Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
Diterbitkan olehKania Rachmat Telah diubah "3 tahun yang lalu
1
Kebijakan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS) terhadap Pengembangan TIK di Kementerian dan Lembaga Pemerintah Oleh: Zainal A. Hasibuan Wakil Ketua Tim Pelaksana Harian DISAMPAIKAN PADA ACARA WORKSHOP PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA, 10 - 13 APRIL 2012, PUSAT INFORMASI HAJI (PIH) BATAM CENTER BATAM- PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2
Agenda • Latar Belakang Kebijakan TIK Nasional • Permasalahan TIK Nasional • Arahan dan Kebijakan TIK Nasional • Program Strategis TIK Nasional • Penerapan E-Government: Dari Perencanaan ke Program Implementasi • Optimalisasi Pemanfaatan TIK untuk Instansi Pemerinah • Rencana Aksi Setiap Instansi Pemerintah 2
3
Latar Belakang Kebijakan TIK Nasional • Ada korelasi positif antara Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan daya saing bangsa – Semakin tinggi investasi dan penetrasi TIK semakin tinggi daya saing suatu bangsa Kesejahteraan. • Kompleksitas implementasi Triple-Track Strategy – Pertumbuhan, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah, memerlukan dukungan TIK TIK Sebagai enabler. • Sinergi dan Koordinasi – Berbagai Kegiatan Pemerintah dalam Mereformasi Birokrasi, memerlukan TIK Layanan prima untuk publik. 3
4
Latar Belakang Kebijakan TIK Nasional • Negara Kesatuan Republik Indonesia – Terdiri dari pulau-pulau memerlukan infrastruktur TIK, untuk menjamin interconnectivity antar pulau (daerah), antar masyarakat, dan antar instansi (integrasi sektoral dan regional) Menjaga Kedaulatan NKRI. • Jati diri bangsa, karakter bangsa, dan kekayaan bangsa – Nilai-nilai agama dan budaya bangsa harus dipertahankan dan dilestarikan dengan menggunakan TIK Agama dan Budaya Bangsa Indonesia 4
5
5 Trend TIK Secara Global: Konvergensi Pita Lebar Telekomunikasi pita lebar merupakan “pipa” arus informasi dunia. Pembangunan infrastruktur pita lebar akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. E-Government yang terintegrasi membutuhkan bandwidth berpita lebar: Government Internet Exchange (GIX), Government Integrated Data Center (GIDC), dll. Roadmap dan Evolusi Teknologi Pita-lebar Sumber: ICT Wihte Paper 2010, Kominfo
6
Rapat Pleno Dewan TIK Nasional66 6 Indeks Kesiapan Pemanfaatan TIK di Indonesia (Sumber ICT Pura,Kemenkominfo, 2011) Rata-2 Kesiapan TIK: 2,13 dari skala 5
7
77 Peringkat e-Government Indonesia di Asia Tenggara SingapuraMalaysia Thailand Indonesia Brunei Darussalam VietnamFilipinaLaosKambojaMyanmarTimor Leste 2012 UN e-Government Rangking – Asia Tenggara
8
8 Peringkat e-Gov di Departemen (2009) (Sumber: Dir. Egov Kemenkominfo)
9
9 Permasalahan TIK Nasional 9 Visi TIK belum terpadu Kebijakan dan regulasi TIK belum lengkap Pengembangan industri TIK masih lambat Koordinasi antar instansi dalam memanfaatkan TIK masih lemah Infrastruktur, aplikasi, dan data belum terintegrasi Sumber daya manusia TIK masih terbatas Konten Lokal berbasiskan TIK masih sedikit Kesadaran Keamanan TIK masih kurang • ICT Index • E-government Index • Competitive Index • E-literacy Index Berdampak Terhadap:
10
Landasan Hukum Pemanfaatan TIK di Lingkungan Pemerintah • Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang E-Government – “Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.” • Keppres No. 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS) 10
11
11 • TIK sebagai bagian yang penting dalam kegiatan pemerintahan (E-government) • Oleh karena itu, perlu suatu arahan dan kebijakan TIK nasional yang terpadu • Arahan dan kebijakan TIK Nasional ini menjadi dasar untuk Penyusunan Rencana Induk TIK bagi setiap Kementerian dan Kelembagaan Pemerintahan 11
