Agenda Kondisi sumber daya manusia di Indonesia

Presentasi berjudul: "Agenda Kondisi sumber daya manusia di Indonesia"— Transcript presentasi:

0 Meningkatkan Kompetensi Bankir Indonesia dengan Sinkronisasi Program Pelatihan Bank sesuai Standar
Yang kami hormati, Badan Pengawas Ikatan Bankir Indonesia Badan Pengurus Pusat Ikatan Bankir Indonesia Anggota Ikatan Bankir Indonesia Serta seluruh hadirin sekalian. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan izin-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Mengawali sambutan pada hari ini, sebelumnya perkenankanlah kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh anggota Ikatan Bankir Indonesia terkait penunjukkan kami menjadi ketua IBI. Bagi kami ini merupakan amanah untuk terus dapat mendorong IBI secara optimal dalam memberikan kontribusi bagi perbankan nasional. Disampaikan dalam Pelantikan Komisariat Denpasar Sudirman Mikin Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan 13 Juni 2014

1 Agenda Kondisi sumber daya manusia di Indonesia
Peta kompetensi profesi bankir Indonesia Pelatihan dan sertifikasi SKKNI sebagai acuan perencanaan kurikulum program pelatihan Bank 1 2 3 4 1

2 Banyak perusahaan Indonesia tidak akan berperan dalam pertumbuhan negara hingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat merekrut, mengembangkan dan mempertahankan orang yang tepat. Hasil survei menyatakan … Dalam survei terkini yang dilakukan oleh Boston Consulting Group dan the World Federation of People Management Associations, eksekutif senior menyatakan mengelola karyawan bertalenta dan mengembangkan kepemimpinan adalah dua hal yang menjadi isu penting di Indonesia. Manajemen tingkat menengah adalah titik yang krusial. Pada 2020, Indonesia akan mengalami kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan manajer menengah sebesar 40-60% 2

3 Perusahaan di Indonesia menghadapi isu kuantitas dan kualitas karyawan yang bertalenta di semua level dalam organisasi. Saat ini Indonesia kekurangan tenaga terampil menengah sebesar 20% Kondisi SDM Indonesia Pada tahun 2020, perusahaan-perusahaan besar tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan posisi entry-level dengan kandidat yang berkualitas baik. 55% pekerjaan di Indonesia akan bersifat administratif atau manajerial, dibandingkan dengan saat ini yang sebesar 36%. Indonesia belum mampu menghasilkan lulusan perguruan tinggi berkualitas untuk memenuhi posisi tersebut. 3

4 Kondisi SDM Indonesia di industri perbankan
Proyeksi pegawai industri perbankan Nama Bank 2014 2015 2016 2017 2018 Bank BUMN Bank Swasta Devisa Bank Swasta Non Devisa 37.984 41.783 45.961 50.557 55.613 Bank BPD 41.795 45.975 50.572 55.630 61.193 Bank Asing 17.169 18.886 20.775 22.852 25.137 Bank Campuran 9.954 10.949 12.044 13.249 14.574 Jumlah Catatan : Tahun 2010 data riil pegawai bank di Indonesia sebanyak orang Tahun 2012 s.d proyeksi pegawai bank tumbuh rata-rata sebesar ± 10% per tahun dengan asusmsi pertumbuhan bisnis bank sebesar 20% per tahun 4 4 4

5 1 2 3 4 Penyebab hal-hal ini bisa terjadi adalah:
Perguruan Tinggi dan lembaga pelatihan belum mampu mencetak tenaga sesuai dengan kebutuhan industri 2 Lulusan Perguruan Tinggi dan lembaga pelatihan masih ditampung pada level bawah karena masih membutuhkan pembekalan lebih lanjut 3 Masih ada Perusahaan belum mampu untuk menyiapkan atau melatih tenaga kerja sendiri 4 Hal-hal tersebut diatas menyebabkan pembajakan dan perpindahan kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain dengan alasan mencari gaji yang lebih tinggi 5

6 Agenda Kondisi sumber daya manusia di Indonesia
Peta kompetensi profesi bankir Indonesia Pelatihan dan sertifikasi SKKNI sebagai acuan perencanaan kurikulum program pelatihan Bank 1 2 3 4 6

7 Perbankan yang sehat, kuat dan efisien
Di industri perbankan terdapat pemetaan kompetensi bankir yang digunakan untuk menentukan keahlian yang harus dimiliki bankir Sudah Sertifikasi Dalam Proses finalisasi Tidak Disertifikasi Internal audit Compliance General Banking Manajemen Risiko Credit Funding and Services Wealth Management Treasury Finance and Accounting Human Resources Sales and Marketing Operation Perbankan yang sehat, kuat dan efisien Teknologi Informasi 7

