Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1. LATAR BELAKANG •Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Daerah. •uu no.22 dan uu no.25 tahun 1999 yang diperbaharui.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1. LATAR BELAKANG •Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Daerah. •uu no.22 dan uu no.25 tahun 1999 yang diperbaharui."— Transcript presentasi:

1 1

2 LATAR BELAKANG •Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Daerah. •uu no.22 dan uu no.25 tahun 1999 yang diperbaharui melalui uu no.32 dan uu no.33 tahun •uu ri no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. •uu ri no. 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. •Perturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri. •Perturan Bupati Wonogiri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri. •Perturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran •Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2012, tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Wonogiri TahunAnggaran 2013.

3 SISTEMATIKA 1.Perkembangan Masalah Sosial di Indonesia 2.Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan 3.Pembedayaan Fakir Miskin 4.Evaluasi dan Perubahan Paradigma Kebijakan Sosial

4 Kelompok masalah sosial 1.Penanggulangan kemiskinan; 2.Penanganan ketelantaran; 3.Penanganan kecacatan; 4.Penanganan ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; 5.Penanganan keterasingan/keterp encilan; 6.Penanganan korban bencana alam dan sosial; 7.Penanganan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif; 8.Pengembangan kesejahteraan sosial (1)Kemiskinan, meliputi kelompok warga yang menyandang ketidakmampuan sosial ekonomi atau warga yang rentan menjadi miskin seperti: (1) keluarga fakir miskin; (2) keluarga rawan sosial ekonomi; (3) warga masyarakat yang berdomisili di lingkungan kumuh. (2)Keterlantaran, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial, seperti: (1) balita terlantar, (2) anak dan remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, (3) orang dewasa terlantar, (4) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (5) lansia terlantar. (3)Kecacatan, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan fisik dan mental sehingga terganggu fungsi sosialnya, seperti: (1) cacat veteran, (2) cacat tubuh, (3) cacat mental (retardasi, cacat mental psychotik), (3) tuna netra, (4) tuna rungu wicara dan (5) cacat bekas penderita penyakit kronis. (4)Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (social adjusment) secara normatif, seperti: (1) tuna susila, (2) anak konflik dengan hukum/ nakal, (3) bekas narapidana, (4) korban narkotika, (5) gelandangan; (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks penyakit kronis terlantar. (5)Keterasingan/ keterpencilan dan atau berada dalam lingkungan yang buruk, meliputi warga masyarakat yang berdomisili di daerah yang sulit terjangkau, atau terpencar- pencar, atau berpindah-pindah, yang lazim disebut Komunitas Adat Terpencil. (6)Korban Bencana Alam dan Sosial, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, seperti: (1) korban bencana alam, dan (2) korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya. (7) Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi, meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti: (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk (2) wanita korban tindak kekerasan, (3) Lanjut Usia korban tindak kekerasan; (4) pekerja migran korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif.

5 5 JENIS PMKS BERDASARKAN KELOMPOK MASALAH SOSIAL TAHUN 2011 Kelompok SasaranJenis PMKSJumlahSumber Data 1.KemiskinanFakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi 2,5 juta RTSMPendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011, BPS (PPLS 2011) 2.KetelantaranAnak Telantar, Anak Balita Telantar, Lanjut Usia Telantar JiwaBPS, Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun KecacatanOrang dengan Kecacatan, Anak dengan Kecacatan JiwaBPS, Susenas Tahun KeterpencilanKomunitas Adat Tepencil KK Pendataan Dit. PKAT, Ketunaan dan Penyimpangan Perilaku Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Bekas Warga Binaan Lapas, ODHA, Korban NAPZA Jiwa Dinas Sosial Provinsi 6. Korban BencanaKorban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial KK Dinas Sosial Provinsi 7. KTK, Eksploitasi dan Diskriminasi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial Jiwa Dinas Sosial Provinsi Sumber : Kemensos dalam Angka 2012

