Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta, 27 Desember 2012 1 KEBIJAKAN PENGANGGARAN & PENYUSUNAN RKA-KL TA 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta, 27 Desember 2012 1 KEBIJAKAN PENGANGGARAN & PENYUSUNAN RKA-KL TA 2013."— Transcript presentasi:

1 Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta, 27 Desember KEBIJAKAN PENGANGGARAN & PENYUSUNAN RKA-KL TA 2013

2 2 1.PENDEKATAN PENGANGGARAN TERPADU ( Unified Budget) 3.PENDEKATAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (MTEF) 2.PENDEKATAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (PBB) PENDEKATAN PENGANGGARAN

3 SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA.  Pengenalan 2005 s.d 2009;  Pemantapan 2010 s.d 2014; dan  Penyempurnaan mulai >

4 1.1. DefInisi: Penelaahan RKA-KL adalah proses penelitian bagaimana dokumen RKA-K/L beserta dokumen pendukung ditelaah kesesuaiannya Definisi dan Tujuan 1.2 Tujuan penelaahan RKA-K/L adalah memastikan bahwa: a.Menilai kelayakan anggaran dengan target kinerja yang direncanakan. Hal ini dimaksudkan untuk menilai alokasi anggaran yang paling efisien yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran (output). b.Menjaga konsistensi antara target kinerja yang direncanakan dengan target kinerja dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin target-target pembangunan yang telah direncanakan dalam RKP dapat diwujudkan sehingga kualitas belanja APBN dapat dijaga yakni fokus pada prioritas, tepat sasaran dan tepat jumlah. VI. PENELAAHAN RKA-K/L (1/11)

5 5 a.Penyusunan jadwal penelaahan dan mengirimkan undangan penelaahan kepada Kementerian Perencanaan dan K/L. b.Penyiapan dokumen dan instrumen penelaahan RKA-K/L berupa: 1)Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran K/L; 2)Standar Biaya, baik SBK maupun SBM; 3)Bagan Akun Standar; 4)Ijin Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP; 5)Peraturan-peraturan terkait pengalokasian anggaran; 6)Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan. 2.1 Kementerian Keuangan c.q DJA VI. PENELAAHAN RKA-K/L (2/11) 2. Persiapan Penelahaan Oleh DJA dan BAPPENAS (1)

6 6 a.Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan; b.Hasil kesepakatan trilateral meeting berkenaan dengan kegiatan prioritas nasional dan prioritas bidang yang menginformasikan mengenai sasaran kinerja yang akan dicapai; c.Hasil pembahasan proposal anggaran Inisiatif Baru yang disetujui. 2.2 Bappenas VI. PENELAAHAN RKA-K/L (3/11) 2. Persiapan Penelahaan Oleh DJA dan BAPPENAS (2)

7 7 1.Kriteria Administratif: a.Legalitas dokumen yang diterima dari K/L; b.Surat pengantar penyampaian RKA-K/L; c.Surat tugas sebagai petugas penelaah K/L; d.Kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung; e.Penggunaan format baku untuk RKA-K/L maupun dokumen pendukung; f.Arsip Data Komputer (ADK). 2.Kriteria Substantif : a.kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan b.konsistensi sasaran kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP VI. PENELAAHAN RKA-K/L (4/11) 3. Hal –Hal Yang Harus Diperhatikan

8 8 kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan meliputi: 1.Meneliti jenis alokasi anggaran (Angka Dasar dan/atau Inisiatif Baru). 2.Relevansi Suboutput (apabila ada) dengan Output. 3.Relevansi Komponen dengan Output. 4.Menilai keberlangsungan Output dan Komponennya berkaitan dengan perhitungan biaya prakiraan maju. 5.Menilai sifat Komponen (sebagai Komponen Utama atau Pendukung). 6.Kesesuaian item biaya dengan Komponen (untuk jenis alokasi anggaran Inisiatif Baru). 7.Kesesuaian item biaya dengan standar biaya (jenis alokasi anggaran Inisiatif Baru). 2.a. Kriteria Subtantif dari Sisi Penganggaran VI. PENELAAHAN RKA-K/L (5/11)

9 9 Konsistensi sasaran kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP meliputi: 1.Meneliti kategori kegiatan apakah kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang, atau prioritas K/L. 2.Meneliti konsistensi Output dalam dokumen RKA-K/L dengan Output yang terdapat dalam dokumen Renja K/L dan RKP. 3.Meneliti konsistensi Volume Output dalam dokumen RKA-K/L dengan dokumen Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan. 4.Meneliti konsistensi rumusan Output dengan indikator kinerja kegiatan-nya (dalam dokumen RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP). 2.b. Kriteria Subtantif dari Sisi Perencanaan VI. PENELAAHAN RKA-K/L (6/11)

