Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

.. Sistematika Penyajian Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: ".. Sistematika Penyajian Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kutai Timur."— Transcript presentasi:

1 .

2 Sistematika Penyajian

3 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kutai Timur

4 Peta Administrasi Wilayah Kutai Timur

5 Kondisi Geografis Wilayah Kutai Timur  Sebelah Utara :Berbatasan dengan Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Kelay (Kabupaten Berau)  Sebelah selatan :Berbatasan dengan Bontang Utara dan kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu (Kabupaten Kutai Kartanegara)  Sebelah Timur :Berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi  Sebelah Barat :Berbatasan dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang (Kabupaten Kutai Kartanegara) Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kutai berdasarkan Undang- undang Nomor 47 tahun 1999 yang terletak pada 115°56’26” BT - 118°58’19”BT dan 1°52’39” LU - 0°02’11” LS.

6 Topografi & Kelerengan Kutai Timur

7 Kependudukan Kutai Timur Jumlah Penduduk Kutai Timur Jumlah Penduduk Kutai Timur Proyeksi Jumlah Penduduk Kutai Timur

8 Kutai Timur dlm Konstelasi Nasional Kabupaten Kutai Timur dalam RTRWN (PP No. 26 Tahun 2008) a. Sistem perkotaan nasional; Di dalam RTRWN, ditetapkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kabupaten Kutai Timur, yaitu PKW Sangatta Kebijakan RTRWN terhadap PKW Sangatta yaitu Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi Yang Berbasis Otonomi Daerah b. Sistem jaringan transportasi nasional; Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan di Kabupaten Kutai Timur, yaitu jaringan jalan Antar Kota Bontang –Sangata –Tanjung Redep – Tanjung Selor dikembangkan untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan nasional. Pelabuhan sebagai simpul transportasi laut nasional, dengan penetapan fungsi sebagai Pelabuhan nasional, yaitu ditetapkan di Kenyamukan, dengan kebijakan Pemantapan Pelabuhan Nasional

9 Kutai Timur dlm Konstelasi Prov. Kaltim

10 Isu Strategis • Konflik Pemanfaatan lahan (Verifikasi data) • Ilegal Konversi penggunaan lahan (verifikasi data) • Degradasi lingkungan (jelaskan) • Arah pembangunan daerah (agri bisnis) ketersediaan lahan pertanian (eksisting-mendatang) • Kebijakan pemerintah pusat : MP3EI (koridor ekonomi wilayah III) keterkaitan dgn lahan, KIPI Maloy • Latgab TNI • Polemik penataan batas wilayah kecamatan dan desa.

11 Tujuan, Kebijakan & Strategi Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur

12 Tujuan Penataan Ruang Penataan ruang Kabupaten Kutai Timur bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur yang berkualitas, serasi dan optimal bertumpu pada pembangunan agribisnis yang mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan, melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam rangka mencapai keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar kawasan yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

13 Kebijakan & Strategi Penataan Ruang 1 1 pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur a)mengoptimalkan rencana pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang ada secara terintegrasi dan memperhatikan kebutuhan pembangunan serta daya dukung lingkungan; dan b)meningkatkan keterlibatan seluruh potensi masyarakat yang ada dalam melakukan pembangunan dan pengembangan sumber daya sebagai upaya optimal pelibatan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. a)mengoptimalkan rencana pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang ada secara terintegrasi dan memperhatikan kebutuhan pembangunan serta daya dukung lingkungan; dan b)meningkatkan keterlibatan seluruh potensi masyarakat yang ada dalam melakukan pembangunan dan pengembangan sumber daya sebagai upaya optimal pelibatan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2 2 pemanfaatan potensi-potensi agribisnis secara optimal sebagai salah satu sektor utama pembangunan Wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kutai Timur a)mengoptimalkan rencana pemanfaatan dan pengembangan agribisnis wilayah secara terintegrasi dan memperhatikan kebutuhan pembangunan serta daya dukung lingkungan; b)meningkatkan seluruh potensi masyarakat yang ada dalam melakukan pembangunan dan pengembangan agribisnis wilayah sebagai upaya optimal pelibatan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan c)menetapkan dan melakukan pembangunan kawasan agribisnis di lokasi yang mendukung pemanfaatan sumberdaya yang sesuai serta mendukung terciptanya optimalisasi sistem koleksi dan distribusi. a)mengoptimalkan rencana pemanfaatan dan pengembangan agribisnis wilayah secara terintegrasi dan memperhatikan kebutuhan pembangunan serta daya dukung lingkungan; b)meningkatkan seluruh potensi masyarakat yang ada dalam melakukan pembangunan dan pengembangan agribisnis wilayah sebagai upaya optimal pelibatan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan c)menetapkan dan melakukan pembangunan kawasan agribisnis di lokasi yang mendukung pemanfaatan sumberdaya yang sesuai serta mendukung terciptanya optimalisasi sistem koleksi dan distribusi.

14 Kebijakan & Strategi Penataan Ruang 3 3 pengelolaan dan pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan a)mengoptimalkan lahan yang sesuai untuk pengembangan sektor pertambangan; b)menciptakan mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan yang melibatkan sinergitas dan integrasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta; c)menetapkan peraturan tentang mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan; d)menetapkan aturan dalam pengelolaan kawasan pertambangan yang dapat menjamin terjaganya kondisi lingkungan hidup kabupaten, baik selama masa penambangan maupun pasca penambangan; e)menetapkan aturan dan mekanisme yang dapat menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi dan juga peningkatan perekonomian Wilayah Kabupaten secara keseluruhan; dan f)menetapkan aturan dan mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan yang dapat menjamin keikutsertaan/keterlibatan masyarakat sekitar dalam usaha pertambangan yang bersangkutan. a)mengoptimalkan lahan yang sesuai untuk pengembangan sektor pertambangan; b)menciptakan mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan yang melibatkan sinergitas dan integrasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta; c)menetapkan peraturan tentang mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan; d)menetapkan aturan dalam pengelolaan kawasan pertambangan yang dapat menjamin terjaganya kondisi lingkungan hidup kabupaten, baik selama masa penambangan maupun pasca penambangan; e)menetapkan aturan dan mekanisme yang dapat menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi dan juga peningkatan perekonomian Wilayah Kabupaten secara keseluruhan; dan f)menetapkan aturan dan mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan yang dapat menjamin keikutsertaan/keterlibatan masyarakat sekitar dalam usaha pertambangan yang bersangkutan.