6 Basis Data Terpadu untuk Program Bantuan Sosial Rumah Tangga Sasaran BLT Jamkesmas Raskin Pengalaman berbagai pentargetan sebelumnya INPUTINPUT TARGETTARGET MENUJU PENTARGETAN YANG EFEKTIF MENYUSUN BASIS DATA TERPADU NASIONAL 6 Proses Pendataan 2011 PROSES PENDATAAN (Dilakukan 3 tahun sekali terakhir 2008, berikutnya 2011) Dilaksanakan terintegrasi oleh BPS Sebagai basis data nasional Sebagai sumber data bagi penerima semua program penanggulangan kemiskinan/perlindungan sosial TNP2K MELAKUKAN KENDALI MUTU SISTEM PENTARGETAN Survei penduduk digunakan untuk mempertajam sasaran rumah tangga yang menjadi sasaran proses pendataan PKH Program Lain

7 KRITERIA RUMAH TANGGA MISKIN • Lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m2 per orang. • Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. • Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester. • Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain. • Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik. • Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu. • Hanya hanya membeli 1 stel pakaian setahun. • Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. • Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik. • Sumber penghasilan kepala rumah tangga: Petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp ,- perbulan. • Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: Tidak Sekolah, tidak tamat SD/ hanya SD. • Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp ,-. • Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: Tidak Sekolah, tidak tamat SD/ hanya SD. • Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp ,-.

8 KRITERIA UMUM RTSM • Sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok yang sangat sederhana, • Biasanya tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah, • Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga, • Biasanya tidak/hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan SLTP.

9 Dari sisi kondisi fisik serta fasilitas tempat tinggal RTSM biasanya tinggal pada rumah yang: – Dinding rumahnya terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester, – Sebagian besar lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, – Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah, – Penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran, – Luas lantai rumah kecil (biasanya kurang dari 8 m 2 /orang), – Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

10 DANA PENGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BERSUMBER PADA : • Anggaran dari pusat /APBN • Anggaran dari APBD Propinsi • Anggaran APBD Kabupaten • Banuan dari pihak ketiga /CSR Jul-14RDP- JUNI

11 KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2

12 PRIORITAS NASIONAL 11 PRIORITAS NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II 2009~ Pendidikan 3 Kesehatan 1 Penanggulangan Kemiskinan 4 Ketahanan Pangan 5 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 6 Infrastruktur 7 Iklim Infestasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 11 Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca konflik

13 Sangat Miskin Hampir Miskin Kluster-1 (Berbasis keluarga) 1.Beasiswa 2.Jemkesmas 3.Raskin 4.PKH 5.BLT 6.Bantuan Sosial Kluster-2 (Berbasis komunitas) Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kluster-3 (Berbasis UMKM) Kredit Mikro (KUR) Kluster-4 1.Perumahan 2.Transportasi 3.Air bersih 4.Listrik untuk rakyat miskin 5.Nelayan miskin *) 6.Kelompok rentan di perkotaan*) KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI Meningkatkan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sangat Miskin * Miskin Hampir Miskin PROGRAM ANTI-KEMISKINAN & PERLINDUNGAN SOSIAL 13 Sumber: BAPPENAS 2011

14 Bantuan kemiskinan dari pusat: • Bantuan siswa miskin ditangani dinas pendidikan • Raskin ditangani ketahanan pangan • Jamkesmas dinas kesehatan • BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) sasaranya : Rp ,- =Rp kali penerimaan. • Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) oleh dinsos ada 30 rumah rumah Rp ,- =Rp Kalau yang anggaran APBD Kab. Di Bapermas. • Program Pemberdaan Fakir Miskin sasaran 51 kelompok kelompok Rp ,- = Rp • Program Keluarga Harapan (PKH) = Rp Jul-14RDP- JUNI

15 PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN 15 3

16 ALOKASI ANGGARAN DIT. PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERDESAAN TAHUN 2013 PUSAT Rp ,- DEKON Rp ,- Jumlah anggaran tahun 2013 sebesar Rp ,-

