Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Homepage TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR Jakarta, 22 Juni 2007 Jakarta, 22 Juni 2007.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Homepage TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR Jakarta, 22 Juni 2007 Jakarta, 22 Juni 2007."— Transcript presentasi:

1 Homepage TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR Jakarta, 22 Juni 2007 Jakarta, 22 Juni 2007

2 Visi Misi Pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan dan masyarakat Sejajar dengan institusi Kepabeanan dan Cukai di dunia di bidang kinerja dan citra.

3 Revenue CollectorTrade FacilitatorIndustrial AssistanceCommunity Protector CUSTOMS THE MISSION MISSIONSMISSIONS

4 Fungsi Memberi fasilitas perdagangan (a.l. peningkatan kelancaran arus barang dan perdagangan) sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif. Memberi dukungan kepada industri dalam negeri sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar internasional. Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, PDRI, dan Cukai. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan serta moralitas. Trade Facilitator Industrial Assistance Revenue Collector Community Protector

5 Fasilitasi Perdagangan CUSTOMS THE KEY OBJECTIVES OBJECTIVESOBJECTIVES Menjamin Kepatuhan Masyarakat RISKsRISKs

6 PELAYANAN REVITALISASI REFORMASI BEA DAN CUKAI PENEGAKAN HUKUM INTEGRITAS KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER Menghilangkan ekonomi biaya tinggi dan mencegah undervaluation Memerangi perdagangan ilegal dan meningkatkan kinerja bea dan cukai Membangun integritas pegawai Mendukung partisipasi aktif stakeholders •Pembaharuan Prosedur Impor & Pengeluaran Barang •Minimalisasi kontak •Modernisasi dan otomasi •Penggunaan Teknologi Informasi •Single Administration Document •Pertukaran Data Elektronik •Tekad konkret pimpinan disertai konsep yang jelas •Pembaharuan perturan dengan formulasi bentuk pelanggaran yang mempunyai efek yang menghambat •Transparansi dan akuntabilitas •Wilayah tanggung jawab yang jelas bagi tiap pegawai •Tatalaksana dan prosedur yang jelas •Kode etik dan perilaku menjadi kesepakatan nilai yang dianut •Manajemen kepegawaian berdasarkan Good Governance •Manajemen kepegawaian berdasarkan kinerja •Optimalisasi pemanfaatan Website ( referensi, peraturan, konsultasi, pelayanan on-line ) •Secara intensif melibatkan stakeholders dalam penyusunan kebijakan REFORMASI BEA DAN CUKAI PROGRAM PROGRAM

7 MISSION OF CUSTOMS TRADE FACILITATOR INDUSTRIAL ASSISTANCE REVENUE COLLECTION COMMUNITY PROTECTOR ( TRADE OFF ) SERVICE CONTROL GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES LEGALITY, TRANSPARANCY, ACCOUNTABILITY, PARTICIPATION GOOD GOVERNANCE

8 Dalam menjalankan fungsi tersebut, berdasarkan peraturan perundangan-undangan, DJBC menetapkan kebijakan yang dapat diberikan dalam rangka impor : • kemudahan di bidang impor atau ekspor; •fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk. Industrial Assistance Trade Facilitator Trade Facilitator &

9 TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR

10  UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006;  Kep. Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003;  Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P- 06/BC/2007.

11 IMPOR Kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean KEPABEANAN adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

12 Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai BARANG IMPOR dan terutang Bea Masuk DAERAH PABEAN adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang- Undang Kepabeanan.

13 IMPOR UNTUK DIPAKAI : •Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau •Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

14 Impor untuk dipakai Impor Sementara Pengeluaran Ke TPB Pengeluaran ke TPS lainnya -Pembayaran - Penjaluran -Pemeriksaan Pabean Pengeluaran untuk diangkut lanjut PENYELESAIANBARANG IMPOR PENYELESAIAN BARANG IMPOR

15 SYARAT PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI Setelah diserahkan : •PEMBERITAHUAN PABEAN DAN DILUNASI BEA MASUK & PDRI; •PEMBERITAHUAN PABEAN DAN JAMINAN; ATAU •DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DAN JAMINAN.