15 Kebijakan & Strategi Penataan Ruang 4 4 pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan yang ramah lingkungan a)menetapkan batasan kawasan hutan berdasarkan fungsinya melalui peraturan yang jelas dan diakui secara nasional; b)mengembangkan potensi-potensi sektor kehutanan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan wilayah kabupaten serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat; c)menciptakan mekanisme pengelolaan potensi hutan yang berwawasan lingkungan, serta melibatkan sinergitas dan integrasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta; d)menetapkan peraturan tentang mekanisme pengelolaan Potensi Kehutanan yang berwawasan lingkungan; e)menetapkan aturan dan mekanisme yang dapat menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi dan juga peningkatan perekonomian Wilayah Kabupaten secara keseluruhan; dan f)menetapkan aturan dan mekanisme pengelolaan potensi kehutanan yang dapat menjamin keikutsertaan/keterlibatan masyarakat sekitar. a)menetapkan batasan kawasan hutan berdasarkan fungsinya melalui peraturan yang jelas dan diakui secara nasional; b)mengembangkan potensi-potensi sektor kehutanan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan wilayah kabupaten serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat; c)menciptakan mekanisme pengelolaan potensi hutan yang berwawasan lingkungan, serta melibatkan sinergitas dan integrasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta; d)menetapkan peraturan tentang mekanisme pengelolaan Potensi Kehutanan yang berwawasan lingkungan; e)menetapkan aturan dan mekanisme yang dapat menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi dan juga peningkatan perekonomian Wilayah Kabupaten secara keseluruhan; dan f)menetapkan aturan dan mekanisme pengelolaan potensi kehutanan yang dapat menjamin keikutsertaan/keterlibatan masyarakat sekitar.

16 Kebijakan & Strategi Penataan Ruang 5 5 pemantapan dan pengendalian kawasan lindung sebagai bagian dari pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup a)menetapkan batasan kawasan lindung melalui peraturan yang jelas dan diakui secara nasional; b)menetapkan Peraturan tentang mekanisme pengelolaan kawasan lindung yang dapat melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat; c)menetapkan aturan dan mekanisme sanksi yang jelas terhadap setiap jenis pelanggaran terhadap fungsi kawasan lindung; d)menetapkan aturan yang jelas terkait keberadaan masyarakat yang selama ini tinggal di dalam Kawasan Lindung dalam upaya tetap menjaga eksistensi masyarakat yang ada disertai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan tanpa mengganggu fungsi lindung dari kawasan yang bersangkutan; e)melakukan rehabilitasi terhadap kawasan lindung yang sudah rusak; f)mengembalikan fungsi kawasan lindung ke fungsi semula terutama karena adanya penggunaan lahan budidaya di dalam kawasan lindung. g)melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan HTI, HPH dan pertambangan yang terdapat di dalam kawasan lindung; h)mempertegas syarat minimal 30% dari Daerah Aliran Sungai (DAS), pada proporsi kawasan yang merupakan bagian wilayah DAS terkait; i)mempertahankan hutan lindung dan Taman Nasional Kutai sebagai kawasan lindung; j)melakukan pembagian Taman Nasional Kutai menjadi beberapa zonasi untuk memudahkan pemeliharaan, pemantauan, dan pemeliharaan; dan k)menyediakan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai batas- batas kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya di dalam kawasan lindung. a)menetapkan batasan kawasan lindung melalui peraturan yang jelas dan diakui secara nasional; b)menetapkan Peraturan tentang mekanisme pengelolaan kawasan lindung yang dapat melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat; c)menetapkan aturan dan mekanisme sanksi yang jelas terhadap setiap jenis pelanggaran terhadap fungsi kawasan lindung; d)menetapkan aturan yang jelas terkait keberadaan masyarakat yang selama ini tinggal di dalam Kawasan Lindung dalam upaya tetap menjaga eksistensi masyarakat yang ada disertai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan tanpa mengganggu fungsi lindung dari kawasan yang bersangkutan; e)melakukan rehabilitasi terhadap kawasan lindung yang sudah rusak; f)mengembalikan fungsi kawasan lindung ke fungsi semula terutama karena adanya penggunaan lahan budidaya di dalam kawasan lindung. g)melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan HTI, HPH dan pertambangan yang terdapat di dalam kawasan lindung; h)mempertegas syarat minimal 30% dari Daerah Aliran Sungai (DAS), pada proporsi kawasan yang merupakan bagian wilayah DAS terkait; i)mempertahankan hutan lindung dan Taman Nasional Kutai sebagai kawasan lindung; j)melakukan pembagian Taman Nasional Kutai menjadi beberapa zonasi untuk memudahkan pemeliharaan, pemantauan, dan pemeliharaan; dan k)menyediakan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai batas- batas kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya di dalam kawasan lindung.

17 Kebijakan & Strategi Penataan Ruang 6 6 pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang optimal a)mengembangkan pusat-pusat kegiatan dengan menentukan fungsi untuk setiap pusat-pusat kegiatan tersebut sesuai dengan potensi dan posisi strategis yang dimilikinya; dan b)merencanakan dan menentukan jangkauan pelayanan dari setiap pusat-pusat kegiatan dengan menempatkan fasilitas pelayanan umum yang disesuaikan dengan jenis dan skala pelayanan dari setiap pusat kegiatan. a)mengembangkan pusat-pusat kegiatan dengan menentukan fungsi untuk setiap pusat-pusat kegiatan tersebut sesuai dengan potensi dan posisi strategis yang dimilikinya; dan b)merencanakan dan menentukan jangkauan pelayanan dari setiap pusat-pusat kegiatan dengan menempatkan fasilitas pelayanan umum yang disesuaikan dengan jenis dan skala pelayanan dari setiap pusat kegiatan. 7 7 pengembangan prasarana wilayah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah a)mengembangkan konsep sistem jaringan jalan dengan mengintegrasikan jaringan jalan fungsi arteri/kolektor primer dengan jaringan jalan baru yang akan dikembangkan (arteri/kolektor primer maupun arteri/kolektor sekunder), sehingga dapat memperlancar arus antar pusat kegiatan dengan kawasan; b)mengembangkan pembangunan beberapa jaringan jalan regional prioritas untuk mendukung sistem jaringan jalan; c)meneaskan fungsi tiap segmen ruas jalan terutama fungsi primer dan sekunder di Wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk membagi tanggung jawab pemeliharaan antara pendanaan pusat, provinsi, atau kabupaten; d)melakukan pembangunan jalan baru serta peningkatan fungsi serta kondisi jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat-pusat produksi dengan kota-kota sekitarnya; e)mengembangkan terminal angkutan darat di pusat kegiatan serta kawasan dan mengusahakan keterpaduan pelayanan transportasi antar moda, seperti angkutan darat, laut serta sungai; f)mengembangkan kualitas pelayanan angkutan umum yang melayani pergerakan di dalam dan antar kawasan terutama pengoperasian angkutan umum yang diarahkan secara terintegrasi dengan moda angkutan lainnya baik dengan angkutan laut, angkutan udara maupun dengan angkutan darat lainnya; g)meningkatkan fungsi dan peranan pelabuhan baik sebagai pelabuhan ekspor maupun pelabuhan penumpang dan barang; dan h)meningkatkan fungsi dan kelas bandara serta penegasan kembali penggunaan bandara yang telah ada. a)mengembangkan konsep sistem jaringan jalan dengan mengintegrasikan jaringan jalan fungsi arteri/kolektor primer dengan jaringan jalan baru yang akan dikembangkan (arteri/kolektor primer maupun arteri/kolektor sekunder), sehingga dapat memperlancar arus antar pusat kegiatan dengan kawasan; b)mengembangkan pembangunan beberapa jaringan jalan regional prioritas untuk mendukung sistem jaringan jalan; c)meneaskan fungsi tiap segmen ruas jalan terutama fungsi primer dan sekunder di Wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk membagi tanggung jawab pemeliharaan antara pendanaan pusat, provinsi, atau kabupaten; d)melakukan pembangunan jalan baru serta peningkatan fungsi serta kondisi jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat-pusat produksi dengan kota-kota sekitarnya; e)mengembangkan terminal angkutan darat di pusat kegiatan serta kawasan dan mengusahakan keterpaduan pelayanan transportasi antar moda, seperti angkutan darat, laut serta sungai; f)mengembangkan kualitas pelayanan angkutan umum yang melayani pergerakan di dalam dan antar kawasan terutama pengoperasian angkutan umum yang diarahkan secara terintegrasi dengan moda angkutan lainnya baik dengan angkutan laut, angkutan udara maupun dengan angkutan darat lainnya; g)meningkatkan fungsi dan peranan pelabuhan baik sebagai pelabuhan ekspor maupun pelabuhan penumpang dan barang; dan h)meningkatkan fungsi dan kelas bandara serta penegasan kembali penggunaan bandara yang telah ada.

