Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh www.bappeda.acehprov.go.id PEMERINTAH ACEH Oleh : Ir. Iskandar, M.Sc.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh www.bappeda.acehprov.go.id PEMERINTAH ACEH Oleh : Ir. Iskandar, M.Sc."— Transcript presentasi:

1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh PEMERINTAH ACEH Oleh : Ir. Iskandar, M.Sc

2 OUTLINEOUTLINE 2 LATAR BELAKANG I I TAHAPAN RPJPA TAHUN II ISU STRATEGIS TAHUN 2013 III KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2013 KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2013 IV PERSYARATAN DAN KRITERIA PROGRAM/KEGIATAN TDBH MIGAS DAN DANA OTSUS TAHUN 2013 PERSYARATAN DAN KRITERIA PROGRAM/KEGIATAN TDBH MIGAS DAN DANA OTSUS TAHUN 2013 V V JADWAL PERENCANAAN TAHUNAN PROVINSI ACEH TAHUN 2013 JADWAL PERENCANAAN TAHUNAN PROVINSI ACEH TAHUN 2013 VIVI VIVI PEMERINTAH ACEH

3 3 PEMERINTAH ACEH

4  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.  Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 4 PEMERINTAH ACEH

5  Penyampaian isu strategis dan program prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2013  Menjelaskan mengenai persyaratan dan kriteria penggunaan dana TDBH Migas dan Otsus untuk bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, bidang pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial dan keistimewaan Aceh  Pagu indikatif Dana Otsus & TDBH Migas tahun 2013  Mengfungsionalisasikan dan penuntasan kegiatan yang belum fungsional dan terbengkalai 5 PEMERINTAH ACEH

6 6 PEMERINTAH ACEH

7 7 INDIKATOR MAKROTAHAP ITAHAP IITAHAP IIITAHAP IV PDRB5-6 %8-9 %9-10 %11-12 % TINGKAT KEMISKINAN18-19 %9-10 %7-8 %0,05 TINGKAT PENGANGGURAN 8% 7%5% PEMERINTAH ACEH

8 8 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) : 6,0 – 6,5 2. Tingkat Kemiskinan (%) : Pengangguran (%) : 7,00 4. Indeks Pembangunan Manusia : 73,50 5. Angka Harapan Hidup (Tahun) : 68,8 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) : 6,0 – 6,5 2. Tingkat Kemiskinan (%) : Pengangguran (%) : 7,00 4. Indeks Pembangunan Manusia : 73,50 5. Angka Harapan Hidup (Tahun) : 68, Pertumbuhan Ekonomi (%) : 7,23 % 2. Tingkat Kemiskinan (%) : 26,65 % 3. Pengangguran (%) : 9,84 % 4. IPM : 70,35 5. Angka Harapan Hidup (Thn) : 68,4 Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) : 1,88 % 2. Tingkat Kemiskinan (%) : 23,53 % 3. Pengangguran (%) : 9,56 % 4. IPM : 70,76 5. Angka Harapan Hidup (Thn) : 68,5 Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) : 3,97 % 2. Tingkat Kemiskinan (%) : 21,80 % 3. Pengangguran (%) : 8,71 % 4. IPM : 71,31 5. Angka Harapan Hidup (Thn) : 68,6 Tahun Pertumbuhan EkonomI (%) : 5,89% 2. Tingkat Kemiskinan (%) : 19,57 % 3. Pengangguran (%) : 7,43 % 4. IPM : 72,50 5. Angka Harapan Hidup (Thn) : 68,7 Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) : 5,32 % 2. Tingkat Kemiskinan (%) : 20,98 % 3. Pengangguran (%) : 8,37 % 4. IPM : 71,70 5. Angka Harapan Hidup (Thn) : 68,6 T ahun

9 9 PEMERINTAH ACEH

10 10 I.Belum Tercapainya Target Ketahanan Pangan Untuk Swasembada beras, jagung, kedelai, daging pada Tahun 2014 dan rendahnya nilai tambah produk pertanian II.Infrastruktur yang belum terintegrasi dalam rangka mendukung MP3EI III.Belum Optimalnya Pencapaian Target MDG’s 2015 IV.Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia V.Belum berfungsinya kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang secara optimal VI.Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi VII.Keberlanjutan Perdamaian Yang Terus Dioptimalkan PEMERINTAH ACEH

11 11 PEMERINTAH ACEH

12 12 PEMERINTAH ACEH

13 13  Mewujudkan Pemantapan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian  Mewujudkan Terintegrasinya Infrastruktur yang mendukung MP3EI  Mewujudkan Tercapainya Target MDG’s Tahun 2015  Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia  Mengoptimalkan Fungsi Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang  Mewujudkan Pemantapan Reformasi Birokrasi  Mewujudkan Penguatan Keberlanjutan Perdamaian PEMERINTAH ACEH

