Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Modul I GAMBARAN UMUM. Unsur dan keterkaitannya dalam sistem pengendalian intern Bab 4 Perkembangan sistem pengendalian intern sektor publik Bab 3 Konsepsi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Modul I GAMBARAN UMUM. Unsur dan keterkaitannya dalam sistem pengendalian intern Bab 4 Perkembangan sistem pengendalian intern sektor publik Bab 3 Konsepsi."— Transcript presentasi:

1 Modul I GAMBARAN UMUM

2 Unsur dan keterkaitannya dalam sistem pengendalian intern Bab 4 Perkembangan sistem pengendalian intern sektor publik Bab 3 Konsepsi dan perkembangan Sistem Pengendalian Intern Bab 2 PendahuluanBab 1

3 •Isi: –Tujuan Pemelajaran Umum (TPU) –Tujuan Pemelajaran Khusus (TPK) –Deskripsi Singkat Struktur Modul –Metodologi Pemelajaran

4 A.Pengertian SPI –Pengantar (mengapa SPI diperlukan) –Pengertian (definisi) B.Perkembangan SPI Sektor Korporat C.Pengendalian Intern dan Pengendalian Manajemen D.Konsep dasar dan Keterbatasan SPI

5 •Perubahan ekstern sangat memengaruhi ketidakpastian dalam melaksanakan kegiatan operasional dan memengaruhi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan •Perubahan ini membawa pada konsekuensi perlunya sistem pengendalian intern yang kuat untuk meyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan seperti yang diinginkan. 5

6 •Secara umum SPI diartikan sebagai rangkaian kegiatan, prosedur, proses, dan aspek lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan •Karakter pengendalian intern bergeser dari hard control menuju soft control. COSO: “Proses yang dilakukan oleh manajemen dan personil lain dalam organisasi, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadair bahwa akan terdapat perbaikan dalam pencapaian tujuan-tujuan: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. “ 6

7 Accounting & Administrative Control •Lbh dr internal check •Rencana organisasi, •Metode dan •upaya koordinasi Arti Sempit Internal check 7 AICPA (1949), SEC Deteksi penyimpangan/ fraud •Perlindungan aset •Keandalan data akuntansi •Efisiensi operasi •Ketaatan •Perlindungan aset •Keandalan data akuntansi •Efisiensi operasi •Ketaatan Bennett (1930) CAP (1958) – AICPA (1973)

8 8 •Lingkungan Pengendalian •Sistem Akuntansi •Prosedur Pengendalian Proses yg dipengaruhi manusia •Efektivitas & Efisiensi •Keandalan LapKeu •Ketaatan AICPA (1988) - SAS 55 COSO (1992) – GAO 2001 •Perlindungan aset •Keandalan data akuntansi •Deteksi fraud

9 •Pengendalian manajemen penekanan utama lebih pada pengendalian kegiatan (control acitivities) dikenal OKP6 •SPI : ”... suatu proses, yang dipengaruhi oleh entitas dewan direksi, manajemen, dan pegawai lainnya, dirancang untuk memberikan jaminan memadai sehubungan dengan pencapaian tujuan “ •Mempunyai makna yang sama  bedanya pergeseran karakter dari hard ke soft factor 9

10 Konsep Dasar SPI •SPI merupakan komponen operasi organisasi atau kegiatan yang terpasang secara terus menerus •Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia •Pengendalian intern hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak 10

11 Keterbatasan SPI •Kurang matangnya suatu pertimbangan (judgement). •Kesalahan dalam menerjemahkan perintah. •Pengabaian manajemen. •Adanya Kolusi 11

12 Bab III. Perkembangan SPI Sektor Publik A.Pengertian sektor publik B.Perkembangan SPI Sektor Publik 1. di luar negeri: GAO dan Intosai 2. di Indonesia a. Waskat b. SPIP  PP tentang SPIP •latar belakang •Pengertian SPIP •tujuan dan unsur SPIP (kotak), •strategi implementasi (roadmap) A.Tahapan SPIP

13 A. PENGERTIAN SEKTOR PUBLIK •Sektor publik bukan hanya entitas instansi pemerintah, yaitu instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, namun sebenarnya entitas tersebut lebih luas dari entitas pemerintahan karena mencakup pula seluruh entitas nirlaba/non profit making unit, •Karakteristik entitas sektor publik: –Mengelola kekayaan/rumah tangga negara –Pencatatan atau sistem akuntansi atas kekayaan entitas sektor publik menekankan pada pendapatan dan belanja –Pemilik kekayaan adalah orang banyak (publik) –Berkaitan dengan pengawasan oleh publik 13

14 PENGERTIAN SEKTOR PUBLIK -lanjutan •Administrasi pemerintahan adalah: –semua tindakan hukum dan tindakan materi administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan Pejabat instansi pemerintah serta badan hukum lain yang diberi wewenang untuk melaksanakan semua fungsi atau tugas pemerintahan, termasuk memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat berdasarkan peraturan per- UU-an yang berlaku. •Instansi Pemerintah adalah –semua lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi administrasi termasuk komisi-komisi, dewan, dan badan yang mendapatkan dana dari APBN/APBD 14

15 Penyelenggaraan Pemerintahan : • Pengelolaan Keuangan Negara Yg Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntable • Peningkatan Pelayanan Publik Amanat : • UU No 1 Tahun 2004 dan PP No 8 Tahun 2006 SPIP • Mengutamakan hard control systems • KKN Pencapaian tujuan Instansi Pemerintah VISI – MISI PRESIDEN

16 PERKEMBANGAN SPI DI INDONESIA 1.Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004: Unsur-unsur Waskat adalah : 16 2.Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