10 10 1.Pemblokiran a. Alasan pemblokiran: 1)Belum ada persetujuan dari DPR terhadap rincian penggunaan dana yang dituangkan dalam RKA-K/L. Jika terjadi hal seperti ini, alokasi dana selain untuk belanja operasional harus diblokir. 2)Kegiatan yang belum dilengkapi data pendukung, yaitu: • TOR (sepanjang ada perubahan substansi dari Proposal Inisiaif Baru); • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); • Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/ gedung negara sebagaimana diatur pada Bab 4 dan Bab 5 berkenaan dengan pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara; • Rencana Bisnis dan Anggaran BLU (RBA BLU) apabila berkenaan dengan Satker BLU. 5. Hal-Hal Khusus VI. PENELAAHAN RKA-K/L (7/11)

11 11 b. Pembukaan Blokir: 1)Secara umum penghapusan blokir/tanda bintang (*) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara revisi anggaran yang berlaku. 2)Pencantuman blokir/tanda bintang (*) pada DHP RKA-K/L yang disebabkan belum dilengkapinya dokumen pendukung sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, dapat otomatis dihapuskan apabila dokumen pendukung tersebut telah dilengkapi sebelum DIPA diterbitkan, sehingga tidak terdapat blokir/tanda bintang (*) pada dokumen DIPA. VI. PENELAAHAN RKA-K/L (8/11)

12 12 2. Output Cadangan Keadaan yang menimbulkan Output cadangan : a. Anggaran untuk satker baru. Kegiatan yang menampung alokasi anggaran untuk keperluan biaya operasional satker baru yang belum mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB). b.Sisa dana yang belum ditetapkan penggunaannya yang berasal dari hasil penelaahan berdasarkan alokasi anggaran. c.Terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja kegiatan dengan Output yang dihasilkan, atau kurangnya relevansi antara Output dengan Suboutput/ komponen/subkomponen/detail. Penyelesaian: a.memindahkan alokasi anggaran pada output/Suboutput/Komponen / Subkomponen/detail yg tidak sesuai tersebut ke ‘Output Cadangan’. b.Alokasi anggaran pada output cadangan tersebut tidak diblokir. c.Alokasi anggaran pada output cadangan baru bisa dilaksanakan setelah dilakukan revisi dg berpedoman pada ketentuan tata cara revisi anggaran. 7. Hal-Hal Khusus VI. PENELAAHAN RKA-K/L (9/11)

13 13 PENINGKATAN KUALITAS RKA-K/L SATKER-SATKER DITJEN DIKTI TAHUN 2013 PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013

14 14 OUTPUT Masalah : SATKER belum begitu memahami Struktur Penganggaran pd level teknis yg dimulai dari Output PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013  Harus jelas dan spesifik;  Berupa barang dan jasa;  Mempunyai satuan yang jelas (Sudah tersedia dalam aplikasi, sesuai usulan KL)

15 3. Standarisasi Output NO JENIS OUTPUT SATUANSUB OUTPUT/KOMPONEN 1.Layanan Perkantoran (xxxx.994) Bulan Layanan 1.Komponen 001, Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.Komponen 002, Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran 2.Kendaraan Bermotor (xxxx.995) UnitSUBOUTPUT antara lain: Kendaraan Pejabat Negara; Kendaraan Pejabat Eselon I; Kendaraan Pejabat Eselon II; Kendaraan Roda 6; Kendaraan Roda 4; Kendaraan Roda 2 3.Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (xxxx.996) UnitSUBOUTPUT antara lain: Laptop; Komputer/PC; Printer/Printer Multiguna Scanner/ Scanner Multiguna; Server; LCD/Proyektor;Camera/ Handycam/ CCTV; Mesin Fotokopi/ Mesin Fotokopi Multiguna; Harddisk Eksternal;Pesawat Telepon; Mesin PABX Mesin FAX; Mesin Handkey Untuk perkuliahan pakai output tersendiri alat pendd pendukung pembelajaran dari RM Utk PNBP Peralatan Fasilitas Perkantoran (xxxx.997) UnitSUBOUTPUT antara lain: Meubelair; Lift; Genzet; Lemari berkas; Brankas; AC;Mesin Penghancur Kertas 5.Gedung/ Bangunan (xxxx.998) M 2 M’ Mrp output insidentil, apabila ada pengadaan tanah dlm rangka pembngn gedung, maka tanah sebagai komponen dlm output gedung Utk yg perkuliahan diusahakan output tersendiri RM dari PNBP

