PERENCANAAN PRODUKSI : SESUAI DG PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PRODUKSI YG DITETAPKAN OLEH KKIP PENGELOLAAN (PRODUKSI) PENGELOLAAN (PRODUKSI) KUALITAS PRODUKSI :  HASIL PRODUK OPTIMAL & BERORIENTASI PD PRODUK BARU & PENINGKATAN KUALITAS  PEMERINTAH KELUARKAN SURAT KETERANGAN KELAIKAN ALPAHANKAM KUALITAS PRODUKSI :  HASIL PRODUK OPTIMAL & BERORIENTASI PD PRODUK BARU & PENINGKATAN KUALITAS  PEMERINTAH KELUARKAN SURAT KETERANGAN KELAIKAN ALPAHANKAM KEGIATAN PRODUKSI : UTAMAKAN PENGGUNAAN BAHAN & KOMPONEN DN, 2 FUNGSI PRODUKSI, IJIN PRODUKSI DARI KEMHAN KEGIATAN PRODUKSI : UTAMAKAN PENGGUNAAN BAHAN & KOMPONEN DN, 2 FUNGSI PRODUKSI, IJIN PRODUKSI DARI KEMHAN PERLUASAN USAHA & PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI :  PEMERINTAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PD GIAT LITBANG YASA, PRAPRODUKSI, PRODUKSI & JASA PEMELIHARAAN PERBAILAKAN ALPALHANKAM PERLUASAN USAHA & PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI :  PEMERINTAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PD GIAT LITBANG YASA, PRAPRODUKSI, PRODUKSI & JASA PEMELIHARAAN PERBAILAKAN ALPALHANKAM PEMERINTAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DALAM PERLUASAN USAHA & PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI INDHAN MELALUI : INSENTIF FISKAL, PEMBEBASAN BEA MASUK & PAJAK, JAMINAN, PENDANAAN & ATAU PEMBIAYAAN INDHAN ATAS PERTIMBANGAN KKIP (KOORDINASI DGN KEMENPERDAG & KEMKEU)

20 PENGADAAN, PEMELIHARAAN & PERBAIKAN ALPALHANKAM  BELUM DPT DIPENUHI OLEH INDHAN, DPT USULKAN UTK GUNAKAN PRODUK LN ( G TO G, OFSET, IMBAL DAGANG)  DPR PERTIMBANGKAN PENGADAAN DR LN  BELUM DPT DIPENUHI OLEH INDHAN, DPT USULKAN UTK GUNAKAN PRODUK LN ( G TO G, OFSET, IMBAL DAGANG)  DPR PERTIMBANGKAN PENGADAAN DR LN PENGELOLAAN (PENGADAAN, PEMELIHARAAN & PERBAIKAN ALPALHANKAM) PENGELOLAAN (PENGADAAN, PEMELIHARAAN & PERBAIKAN ALPALHANKAM)  PENGGUNA WAJIB : MENGGUNAKAN PRODUKSI DN, MELAKUKAN PEMELIHARAAN &PERBAIKAN ALPALHANKAM DI DN PERSYARATAN PENGADAAN ALPALHANKAM PRODUK LN : A.BELUM/ TIDAK BISA DIBUAT DI DN; B.MENGIKUTSERTAKAN PARTISIPASI INDHAN C.KEWAJIBAN ALIH TEKNOLOGI D.JAMINAN TIDAK ADANYA POTENSI EMBARGO, KONDISIONALITAS POLITIK &HAMBATAN PENGGUNAANNYA E.ADANYA IMBAL DAGANG, KDLN DAN ATAU OFSET MIN 85% (KDLN/OFSET MIN 35% DGN PENINGKATAN 10% SETIAP 5 TAHUN F.OFSET BERLAKU 18 BLN SEJAK DIUNDANGKAN KOORDINASI PENGADAAN ALPALHANKAM BERDASARKAN KETETAPAN KKIP PEMBELIAN ALPALHANKAM DGN KONTRAK JANGKA PANJANG DALAM KEBUTUHAN MENDESAK, DPT DILAKUKAN DG PEMBELIAN LANGSUNG YG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DG PERSETUJUAN DPR