17 17 Paket Reformasi Keuangan Negara UU 1/2004 Perb Neg UU 15/2004 Pemr KN UU 17/2004 Keu Neg UU 1/2004 Perb Neg UU 15/2004 Pemr KN UU 17/2004 Keu Neg LATAR BELAKANG PERLUNYA PP SPIP Good Governance (UU 28/99 Penyelngr Negara bebas KKN) SPI dibutuhkan Kondisi??? Pengabaian mgt Perspektif tak mendukung Kompetensi tak memadai Praktik KKN Perlu standar (PP 60/2008)

18 18 DASAR HUKUM SPIP 18 Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

19 PENGAWASAN MELEKAT vs SPIP 19

20 Definisi SPIP 20 PP 60/2008 SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

21 21 Perspektif SPIP PELAPORAN KEUANGAN EFEKTIVITAS OPERASI KETAATAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEGIATAN PENGENDALIAN PENILAIAN RISIKO LINGKUNGAN PENGENDALIAN UNIT A UNIT B KEGIATAN 1 KEGIATAN 2 PENGAMANAN ASET

22 22 SPIP Sarana Komunikasi Sistem Informasi Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut Lingkungan Pengendalian Ps. 4 Penilaian Risiko Ps. 13 Kegiatan Pengendalian Ps. 18 Informasi & Komunikasi Ps. 41 Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan Pengendalian Intern Ps Lingkungan Pengendalian 11 Kegiatan Pengendalian Identifikasi Risiko Analisis Risiko

23 Tahapan penyelenggaraan SPIP 23 Tahap pemahaman dan penyamaan persepsi (sosialisasi ) Tahap pemetaan Tahap membangun infrastukstur Tahap internalisasi Tahap pengembangan berkelanjutan

24 PEMAHAMAN PEMETAANNORMINGPEMANTAUAN &EVALUASI GOOD GOVERNANCE Efektifitas & Efisiensi Penyel. Pemrthn AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA PENILAIAN RISIKO KEGIATAN PENGENDALIAN INFORMASI & KOMUNIKASI PEMANTAUAN PI LINGKUNGAN PENGENDALIAN FORMING BPKP 1.PENYUSUNAN PEDOMAN 2.SOSIALISASI 3.PENDIDIKAN & PELATIHAN 4.BIMBINGAN & KONSULTASI 5.PENINGKATAN KOMPETENSI APIP BAPPENAS, DEPKEU, MENPAN, DEPDAGRI, BPK, SDM DANA SARPRAS MULTIMEDIA KOORDINASI FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN K/L/PEMDA IMPLEMENTASI SPIP EKSTERNAL INTERNAL PEMBINAAN PENYELGR. SPIP ACTION PLAN TA3 3 T 2 TAHUN 1 BPKP TAHAPAN IMPLEMENTASI SPIP CSA Keandalan Lap Keu Pengamanan Aset Negara Ketaatan Thd Peraturan Per UU an

25 Bab IV. Unsur-unsur dan Keterkaitannya dalam SPI Bab IV. Unsur-unsur dan Keterkaitannya dalam SPI •Unsur-unsur SPI: –Lingkungan Pengendalian –Penilaian Risiko –Kegiatan pengendalian –Informasi & komunikasi –Pemantauan

26 Unsur dan Keterkaitannya dalam SPI 1.Keterkaitan Lingkungan Pengendalian - Penilaian Risiko 2.Lingkungan Pengendalian dengan Kegiatan Pengendalian 3.Lingkungan pengendalian dengan Informasi dan Komunikasi 4.Lingkungan Pengendalian dengan Pemantauan 5.Penilaian risiko dengan Kegiatan Pengendalian 6.Penilaian risiko dengan Informasi dan Komunikasi 7.Penilaian risiko dengan Pemantauan 8.Kegiatan Pengendalian dengan Informasi dan Komunikasi 9.Kegiatan Pengendalian dengan Pemantauan 10.Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan

27 LINGKUNGAN PENGENDALIAN Keterkaitan Unsur-unsur SPIP 1.Integritas & Nilai Etika 2. Komitmen kompeten si 3. Kepe- mimpinan kondusif 4. Kebijakan dan Praktik SDM 5. Struktur Org. 6. Wewenang dan Tanggung jawab 7. Peran APIP 8. Hubungan Kerja Penilaian Risiko Kegiatan Pengendalian INFOKOM Pemantauan

28 28 Identifikasi Analisis Respon / Kelola Risiko Tujuan Instansi Pemerintah 11 Sub Unsur Kegiatan Pengendalian

29 29 EPILOG Patut diingat: SPIP bukan hanya upaya membentuk mekanisme administratif tetapi juga upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku. (soft factor) PP atau Perkada SPIP bukan suatu akhir, tapi awal Oleh karenanya implementasi SPIP sangat memerlukan komitmen, teladan pimpinan dan niat baik seluruh pejabat dan pegawai IP.

30 30

31 Lingkungan Pengendalian 1.Penegakan Integritas dan Etika 2.Komitmen terhadap Kompetensi 3.Kepemimpinan yang Kondusif 4.Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan 5.Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab 6.Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 7.Peran APIP yang Efektif 8.Hubungan Kerja yang Baik

32 Kegiatan Pengendalian 1.Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah 2.Pembinaan Sumber Daya Manusia 3.Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi 4.Pengendalian Fisik atas Aset 5.Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja 6.Pemisahan Fungsi 7.Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting 8.Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu 9.Pembatasan Akses atas Sumber Daya 10.Akuntabilitas terhadap Sumber Daya 11.Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

33 33


Download ppt "Modul I GAMBARAN UMUM. Unsur dan keterkaitannya dalam sistem pengendalian intern Bab 4 Perkembangan sistem pengendalian intern sektor publik Bab 3 Konsepsi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google