16 16 PERUNTUKAN KOMPONEN (Komponen 002) hanya digunakan untuk Kegiatan pada Belanja Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan  Kebutuhan sehari-hari perkantoran: Atk, surat kabar, satpam, cs, pramubakti, sertifikat tanah, PBB;  Langganan Daya Jasa : listrik, air, gas, denda, pos giro, telek, internet, bandwith, sewa2: gedung, kendaraan, fotocopy  Pemeliharaan Kantor: gedung, jaringan, sarana kantor, kendaraan;  Penggantian brg Inventaris: peg baru atau lama, peg lama maks 10% jmlh peg  Pembayaran terkait oprs kantor: honor oprs satker, bhn makanan, pemeriksaan keshtn, pakaian dinas, perjln kosults/koord, pelantikan. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 Masalah : Masih ditemukan dalam RKA-KL adanya kegiatan Tusi dalam komponen 002

17 17 PERUNTUKAN KOMPONEN  Saat ini ada sebagian komponen input digunakan untuk menampung kegiatan2 di masing-masing fakultas sehingga belum mencerminkan cara pencapaian Output. Output  Contoh : Peraturan dibidang penganggaran • Komponennya adalah hal-hal yg dilakukan agar terwujudnya peraturan dibidang penganggaran tersebut. • Rapat pengumpulan bahan konsep/draft • pembahasan draft • finalisasi draft • Kalo ada perjalanan dinas, harus terkait dengan upaya penyelesaian peraturan tersebut. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 Masalah : Output dengan Komponen tidak relevan/tidak ada kaitannya

18 18 AKUN  Mengacu pada Bagan Akun Standar sesuai PMK No.91 Tahun 2007;  Paket Fullboard dan Uang Harian masuk ke dalam akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya; PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 Masalah : Masih ditemukan penggunaan Akun dalam RKA-KL yg tidak sesuai BAS

19 19 PENERAPAN BAGAN AKUN STANDAR BELANJA BARANG (BB) a. BB Operasional: oprs kantor, seragam dinas, honor oprs satker b. BB Non Operasional : 1. Belanja Bahan 2. BB Transito 3. Vakasi 4. Honor yg terkait output PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 Masalah : Pemindahan Belanja Vakasi dari belanja pegawai (51) ke belanja barang (52), tapi uangnya tetap di 51, yg pindah hanya kegiatannya saja.

20 20 HONOR-HONOR TERKAIT TUSI  Honor harus disesuaikan dengan nomenklatur dalam Standar Biaya (SB), tidak dapat ditambah-tambah baik besaran maupun itemnya.  Honor2 yang terkait dengan tupoksi tidak diperbolehkan, baik tupoksi satker, atau tupoksi pekerjaan itu sendiri (mis: honor entry data).  Besaran honor maupun jenis honor harus mengacu pada Standar Biaya, bila di Standar Biaya tidak tercantum berarti suatu jabatan tidak bisa diberikan honor (misalnya ketua /wakil ketua jurusan, Ka Prodi, Ka Lemlit). PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 Masalah : Banyak ditemukan pencantuman item2 honor yang tidak ada di Standar Biaya

21 21 HONOR OUTPUT KEGIATAN Kriteria Penyediaan Honor Tim  Mempunyai output jelas dan terukur;  Tidak bersifat terus menerus, prioritas, dan diluar jam kerja;  Merupakan perangkapan tusi di samping tugas pokoknya sehari-hari;  Bersifat koordinatif dan harus melibatkan satker/org lain;  Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;  Struktur keanggotaannya harus sesuai dengan Standar Biaya (SB). Kriteria pembayaran honor panitia kegiatan • Sasaran utama kegiatan berasal dari luar Es I penyelenggara/masyarakat • Jumlah panitia maksimal 10% dari jml Peserta PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 Masalah : Sering ditemukan kegiatan di RKA-KL menggunakan honor Tim, padahal yang dimaksud adalah honor kepanitiaan