21 KERJASAMA INDHAN DN & LN KERJASAMA INDHAN DN & LN KERJASAMA LUAR NEGERI :  BILATERAL, REGIONAL, MAUPUN MULTILATERAL  SALING MENGUNTUNGKAN UTAMAKAN KEPENTINGAN NASIONAL  PERCEPATAN PENINGKATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI HANKAM  PENDIDIKAN, PELATIHAN, ALIH TEKNOLOGI, LITBANG YASA, PRODUKSI, PEMASARAN SERTA PEMBIAYAAN  PERSETUJUAN KKIP KERJASAMA LUAR NEGERI :  BILATERAL, REGIONAL, MAUPUN MULTILATERAL  SALING MENGUNTUNGKAN UTAMAKAN KEPENTINGAN NASIONAL  PERCEPATAN PENINGKATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI HANKAM  PENDIDIKAN, PELATIHAN, ALIH TEKNOLOGI, LITBANG YASA, PRODUKSI, PEMASARAN SERTA PEMBIAYAAN  PERSETUJUAN KKIP PENGELOLAAN (KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN) PENGELOLAAN (KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN) KERJASAMA DALAM NEGERI :  MELIPUTI : PENDIDIKAN, PELATIHAN, ALIH TEKNOLOGI, LITBANG YASA, PRODUKSI, PEMASARAN DAN PEMBIAYAAN  KERJASAMA SALING MENGUNTUNGKAN, UTAMAKAN KEPENTINGAN NASIONAL  DITETAPKAN OLEH KKIP KERJASAMA DALAM NEGERI :  MELIPUTI : PENDIDIKAN, PELATIHAN, ALIH TEKNOLOGI, LITBANG YASA, PRODUKSI, PEMASARAN DAN PEMBIAYAAN  KERJASAMA SALING MENGUNTUNGKAN, UTAMAKAN KEPENTINGAN NASIONAL  DITETAPKAN OLEH KKIP

22 PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGELOLAAN (PEMBANGUNAN INDUSTRI) PENGELOLAAN (PEMBANGUNAN INDUSTRI) BUTUH KOMPONEN & PERALATAN DARI LN, PEMERINTAH BERIKAN INSENTIF FISKAL UTAMAKAN KOMPONEN & PERALATAN PRODUKSI DN INSENTIF FISKAL DIATUR DENGAN PP

23 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PENGELOLAAN (PENYERTAAN MODAL) PENGELOLAAN (PENYERTAAN MODAL) KEPEMILIKAN MODAL ATAS INDUSTRI ALAT UTAMA SELURUHNYA DIMILIKI OLEH NEGARA KEPADA BUMN KEPEMILIKAN MODAL ATAS INDUSTRI KOMPONEN UTAMA, INDUSTRI KOMPONEN, DAN INDUSTRI BAHAN BAKU (BUMN) PALING SEDIKIT 51% MODALNYA DIMILIKI OLEH NEGARA PENYERTAAN MODAL UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI INDUSTRI PERTAHANAN

24 PEMASARAN ALPALHANKAM BERSAMA-SAMA INDUSTRI PERTAHANAN & PEMERINTAH PENGELOLAAN (PEMASARAN) PENGELOLAAN (PEMASARAN) PERIODIK, BERJANGKA PANJANG, & BERKESINAMBUNGAN UNTUK PENUHI KEBUTUHAN DN EKSPOR DAN /TRANFER WAJIB IZIN MENHAN & PERTIMBANGAN KKIP DALAM PERTIMBANGAN STRATEGIS, DPR RI DAPAT MELARANG /PENGECUALIAN PENJUALAN PRODUK TERTENTU PEMASARAN KE LN DPT DG PEMBIAYAAN PEMERINTAH JAMINAN DAN/ATAU GARANSI YANG DISEPAKATI INDHAN WAJIB MEMBERIKAN :  INFORMASI YG BENAR, JELAS, JUJUR  PENGUJIAN  KOMPENSASI, GANTI RUGI, PENGGANTIAN INDHAN WAJIB MEMBERIKAN :  INFORMASI YG BENAR, JELAS, JUJUR  PENGUJIAN  KOMPENSASI, GANTI RUGI, PENGGANTIAN