12
Arahan dan Kebijakan TIK Nasional Misi DETIKNAS: Mandat DETIKNAS (Keppres No. 20 Tahun 2006) 12 Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pendayagunaan TIK Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan TIK Melakukan koordinasi nasional dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta dalam pengembangan TIK Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program TIK yang bersifat lintas departemen KEBIJAKAN PENYELESAIAN KOORDINASI PERSETUJUAN
13
Arahan dan Kebijakan TIK Nasional • Menyusun kebijakan TIK secara bertingkat: nasional, organisasi (instansi pemerintah) sampai ke unit-2 pelaksana. – Agar terbentuk keselarasan kebijakan top-down, bottom-up – Agar ada komitmen berkelanjutan untuk membiayai pemanfaatan TIK • Menyelesaikan masalah-2 TIK nasional agar terjadi koordinasi dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas. • Merangkum semua pembelanjaan TIK yang bersifat nasional agar tidak terjadi tumpang tindih dan sekaligus mengoptimalkan manfaat. • Arahan dan kebijakan TIK nasional ini tertuang dalam Roadmap TIK Nasional dan 10 program strategis TIK Nasional. 13
14
Kerangka Strategis Indonesia e-Government Master Plan- 14 Roadmap TIK Nasional Roadmap TIK 2010 – 2020 (Sumber: Kemenkominfo)
15
Program Strategis (Flagship DeTIKNas) FlagshipPenanggung JawabAnggota National Single Window Kemenkeu Kemenkominfo, Kemendag, Kemenhub, Kementan, Kemenhukham, Kemenlu, Kemenperin, KNRT, Kemeneg PAN e-PendidikanKemendiknas Bappenas, Kemenkominfo, Kemenperin, KNRT, Kemeng PAN Palapa RingKemenkominfo Bapenas, Kemenkeu, Kemenperin, KNRT Software LegalKemenkominfo Bappenas, Kemendag, Kemenkeu, Kemenperin, KNRT, Kemeneg PAN e-ProcurementLKPP Bappenas, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kemenperin, KNRT, Kemeneg PAN e-AnggaranKemenkeu Bappenas, Kemenkominfo, Kemenperin, KNRT, Kemeneg PAN Nomor Identitas Nasional Kemendagri Bappenas, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kemenperin, KNRT, Kemeneg PAN e-Health*Kemenkes Bappenas, Kemendiknas, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kemenakertrans, KKI, IDI, PDGI e-Cultural Heritage*Kemenbudpar Bappenas, Kemendiknas, Kemenkeu, Kemenfominfo, PNRI, ANRI e-Agriculture*Kementan Bappenas, Kemendiknas, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kemendag * Pengembangan Flagship baru (2010)
16
10 Program Strategis DeTIKNas Menjawab Permasalahan Bangsa 16
17
Dasar Pemikiran Perlunya Penyusunan Rencana Induk TIK: Adanya Pergeseran Paradikma Dalam Pemanfaatan TIK Rapat Pleno Dewan TIK Nasional17
18
Pergeseran Paradigma : TIK sebagai Support ke Enabler Pergeseran paradigma dari TIK sebagai pendukung (support) menjadi TIK sebagai pemungkin (enabler) Mengolah data Mengolah kata Koordinasi Kolaborasi Komunikasi TIK Sebagai Enabler TIK Sebagai Support Input Data
19
Pergeseran Paradigma : Dari Silo ke Resource Sharing Silo System Resources Sharing Pergeseran paradima dari silo system menjadi resources sharing
20
Pergeseran Paradigma : Dari Kuantitas ke Kualitas Pergeseran paradima dari peningkatan pemanfaatan jumlah kuantitas TIK menjadi peningkatan pemanfaatan jumlah kualitas TIK
21
TIK di Kementerian dan Lembaga Pemerintahan = e-Government 21 Penyusunan Rencana Induk TIK di Kementerian dan Lembaga Pemerintah
22
Definisi e-Government 22 Merupakan pemanfaatan TI oleh lembaga pemerintahan sehingga memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan lembaga pemerintahan lainnya. (World Bank) Merupakan penggunaan internet dan world-wide-web untuk memberikan informasi pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. (United Nations)
23