8 Untuk mendukung peta kompetensi tersebut, LSPP memiliki program sertifikasi sebagai berikut :
Sertifikasi bidang treasury dealer untuk dealer dan pejabat treasury bank Sertifikasi bidang internal audit untuk pegawai dan pejabat internal audit bank Sertifikasi bidang manajemen risiko untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia Sertifikasi bidang general banking untuk program ODP, MDP dan SESPI Sertifikasi bidang funding and services untuk teller, funding officer, funding sales representative dan funding manager Sertifikasi bidang compliance untuk pegawai dan pejabat compliance bank Sertifikasi bidang operation untuk petugas/pejabat operation bank yang mencakup admintrasi kredit, internasional banking dan treasury Sertifikasi bidang wealth management untuk bisinis priority bank Sertifikasi bidang credit untuk analis kredit dan pejabat kredit dan pembuat kebijakan kredit 8

9 Agenda Kondisi sumber daya manusia di Indonesia
Peta kompetensi profesi bankir Indonesia Pelatihan dan sertifikasi SKKNI sebagai acuan perencanaan kurikulum program pelatihan Bank 1 2 3 4 9

10 Perbankan perlu fokus dalam peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM
Peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM Indonesia dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikasi ... 1 Peran lembaga pelatihan dalam program sertifikasi : Sebagai jembatan penghubung antara dunia pendidikan/pelatihan dengan dunia kerja untuk dilakukan sertifikasi Feeder bagi lembaga sertifikasi Tingkat keberhasilan asesmen kompetensi yang bersumber dari lembaga pendidikan/pelatihan sangat bergantung pada kurikulum yang ada Untuk menghasilkan kelulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja maka kurikulum lembaga pendidikan perlu sinkron dengan program sertifikasi SKKNI 3 Pengertian Kompeten : Kemampuan untuk melakukan sebuah aktivitas menurut suatu standar dan dengan hasil yang baik, yang diulang-ulang dalam jangka waktu dan situasi yang berbeda Kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan Perbankan perlu fokus dalam peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM 2 Ketentuan Sertifikasi : Peserta pelatihan yang menunjukkan seluruh kompetensi yang diharapkan dalam program pelatihan yang terakreditasi harus memperoleh sertifikat pengakuan tersebut yang diakui secara nasional Peserta pelatihan yang dinilai sudah memiliki kompetensi yang ditentukan harus memperoleh sertifikasi yang sama 4 Hasil pelatihan : Bersifat khusus, terukur dan memenuhi standar Ditentukan sebelum penyampaian program melalui analisa kebutuhan pelatihan Penguasaan hasil adalah kriteria untuk menentukan kesuksesan peserta pelatihan 10

11 dan menerapkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)
Penyelenggaraan PBK memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut… Tujuan dan hasil yang diharapkan dari Pelatihan Berbasis Kompetensi Mendapatkan keterampilan, pengetahuan dasar dan sikap kerja tentang PBK Mendapatkan informasi tentang perkembangan keterampilan Mendapatkan informasi tentang rekomendasi mengenai SDM Mempelajari beberapa prinsip tentang pelatihan untuk para pelatih Menyiapkan rencana kegiatan untuk penerapan dalam perusahaan/sector/industri masing-masing Memperoleh pengetahuan dan keahlian tentang PBK Menyiapkan dan merancang program pelatihan dan rencana kegiatan Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI Program pelatihan kerja dapat disusun secara berjenjang dan tidak berjenjang Program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang mengacu pada jenjang KKNI Program pelatihan kerja yang tidak berjenjang disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi 11 11 11

12 dan memperhatikan faktor-faktor pendukungnya
Pelatihan kerja diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien dalam rangka mencapai standar kompetensi Metode pelatihan kerja dapat berupa pelatihan di tempat kerja dan/atau pelatihan di lembaga pelatihan kerja Faktor kunci dalam merancang kurikulum PBK Proses penyusunan PBK Tujuan dan hasil yang didefinisikan dengan jelas Rancangan kurikulum yang fleksibel Dukungan peserta pelatihan Staf Sumber daya Lingkungan belajar Penilaian dan keberhasilan Cara penyampaian Mitra dan kerjasama Peninjauan ulang dan evaluasi 12

