Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kebijakan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS) terhadap Pengembangan TIK di Kementerian dan Lembaga Pemerintah Oleh: Zainal A.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kebijakan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS) terhadap Pengembangan TIK di Kementerian dan Lembaga Pemerintah Oleh: Zainal A."— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS) terhadap Pengembangan TIK di Kementerian dan Lembaga Pemerintah Oleh: Zainal A. Hasibuan Wakil Ketua Tim Pelaksana Harian DISAMPAIKAN PADA ACARA WORKSHOP PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA, APRIL 2012, PUSAT INFORMASI HAJI (PIH) BATAM CENTER BATAM- PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2 Agenda • Latar Belakang Kebijakan TIK Nasional • Permasalahan TIK Nasional • Arahan dan Kebijakan TIK Nasional • Program Strategis TIK Nasional • Penerapan E-Government: Dari Perencanaan ke Program Implementasi • Optimalisasi Pemanfaatan TIK untuk Instansi Pemerinah • Rencana Aksi Setiap Instansi Pemerintah 2

3 Latar Belakang Kebijakan TIK Nasional • Ada korelasi positif antara Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan daya saing bangsa – Semakin tinggi investasi dan penetrasi TIK semakin tinggi daya saing suatu bangsa  Kesejahteraan. • Kompleksitas implementasi Triple-Track Strategy – Pertumbuhan, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah, memerlukan dukungan TIK  TIK Sebagai enabler. • Sinergi dan Koordinasi – Berbagai Kegiatan Pemerintah dalam Mereformasi Birokrasi, memerlukan TIK  Layanan prima untuk publik. 3

4 Latar Belakang Kebijakan TIK Nasional • Negara Kesatuan Republik Indonesia – Terdiri dari pulau-pulau memerlukan infrastruktur TIK, untuk menjamin interconnectivity antar pulau (daerah), antar masyarakat, dan antar instansi (integrasi sektoral dan regional)  Menjaga Kedaulatan NKRI. • Jati diri bangsa, karakter bangsa, dan kekayaan bangsa – Nilai-nilai agama dan budaya bangsa harus dipertahankan dan dilestarikan dengan menggunakan TIK  Agama dan Budaya Bangsa Indonesia 4

5 5 Trend TIK Secara Global: Konvergensi Pita Lebar  Telekomunikasi pita lebar merupakan “pipa” arus informasi dunia.  Pembangunan infrastruktur pita lebar akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  E-Government yang terintegrasi membutuhkan bandwidth berpita lebar: Government Internet Exchange (GIX), Government Integrated Data Center (GIDC), dll. Roadmap dan Evolusi Teknologi Pita-lebar Sumber: ICT Wihte Paper 2010, Kominfo

6 Rapat Pleno Dewan TIK Nasional66 6 Indeks Kesiapan Pemanfaatan TIK di Indonesia (Sumber ICT Pura,Kemenkominfo, 2011) Rata-2 Kesiapan TIK: 2,13 dari skala 5

7 77 Peringkat e-Government Indonesia di Asia Tenggara SingapuraMalaysia Thailand Indonesia Brunei Darussalam VietnamFilipinaLaosKambojaMyanmarTimor Leste 2012 UN e-Government Rangking – Asia Tenggara

8 8 Peringkat e-Gov di Departemen (2009) (Sumber: Dir. Egov Kemenkominfo)

9 9 Permasalahan TIK Nasional 9 Visi TIK belum terpadu Kebijakan dan regulasi TIK belum lengkap Pengembangan industri TIK masih lambat Koordinasi antar instansi dalam memanfaatkan TIK masih lemah Infrastruktur, aplikasi, dan data belum terintegrasi Sumber daya manusia TIK masih terbatas Konten Lokal berbasiskan TIK masih sedikit Kesadaran Keamanan TIK masih kurang • ICT Index • E-government Index • Competitive Index • E-literacy Index Berdampak Terhadap:

10 Landasan Hukum Pemanfaatan TIK di Lingkungan Pemerintah • Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang E-Government – “Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.” • Keppres No. 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS) 10