14 14 1.Pertumbuhan Ekonomi (%): 6,1-6,6% 2.Tingkat Kemiskinan (%): 16-17% 3.Pengangguran (%): 6,5% 4.Indeks Pembangunan Manusia : 74,5 5.Angka Harapan Hidup (Tahun): 68,9 1.Pertumbuhan Ekonomi (%): 6,1-6,6% 2.Tingkat Kemiskinan (%): 16-17% 3.Pengangguran (%): 6,5% 4.Indeks Pembangunan Manusia : 74,5 5.Angka Harapan Hidup (Tahun): 68,9 PEMERINTAH ACEH

15 23 PEMERINTAH ACEH

16 PEMERINTAH ACEH

17 17 PEMERINTAH ACEH Prioritas 1

18 18 PEMERINTAH ACEH Lanjutan…Prioritas 1

19 19 PEMERINTAH ACEH Prioritas 2

20 20 PEMERINTAH ACEH Lanjutan…Prioritas 2

21 21 PEMERINTAH ACEH Lanjutan…Prioritas 2

22 22 PEMERINTAH ACEH Lanjutan…Prioritas 2

23 23 PEMERINTAH ACEH Lanjutan…Prioritas 2

24 24 PEMERINTAH ACEH Lanjutan…Prioritas 2

25 25 PEMERINTAH ACEH Lanjutan…& Prioritas 3

26 26 PEMERINTAH ACEH Lanjutan…Prioritas 3

27 27 PEMERINTAH ACEH Lanjutan…Prioritas 3

28 28 PEMERINTAH ACEH Prioritas 4 dan 5

29 29 PEMERINTAH ACEH Prioritas 6 dan 7

30 30 PEMERINTAH ACEH

31 23 PEMERINTAH ACEH

32 1.Gubernur menetapkan pagu indikatif Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (TDBH Migas) dan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota pada bulan Pebruari Tahun 2012; 2.Pengalokasian anggaran untuk Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksudkan pada point 1, tidak diberikan dalam bentuk dana tunai, akan tetapi diberikan dalam bentuk pagu indikatif untuk membiayai program/kegiatan; 3.Usulan program dan kegiatan dari kabupaten/kota sudah diterima Pemerintah Aceh pada tanggal 22 Maret Tahun 2012 untuk dibahas pada Musrenbang Provinsi pada tanggal 28 – 31 Maret Tahun 2012; 4.Program/kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan kegiatan prioritas berdasarkan RPJMD dan Program/kegiatan yang belum tuntas dan fungsional pada tahun sebelumnya; 32 PEMERINTAH ACEH

33 33 5.Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada point 3 dan 4, disampaikan setelah mendapatkan kesepakatan bersama dengan DPR Kabupaten/Kota kemudian ditentukan oleh prov; 6.Usulan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada point 5 yang telah dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada pra-Musrenbang Provinsi paling lambat pada minggu kedua bulan April Tahun 2012 dengan dihadiri oleh DPR Kab/kota, hasil pembahasan tersebut menjadi dokumen final Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013; 7.Apabila pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan usulan program/kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Aceh dapat menyusun program/kegiatan untuk dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; PEMERINTAH ACEH

34 1.Program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan yang sah (FS, SID, Master Plan, TOR, Site plan, DED, Amdal, Peta Lokasi 1: dan dokumen lainnya) sesuai dengan kebutuhan; 2.Untuk pembiayaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik non aparatur dapat menggunakan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (TDBH Migas) dan dana Otonomi Khusus (Otsus); 3.Usulan Pembangunan sarana dan prasarana harus dilengkapi dengan sertifikat atau bukti kepemilikan lahan yang sah; 4.Sasaran pembangunan/pengembangan sesuai dengan pengembangan potensi wilayah. 34 PEMERINTAH ACEH

35 1.Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan strategis yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan kawasan sentra produksi; 2.Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi, Kabupaten/Kota yang sudah memiliki status; 3.Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa, bendungan, waduk, embung dan situ berdasarkan kewenangan; 4.Pembangunan, penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih, sanitasi lingkungan dan fasilitas umum; 5.Peningkatan pelayanan media, data dan informasi dalam rangka mendukung perencanaan; 6.Penyelesaian, rehabilitasi dan fungsionalisasi sarana dan prasarana Perhubungan Darat, laut dan Udara; 7.Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan drainase, pengendali banjir dan pengaman pantai dilaksanakan secara terencana (Permanen); 8.Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sumber daya energi (PLTMH dan PLTS sentral); 9.Penyelesaian dan Fungsionalisasi gedung media center; 10.Pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 11.Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebencanaan; 12.Penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan listrik perdesaan yang tidak terjangkau layanan PLN; 35 PEMERINTAH ACEH