17 TARGET DAN SASARAN TAHUN 2013  Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KUBE Sebanyak KK (8.931 KUBE), Pusat sebanyak KUBE dan Dekonsentrasi sebanyak KUBE.  Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sebanyak Unit.  Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) melalui Bedah Kampung sebanyak Unit.  Sarana Lingkungan (Sarling) sebanyak 50 Unit.  Advokasi Desa Miskin (ADEM) DI 10 Kabuter sebanyak 600 KK.  Pendamping Desa sebanyak 550 orang, Kecamatan sebanyak 256 orang, Pendamping Kabupaten sebanyak 128 orang dan Provinsi sebanyak 32 orang,- selama 9 bulan

18 PENGERTIAN / ISTILAH  Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan : Kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan di perdesaan.  Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Himpunan dari keluarga yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang, saling berinteraksi antara satu dengan lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas anggotanya, relasi sosial yang harmonis, memenuhi sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.  Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) : Upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh maupun sebagian sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.  Sarana Prasarana Lingkungan (SARLING) : Fasilitas umum milik masyarakat yang bergerak maupun tidak bergerak yang dibangun guna meningkatkan kualitas kehi dupan. 18

19 TUJUAN PROGRAM Meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga miskinMewujudkan kemandirian usaha sosial-ekonomi keluarga miskin Meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem jaminan kesejahteraan sosial Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah masalah kemiskinan Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin 19

20 a. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) b.Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) c. Sarana Lingkungan (Sarling) 20 Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melalui Kegiatan :

21  KUBE produktif/KUBE bentukan baru.  Setiap KUBE beranggotakan 10 KK.  Anggota berusia 18 Tahun keatas sudah berkeluarga dan masih produktif.  Untuk Pusat diprioritaskan di 50 Kabupaten Tertinggal, Eksit PKH, Kabupaten Perbatasan antar Negara, Reguler, Quick Wins dan MBR NTT.  Proposal By Name By Address yang diusulkan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial Kabupaten ditembuskan ke Dinas Sosial Provinsi. 21 SasaranKelompok Usaha Bersama KUBE

22  Memiliki Pendamping Kecamatan dan Desa yang berasal dari unsur TKSK, Karang Taruna, PSM atau Orsos.  Memiliki KUBE produktif/KUBE bentukan baru.  Kabupaten yang bersedia menyiapkan dana APBD sebagai dana penyertaan ( Cost Sharing ).  Setelah selesai program, khusus untuk pendampingan bagi Pendamping Sosial di Kecamatan dan Desa dalam rangka keberlanjutan program dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBD. 22

23 PROSES PENGUSULAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERDESAAN Mensos / Ditjen Dayasos&Gulkin Gubernur Cq.Dinas Sosial Bupati Cq.Dinas Sosial Camat Ka. Desa Menetapkan Kabupaten Rekomendasi Usulan Kabupaten Proprosal Program (BNBA, Pendamping)

24 PEMBENTUKAN KUBE 1.Tahap Persiapan 24 • Identifikasi dan seleksi • Orientasi dan observasi • Penyuluhan sosial • Bimbingan Sosial Dasar 2. Tahap Pelaksanaan • Penjajagan lokasi dan pemetaan kebutuhan • Sosialisasi • Penyerahan Bantuan • Monitoring dan Evaluasi

25 3. Sumber Pendanaan KUBE 25 • APBN • NON APBN • APBD • NON APBD 4. Mekanisme Penyaluran Bantuan • Baik APBN maupun APBD anggarannya disalurkan langsung ke KUBE melalui rekening Bank. • Biaya operasional disalurkan melalui rekening bank. • Honor Pendamping disalurkan melalui rekening bank.