16 Customs Automation System Importer Bonded Zone/ Warehouse EDI Network EDI Network EDI – Kawasan Berikat Bank Online Payment System EDI - Import EDI - Manifest EDI - Export Shipping Agent Exporter Bonded (W/H) Decl. Module of PIB EDI Version 4.2 Module of BANK Version 5.2 Module of PEB EDI Version 1.0 Module of Manifest-EDI Module of BZ/ WH Company Import Declaration Customs Response Credit Advice Debit Advice Customs Cargo Customs Response Export Declar. Customs Response Customs Respons CUSTOMS SERVICE OFFICE On-line PAYMENT System EDI-MANIFEST System EXPORT Service Appl’ System IMPORT Service Appl. System Customs Intelligence Database System Customs Response Data of Declar. Customs Head Office/

17 5. Order Pengiriman Eksportir Importir /PPJK Perusahaan Pelayaran / penerbangan 1. Sales Contract 2. Aplikasi L/C 3. Pembukaan L/C 4. Penerusan L/C 6. Pengiriman barang 7. B/L atau AWB (Non L/C) (Pembayaran dengan L/C atau Non L/C) Bank 8.b. Pembayaran 7. B/L atau AWB 9.a. B/L atau AWB 10.a. B/L atau AWB Perusahaan Pelayaran / penerbangan 8.a. B/L atau AWB 9.b. Pembayaran 10.b. Pembayaran

18 4.Sebelum kapal merapat : Karantina periksa kapal untuk penetapan bebas karantina. 5.Saat kapal merapat : pelayanan pandu/tunda, penyambungan telepon kapal, pelayanan tambat & pelayanan air kapal. 6.Bongkar barang impor : importir menyerahkan Kartu Impor kpd PBM/UTPK, diikuti bongkar muat & penumpukan barang. DJBC Importir /PPJK PELABUHAN LAUT/UDARA Instansi terkait (persyaratan/ perijinan/pengawasan, misal : Deptan, karantina, Deperdag, Depperin, Depkes, Badan POM, Polri, BKPM, Ditjen Pajak, dll.) Perusahaan Pelayaran / penerbangan AD.PEL/AD.BANDARA PT.PELINDO/PERUM ANGKASA PURA 1. RKSP 2.2. Pemberitahuan 7/8. Persyaratan impor 3. Persetujuan PPKB 2.3. PPKB 2.1. Manifest 2.4. Bayar

19 DJBC Importir /PPJK 2. P I B + Bukti Bayar Bank 1.a. Bayar BM + PDRI 1.b. Credit Advice Jalur Hijau/ Prioritas Jalur Merah SPPB 3/8. SPPB SPJM PELABUHAN LAUT/UDARA AD.PEL/AD.BANDARA PT.PELINDO/PERUM ANGKASA PURA 5. SPJM 6. Persiapan pemeriksaan fisik 7.a. Pemeriksaan fisik 7.b. LHP 4

20 Importir /PPJK PELABUHAN LAUT/UDARA AD.PEL/AD.BANDARA PT.PELINDO/PERUM ANGKASA PURA SPPB Bank 3. SP2 / TILA /SRT JALAN 2. Bayar sewa gudang /sewa lapangan penumpukan, Biaya gerakan (lift on/lift off) Bukti pelunasan PERUSAHAAN PENGANGKUTAN GUDANG IMPORTIR 4. Menghubungi petugas untuk memastikan posisi barang SPPB + SP2/Tila/ Surat Jalan Gate 6. Menyerahkan SPPB + SP2/Tila/Surat Jalan Perusahaan Pelayaran / penerbangan 1.a. Bayar biaya demurage & jaminan container + BL/AWB 1.b. DO 5. Menghubungi perush. pengangkutan

21 Mandatory Check Mandatory Check Content Check Content Check Selectivity Processing Selectivity Processing Jalur Merah PIB Analyzing Point Analyzing Point Jalur Hijau Scan X-Ray Examination Scan X-Ray Examination Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan Dokumen Pemeriksaan Dokumen Priority Channel SPPB Debit Advice (Payment Receipt) Credit Advice Customs Service Office Detil Proses Customs Clearance (Melalui Electronic Data Interchange / EDI ) Bank Payment Of Duty IMPORTIR/ PPJK Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Customs Response EDI Network Customs Service System

22  JALUR MERAH, dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik barang;  JALUR HIJAU, hanya dilakukan pemeriksaan dokumen;  JALUR PRIORITAS, tidak dilakukan pemeriksaan seperti JALUR MERAH atau JALUR HIJAU. PENJALURAN

23 Matriks PENJALURAN Komoditi &/ NA Ditetapkan Pem. Very Low Risk/ Jalur Prioritas Pemeriksaan Fisik di Lokasi Importir Pemeriksaan Fisik 10% High Risk Pemeriksaan Fisik 100% Pemeriksaan Fisik 30% Komoditi &/ Negara Asal Importir High Risk Medium Risk Low Risk

24 •Importir dan importasi yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam kriteria jalur merah •Importir yang ditetapkan sebagai Importir Jalur Prioritas KRITERIA JALUR HIJAU Kriteria Jalur Prioritas 1.Importir baru; 2.Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi (high risk importir); 3.Barang impor sementara; 4.Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II; 5.Barang re-impor; 6.Terkena pemeriksaan acak; 7.Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah; 8.Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi. KRITERIA JALUR MERAH