36 1.Peningkatan produksi komoditas andalan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan berdasarkan pengwilayahan dan spesifik daerah melalui perluasan baku dan optimasi lahan sawah, pengembangan kawasan sentra hortikultura, pembangunan dan rehabilitasi perkebunan rakyat, pembangunan dan rehabilitasi tambak rakyat, pengembangan padang pengembalaan serta pembangunan kawasan peternakan terpadu; 2.Pembangunan dan peningkatan prasarana pendukung produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan berupa Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), sistem pompanisasi, embung skala kecil, Jalan Usaha Tani/perkebunan (JUT), Pelabuhan perikanan, saluran tambak, jembatan produksi, Puskeswan dan Hijauan Makanan Ternak (HMT); 3.Penyediaan sarana pendukung produksi (peralatan/alat-alat mesin) pra panen dan pasca panen di kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan; 4.Penanggulangan serta pengendalian hama dan penyakit pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan; 5.Peningkatan kualitas pengolahan hasil produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan mendukung pengembangan agro industri; 36 PEMERINTAH ACEH

37 6.Penyelesaian, fungsionalisasi dan peningkatan kapasitas Balai Perbenihan/pembibitan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan termasuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan penangkar benih; 7.Peningkatan SDM dan kelembagaan petani/pembudidaya dan nelayan melalui pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan, peningkatan kapasitas tenaga penyuluh serta peningkatan aktifitas penyuluhan; 8.Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan di daerah rawan pangan dan pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat pada sentra produksi pangan pokok; 9.Pengembangan Kawasan Pembibitan Plasma Nutfah Sapi Aceh; 10.Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar; 11.Pengembangan dan pembinaan industri kecil dan rumah tangga berbasis potensi unggulan daerah; 12.Fasilitasi dan pembangunan Kawasan Industri Strategis; 13.Pembangunan fasilitas promosi dan penguatan sistem pemasaran produk unggulan daerah; 14.Pengembangan unit bisnis koperasi dan UKM yang aktif dan sehat secara selektif, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta pembinaan manajemen usaha; 37 PEMERINTAH ACEH

38 15.Penyelesaian, fungsionalisasi dan peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) serta peningkatan kompetensi dan fasilitasi penyaluran tenaga kerja; 16.Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pola padat karya; 17.Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi lokal; 18.Pemberdayaan ekonomi masyarakat di pemukiman transmigrasi lokal dan masyarakat sekitarnya; 19.Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana objek wisata unggulan daerah, SDM pemandu wisata, serta promosi dan sosialisasi kepariwisataan; 20.Rehabilitasi lahan kritis Daerah Aliran Sungai (DAS), mangrove pantai, rawa dan gambut; 21.Pembinaan dan Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan; 22.Pengembangan sarana dan prasarana Taman Hutan Raya (TAHURA); 23.Pengembangan hasil hutan non kayu dan hutan tanaman rakyat; 24.Pengentasan kemiskinan melalui kesinambungan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG); 25.Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat sederhana untuk masyarakat miskin (dhuafa). 38 PEMERINTAH ACEH

39 1.Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Aceh kategori masyarakat miskin; 2.Penyediaan sarana dan fasilitasi penanggulangan penyakit menular; 3.Peningkatan pelayanan kesehatan, Gizi ibu hamil dan anak balita serta Pelayanan Obsetri Neonatus Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas dan Pelayanan Obsetri Neonatus Emergensi Komprehensip (PONEK) di Rumah Sakit; 4.Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil, Perbatasan Dan Kepulauan (DTPK) termasuk Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK); 5.Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan wanita usia subur; 6.Pembangunan, rehabilitasi dan penyediaan prasarana dan sarana serta obat-obatan dan perbekalan kesehatan termasuk kefarmasian secara selektif; 7.Peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis serta sistem informasi kesehatan daerah; 8.Penyediaan layanan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang dan layanan anak berkebutuhan khusus. 39 PEMERINTAH ACEH