26 5. Pencairan Dana 26 • Diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). • KPPN Jakarta II melakukan pengujian atas SPM-LS. • Pencairan dana di bank dilakukan oleh KUBE dengan pengajuan proposal yang telah disetujui oleh Kadis Kabupaten. 6. Mekanisme Pemanfaatan Bantuan • Diajukan untuk kegiatan usaha KUBE. • Pembelian barang untuk usaha KUBE harus sesuai dengan proposal. • Pemanfaatan dana KUBE untuk memiliki input produksi seperti bahan mentah dan benih

27 ALUR PELAPORAN 27 Mensos/ Ditjen Dayasos&Gulkin Dinas Sosial Provinsi Dinas Sosial Kabupaten Pendamping Provinsi Pendamping Kabupaten Pendamping Kecamatan Pendamping Desa Pendamping KUBE MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

28 . PROGRAM KELUARGA HARAPAN Jul-14RDP- JUNI

29 PENYALURAN BANTUAN PKH TAHUN 2011 NOTAHAPRTSMNOMINALKETERANGAN 1 I9112 Rp 2,741,800, September II9075 Rp 2,747,650, Oktober III8874 Rp 2,635,900, Nopember IV8855 Rp 2,636,050, Desember 2011 Total Rp 10,761,400, Penyaluran bantuan PKH langsung kepada RTSM melalui Kantor Pos. 2. Penyaluran dilaksanakan 4 tahap dengan rincian sebagai berikut : 1. Penyaluran bantuan PKH langsung kepada RTSM melalui Kantor Pos. 2. Penyaluran dilaksanakan 4 tahap dengan rincian sebagai berikut :

30 PENYALURAN BANTUAN PKH TAHUN 2012 NOTAHAPRTSMNOMINALKETERANGAN 1 I8777 Rp SUDAH DISALURKAN 2 II8758 Rp SUDAH DISALURKAN 3 III8740 Rp SUDAH DISALURKAN 4 IV8410 Rp SUDAH DISALURKAN Total Rp ,- 30

31 PENYALURAN BANTUAN PKH TAHUN 2013 NOTAHAPRTSMNOMINALKETERANGAN 1 I8359 Rp SUDAH DISALURKAN 2 II8334 Rp SUDAH DISALURKAN 3 III8315 Rp SUDAH DISALURKAN 4 IV Rp Total Rp

32 Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan PKH Tahun Kendala Penyaluran :  Banyaknya pengurus RTSM yang merantau keluar wilayah Provinsi (Boro) sehingga bantuan belum bisa diambil  Adanya pengurus RTSM yang pindah alamat keluar wilayah Kab. Wonogiri sehingga bantuan tidak bisa diambil  Adanya Kartu PKH pengurus RTSM yang hilang sehingga menghambat proses pengambilan bantuan di Kantor Pos. 2.Kendala Melaksanakan Kewajiban Peserta PKH :  Adanya kader Posyandu yang tidak mau menimbang anak usia 5-6 tahun (TK).  Seringnya Ibu hamil yang memeriksakan kandungannya berpinda-pindah dalam menggunakan pelayanan kesehatan 1.Kendala Penyaluran :  Banyaknya pengurus RTSM yang merantau keluar wilayah Provinsi (Boro) sehingga bantuan belum bisa diambil  Adanya pengurus RTSM yang pindah alamat keluar wilayah Kab. Wonogiri sehingga bantuan tidak bisa diambil  Adanya Kartu PKH pengurus RTSM yang hilang sehingga menghambat proses pengambilan bantuan di Kantor Pos. 2.Kendala Melaksanakan Kewajiban Peserta PKH :  Adanya kader Posyandu yang tidak mau menimbang anak usia 5-6 tahun (TK).  Seringnya Ibu hamil yang memeriksakan kandungannya berpinda-pindah dalam menggunakan pelayanan kesehatan