11 11 • TIK sebagai bagian yang penting dalam kegiatan pemerintahan (E-government) • Oleh karena itu, perlu suatu arahan dan kebijakan TIK nasional yang terpadu • Arahan dan kebijakan TIK Nasional ini menjadi dasar untuk Penyusunan Rencana Induk TIK bagi setiap Kementerian dan Kelembagaan Pemerintahan 11

12 Arahan dan Kebijakan TIK Nasional Misi DETIKNAS: Mandat DETIKNAS (Keppres No. 20 Tahun 2006) 12 Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pendayagunaan TIK Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan TIK Melakukan koordinasi nasional dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta dalam pengembangan TIK Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program TIK yang bersifat lintas departemen KEBIJAKAN PENYELESAIAN KOORDINASI PERSETUJUAN

13 Arahan dan Kebijakan TIK Nasional • Menyusun kebijakan TIK secara bertingkat: nasional, organisasi (instansi pemerintah) sampai ke unit-2 pelaksana. – Agar terbentuk keselarasan kebijakan top-down, bottom-up – Agar ada komitmen berkelanjutan untuk membiayai pemanfaatan TIK • Menyelesaikan masalah-2 TIK nasional agar terjadi koordinasi dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas. • Merangkum semua pembelanjaan TIK yang bersifat nasional agar tidak terjadi tumpang tindih dan sekaligus mengoptimalkan manfaat. • Arahan dan kebijakan TIK nasional ini tertuang dalam Roadmap TIK Nasional dan 10 program strategis TIK Nasional. 13

14 Kerangka Strategis Indonesia e-Government Master Plan- 14 Roadmap TIK Nasional Roadmap TIK 2010 – 2020 (Sumber: Kemenkominfo)

15 Program Strategis (Flagship DeTIKNas) FlagshipPenanggung JawabAnggota National Single Window Kemenkeu Kemenkominfo, Kemendag, Kemenhub, Kementan, Kemenhukham, Kemenlu, Kemenperin, KNRT, Kemeneg PAN e-PendidikanKemendiknas Bappenas, Kemenkominfo, Kemenperin, KNRT, Kemeng PAN Palapa RingKemenkominfo Bapenas, Kemenkeu, Kemenperin, KNRT Software LegalKemenkominfo Bappenas, Kemendag, Kemenkeu, Kemenperin, KNRT, Kemeneg PAN e-ProcurementLKPP Bappenas, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kemenperin, KNRT, Kemeneg PAN e-AnggaranKemenkeu Bappenas, Kemenkominfo, Kemenperin, KNRT, Kemeneg PAN Nomor Identitas Nasional Kemendagri Bappenas, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kemenperin, KNRT, Kemeneg PAN e-Health*Kemenkes Bappenas, Kemendiknas, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kemenakertrans, KKI, IDI, PDGI e-Cultural Heritage*Kemenbudpar Bappenas, Kemendiknas, Kemenkeu, Kemenfominfo, PNRI, ANRI e-Agriculture*Kementan Bappenas, Kemendiknas, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kemendag * Pengembangan Flagship baru (2010)

16 10 Program Strategis DeTIKNas Menjawab Permasalahan Bangsa 16

17 Dasar Pemikiran Perlunya Penyusunan Rencana Induk TIK: Adanya Pergeseran Paradikma Dalam Pemanfaatan TIK Rapat Pleno Dewan TIK Nasional17

18 Pergeseran Paradigma : TIK sebagai Support ke Enabler Pergeseran paradigma dari TIK sebagai pendukung (support) menjadi TIK sebagai pemungkin (enabler) Mengolah data Mengolah kata Koordinasi Kolaborasi Komunikasi TIK Sebagai Enabler TIK Sebagai Support Input Data

19 Pergeseran Paradigma : Dari Silo ke Resource Sharing Silo System Resources Sharing Pergeseran paradima dari silo system menjadi resources sharing

20 Pergeseran Paradigma : Dari Kuantitas ke Kualitas Pergeseran paradima dari peningkatan pemanfaatan jumlah kuantitas TIK menjadi peningkatan pemanfaatan jumlah kualitas TIK

21 TIK di Kementerian dan Lembaga Pemerintahan = e-Government 21 Penyusunan Rencana Induk TIK di Kementerian dan Lembaga Pemerintah

