Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PRINSIP PENGADAAN BARANG /JASA EFISIENEFEKTIFBERSAING TRANSPA RAN ADIL / TIDAK DISKRIMI NATIF AKUNTABEL.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PRINSIP PENGADAAN BARANG /JASA EFISIENEFEKTIFBERSAING TRANSPA RAN ADIL / TIDAK DISKRIMI NATIF AKUNTABEL."— Transcript presentasi:

1

2 PRINSIP PENGADAAN BARANG /JASA EFISIENEFEKTIFBERSAING TRANSPA RAN ADIL / TIDAK DISKRIMI NATIF AKUNTABEL

3 1. Pembentukan ULP; ULP di Lingkungan Kementerian Agama : unit organisasi yang dibentuk oleh Menteri Agama RI (PMA No.75 Tahun 2013) yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Agama yang bersifat permanen dan melekat pada unit yang sudah ada.

4 2. Pembentukan LPSE; LPSE: LPSE:unit yang dibentuk oleh PA/KPA untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Tugas Utama LPSE antara lain adalah memfasilitasi ULP (Pokja) dan Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik melaui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

5 ULP PENYEDIA BARANG/JASA LPSE (e-Procurement Market Place) e-Catalog (price data bank) WEB PORTAL SPSE e-Tendering KEDUDUKAN ULP DAN LPSE DALAM PROSES PENGADAAN BARJAS e-Purchasing WEB PORTAL SPSE

6 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.VIII/2/HM.00/2863/2012 Tentang Pelaksanaan LPSE di Lingkungan Kementerian Agama, menyatakan bahwa Kementerian Agama wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE sekurang- kurangnya 75% dari seluruh nilai pengadaan masing-masing saruan kerja pada tahun Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.VIII/2/HM.00/6643/2013 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Agama, menyatakan bahwa terhitung mulai 1 Januari 2014 pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp ,- dan pengadaan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp ,- pada seluruh satker di lingkungan Kementerian Agama wajib dilakukan secara elektronik melalui LPSE L P S E

7 3. Tugas dan Kewenangan PA/KPA, PPK, Pokja/Pej. Pengadaan, PPHP: a. Tugas dan Kewenangan PA/KPA: 1Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim Teknis/Ahli 2Menetapkan dan mengumumkan RUP 3Mengawasi pelaksanaan anggaran 4Menetapkan Pemenang Pengadaan:  Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya > Rp100 Milyar  Jasa Konsultasi > Rp.10 Milyar 5Pelaporan Keuangan 6Menyimpanan seluruh dokumen 7Menyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat 1Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim Teknis/Ahli 2Menetapkan dan mengumumkan RUP 3Mengawasi pelaksanaan anggaran 4Menetapkan Pemenang Pengadaan:  Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya > Rp100 Milyar  Jasa Konsultasi > Rp.10 Milyar 5Pelaporan Keuangan 6Menyimpanan seluruh dokumen 7Menyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat

8 b. Tugas dan Kewenangan PPK: 1.Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ (Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak) 2.Menerbitkan SPPBJ dan Penandatangan Kontrak 3.Melaksanakan dan mengendalikan kontrak 4.Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya 5.Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan: 6.menyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan 1.Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ (Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak) 2.Menerbitkan SPPBJ dan Penandatangan Kontrak 3.Melaksanakan dan mengendalikan kontrak 4.Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya 5.Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan: 6.menyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan

9 c. ULP (Pokja): (Pokja): d. Pejabat Penga Penga daan: daan: 1.Mengusulkan Perubahan Perencanaan Teknis; 2.Menyusun Rencana Pemilihan; 3.Menetapkan Dokumen Pengadaan; 4.Menetapkan Nilai Jaminan Penawaran kecuali Pejabat Pengadaan; 5.Menetapkan Tenaga Ahli; 6.Melakukan Proses Pemilihan; 7.Membuat laporan proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Kepala Daerah; 8.Membuat Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada PA/KPA. 1.Mengusulkan Perubahan Perencanaan Teknis; 2.Menyusun Rencana Pemilihan; 3.Menetapkan Dokumen Pengadaan; 4.Menetapkan Nilai Jaminan Penawaran kecuali Pejabat Pengadaan; 5.Menetapkan Tenaga Ahli; 6.Melakukan Proses Pemilihan; 7.Membuat laporan proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Kepala Daerah; 8.Membuat Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada PA/KPA. 1.Wajib Melaksanakan Pemilihan: Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya diatas Rp.200 juta Jasa Konsultasi diatas Rp.50 juta 2.Menetapkan Penyedia: Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp.100 Milyar Jasa Konsultasi s.d Rp.10 Milyar 3.Menjawab Sanggah 1.Wajib Melaksanakan Pemilihan: Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya diatas Rp.200 juta Jasa Konsultasi diatas Rp.50 juta 2.Menetapkan Penyedia: Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp.100 Milyar Jasa Konsultasi s.d Rp.10 Milyar 3.Menjawab Sanggah 1.Dapat Melaksanakan Pemilihan: Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp.200 juta Jasa Konsultasi s.d 50 juta 2.Menetapkan Penyedia. Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp.200 juta Jasa Konsultasi s.d Rp.50 juta 1.Dapat Melaksanakan Pemilihan: Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp.200 juta Jasa Konsultasi s.d 50 juta 2.Menetapkan Penyedia. Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp.200 juta Jasa Konsultasi s.d Rp.50 juta

10 e. Tugas dan Kewenangan PPHP: 1.melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Kontrak; 2.menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan 3.membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 1.melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Kontrak; 2.menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan 3.membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Catatan:  Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli.  Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan. Catatan:  Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli.  Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

11 ORGANISASI PENGADAAN MENTE RI Membentuk Tim Teknis/ Ahli PA / KPA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KEPALA SEKRETARIAT STAF PENDUKUNG Proses Pemilihan dan Penetapan pemenang PEJABAT PENGADAA N < 100jt: B/PK/JL < 50jt: JK Kontrak dan Pelaksanaan Pekerjaan PENYEDIA BARANG/JASA > 100jt: B/PK/JL > 50jt: JK POKJA Hasil Pekerjaan LPSE Menetapkan

12 KPA PPK PPHP ULP LPSE Berdasarkan RUP KPA, PPK membuat dan menyerahkan RPP: a)KAK/Spesifikasi Teknis b)HPS c)Rancangan Kontrak 3 1. Melakukan Telaah RPP: a)KAK/Spesifikasi Teknis b)HPS c)Rancangan Kontrak 2. Melaksanakan pelelangan 3. Menyerahkan hasil pelelangan 6 Melaporkan Hasil Pemeriksaan kepada PPK 9 Menyerahkan RUP (Awal Tahun) 1 Membentuk PPHP 2 Memeriksa Hasil pekerjaan dan menandatangani BAST Hasil Pekerjaan 8 Menyerahkan SK/data kepanitiaan lelang 4 Memberi akses untuk pelelangan 5 1. Menerbitkan SPPBJ 2. Kontrak & Pelaksanaan Pekerjaan 3. Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan 7 10 Melaporkan hasil pekerjaan 10

13 1. Hubungan kerja antara PPK, ULP, dan LPSE bersifat independen satu sama lain dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi. 2. Mengedepankan ketepatan waktu dalam setiap tahapan pelaksanaan pengadaan barjas sehingga tidak mengakibatkan keterlambatan jadwal atau ketidak-cukupan waktu. 3. Dalam upaya efisiensi dan efektivitas pengadaan barjas yang dilakukan oleh ULP dan LPSE sangat tergantung pada ketepatan waktu penyerahan HPS oleh PPK.

14 Pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh panitia adhoc yang berganti setiap tahun LATAR BELAKANG ULP DIBENTUK Pendokumentasian tidak dapat dikelola dengan baik Tidak ada keseragaman pelayanan Sulit untuk Pembinaan SDM UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

15 TUJUAN PEMBENTUKAN ULP Menjamin proses pelaksanaan barang/jasa lebih terintegrasi/terpadu, efektif, dan efisien sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan; Menjamin persamaan pelayanan bagi penyedia barang/jasa; Menjamin adanya standarisasi Dokumen Pengadaan; Menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh organisasi dan aparatur yang profesional; dan Memudahkan pembinaan SDM Pengadaan.