22 22 PENCANTUMAN DETAIL DALAM RKA-KL Agar hal tersebut tidak terulang agar diperhatikan hal2 berikut:  Akun harus ada isian detailnya;  Cara pengisian Loan harus benar (RK, PL, Netto, Bruto)  Dana pendamping harus dicantumkan juga data-data loannya;  Perhatikan kode lokasi dan kode KPPN harus benar;  Perhatikan Kewenangan Pusat/Daerah;  Sumber pendanaan harus benar (RM, RMP, PLN, PNBP, PDN);  Perhatikan susunan pencantumannya dalam RKAKL (Output, Sub Output, Komponen, Sub Komponen.) PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 Masalah : Sering terjadi saat penggabungan file seluruh Satker, terjadi selisih

23 23 PENGALOKASIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PASAL 3 1)Anggaran bel Bansos dialokasikan dalam APBN berdasarkan ketentuan mengenai penyusunan dan penelaahan RKAKL. 2)Pengalokasian Bansos dipisahkan dari unsur biaya operasional Satker penyelenggara, biaya pencairan dan penyaluran Bansos serta biaya yg timbul dlm rangka pengadaan Brg & Jasa. 3)Biaya2 sebagaimana dimaksud di atas dialokasikan di Bel Barang. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 PMK NOMOR 81 /PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada K/L Masalah : Penggunaan Akun Bansos tidak pada tempatnya

24 24 BELANJA BANTUAN SOSIAL Kewenangan PA, Kuasa PA, dan PPK dalam pengelolaan BANSOS : a.PA berwenang menetapkan Pedoman Umum pengelolaan dan pertanggung jawaban BANSOS; b.KUASA PA, berwenang menetapkan Juknis pengelolaan Bansos dan mengesahkan SK penerima Bansos; c.PPK, berwenang melakukan proses seleksi, penentuan dan penetapan SK penerima Bansos, melakukan perikatan dgn pihak ke- 3, dan melaksanakan pembayaran. PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 PMK NOMOR 81 /PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada K/L Pasal 6

25 25 PENGALOKASIAN BOPTN Menimbang : • Untuk meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan yang sesuai standar pelayanan minimum • Untuk menjaga kelangsungan proses belajar mengajar di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan pelayanan minimal PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 Dasar Hukum : 1.Permendikbud No. 58 Tahun 2012 Tentang BOPTN yang diselenggaran Oleh Pemerintah 2.Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOPTN ; Dirjen Dikti 20 September 2012

26 26 PENGALOKASIAN BOPTN PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 BOPTN tidak dipergunakan untuk a.Belanja Modal dalam bentuk investasi fisik ( gedung dan Peralatan) b.Tambahan insentif mengajar untuk PNS c.Tambahan insentif dan Honor untuk tenaga adm, dan d.Kebutuhan operasional untuk manajemen Kondisi Saat ini : • Output yg digunakan beragam • Penggunaan BOPTN masih sangat umum Kedepan perlu adanya penyeragaman Output terkait dengan kegiatan2 BOPTN

27 27 PENGGUNAAN OPTIMALISASI PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 OPTIMALISASI : Hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai a.Antar Kegiatan dalam satu Program dan satu Satker dan/atau pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam satu Program, serta digunakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda; b.pergeseran dalam Keluaran yang sama atau antar Keluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker sebagaimana dimaksud di atas berupa: 1.Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran termasuk dalam rangka adendum kontrak sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak; dan/atau 2.Penyediaan anggaran untuk persiapan pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran berikutnya.

28 28 PENGGUNAAN OPTIMALISASI PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL Kegiatan lain yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud di atas harus dilengkapi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 2. Biaya persiapan pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud di atas meliputi antara lain biaya pengumuman lelang, pengadaan dokumen lelang, dan penyelenggaraan lelang untuk paket-paket pekerjaan yang akan dikontrakan pada tahun 2014 dan telah dialokasikan anggarannya di dalam RKA-K/L Tahun Anggaran Biaya persiapan pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud di atas dituangkan dalam Komponen baru pada Keluaran yang menghasilkan optimalisasi.

29 29 PENGGUNAAN OPTIMALISASI PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 KRTITERIA PENGGUNAAN OPTIMALISASI DAN SISA SWAKELOLA 1.Prioritas : kegiatan prioritas nasional dan/atau kebijakan prioritas pemerintah yg telah ditetapkan yg merupakan penugasan atau menjadi t. jawab K/L yg bersangkutan dalam rangka menambah vol keluaran atau percepatan pencapaian kinerja. 2.Mendesak : kegiatan2 yg harus segera dilaksanakan sbg akibat adanya kebijakan pemerintah yg ditetapkan dgn peraturan perundang2an paling rendah setingkat Peraturan Menteri dan belum direncanakan sebelumnya. 3.Kedaruratan : kegiatan2 yg harus segera dilaksanakan sbg akibat adanya bencana atau keadaan kahar dan belum direncanakan sebelumnya. 4.Yg tidak dapat ditunda : Kegiatan2 yg harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan biaya yg lebih besar dan belum direncanakan sebelumnya.