13 Pelatihan Berbasis Kompetensi
Perbedaan pelatihan tradisional dan PBK Tradisional Pelatihan Berbasis Kompetensi Terpusat pada isi Berbasis kompetensi Berdasarkan waktu Berbasis pada tempat kerja/kinerja Penekanan pada masukan Penekanan pada keluaran Kebutuhan kelompok Kebutuhan perorangan Subyek Modul/Unit-unit Sedikit atau tidak ada RPL RPL merupakan bagian terpadu Masukan yang tertunda Masukan segera Pendekatan/gaya belajar yang sempit Pendekatan penyampaian lebih fleksibel Pelatihan sebagai pelatih/ahli Pelatihan sebagai fasilitator/mentor Peserta dilatih Hasil nyata Peserta berperan aktif Peserta lebih aktif/mengarahkan diri sendiri Tujuan/sasaran umum Hasil belajar yang khusus Penilaian mengacu pada norma Penilaian mengacu pada kriteria Kriteria subyektif (seringkali tidak dinyatakan) Lebih obyektif dan kriteria dinyatakan lebih dahulu Penekanan pada penilaian pengetahuan Penekanan pada penilaian kompetensi Nilai akhir Kompeten atau belum kompeten 113 13 13

14 Agenda Kondisi sumber daya manusia di Indonesia
Peta kompetensi profesi bankir Indonesia Pelatihan dan sertifikasi SKKNI sebagai acuan perencanaan kurikulum program pelatihan Bank 1 2 3 4 14

15 Level/KKNI/Jabatan (Jumlah Unit)
SKKNI digunakan sebagai acuan kurikulum program pelatihan dengan isi pokok sebagai berikut : SKKNI dibuat oleh asosiasi profesi industri berdasarkan praktek kerja sesuai dengan profesinya masing- masing. SKKNI merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan. Tujuan dari SKKNI adalah membantu upaya otoritas perbankan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi bidang perbankan di Indonesia. SKKNI merupakan acuan dalam merumuskan sistem pengujian dan sertifikasi serta sebagai alat untuk melakukan asesmen kompeten dan unjuk kerja. No Bidang Level/KKNI/Jabatan (Jumlah Unit) Jumlah Unit Total Unit 1. General Banking Banking Officer Kepala Cabang Kepala Wilayah 16 5 27 2. Manajemen Risiko Level I Level II Level III Level IV Level V 4 10 7 32 3. Treasury Dealer Basic Treasury Dealer Intermediate Treasury Dealer Advance Treasury Dealer 6 4. Internal Audit Auditor Auditor Supervisor Auditor Manager 3 1 8 5. Compliance Officer Manager Executive 14 30 6. Credit Credit Officer Senior Credit Officer Credit Policy 19 7. Funding and Services Teller Customer Service Funding Sales Representative Funding Product Development 15 8. Operation Operation Back Office Credit Operation & Administration Trade Finance Operation & Administration Treasury Operation Operation Policy & Procedure 2 9. Wealth Management Associate Wealth Manager Qualified Wealth Manager Certified Wealth Manager 25 34 185 15

16 Kesimpulan 1 SKKNI dibuat berdasarkan kompetensi kerja yang telah dilaksanakan dalam industri perbankan yang saat ini masih berjalan 2 Asosiasi mempunyai kewajiban untuk menjaga validitas dari SKKNI sehingga selalu terjaga kekiniannya 3 Tanpa mengacu pada SKKNI, bisa terjadi ketimpangan/gap antara program pelatihan dengan kompetensi yang dibutuhkan 4 Dengan mengacu pada SKKNI maka lembaga pelatihan akan dapat menyiapkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri 16

17 Hubungi Kami: Alamat : Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Menara Mandiri Lt. 9 Bapindo Plaza Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55 Jakarta 12190 Telp : 021 – Fax : 021 – Website : Bank Indonesia telah menerapkan Arsitektur Perbankan Indonesia yang disusun untuk mendorong konsolidasi Perbankan Nasional. Salah satunya melalui penerapan ketentuan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia (single presence policy) yang dituangkan dalam 2 peraturan, yaitu : “PBI No. 8/16/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia” Investor perbankan hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) di satu bank saja Penerapan paling lambat akhir Desember 2010, berlaku untuk semua perbankan di Indonesia, dengan perkecualian bagi (i) PSP pada 2 bank, dengan prinsip berbeda (konvensional dan syariah), (ii) PSP pada 2 bank yang salah satunya berbentuk Bank Campuran (Joint Venture Bank), dan (iii) Bank Holding Company (BHC). Bank dengan PSP yang sama wajib memberikan action plan struktur kepemilikan implementasi SPP kepada BI, paling lambat akhir 2007 Bagi PSP yang telah mengendalikan lebih dari satu harus memilih salah satu opsi dari 3 opsi yang ditawarkan “SE BI No. 9/32/DPNP Tahun 2007 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia” Merupakan ketentuan pelaksanaan PBI No 8/16/2006 yang menjelaskan detil 3 opsi SPP Penyesuaian struktur kepemilikan dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu : Mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu/lebih bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehinggga yang bersangkutan hanya menjadi Saham Pemegang Pengendali pada 1 bank Melakukan merger atau konsolidasi atas Bank-bank yang dikendalikan Membentuk Perusahaan Induk di bidang Perbankan atau Bank Holding Company