18 Kebijakan & Strategi Penataan Ruang 8 8 pengembangan pola ruang wilayah yang optimal yang mendukung terciptanya kemandirian wilayah disertai upaya terciptanya pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan a)menetapkan fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya; b)memberikan arahan pengembangan fungsi-fungsi budidaya di lokasi yang sesuai dengan potensi serta daya dukung lingkungannya; c)menyusun perencanaan pembangunan dan pengembangan kegiatan-kegiatan di kawasan budidaya yang dimaksudkan untuk pengembangan perekonomian wilayah serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat; dan d)menetapkan aturan untuk mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat ikut serta dalam pembangunan kegiatan di kawasan budidaya a)menetapkan fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya; b)memberikan arahan pengembangan fungsi-fungsi budidaya di lokasi yang sesuai dengan potensi serta daya dukung lingkungannya; c)menyusun perencanaan pembangunan dan pengembangan kegiatan-kegiatan di kawasan budidaya yang dimaksudkan untuk pengembangan perekonomian wilayah serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat; dan d)menetapkan aturan untuk mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat ikut serta dalam pembangunan kegiatan di kawasan budidaya 9 9 peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara a)mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b)mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan kemanan; c)mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan d)turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara. a)mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b)mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan kemanan; c)mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan d)turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

19 Rencana Struktur Ruang

20 Pembagian Sub Sistem Wilayah Pengembangan (SSWP) SSWP PUSAT • Pusat : Kota Sangatta • Fungsi : Pusat pemerintahan kabupaten, permukiman, perdagangan dan jasa skala kabupaten, pusat distribusi ke arah Samarinda dan Balikpapan SSWP PUSAT • Pusat : Kota Sangatta • Fungsi : Pusat pemerintahan kabupaten, permukiman, perdagangan dan jasa skala kabupaten, pusat distribusi ke arah Samarinda dan Balikpapan SSWP TIMUR • Pusat : Kota Sangkulirang • Fungsi : Pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat kolektsi dan distribusi barang,, pusat industri terpadu SSWP TIMUR • Pusat : Kota Sangkulirang • Fungsi : Pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat kolektsi dan distribusi barang,, pusat industri terpadu SSWP UTARA • Pusat : Kota Muara Wahau • Fungsi : Pusat pungumpul produksi kehutanan & perkebunan, permukiman, perdagangan & jasa skala kawasan SSWP UTARA • Pusat : Kota Muara Wahau • Fungsi : Pusat pungumpul produksi kehutanan & perkebunan, permukiman, perdagangan & jasa skala kawasan SSWP SELATAN • Pusat : Kota Muara Bengkal • Fungsi : : Pusat pungumpul produksi perkebunan& pertanian, permukiman, perdagangan & jasa skala kawasan SSWP SELATAN • Pusat : Kota Muara Bengkal • Fungsi : : Pusat pungumpul produksi perkebunan& pertanian, permukiman, perdagangan & jasa skala kawasan

21 Pusat-pusat Kegiatan Pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Kutai Timur adalah : a.PKW : Kota Sangatta; ibukota kabupaten, yang menyandang fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat permukiman, pusat pendidikan & kesehatan b.PKL : Sangkulirang; kota kecamatan yang menyandang fungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat perikanan, pusat pertanian (dlm arti luas) & pusat pariwisata c.PKL : Muara Wahau dan Muara Bengkal; kota kecamatan yang menyandang fungsi sebagai pusat pengembangan pertanian (dlm arti luas), pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Barat dan Utara Kabupaten sekaligus wilayah dengan kawasan lindung yang cukup luas. d.PPK : Bengalon dan Kaliorang; kota kecamatan yang diproyeksikan menjadi pusat permukiman perkotaan baru sejalan dengan pertumbuhan kawasan disekitarnya dengan fungsi pertanian & pelayanan antar kecamatan di sekitarnya. e.PPL : terdapat di kota-kota kecamatan lain yang memiliki karakter perdesaan, yaitu Busang, Batu Ampar, Muara Ancalong, Sandaran, Kongbeng, Karangan dan Teluk Pandan.

22 MATRIK SSWP ( SUB SISTEM WILAYAH PENGEMBANGAN) Pusat Kegiatan Wilayah Pusat Kegiatan Lokal Pusat Pelayanan Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan (PKW)(PKL)(PPK)(PPL) ● Sangatta ● Bengalon ◦ Sangatta Utara ● Rantau Pulung ◦ Sangatta Selatan ● Teluk Pandan ● Muara Bengkal ● Busang ● Muara Ancalong ● Long Mesangat ● Batu Ampar ● Muara Wahau ● Kombeng ● Telen ● Kaliorang ● Sangkulirang ● Kaubun ● Sandaran ● Karangan PKW PKL PPK PPL Hub. Primer Hub. Sekunder Hub. Tersier KETERANGAN : Sandaran Sangkulirang Kaubun Karangan Bengalon Kongbeng Muara Wahau Busang Muara Ancalong Telen Muara Bengkal Long Mesangat Teluk Pandan Rantau Pulung Sangatta Utara PPK Sangatta Selatan Batu Ampar PETA ORIENTASI SSWP (SUB SISTEM WILAYAH PENGEMBANGAN) Kaliorang