40 1.Penyediaan beasiswa anak yatim dan fakir miskin SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK serta beasiswa reguler dan khusus S1, S2, dan S3; 2.Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta dayah; 3.Pembangunan, rehabilitasi dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dan dayah; 4.Penyediaan dana BOS untuk SMA/SMK/MAS dan penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA/MA; 5.Pengembangan dan peningkatan Sekolah Kejuruan, Akademi dan Pendidikan Tinggi; 6.Penyediaan dukungan dan pengembangan Gugus Sekolah, penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran serta pengembangan Sistem Informasi Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah; 7.Penyediaan dana kesejahteraan guru, guru dayah dan pimpinan dayah termasuk insentif guru daerah terpencil; 8.Pembinaan, pengembangan dan peningkatan siswa, santri dan mahasiswa; 9.Penyediaan dukungan pendidikan berkebutuhan khusus (inklusi). 40 PEMERINTAH ACEH

41 1.Pembangunan, penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana peribadatan syariat Islam, kebudayaan, keolahragaan, sosial, kepustakaan, adat istiadat, pengarustamaan gender dan pemerintahan mukim dan gampong; 2.Pembinaan, peningkatan dan penguatan syariat Islam; 3.Penangkalan terhadap Upaya-upaya Pemurtadan dan Pendangkalan Aqidah serta peningkatan pengawasan pelaksanaan syariat Islam; 4.Pembinaan imam mesjid, meunasah dan Da’i perbatasan serta pembinaan kegiatan pengajian di mesjid dan meunasah; 5.Pengembangan kekayaan dan keragaman seni dan budaya; 6.Pelestarian sejarah purbakala, Pengelolaan museum, taman budaya dan pemugaran cagar budaya kepurbakalaan; 7.Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), korban bencana alam dan bencana sosial; 8.Dukungan dan fasilitasi terhadap pemeliharaan perdamaian; 9.Penyediaan operasional panti sosial; 10.Pembinaan, peningkatan dan penguatan pengarustamaan gender dan perlindungan anak; 11.Pengembangan, pembinaaan dan peningkatan kegiatan kepemudaan serta olahraga prestasi di daerah; 12.Pembinaan, pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan perempuan. 41 PEMERINTAH ACEH

42 42 PEMERINTAH ACEH

43 43 PEMERINTAH ACEH 1.Total Otsus Aceh = Otsus 2012 Rp. 5,476,288,764,000,- 2.Luas wilayah menggunakan hasil pemetaan untuk tata ruang wilayah yang sudah dituangkan dalam buku Aceh Dalam Angka Jumlah penduduk menggunakan hasil sensus penduduk Tahun 2010 yang sudah dituangkan dalam buku Aceh Dalam Angka IPM menggunakan data BPS Aceh Tahun IKK menggunakan angka Tahun Fiscal need yang disesuaikan dengan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (30%) Indek Pembangunan Manusia (30%) dan Indeks Kemahalan Konstruksi (10 %).

44 44 PEMERINTAH ACEH  Data yang dipakai untuk menghitung kapasitas fiskal: –Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam –Dana Alokasi Umum (DAU) –Dana Alokasi Khusus (DAK) PAD tidak dihitung dalam kapasitas fiskal untuk menghilangkan dampak dis-insentif dari dana otsus bagi kabupaten/kota dalam meningkatkan penerimaan PAD  Data yang dipakai untuk menghitung kebutuhan fiskal: –Jumlah penduduk –Luas wilayah –Indek pembangunan manusia (IPM) –Indek kemahalan konstruksi (IKK) –Total belanja daerah (APBD)

45 PEMERINTAH ACEH

46 LOGO KERANGKA WAKTU SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUN 2013 Jan Juli Musrenbang Desa/kel (Jan II & IV) Feb MrtAprMeiJunAgt Sept NovDesOkt Musrenbang Kecamatan ( I & III-Feb) Forum SKPK dan Pra Musrenbang (7 Feb – 7 Maret) Rancangan Renja SKPD Musrenbang Kab/Kota (RKPK) (1 – 21 Maret) Musrenbang Kab/Kota (RKPK) (1 – 21 Maret) Musrenbang PROV ( April) Rancangan RKPD P/K/K Musrenbang NAS M1-Mei Musrenbang NAS M1-Mei RKPD P/K/K/Desa RKPRKP KUA/PPASKUA/PPAS RKA-SKPDRKA-SKPD RAPBDRAPBD APBDAPBD Top-Down Bottom-up Pra Musrenbang NAS M4-April Forum SKPA dan Pra Musrenbang (27 – 29 maret) * Jadwal Tentative Lampiran Surat Nomor: 46

47 LOGO PEMERINTAH ACEH


Download ppt "Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh www.bappeda.acehprov.go.id PEMERINTAH ACEH Oleh : Ir. Iskandar, M.Sc."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google