22 Definisi e-Government 22 Merupakan pemanfaatan TI oleh lembaga pemerintahan sehingga memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan lembaga pemerintahan lainnya. (World Bank) Merupakan penggunaan internet dan world-wide-web untuk memberikan informasi pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. (United Nations)

23 Tujuan & Manfaat e-Government 23 Meningkatkan produktivitas lembaga pemerintahan Meningkatkan produktivitas lembaga pemerintahan Membantu pencapaian outcome tertentu bagi lembaga pemerintahan Membantu pencapaian outcome tertentu bagi lembaga pemerintahan Membantu pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga pemerintahan Membantu pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga pemerintahan Membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat Membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat Mengintegrasikan berbagai layanan antar lembaga pemerintahan Mengintegrasikan berbagai layanan antar lembaga pemerintahan

24 Prinsip-prinsip e-Government • Reliable Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bug free • Interoperable Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem • Scalable Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar 24

25 Prinsip-prinsip e-Government • User Friendly Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya • Integrateable Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain. 25

26 Dimensi e-Government G2G G2E G2B G2C 26

27 Kerangka Pengembangan e- Government 27 E-Government Development Framework Leadership & Governance Public Value Government Readiness Country Readiness Program Manageme nt Executive/ Political Leadership Strategy StructurePlanning Funding Leadership & Governance Leadership & Governance Dimension

28 28 Konteks dan Motivasi • Menurut Inpres No 3/2003: “Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.” • Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Keputusan Menteri PAN No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tujuan E-government Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

29 Pengembangan e-Government 29 E- Governme nt Project Action Plan Strategy E- Governm ent Vision Concrete, Specific, Practicable Abstract, Conceptual Strategic

30 STRATEGI TIK NASIONAL: MENYUSUN RENCANA INDUK TIK NASIONAL

31 Visi TIK Nasional

32 Tujuan TIK Nasional Visi Terwujudnya Indonesia Maju, Sejahtera dan Berdaulat Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi Misi Membawa TIK Sebagai Katalisator Perkembangan di Setiap Dimensi Kehidupan di Indonesia Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia Sejahtera Berbasis TIK Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Indonesia dengan TIK Tujuan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Budaya Berbasis TIK Menciptakan Masyarakat Mandiri, Madani & Unggul berbasis TIK Membangun Tata Kelola dan Infrastruktur TIK yang bermanfaat luas bagi Masyarakat Menjaga Pertahanan & Kedaulatan Negara Melalui TIK

33 33 Komponen e-Government Indonesia 33 •Menetapkan kebijakan yang tepat •Memberikan teladan untuk institusi di bawahnya Kebijakan & Regulasi •Ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai hingga ke daerah-dearah tertinggal Infrastruktur TIK •Merumuskan tata kelola TIK yang mendukung pelaksanaan e-Government di Indonesia Tata Kelola TIK •Menyediakan anggaran yang berkelanjutan Anggaran TIK •Mendorong dan membangun kesadaran stakeholder dalam mendukung e-Government Indonesia Peran Aktif Stakeholder

34 Strategi Umum TIK Nasional Merumuskan dan Mengharmonisasi Kebijakan dan Regulasi Terkait TIK Memperkuat Kelembagaan dan SDM TIK Mempersiapkan Dana Pengembangan dan Pembangunan Program-program TIK Kebijakan dan Regulasi Kelembagaan dan SDM Funding

35 •Menciptakan Ekosistem Industri TIK Mandiri dan produktif •Menciptakan ketahanan pangan •Melestarikan dan mengembangkan budaya •Menciptakan pemerintahan yang bersih •Mengintensifkan kerjasama A-B-G Academic, Business dan Government Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Budaya Berbasis TIK Program dan Inisiatif StrategiTujuan • NSW • E-Budgeting • E-Procurement • E-Agriculture • E-Cultural Heritage • Industri TIK Inisiative

36 •Menciptakan masyarakat sehat dan informatif •Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM TIK bekerjasama dengan institusi pendidikan dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Menciptakan Masyarakat Mandiri, Madani & Unggul berbasis TIK Program dan Inisiatif StrategiTujuan • E-education • E-Health • SDM TIK Inisiative