23 Peta Pusat-pusat Kegiatan

24 Sistem Jaringan Prasarana Utama TRANSPORTASI DARAT a.Jaringan jalan artei primer yang menghubungkan Sangatta – Bontang – Samarinda – Balikpapan b.Jaringan jalan kolektor primer nasional, yaitu : • ruas jalan Bontang - Sangatta; • ruas jalan Sangatta – Sp. Perdau; • ruas jalan Yos Sudarso (Sangatta); • ruas jalan Sp. Perdau – Muara Lembak; • ruas jalan Muara Lembak – Pelabuhan Ronggang (Sangkulirang); • ruas jalan Sp. 3 Sangkulirang – Pelabuhan Maloy; • ruas jalan Sp. Perdau – Batu Ampar; • ruas jalan Batu Ampar – Sp. 3 Muara Wahau; • ruas jalan Sp. 3 Muara Wahau - Kelay (KM. 100 – Muara Wahau/PDC); dan • ruas jalan Muara Wahau – Kelay. c.Jaringan jalan kolektor primer provinsi, yaitu : • ruas jalan Sebulu – Muara Bengkal; • ruas jalan Muara Bengkal – Sp. Batu Ampar; • ruas jalan Sangkulirang – Talisayan; • ruas jalan Muara Bengkal – Samarinda; d.Jaringan jalan kolektor primer kabupaten, yaitu : • ruas jalan Sp. Batu Ampar – Rantau Pulung – Sangatta; • ruas jalan Sp. 4 Kaliorang – Sangkulirang; • ruas jalan Pelawan – Karangan; • ruas jalan Pelawan – Sandaran; • ruas jalan Tabangan Lebak – Bengalon – Karangan; • ruas jalan Sp. 4 Kaliorang – Maloy; • ruas jalan Muara Bengkal – Busang; • Batu Ampar-Muara Bengkal-Long Mesangat-Busang • ruas jalan Bengalon – Kawasan Industri (Dusun Muaramaan); dan • ruas jalan Sp. 3 Jalan HTI Muara Bengkal – Muara Ancalong. e.Jaringan jalan lokal primer, yaitu seluruh jalan yang menghubungkan antar desa dan di dalam kawasan perkotaan ibukota kecamatan

25 Sistem Jaringan Prasarana Utama TRANSPORTASI DARAT f.Jaringan jalan khusus, yaitu jaringan jalan khusus pertambangan, baik untuk kereta api dan jalan tanah. g.Terminal angkutan barang dan penumpang, yaitu : • Terminal tipe B; Sangatta dan Sangkulirang • Terminal tipe C; seluruh ibukota kecamatan • Terminal barang; Kaliorang (sebagai dukungan untuk Pelabuhan Maloy) h.Jaringan layanan angkutan lalulintas umum, yaitu : • Sangatta – Sangkulirang; • Sangatta – Bengalon; • Sangatta – Muara Wahau; • Sangkulirang – Kaliorang; • Sangkulirang – Muara Wahau; • Muara Wahau – Batu Ampar; • Muara Wahau – Muara Bengkal; • Muara Bengkal – Muara Ancalong; dan • Muara Bengkal – Batu Ampar – Rantau Pulung – Sangatta; i.Jaringan sungai, yaitu : • Pelabuhan sungai; Muara Wahau; • Alur pelayaran sungai; Muara Wahau – Muara Kaman (Kukar) j.Jaringan perkeretaapian, terdiri dari: • jalur kereta api Kalimantan Selatan – Kuaro – Long Kali – Penajam – Balikpapan- Samarinda – Bontang – Sangatta – Muara Wahau – Muara Lesan - Tanjung Redeb - Tanjung Batu – Tanah Kuning – Tanjung Selor – Kerang Agung – Sesayap – Tidung Pale – Malinau – Mensalong – Pembeliangan – Salang - Simanggaris – Batas Negara. • jalur rel kereta api Trans Kutai Kencana yang menghubungkan Muara Wahau dan Bengalon dengan panjang sebesar 129,41 km digunakan untuk keperluan pengangkutan hasil pertambangan dan perkebunan • stasiun kereta api, yaitu di Kota Sangatta

26 Peta Rencana Jaringan Jalan

27 Peta Rencana Sistem Transportasi Darat

28 Sistem Jaringan Prasarana Utama TRANSPORTASI LAUT a.Pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Maloy b.Pelabuhan pengumpan, yaitu Pelabuhan Sangatta dan Pelabuhan Sangkulirang c.Terminal khusus, yaitu 12 pelabuhan khusus yang merupakan pelabuhan khusus batubara dan pelabuhan khusus pertamina d.Alur pelayaran, terdiri dari: • Sangatta – Barru – Majene (Sulawesi Selatan) PP; • Sangatta – Tanjung Redeb PP; • Sangatta – Pare-pare (Sulawesi Selatan) PP; • Sangatta – Samarinda – Balikpapan PP; dan • Sangatta – Tanjung Redeb – Makassar (Sulawesi Selatan) PP. TRANSPORTASI UDARA a.Bandar udara pengumpan, yaitu Bandara Sangatta di Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan. b.Bandar udara lainnya, terdapat di Sangatta Utara, Sangkulirang, Muara Wahau, Telen, Busang, Muara Bengkal dan Muara Ancalong c.Ruang udara untuk penerbangan meliputi kawasan keselamatan operasi penerbangan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan

29 Peta Rencana Sistem Transportasi Laut

30 KIPI MALOY MALOY

31 Peta Rencana Sistem Transportasi Udara

32 Peta Rencana Struktur Ruang

33 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya SISTEM JARINGAN ENERGI a)Pembangkit tenaga listrik, terdiri atas : • Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kota Sangatta dan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang; • pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sangatta di Kota Sangatta; dan • pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau dan Muara Bengkal di Kecamatan Muara Bengkal; dan • pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar pada kampung-kampung, daerah tertinggal dan daerah terpencil. b)Jaringan prasarana energi, terdiri atas : • Gardu Induk (GI) Sangatta di Kota Sangatta dan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang; • jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Bontang – Sangatta yang berasal dari PLTU Kaltim. c)Jaringan distribusi minyak dan gas bumi, berupa depo bahan bakar minyak di Kota Sangatta, Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang, dan Muara Wahau di Kecamatan Muara Wahau. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI a)Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pembangunan jaringan kabel di Kota Sangatta dan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang dengan kapasitas SST. b)Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu terdapat di seluruh kecamatan menggunakan jaringan tower BTS ( Base Transceiver Station ) yang digunakan secara bersama menjangkau ke pelosok perdesaan. c)Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu daerah terpencil di seluruh kecamatan.