30 30 PEMBLOKIRAN Alasan pemblokiran : • Belum ada persetujuan DPR terhadap rincian penggunaan dana (kecuali untuk belanja operasional) • Kegiatan belum dilengkapi: a. TOR b. SPTJM c.Belum ada Perhitungan Kementrian PU untk pembagunan gedung baru atau renovasi gedung d.RBA untuk Satker BLU PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 Masalah : Satker masih banyak yg belum memahami kenapa anggaran di blokir

31 31 PEMBLOKIRAN (TOR & RAB) Dalam hal terdapat paket pekerjaan yg alokasi anggarannya di Blokir/dibintang akibat belum dilengkapinya TOR/RAB dan sampai akhir bulan Maret 2013 KPA tidak melengkapi dokumen yang disyaratkan, alokasi anggaran yang di blokir tersebut tidak dapat digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 Batas waktu buka Blokir : Akhir Maret 2013

32 32 REVIS RM & PNBP • Agar kegiatan yang direvisi bisa dilaksanakan pada tahun berkenaan maka Satker diminta untuk mengusulkan revisi sebelum batas waktu revisi berakhir. • Khusus untuk Revisi Pagu PNBP disarankan agar mengajukan revisi paling lambat awal Nopember agar pelaksanaan kegiatan masih tersedia waktu yang cukup PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 Batas waktu Revisi : 11 Oktober 2013 Batas Waktu Revisi PNBP : Sampai akhir tahun

33 33 PAGU MINUS  Kurangnya Koordinasi antara Bagian Perencanaan dgn keuangan  Kurangnya nya Koordinasi dgn Unit Es I Induk  Solusi  Tingkatkan Koordinasi dgn unit terkait  Update data setiap saat PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013 Masalah : Pagu Minus - Belanja Pegawai - Belanja Modal

34 34 1. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2. RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) 3. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 4. RKA YANG TELAH DISETUJUI OLEH KOMISI X DPR RI 5. DAFTAR ALOKASI ANGGARAN PER SATKER, PER KEGIATAN, SUMBER DANA DAN BELANJA OPERASIONAL 6. RBA DAN IKHTISAR RBA BAGI SATKER BLU 7. DATA PENDUKUNG TAMBAHAN DOKUMEN PENDUKUNG RKA-KL

35 35 DOKUMEN PENDUKUNG PENGADAAN TANAH • Rekomendasi/ijin prinsip perencanaan dari Pemda setempat; • Status kepemilikan tanah; • Informasi harga tanah/NJOP dari kantor PBB setempat • Keterangan dari Camat setempat apabila harga tanah lebih besar dari NJOP.

36 36 DOKUMEN PENDUKUNG PEMBANGUNAN GEDUNG/RUMAH NEGARA • Status kepemilikan tanah; • Ijin prinsip pembangunan gedung dari Pemda; • Data formasi pegawai; • Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas PU setempat terkait perhitungan kebutuhan biaya pembangunan gedung negara atau sejenisnya.

37 37 DOKUMEN PENDUKUNG •Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas PU setempat terkait perhitungan kebutuhan biaya renovasi gedung negara atau sejenisnya. RENOVASI BANGUNAN NEGARA DI DALAM NEGERI •SK penetapan MenPAN tentang pembentukan satker baru; •Surat keterangan, berita acara penghapusan kendaraan. PENGADAAN KENDARAAN DINAS

38 38 Untuk menjamin pelaksanaan pengesahan DIPA TA 2013 akan dilaksanakan secara terpusat pada DJA, dengan tujuan: 1.Menyederhanakan proses dalam pengurusan RKA-K/L dan DIPA termasuk penyelesaian revisi anggaran (simplify the process). 2.Adanya jaminan integritas dan validitas data anggaran (single database). 3.Adanya pemusatan layanan kepada K/L (single point of contact). Dengan tetap menjaga sisi governance meliputi : akuntabilitas, transparansi dan check and balance. VII. PENGESAHAN DIPA

39 39


Download ppt "Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta, 27 Desember 2012 1 KEBIJAKAN PENGANGGARAN & PENYUSUNAN RKA-KL TA 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google