Tujuan & Manfaat e-Government 23 Meningkatkan produktivitas lembaga pemerintahan Meningkatkan produktivitas lembaga pemerintahan Membantu pencapaian outcome tertentu bagi lembaga pemerintahan Membantu pencapaian outcome tertentu bagi lembaga pemerintahan Membantu pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga pemerintahan Membantu pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga pemerintahan Membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat Membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat Mengintegrasikan berbagai layanan antar lembaga pemerintahan Mengintegrasikan berbagai layanan antar lembaga pemerintahan
24
Prinsip-prinsip e-Government • Reliable Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bug free • Interoperable Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem • Scalable Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar 24
25
Prinsip-prinsip e-Government • User Friendly Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya • Integrateable Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain. 25
26
Dimensi e-Government G2G G2E G2B G2C 26
27
Kerangka Pengembangan e- Government 27 E-Government Development Framework Leadership & Governance Public Value Government Readiness Country Readiness Program Manageme nt Executive/ Political Leadership Strategy StructurePlanning Funding Leadership & Governance Leadership & Governance Dimension
28
28 Konteks dan Motivasi • Menurut Inpres No 3/2003: “Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.” • Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Keputusan Menteri PAN No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tujuan E-government Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
29
Pengembangan e-Government 29 E- Governme nt Project Action Plan Strategy E- Governm ent Vision Concrete, Specific, Practicable Abstract, Conceptual Strategic
30
STRATEGI TIK NASIONAL: MENYUSUN RENCANA INDUK TIK NASIONAL
31
Visi TIK Nasional
32
Tujuan TIK Nasional Visi Terwujudnya Indonesia Maju, Sejahtera dan Berdaulat Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi Misi Membawa TIK Sebagai Katalisator Perkembangan di Setiap Dimensi Kehidupan di Indonesia Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia Sejahtera Berbasis TIK Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Indonesia dengan TIK Tujuan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Budaya Berbasis TIK Menciptakan Masyarakat Mandiri, Madani & Unggul berbasis TIK Membangun Tata Kelola dan Infrastruktur TIK yang bermanfaat luas bagi Masyarakat Menjaga Pertahanan & Kedaulatan Negara Melalui TIK
33
33 Komponen e-Government Indonesia 33 •Menetapkan kebijakan yang tepat •Memberikan teladan untuk institusi di bawahnya Kebijakan & Regulasi •Ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai hingga ke daerah-dearah tertinggal Infrastruktur TIK •Merumuskan tata kelola TIK yang mendukung pelaksanaan e-Government di Indonesia Tata Kelola TIK •Menyediakan anggaran yang berkelanjutan Anggaran TIK •Mendorong dan membangun kesadaran stakeholder dalam mendukung e-Government Indonesia Peran Aktif Stakeholder
34
Strategi Umum TIK Nasional Merumuskan dan Mengharmonisasi Kebijakan dan Regulasi Terkait TIK Memperkuat Kelembagaan dan SDM TIK Mempersiapkan Dana Pengembangan dan Pembangunan Program-program TIK Kebijakan dan Regulasi Kelembagaan dan SDM Funding
35
•Menciptakan Ekosistem Industri TIK Mandiri dan produktif •Menciptakan ketahanan pangan •Melestarikan dan mengembangkan budaya •Menciptakan pemerintahan yang bersih •Mengintensifkan kerjasama A-B-G Academic, Business dan Government Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Budaya Berbasis TIK Program dan Inisiatif StrategiTujuan • NSW • E-Budgeting • E-Procurement • E-Agriculture • E-Cultural Heritage • Industri TIK Inisiative