34 Peta Rencana Jaringan Energi

35 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR a)WS, yaitu WS Karangan yang merupakan WS lintas kabupaten/kota. b)DAS, yaitu DAS Karangan, DAS Sangatta, DAS Bengalon, DAS Bontang, DAS Dumaring, DAS Kerang-Seendang, DAS Manubar, DAS Mahakam, dan DAS Santan. c)CAT, yaitu CAT Samarinda – Bontang, CAT Sumbang, CAT Muara Karangan, dan CAT Sendawar. d)DI, yaitu DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, terdiri atas : • DI Kaubun di Kecamatan Kaubun; • DI Sumbersari; • DI Muara Ancalong; • DI Tanah Abang; • DI Santan; • DI Kaliorang; dan • DI Kaubun Makroman. e)Prasarana air baku untuk air bersih, terdiri atas : • pengembangan sumber mata air, yaitu mata air Sekerat di Kecamatan Bengalon; • pengembangan sumber air sungai terdiri atas : – Sungai Kedang Kepala, melalui Kecamatan Muara Bengkal dan Kecamatan Muara Ancalong; – Sungai Telen, melalui Kecamatan Telen; – Sungai Atan, melalui Kecamatan Busang; – Sungai Wahau, melalui Kecamaan Muara Wahau dan Kecamatan Kongbeng; – Sungai Sangatta dan Sungai Panyamukan, melalui Kecamatan Sangatta; – Sungai Bengalon, melalui Kecamatan Bengalon; dan – Sungai Karangan, melalui Kecamatan Sangkulirang

36 Peta Daerah Aliran Sungai

37 Peta Cekungan Air Tanah

38 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya SISTEM PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN a)Sistem jaringan persampahan, terdiri atas : • peningkatan pelayanan TPA di Rantau Pulung dengan sistem sanitary landfill • penyediaan TPST di Kota Sangatta, Sangkulirang, Muara Wahau, dan Muara Bengkal b)Sistem jaringan air minum, terdiri atas : • peningkatan dan pengembangan pelayanan Instalasi Pengolahan Air (IPAM) di Kota Sangatta, Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang, Muara Wahau di Kecamatan Muara Wahau, dan Muara Bengkal di Kecamatan Bengkal; • peningkatan dan pengembangan pelayanan jaringan perpipaan di pusat-pusat kegiatan lokal; dan • rencana sistem non perpipaan air minum tersebar di seluruh desa. c)Sistem pengelolan limbah, yaitu dengan pembangunan IPAL dan IPLT di Kota Sangatta dan Sangkulirang d)Sistem jaringan drainase, terdiri atas : • saluran primer, berupa sungai-sungai yang menjadi saluran buangan air permukaan akhir, terdiri atas : – Sungai Kedang Kepala, melalui Kecamatan Muara Bengkal dan Kecamatan Muara Ancalong; – Sungai Telen, melalui Kecamatan Telen; – Sungai Atan, melalui Kecamatan Busang; – Sungai Wahau, melalui Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Kongbeng; – Sungai Sangatta dan Panyamukan, melalui Kecamatan Sangatta; – Sungai Bengalon, melalui Kecamatan Bengalon; dan – Sungai Karangan melalui Kecamatan Sangkulirang. • saluran sekunder, berupa saluran penghubung saluran drainase jalan dengan saluran primer; dan • saluran tersier yang berupa saluran drainase yang ada di sepanjang jalan utama Kota Sangatta dan Kota Sangkulirang serta jalan kolektor primer dan lokal primer lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan.

39 Rencana Pola Ruang

40 ANALISIS KAWASAN KABUPATEN KUTAI TIMUR DALAM RTRWK KUTAI TIMUR URAIAN RTRW KABUPATEN KUTIM TAHUN LUAS (Ha)% TOTAL LUAS ,70100,00 KAWASAN LINDUNG (KL) ,8317,40 KBK ,7140,23 TUBUH AIR ,480,68 Jumlah KL, KBK & TUBUH AIR ,0258,32 KBNK ,6841,68

41 ASPEK LEGALITAS TATA RUANG • RENCANA TATA RUANG KABUPATEN KUTAI TIMUR TELAH DISAHKAN MELALUI PERDA NO. 06 TAHUN 2004 TANGGAL 2 APRIL 2004 DENGAN ALOKASI PEMANFAATAN RUANG SEBAGAI BERIKUT : - Kawasan Lindung = Ha -Kawasan Budidaya Kehutanan = Ha -Kawasan Budidaya Non Kehutanan = Ha

42 PERBANDINGAN LUAS KAWASAN KAWASAN PADUSERASI 1999 (Ha) RTRWK KUTIM 2004 (Ha) REKOM TIMDU (Ha) RTRWK KUTIM (Ha) KAWASAN LINDUNG (KL) , ,83 KBK , ,71 TUBUH AIR (KL) ,48 JUMLAH KL & KBK , ,54 KBNK/APL , ,68 TOTAL , ,70

43 Alokasi Pemanfaatan Ruang Paduserasi Kaltim di Kab. Kutai Timur 1999 (Ha) Alokasi Pemanfaatan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kutai Timur 2004 (Ha) Alokasi Pemanfaatan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Kutai Timur (Ha) Kawasan Lindung Kawasan Lindung Kawasan Lindung ,83 - Hutan Lindung Hutan Lindung (HL) Hutan Kota 42,37 - Cagar Alam (CA) Hutan Lindung ,05 - Taman Nasional (TN) KSA/KPA ,55 -Cagar Alam Lahan Gambut (GBT) Konsv. Mangrove ,70 - Kaw. Gambut ,66 - Hutan Mangrove Kaw. Karst ,40 - Taman Nasional Kaw. Resapan Air 5.816,23 - Hutan Kota (HK) Taman Wisata Alam 33,88 ALOKASI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN LINDUNG

44 Alokasi Pemanfaatan Ruang Paduserasi Kaltim di Kab. Kutai Timur 1999 (Ha) Alokasi Pemanfaatan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kutai Timur 2004 (Ha) Alokasi Pemanfaatan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Kutai Timur (Ha) Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) Kawasan Budidaya Kehutanan Kawasan Budidaya Kehutanan ,71 - Hutan Produksi (HP) Hutan Produksi ,27 - Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Produksi terbatas ,44 - Hutan Tanaman Industri (HTI) ALOKASI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BUDIDAYA KEHUTANAN

45 Alokasi Pemanfaatan Ruang Paduserasi Kaltim di Kab. Kutai Timur 1999 (Ha) Alokasi Pemanfaatan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kutai Timur 2004 (Ha) Alokasi Pemanfaatan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Kutai Timur (Ha) Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) ,68 - Pengembangan Kota (K) Pertanian ,70 - Pemukiman (Pmk) Tanaman Pangan (TPgn) Kaw. Permukiman Pedesaan ,61 - Tanaman Keras (TKrs) Kaw. Permukiman Perkotaan 9.866,85 - KIPI / Maloy 5.252,49 - Kaw. Bukit Pelangi 280,25 - Tanaman Musiman (TMsm) Kaw. Industri 4.924,03 - Kaw. Pelabuhan 119,42 - Perikanan (I) Pelabuhan Batubara 578,31 - Sawit (Swt) Penggunaan Lain (PL) KTM 126,04 ALOKASI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN

46 No KECAMATAN KAWASAN LINDUNG (Ha) TUBUH AIR (Ha) KAWASAN BUDIDAYA TOTAL (Ha) KBK (Ha) KBNK (Ha) 1 Kec. Batu Ampar - 236, , , ,67 2 Kec. Bengalon ,48651, , , ,70 3 Kec. Busang , , , , ,53 4 Kec. Kaliorang 951, , , ,81 5 Kec. Karangan ,49335, , , ,98 6 Kec. Kaubun 154,38161, , , ,91 7 Kec. Kongbeng 921,56273, , , ,27 8 Kec. Long Mesangat 148,65580, , , ,10 9 Kec. Muara Ancalong , , , , ,35 10 Kec. Muara Bengkal ,68260, , , ,24 11 Kec. Muara Wahau , , , , ,05 12 Kec. Rantau Pulung - 401, , , ,45 13 Kec. Sandaran ,16460, , , ,39 14 Kec. Sangkulirang 7.936, , , , ,83 15 Kec. Sangata Selatan , , ,71 16 Kec. Sangatta Utara 1.272,11251, , ,43 17 Kec. Telen , , , ,05 18 kec. Teluk pandan , , , ,24 TOTAL , , , , ,70 4 Mil Laut ,00 TOTAL + 4 Mil Laut , ,70 % 17,400,6840,2336,15100 % 58,3241,68100 KAWASAN LINDUNG, TUBUH AIR, KBK DAN KBNK KABUPATEN KUTAI TIMUR DALAM RTRWK KUTAI TIMUR

47 No KECAMATAN KAWASAN LINDUNG (Ha) JUMLAH KAWASAN LINDUNG Hutan KotaHutan LindungKSA/KPA Konservasi Mangrove Kaw. GambutKarst Kaw. Resapan Air Taman Wisata Alam 1 Kec. Batu Ampar Kec. Bengalon , , , , ,48 3 Kec. Busang , Kec. Kaliorang ,81--18, ,84 5 Kec. Karangan , , ,49 6 Kec. Kaubun , , ,38 7 Kec. Kongbeng - 0, , ,56 8 Kec. Long Mesangat , Kec. Muara Ancalong , ,66-104, ,51 10 Kec. Muara Bengkal 27, , , ,68 11 Kec. Muara Wahau , Kec. Rantau Pulung Kec. Sandaran , , ,46 260,7033, ,16 14 Kec. Sangkulirang , Kec. Sengata Selatan ,64195, ,17 16 Kec. Sengata Utara 15, , , ,11 17 Kec. Telen kec. Teluk pandan , ,69123, ,24 TOTAL , , , , , , ,2333, ,83 % 2,2054,7329,502,004,026,610,950,01100 KONDISI POLA RUANG PADA KAWASAN LINDUNG BERDASARKAN KECAMATAN

48 No KECAMATAN KAWASAN BUDIDAYA KEHUTANAN (Ha) JUMLAH KBK (Ha) Hutan ProduksiHutan Produksi Terbatas 1 Kec. Batu Ampar , Kec. Bengalon , , ,84 3 Kec. Busang , , ,52 4 Kec. Kaliorang 2.490, Kec. Karangan , , ,04 6 Kec. Kaubun , , ,73 7 Kec. Kongbeng , , ,22 8 Kec. Long Mesangat 3.981, Kec. Muara Ancalong , , ,72 10 Kec. Muara Bengkal , Kec. Muara Wahau , , ,77 12 Kec. Rantau Pulung , Kec. Sandaran , Kec. Sangkulirang , Kec. Sengata Selatan -- 0,00 16 Kec. Sengata Utara -- 0,00 17 Kec. Telen , , ,14 18 kec. Teluk pandan ,46 - TOTAL , , ,71 % 46,8753,13100 KONDISI POLA RUANG PADA KAWASAN BUDIDAYA KEHUTANAN BERDASARKAN KECAMATAN

49 No KECAMATAN KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN (Ha) JUMLAH KBNK Pertanian Permukiman Pedesaan Permukiman Perkotaan KIPI / Maloy Kaw. Bukit Pelangi Kaw. Industri Kaw. Pelabuhan KTMPel. Batubara 1 Kec. Batu Ampar ,28679, ,91 2 Kec. Bengalon , , , ,58 3 Kec. Busang , , ,88 4 Kec. Kaliorang , , , , ,95 5 Kec. Karangan , , ,70 6 Kec. Kaubun , , ,54 7 Kec. Kongbeng , , ,88 8 Kec. Long Mesangat , , ,32 9 Kec. Muara Ancalong , , ,70 10 Kec. Muara Bengkal ,64482, ,49 11 Kec. Muara Wahau , , ,39 12 Kec. Rantau Pulung , , ,50 13 Kec. Sandaran , , ,28 14 Kec. Sangkulirang , , , , ,62 15 Kec. Sengata Selatan , , , ,54 16 Kec. Sengata Utara ,89744, ,89-280,25-119, ,77 17 Kec. Telen , , ,09 18 kec. Teluk pandan 8.010, , ,55 TOTAL , , , ,49280, ,03119,42126,04578, ,68 4 Mil Laut , Total + 4 Mil Laut , ,68 % 94,673,900,670,360,020,330,01 0,04100 KONDISI POLA RUANG PADA KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN BERDASARKAN KECAMATAN

50

51

52

53

54 Penetapan Kawasan Strategis

55 KAWASAN ANDALAN NASIONAL 1.Kawasan Andalan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kawasan Andalan Sangkulirang, Sangatta, Muara Wahau (SASAMAWA) dengan sektor unggulan industri, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan laut, dan pariwisata. 2.Kawasan Andalan Laut Bontang, Tarakan, Nunukan dan sekitarnya KAWASAN STRATEGIS NASIONAL Kawasan Strategis Nasional, yaitu kawasan perbatasan darat RI dan Jantung Kalimantan ( Heart of Borneo ), meliputi Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Telen, dan Kecamatan Busang. KAWASAN STRATEGIS PROVINSI 1.Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, meliputi Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Kaliorang; dan 2.Kawasan Agropolitan Regional, meliputi Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Telen, Kecamatan Busang, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Muara Bengkal, Kecamatan Long Mesangat, dan Kecamatan Batu Ampar.

56 Penetapan Kawasan Strategis KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN 1.Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu kawasan Cepat Tumbuh Ekonomi Bengalon di Kecamatan Bengalon. 2.Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu kawasan Food Estate di Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Busang, Kecamatan Karangan, dan Kecamatan Sandaran. 3.Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, yaitu kawasan lindung geologi (kawasan karst) di Kecamatan Bengalon, Kecamatan Karangan, Kecamatan Kongbeng, dan Kecamatan Sandaran.