25 1.Jalur Merah dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang; 2.Jalur Hijau hanya dilakukan penelitian dokumen; 3.Jalur Prioritas tidak dilakukan Pemeriksaan Pabean sebagaimana yang dilakukan terhadap jalur merah atau hijau. PEMERIKSAAN PABEAN

26 Pemeriksaan fisik •Pemeriksaan Biasa –P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor •Pemeriksaan dengan alat Hi-co scan X- ray –KEP 97/BC/2003 –Penegasan DJBC (terlampir) •Pemeriksaan di lapangan/gudang importir –P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor

27 -Terdapat 4 tingkatan pemeriksaan fisik : -Mendalam – barang diperiksa 100% -Sedang – barang diperiksa 30 % -Rendah – barang diperiksa 10% -Sangat rendah – barang diperiksa di gudang importir (importir jalur prioritas) -pemeriksaan fisik dilakukan dengan memreiksa barang secara merata sesuai dengan % pemeriksaan terhadap keseluruhan barang. PEMERIKSAAN FISIK BARANG

28 Pembayaran Biasa : 1.semua pembayaran dilakukan di Bank 2.Pembayaran di Bea dan Cukai hanya diperbolehkan dalam hal - Tidak terdapat bank devisa persepsi - Untuk barang impor awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang pengangkut, pelintas batas dan barang penumpang penumpang PEMBAYARAN

29 Impor Sementara Barang impor sementara yang akan dipindahkan dari lokasi pengawasan Kantor Pabean ke lokasi pengawasan Kantor Pabean lainnya, wajib mendapat ijin dari: 1.Direktur Jenderal dalam hal Kantor Pabean tujuan berada di Kantor Wilayah lain; 2.Kepala Kantor Wilayah dalam hal Kantor Pabean tujuan berada di Kantor Wilayah yang sama.

30 Impor untuk TPB (1)Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean dengan tujuan untuk ditimbun di TPB dilakukan dengan menggunakan BC 2.3 yang diajukan kepada Pejabat di Kantor Pabean yang mengawasi TPB. (2)Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean melalui Perusahaan Jasa Titipan untuk tujuan TPB diatur dalam Kep Dirjen No. 83/BC/2002 tentang Perubahan Keputusan Dirjen No. 78/BC/1997 tentang petunjuk pelaksanaan Penyelesaian Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Melalui Jasa Titipan dan Kiriman Pos.

31 •PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB), dibuat dengan MODUL IMPORTIR/PPJK •DOKUMEN PELENGKAP PABEAN : –INVOICE –PACKING LIST –BILL OF LADING / AIRWAY BILL –POLIS ASURANSI –BUKTI BAYAR BM & PDRI (SSPCP) –SURAT KUASA, JIKA PEMBERITAHU PPJK

32 •NILAI PABEAN= HARGA CIF X KURS •NILAI IMPOR = NILAI PABEAN + BM TOTAL BM & PDRI ADALAH: •BM = %BM x NILAI PABEAN •PPN = %PPN x NILAI IMPOR •PPnBM= %PPnBMx NILAI IMPOR •PPh= %PPh x NILAI IMPOR

33 Jenis Fasilitas Bea Masuk PEMBEBASAN (Pasal 25 Ayat (1) UU 10/1995 jo UU 17/2006) FASILITAS ATAS BEA MASUK PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN (Pasal 26 Ayat (1) UU 10/1995 jo UU 17/2006)

34 PERIJINAN / TATA NIAGA •Jenis : –Melekat kepada subjek (importir), misalnya NPIK –Melekat kepada objek (barang) misalnya ijin ML (makanan luar) dari BPOM •Prinsip umum : Perijinan harus ada pada saat importir mengajukan PIB •Untuk Jalur Prioritas, karena tidak dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik didepan, maka ijin dianggap telah dipenuhi.

35 a.perwakilan negara asing & pejabatnya; b.untuk keperluan badan internasional; c.buku ilmu pengetahuan; d.kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana; e.keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam; f.keperluan litbang ilmu pengatahuan; g.keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya; h.persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; i.dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; j.dst. (Pasal 25 ayat (1) UU 10/1995 jo UU 17/2006) Pembebasan Bea Masuk atas impor barang :

36 Tanya Jawab

37 TERIMA KASIH

38 HUBUNGI : Telp ext 207 fax HUBUNGI : Telp ext 207 fax Info ?


Download ppt "Homepage TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR Jakarta, 22 Juni 2007 Jakarta, 22 Juni 2007."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google