37 •Merancang dan Mengimplementasikan Grand Design TIK Nasional •Menerapkan Tata Kelola TIK Nasional di seluruh instansi pemerintahan •Mengembangkan Pusat Data Nasional •Mengembangan Jaringan Data antar Instansi Pemerintah Membangun Tata Kelola dan Infrastruktur TIK yang bermanfaat luas bagi Masyarakat Program dan Inisiatif StrategiTujuan • SIN • Palapa Ring • GIDC • GIIX

38 •Merumuskan kebijakan dan regulasi Keamanan Informasi dan kekayaan intelektual •Memperkuat Lembaga Keamanan Informasi •Meningkatkan kesadaran keamanan TIK Menjaga Pertahanan & Kedaulatan Negara Melalui TIK Program dan Inisiatif StrategiTujuan • Software Legal • National Cyber Security

39 39 Pengembangan e-Government: Dari Perencanaan ke Program

40 40 Sinkronisasi Program ke Rencana Induk Keterpaduan dalam Rencana Induk TIK Daftar ProgramPrioritasKelayakan

41 41 Konteks dan Motivasi Strategi Impementasi Pengembangan E- government Untuk Pelayanan Publik Peraturan dan Kebijakan •Merumuskan dan mengharmonisasikan peraturan dan kebijakan yang ada saat ini terkait dengan pelayanan publik Organisasi dan Lembaga •Menguatkan dan memperbaiki proses bisnis •Menetapkan standar pelayanan •Membuat Standard Operation Procedures •Mengembangkan survey kepuasan publik dan layanan pengaduan •Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aplikasi •Mengembangkan aplikasi back office dan front office yang berorientasi G2G, G2B, G2C •Mengembangkan enkripsi data •Standarisasi Metadata Infrastruktur •Mengembangkan infrastruktur berbasis TIK untuk memberikan akses publik pada layanan yang akan diberikan •Mengembangkan secure network protocol

42 Contoh Program TIK: Solusi Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah: Konsolidasi Internet Akses Dep F Dep G Dep E Dep D ISP 3 Dep A Dep C Dep H ISP 4 ISP 2 ISP 1 Dep B Gateway internet PROXY / GIX 42 Government Internet Exchange (GIX)

43 Optimalisasi TIK untuk Kementerian-kementerian di Indonesia: Interoperabilitas & Koneksitas 43 E-Government Services Bus

44 44 Contoh Program e-Government Kemenag 44 •Koordinasi dengan Instansi Pemerintah •…….. G2G •Layanan Haji •Pendidikan •…………. G2C •Kerjasama dengan rekanan •……………. G2B •Sistem Informasi Kepegawaian Terintegrasi •Sistem Informasi Pengawasan & Audit Internal Terintegrasi •(dan lainnya) G2E

45 45 Kerangka Anggaran E-Government 45 Anggaran TIK Infrastruktur TIK Pengembangan TIK Maintenance & Operation TIK SDM TIK

46 46 Indikator Kinerja TIK: Sektor ke Global 46 PeGI Pemerintah KAMI Keamanan E-Biz Bisnis Indeks Sektoral... Indeks NasionalIndeks Global Human Development Index Global Competitiveness Index ICT Development Index E-Gov Rank Dimensi Proses & Pengelolaan Dimensi Kebutuhan & Keselarasan Dimensi Sumber daya Teknologi Dimensi Keluaran & Manfaat ICT Pura

47 Langkah Aksi Setiap Instansi Pemerintah 47 • Penguatan unit pengelola TIK di lembaga-2 (CIO) Pemerintah • Penguatan lembaga koordinator program strategis TIK dan cyber security nasional Kelembagaan Kebijakan • Sinkronisasi investasi TIK nasional • Kebijakan fiskal multiyears & multiyears contract • Penggunaan komponen TIK lokal  industri TIK • Peningkatan kualitas SDM TIK dg kerjasama R&D institusi pendidikan • Peningkatan kualitas SDM TIK utk industri TIK SDM

48 Zainal A. Hasibuan Wakil Ketua Tim Pelaksana ©


Download ppt "Kebijakan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS) terhadap Pengembangan TIK di Kementerian dan Lembaga Pemerintah Oleh: Zainal A."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google