57 Peta Penetapan Kawasan Strategis

58 Arahan Pemanfaatan Ruang

59 Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang NoProgramKegiatanLokasi Besaran Biaya Waktu PelaksanaanSumber Pembiayaan Pelaksana APBD Kab. APBD Provinsi APBN Swasta A.Perwujudan Struktur Ruang 1Perwujudan Pusat Kegiatan 1.1Pemantapan Sistem Pusat Kota-kota a. Peningkatan peran dan fungsi kota-kota sesuai dengan kegiatan yang di sandangnya Perkotaan Sangatta, Sang kulirang, Muara Wahau, Muara Bengkal, Muara Ancalong, dan Bengalon Bappeda Kab b. Pengembangan fungsi pusat pelayanan sosial ekonomi dengan lingkup pelayanan beberapa kecamatan Bappeda Kab c. Peningkatan fungsi Perkotaan Bengalon dari PKLp menjadi PKL Perkotaan Bengalon Bappeda Kab 1.2Pemantapan Sistem Perdesaan Pengembangan fungsi pusat pelayanan sosial ekonomi dengan lingkup pelayanan beberapa desa Seluruh kawasan perdesaan Bappeda Kab/ BPMD Kab 2Perwujudan Sistem Prasarana 2.1Transportasi 2.1.1Jaringan Jalan a. Pengembangan jaringan jalan utara - selatan Ruas Sangatta - Samarinda Dis. PU Prov Ruas Sangkulirang - Sangatta Dis. PU Prov b. Pengembangan jaringan jalan timur – barat Ruas Muara Wahau – Sangatta Dis. PU Prov Ruas Sangatta - Muara Bengkal Dis. PU Prov c. Peningkatan jaringan jalan akses eksternal Poros Sangatta- Bontang- Samarinda Dis. PU Prov Poros Sangatta- Bengalon- Sangkurilang Dis. PU Kab

60 NoProgramKegiatanLokasi Besaran Biaya Waktu PelaksanaanSumber Pembiayaan Pelaksana APBD Kab. APBD Provinsi APBN Swasta d. Pengembangan jaringan jalan primer Jalan lingkar Sangatta Dis. PU Kab Jalan Pantai Timur (coastal road) Dis. PU Kab e. Peningkatan ruas jalan di Muara Wahau Poros Muara Wahau- Sangkulirang Dis. PU Kab Poros Muara Wahau- Tanjung Redep Dis. PU Kab Poros Muara Wahau- Muara Bengkal/Muara Ancalong-Samarinda Dis. PU Kab f. Peningkatan ruas jalan di Muara Ancalong Poros Muara Bengkal- Muara Ancalong Dis. PU Kab g. Pengembangan ruas jalan desa Muara Wahau- Kongbeng- Telen Dis. PU Kab Sangkurilang-Kaliorang- Sandaran Dis. PU Kab Muara Ancalong-Busang h. Peningkatan ruas jalan Poros Kaliorang- Sangkulirang Dis. PU Kab Poros Sangkulirang- Sangatta Dis. PU Kab Poros Sangkulirang- Tanjung Redep Dis. PU Kab i. Pembangunan ruas jalan Poros penghubung Sangatta-Muara Bengkal- Muara Ancalong Dis. PU Kab Ruas jalan Kota Sangatta dengan Kota Kecamatan lainnnya Dis. PU Kab j. Pengembanga n terminal Sangatta Dis.Hub Sangkulirang Muara Wahau Muara Bengkal Muara Ancalong 2.1.2Rel Kereta ApiPembangunan jaringan rel kereta api Bontang-Sangatta Dis.Hub 2.1.3Angkutan SungaiPeningkatan fungsi dan peranan Muara Bengkal-Muara Ancalong Dis.Hub Muara Wahau- Samarinda Dis.Hub

61 NoProgramKegiatanLokasi Besaran Biaya Waktu PelaksanaanSumber Pembiayaan Pelaksana APBD Kab. APBD Provinsi APBN Swasta Transportasi LautPeningkatan dan perbaikan kondisi pelabuhan Pelabuhan laut Maloy Dis.Hub Pelabuhan Laut Sangatta Dis.Hub 2.1.5Transportasi UdaraPeningkatan dan baikan bandara Bandara Tanjung Bara Dis.Hub Kab Bandara Sangkima Dis.Hub Kab 2.2Prasarana Lainnya 2.2.1ListrikPeningkatan pelayanan untuk mempercepat permohonan berlangganan Desa-desa yg belum berlistrik PLN 2.2.2TelekomunikasiPenambahan STO dan luasan jangkauan Seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur Telkom/ Provider Swasta 2.2.3Sumber Daya AirPenambahan jumlah air baku Sumber-sumber air baku dari air tanah permukaan Dis. PU Kab/ PDAM Pembangunan bendungan untuk irigasi Sangkulirang Dis. PU Kab/ Dis. Pertanian Kab Kaliorang 2.2.4Air LimbahPenyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Kabupaten Kutai Timur Dis. Pu Kab 2.2.5DrainasePenyusunan Rencana Induk Drainase Kabupaten Kabupaten Kutai Timur Dis. PU Kab 2.2.6PersampahanPenyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kabupaten Kutai Timur Dis.PU Kab

62 Indikasi Program Perwujudan Pola Ruang NoProgramKegiatanLokasi Besaran Biaya Waktu PelaksanaanSumber Pembiayaan Pelaksana APBD Kab. APBD Provinsi APBN Swasta B.Perwujudan Pola Ruang 1Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung 1.1Pemantapan Keberadaan Kawasan Lindung a. Pemberian batasan yang jelas dan tegas Kabupaten Kutai Timur Bappeda Kab/ Dis.Hut/ Dis. PPR Kab b. Pengembalian fungsi lindung apabila terdapat budidaya c. Peninjauan ulang penetapan HTI dan pertambangan d. Rehabilitasi kawasan lindung yang rusak 2Perwujudan Pengelolaan Kawasan Budidaya 2.1Hutan ProduksiPeninjauan ulang batasan dan penetapan HTI Kabupaten Kutai Timur Dis.Hut/ Dis.PPR Kab. 2.2Pertaniana. Pemberian batasan yang jelas sawah beririgasi teknis dan non teknis Kabupaten Kutai Timur Dis. Pertanian dan Peternakan kab. b. Pengembangan pusat- pusat pembenihan Kabupaten Kutai Timur Dis. Pertanian dan Peternakan kab 2.3Perkebunana. Pengembangan sistem informasi dan promosi potensi agribisnis Kabupaten Kutai Timur Dis. Pertanian dan Peternakan kab b. Peningkatan pemenuhan standarisasi baku mutu Kabupaten Kutai Timur Dis. Pertanian dan Peternakan kab