36
•Menciptakan masyarakat sehat dan informatif •Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM TIK bekerjasama dengan institusi pendidikan dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Menciptakan Masyarakat Mandiri, Madani & Unggul berbasis TIK Program dan Inisiatif StrategiTujuan • E-education • E-Health • SDM TIK Inisiative
37
•Merancang dan Mengimplementasikan Grand Design TIK Nasional •Menerapkan Tata Kelola TIK Nasional di seluruh instansi pemerintahan •Mengembangkan Pusat Data Nasional •Mengembangan Jaringan Data antar Instansi Pemerintah Membangun Tata Kelola dan Infrastruktur TIK yang bermanfaat luas bagi Masyarakat Program dan Inisiatif StrategiTujuan • SIN • Palapa Ring • GIDC • GIIX
38
•Merumuskan kebijakan dan regulasi Keamanan Informasi dan kekayaan intelektual •Memperkuat Lembaga Keamanan Informasi •Meningkatkan kesadaran keamanan TIK Menjaga Pertahanan & Kedaulatan Negara Melalui TIK Program dan Inisiatif StrategiTujuan • Software Legal • National Cyber Security
39
39 Pengembangan e-Government: Dari Perencanaan ke Program
40
40 Sinkronisasi Program ke Rencana Induk Keterpaduan dalam Rencana Induk TIK Daftar ProgramPrioritasKelayakan
41
41 Konteks dan Motivasi Strategi Impementasi Pengembangan E- government Untuk Pelayanan Publik Peraturan dan Kebijakan •Merumuskan dan mengharmonisasikan peraturan dan kebijakan yang ada saat ini terkait dengan pelayanan publik Organisasi dan Lembaga •Menguatkan dan memperbaiki proses bisnis •Menetapkan standar pelayanan •Membuat Standard Operation Procedures •Mengembangkan survey kepuasan publik dan layanan pengaduan •Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aplikasi •Mengembangkan aplikasi back office dan front office yang berorientasi G2G, G2B, G2C •Mengembangkan enkripsi data •Standarisasi Metadata Infrastruktur •Mengembangkan infrastruktur berbasis TIK untuk memberikan akses publik pada layanan yang akan diberikan •Mengembangkan secure network protocol
42
Contoh Program TIK: Solusi Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah: Konsolidasi Internet Akses Dep F Dep G Dep E Dep D ISP 3 Dep A Dep C Dep H ISP 4 ISP 2 ISP 1 Dep B Gateway internet PROXY / GIX 42 Government Internet Exchange (GIX)
43
Optimalisasi TIK untuk Kementerian-kementerian di Indonesia: Interoperabilitas & Koneksitas 43 E-Government Services Bus
44
44 Contoh Program e-Government Kemenag 44 •Koordinasi dengan Instansi Pemerintah •…….. G2G •Layanan Haji •Pendidikan •…………. G2C •Kerjasama dengan rekanan •……………. G2B •Sistem Informasi Kepegawaian Terintegrasi •Sistem Informasi Pengawasan & Audit Internal Terintegrasi •(dan lainnya) G2E
45
45 Kerangka Anggaran E-Government 45 Anggaran TIK Infrastruktur TIK Pengembangan TIK Maintenance & Operation TIK SDM TIK
46
46 Indikator Kinerja TIK: Sektor ke Global 46 PeGI Pemerintah KAMI Keamanan E-Biz Bisnis Indeks Sektoral... Indeks NasionalIndeks Global Human Development Index Global Competitiveness Index ICT Development Index E-Gov Rank Dimensi Proses & Pengelolaan Dimensi Kebutuhan & Keselarasan Dimensi Sumber daya Teknologi Dimensi Keluaran & Manfaat ICT Pura
47
Langkah Aksi Setiap Instansi Pemerintah 47 • Penguatan unit pengelola TIK di lembaga-2 (CIO) Pemerintah • Penguatan lembaga koordinator program strategis TIK dan cyber security nasional Kelembagaan Kebijakan • Sinkronisasi investasi TIK nasional • Kebijakan fiskal multiyears & multiyears contract • Penggunaan komponen TIK lokal industri TIK • Peningkatan kualitas SDM TIK dg kerjasama R&D institusi pendidikan • Peningkatan kualitas SDM TIK utk industri TIK SDM
48
Zainal A. Hasibuan Wakil Ketua Tim Pelaksana ©2011 48
Presentasi serupa
© 2018 SlidePlayer.info Inc.
All rights reserved.