25 PEMBIAYAAN PEMERINTAH SUMBER PEMBIAYAAN :  KERANGKA PEMBIAYAAN JANGKA PANJANG MELALUI APBN DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBIAYAAN LAINNYA  PEMERINTAH MENYEDIAKAN FASILITAS PDN DAN/ATAU JAMINAN PINJAMAN KEPADA PIHAK LAIN UNTUK PENJUALAN PRODUK INDHAN SUMBER PEMBIAYAAN :  KERANGKA PEMBIAYAAN JANGKA PANJANG MELALUI APBN DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBIAYAAN LAINNYA  PEMERINTAH MENYEDIAKAN FASILITAS PDN DAN/ATAU JAMINAN PINJAMAN KEPADA PIHAK LAIN UNTUK PENJUALAN PRODUK INDHAN PENGELOLAAN (PEMBIAYAAN) PENGELOLAAN (PEMBIAYAAN) KONTRAK TAHUN JAMAK : LITBANG, YASA, ALIH TEKNOLOGI, PEMBIAYAAN, PEMBELIAN, PRODUKSI, PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI, & PEMASARAN INDHAN DPT DILAKSANAKAN BERDASARKAN KONTRAK TAHUN JAMAK KONTRAK TAHUN JAMAK : LITBANG, YASA, ALIH TEKNOLOGI, PEMBIAYAAN, PEMBELIAN, PRODUKSI, PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI, & PEMASARAN INDHAN DPT DILAKSANAKAN BERDASARKAN KONTRAK TAHUN JAMAK PENJAMINAN PEMERINTAH :  PEMERINTAH MEMBERIKAN JAMINAN KPD PERBANKAN & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA UTK MENDUKUNG PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN & PEMANFAATAN INDHAN  PEMERINTAH MEMBERI PREFERENSI HARGA THP BIAYA KEMAHALAN ATAS PRODUK YG DIHASILKAN INDHAN DLM RANGKA TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN INDHAN PENJAMINAN PEMERINTAH :  PEMERINTAH MEMBERIKAN JAMINAN KPD PERBANKAN & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA UTK MENDUKUNG PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN & PEMANFAATAN INDHAN  PEMERINTAH MEMBERI PREFERENSI HARGA THP BIAYA KEMAHALAN ATAS PRODUK YG DIHASILKAN INDHAN DLM RANGKA TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN INDHAN

26 PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN INDUSTRI PERTAHANAN DISAMPAIKAN OLEH PEMERINTAH KEPADA DPR SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN (PERTANGGUNGJAWABAN) PENGELOLAAN (PERTANGGUNGJAWABAN)

27 PENGAWASAN DILAKUKAN OLEH ALAT KELENGKAPAN DPR YANG MEMBIDANGI MASALAH PERTAHANAN PENGELOLAAN (PENGAWASAN) PENGELOLAAN (PENGAWASAN) PEMERINTAH MELAKUKAN PENGAWASAN DALAM : A. PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM KERJA DAN PENGGUNAAN ANGGARAN B. TEKNOLOGI YANG TELAH DIKUASAI & HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIMILIKI PEMERINTAH MELAKUKAN PENGAWASAN DALAM : A. PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM KERJA DAN PENGGUNAAN ANGGARAN B. TEKNOLOGI YANG TELAH DIKUASAI & HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIMILIKI

28 27


Download ppt "SOSIALISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG INDUSTRI PERTAHANAN Jakarta, Rabu 26 September 2012 Oleh : Dirjen Pothan Kemhan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google