63 NoProgramKegiatanLokasi Besaran Biaya Waktu PelaksanaanSumber Pembiayaan Pelaksana APBD Kab. APBD Provinsi APBN Swasta Peternakana. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia petani ternak Kabupaten Kutai Timur Dis. Pertanian dan Peternakan kab b. Peningkatan teknologi, produktifitas, dan kualitas ternak. Kabupaten Kutai Timur Dis. Pertanian dan Peternakan kab 2.5Perikanana. Pengembangan perikanan darat Kabupaten Kutai Timur Dis.Perikana n dan Kelautan Kab. b. Penguatan kelebagaan dan kemampuan nelayan Kabupaten Kutai Timur Dis.Perikana n dan Kelautan Kab. 2.6Pertambangana. Pemetaan potensi tambang Kabupaten Kutai Timur Dis. Tambang b. Meningkatkan produksi tambang Kabupaten Kutai Timur Dis. Tambang 2.7Pariwisataa. Peningkatan program sadar wisata kepada masyarakat Kabupaten Kutai TImur Dis.Par b. Peningkatan promosi obyek wisata Kabupaten Kutai TImur Dis. Par. c. Peningkatan obyek wisata agar lebih representatif Kabupaten Kutai TImur Dis.Par. 2.8Permukimana. Pembagian wilayah permukiman sesuai dengan kepadatan bangunan Kabupaten Kutai Timur Bappeda/ Dis. PPR Kab b. Penetapan peraturan zonasi untuk pengendalian Kabupaten Kutai Timur Bappeda/ Dis. PPR Kab

64 NoProgramKegiatanLokasi Besaran Biaya Waktu PelaksanaanSumber Pembiayaan Pelaksana APBD Kab. APBD Provinsi APBN Swasta Peruntukan Lainnya 2.9.1PendidikanPembangunan SDKecamatan Sangatta Dis.Dik Kecamatan Bengalon Kecamatan Sangkulirang Pembangunan SMPKecamatan Sangatta Dis.Dik Kecamatan Sangkulirang Kecamatan Sandaran Kecamatan Busang Pembangunan SMAKecamatan Bengalon Dis.Dik Kecamatan Sandaran Kecamatan Telen Kecamatan Busang 2.9.2KesehatanPembangunan Puskesmas Kecamatan yg belum memiliki puskesmas Dis. Kes. 3Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten 3.1Bidang Pertumbuhan Ekonomi Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten a. Keca matan Sangkulirang dan Agribisnis Maloy Bappeda Kab b. Keca matan Sangatta Bappeda Kab c.Kecamatan Muara Wahau Bappeda Kab d. Keca matan Muara Bengkal Bappeda Kab 3.2Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Menegaskan batasan kawasan Taman Nasional Kutai Taman Nasional Kutai Dis.Hut. Membuat zonasi Taman Nasional Kutai Dis.Hut.

65 Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

66 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PERATURAN ZONASI PERATURAN ZONASI KETENTUAN PERIJINAN KETENTUAN PERIJINAN KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF ARAHAN SANKSI ARAHAN SANKSI

67 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI • ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; • ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan • ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas : 1.kawasan sekitar prasarana transportasi; 2.kawasan sekitar prasarana energi; 3.kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan 4.kawasan sekitar prasarana sumber daya air

68 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KETENTUAN PERIZINAN • izin prinsip  Persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan ijin lokasi • izin lokasi  Dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui cara pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah • izin penggunaan pemanfaatan tanah; • izin mendirikan bangunan;  Perolehan IMB terhadap bangunan yang akan dibangun • izin usaha; • izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu; • izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; • izin usaha pertambangan umum; dan • izin pemanfaatan air bawah tanah

69 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KETENTUAN INSENTIF • insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan strategi pertumbuhan ekonomi dalam bentuk : 1.penyediaan infrastruktur; 2.keringanan pajak; dan 3.kemudahan prosedur perijinan. • insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan strategi penyelamatan lingkungan hidup dalam bentuk : 1.pemberian kompensasi; dan 2.penghargaan • insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan pengembangan usaha penduduk asli dalam bentuk : 1.penyediaan infrastruktur; 2.kemudahan prosedur perijinan; 3.penghargaan; dan 4.pemberian kompensasi • insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan cadangan pangan dalam bentuk : 1.penyediaan infrastruktur; 2.kemudahan prosedur perijinan;

70 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KETENTUAN INSENTIF • insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan Taman Nasional Kutai dalam bentuk : 1.pemberian kompensasi; 2.penghargaan • insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan perbatasan dengan kabupaten lain dalam bentuk : 1.pembangunan dan pengadaan infrastruktur 2.urun saham KETENTUAN DISINSENTIF • pembatasan penyediaan infrastruktur • pemberian kompensasi; • kesulitan dalam proses perijinan; dan • penalti

71 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ARAHAN SANKSI PENGENAAN SANKSI DILAKUKAN TERHADAP : • pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; • pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; • pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten Kutai Timur; • pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Kutai Timur; • pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau • pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. − peringatan tertulis; − penghentian sementara kegiatan; − penghentian sementara pelayanan umum; − penutupan lokasi; − pencabutan izin; − pembatalan izin; − pembongkaran bangunan; − pemulihan fungsi ruang; dan/atau − denda administratif. BENTUK SANKSI YANG DIBERIKAN :

72 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ARAHAN SANKSI PENGENAAN SANKSI DILAKUKAN TERHADAP: • pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Kutai Timur; BENTUK SANKSI YANG DIBERIKAN : a.peringatan tertulis; b.penghentian sementara kegiatan; c.penghentian sementara pelayanan umum; d.penutupan lokasi; e.pembongkaran bangunan; f.pemulihan fungsi ruang; dan/atau g.denda administratif

73 Hak, Kewajiban & Peran Masyarakat

74 Hak Masyarakat dalam Penataan Ruang Dalam mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak: 1)Mengetahui rencana tata ruang 2)Menikmati Pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. 3)Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; 4)Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; 5)Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan 6)Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

75 Kewajiban Masyarakat dlm Penataan Ruang Dalam pemanfaatan ruang, masyarakat wajib : 1.Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 2.Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang. 3.Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan 4.Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.

76 Peran Masyarakat dlm Penataan Ruang Dalam Perencanaan Tata Ruang a)memberikan masukan mengenai :  persiapan penyusunan rencana tata ruang.  penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan.  pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan.  perumusan konsepsi rencana tata ruang.  penetapan rencana tata ruang. b)melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. a)memberikan masukan mengenai :  persiapan penyusunan rencana tata ruang.  penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan.  pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan.  perumusan konsepsi rencana tata ruang.  penetapan rencana tata ruang. b)melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Dalam Pemanfaatan Tata Ruang a)masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang. b)kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang. c)kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. d)peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut,ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e)kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. f)kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan a)masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang. b)kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang. c)kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. d)peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut,ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e)kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. f)kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

77 Peran Masyarakat dlm Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. 2.keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi. 3.pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 4.pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 5.pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

78 Terima Kasih


Download ppt ".. Sistematika Penyajian Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kutai Timur."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google