33 3. Kendala Pelayanan Kesehatan bagi peserta PKH yang tidak mempunyai kartu Jamkesmas :  Masih ada keraguan bagi Puskesmas dalam menerima pasien dari peserta PKH.  Cara mengekliemkan pasien yang menggunakan kartu PKH  Adanya Puskesmas yang meminta surat resmi dari DKK dalam melayanani pasien dari peserta PKH. 4. Kendala Verifikasi :  Adanya anak didik peserta PKH yang sekolah di luar wilayah Kab. Wonogiri  Masih adanya sekolahan yang kurang membantu dalam melakukan absensi anak didiknya yang masuk peserta PKH. 3. Kendala Pelayanan Kesehatan bagi peserta PKH yang tidak mempunyai kartu Jamkesmas :  Masih ada keraguan bagi Puskesmas dalam menerima pasien dari peserta PKH.  Cara mengekliemkan pasien yang menggunakan kartu PKH  Adanya Puskesmas yang meminta surat resmi dari DKK dalam melayanani pasien dari peserta PKH. 4. Kendala Verifikasi :  Adanya anak didik peserta PKH yang sekolah di luar wilayah Kab. Wonogiri  Masih adanya sekolahan yang kurang membantu dalam melakukan absensi anak didiknya yang masuk peserta PKH.

34 Harapan • Adanya komitmen dan koordinasi yang baik antar SKPD dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH). • Dukungan dan Peran serta secara aktif dari penyedia layanan Kesehatan (POSYANDU, PUSKESMAS, DKK) & layanan Pendidikan ( SD/MI, SMP/MTs, Dinas Pendidikan, Kant. Kementrian Agama) sangat diharapkan dan mohon unt terus ditingkatkan karena Program PKH adalah Program Nasional Bukan Program Kementerian atau SKPD tertentu. • Untuk pelayanan Pendidikan mohon dukungan dalam Verifikasi / Absensi anak didik peserta PKH oleh Wali Kelas & Kepala Sekolah (sesuai blangko di berikan pendamping PKH). • Mohon ada surat resmi dari DKK kepada Puskesmas dalam pelayanan kesehatan bagi RTSM peserta PKH yang menggunakan kartu PKH, termasuk tata cara pengajuan klaim. • Adanya komitmen dan koordinasi yang baik antar SKPD dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH). • Dukungan dan Peran serta secara aktif dari penyedia layanan Kesehatan (POSYANDU, PUSKESMAS, DKK) & layanan Pendidikan ( SD/MI, SMP/MTs, Dinas Pendidikan, Kant. Kementrian Agama) sangat diharapkan dan mohon unt terus ditingkatkan karena Program PKH adalah Program Nasional Bukan Program Kementerian atau SKPD tertentu. • Untuk pelayanan Pendidikan mohon dukungan dalam Verifikasi / Absensi anak didik peserta PKH oleh Wali Kelas & Kepala Sekolah (sesuai blangko di berikan pendamping PKH). • Mohon ada surat resmi dari DKK kepada Puskesmas dalam pelayanan kesehatan bagi RTSM peserta PKH yang menggunakan kartu PKH, termasuk tata cara pengajuan klaim.

35 Bantuan kemiskinan dari Dinsos Prop: • Bantuan permakanan untuk lansia non potensial 64 orang Rp ,- = Rp ,- • Jaminan Sosial Gotong Royong sasaran 2 kelompok kelompok Rp ,- =Rp • UEP (Usaha Ekonomis Produktif) Penderita cacat sasaran 40 Rp ,- =Rp • Peningkatan Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi sasaran 100 Rp ,- =Rp ,- jumlah =Rp ,- Jul-14RDP- JUNI

36 Bantuan kemiskinan dari Dinsos Kab. • Pengentasan Kemiskinan (Taskin) sasaran 160 orang Rp ,- = Rp • Pemberdayaan lansia sasaran 30 orang Rp ,- = Rp • Penanyantunan lansia non potensian sasaranya 672 orang Rp ,- = Rp • Bantuan Wanita Rawan Sosial sasaran 124 orang Rp ,-, = Rp diperubahan 130 orang orang Rp ,- = Rp Jumlah = Rp Jul-14RDP- JUNI

37


Download ppt "1. LATAR BELAKANG •Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Daerah. •uu no.22 dan uu no.25 tahun 1999 yang diperbaharui."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google