16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, 1. K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/ pembinaan dibidang pengadaan barang/jasa (Pasal 14 ayat 1)Pasal 14 ayat 1 2. ULP pada K/L/D/I dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (Pasal 14 ayat 2)Pasal 14 ayat 2 3. ULP wajib dibentuk K/L/D/I paling lambat pada tahun anggaran 2014 (Pasal 130 ayat 1)Pasal 130 ayat 1

17 Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP: 1. Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi membentuk ULP yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada (Pasal 3 ayat 1)Pasal 3 ayat 1 2. Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi dapat membentuk lebih dari 1 (satu) ULP, dengan pertimbangan sebaran lokasi dan beban kerja (Pasal 4 ayat 1)Pasal 4 ayat 1

18 ULP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA ULP KEMENAG PUSATULP KEMENAG PROVINSIULP KEMENAG KAB./KOTAULP PTANULP BALAI

19 ULPKEDUDUKANLINGKUP PELAYANAN PUSATBIRO UMUM SETJEN 10 UNIT ESELON I PUSAT DAN LAJNAH PROVINSIBAGIAN TU. KANWILKANWIL KEMENAG PROVINSI KAB./ KOTA SUB BAGIAN TU. KANKEMENAG KANKEMENAG KAB./KOTA, MADRASAH (MIN, MTsN, dan MAN) DAN KUA PTAN UNIT STRUKTURAL SETINGKAT ESELON III.A PTAN BALAISUB BAGIAN TU. BALAIBALAI

20 Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Agama mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal

21 Personil ULP ditetapkan oleh: 1. Sekretaris Jenderal untuk ULP Kemenag Pusat; 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk ULP Kemenag Provinsi; 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ULP Kemenag Kab./Kota; 4. Pimpinan PTAN untuk ULP PTAN; dan 5. Kepala Balai untuk ULP Balai.

22 Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) terdiri atas: 1. Kepala; 2. Sekretariat; dan 3. Kelompok Kerja.

23 ULP Kemenag Pusat, ULP Kemenag Provinsi dan ULP PTAN Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sekretaris ULP Pelaksana Administrasi dan Kerumahtanggaan ULP Kepala ULP Pelaksana Perencanaan ULP Pelaksana Hukum & Sanggahan Banding ULP

24 ULP Kemenag Kab./Kota dan ULP Balai Sekretaris Pelaksana Administrasi dan Kerumahtanggaan ULP Kepala ULP Pelaksana Perencanaan ULP Kelompok Kerja (POKJA) ULP

25 KEPALA ULP PANITIA POKJA 1PANITIA POKJA 2PANITIA POKJA 3PANITIA POKJA 4PANITIA POKJA 5dst…….. DALAM MELAKSANAKAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA UNTUK MASING-MASING PAKET PENGADAAN, KEPALA ULP MEMBENTUK DAN MENETAPKAN PANITIA POKJA ULP PANITIA POKJA ULP BERJUMLAH GASAL PALING SEDIKIT 3 (TIGA) ORANG YANG TERDIRI DARI KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA PERSONIL POKJA ULP DAPAT DITUGASKAN MENJADI PEJABAT PENGADAAN DI LUAR ULP.

26 Kepala ULP dan Personil Pokja ULP dilarang duduk sebagai: 1. PPK; 2. PPSPM; 3. Bendahara; dan 4. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/personil ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

27 SEKRETARIS POKJA KEPALA a.Melaporkan jumlah paket pengadaan yang masuk melalui aplikasi b.Membuat jadwal pelaksanaan pelelangan tahunan Menyerahkan data dan berkas pendukung paket yang akan dilelangkan Menetapkan SK panitia Pokja untuk melaksanakan lelang Menyerahkan berkas hasil pelaksanaan pelelangan untuk diarsipkan Melaporkan hasil pelelangan, untuk diserahkan kepada PPK

28 Kepala ULP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa setiap 6 (enam) bulan kepada: 1. Sekretaris Jenderal untuk ULP Kemenag Pusat; 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk ULP Kemenag Provinsi; 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ULP Kemenag Kab./Kota; 4. Pimpinan PTAN untuk ULP PTAN; dan 5. Kepala Balai untuk ULP Balai.

29 Dalam hal ULP Kemenag Kab./Kota dan ULP Balai belum dapat dibentuk, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Kankemenag Kab./Kota, Balai Litbang Agama dan Balai Diklat Keagamaan menginduk pada ULP Kemenag Provinsi di wilayahnya. Catatan: ULP Kemenag Kab./Kota dan ULP Balai harus telah terbentuk paling lambat tahun anggaran 2014.

30

31  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun  Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan, pasal 11 ayat (1) huruf f.pasal 11 ayat (1) huruf f  Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Agama, Pasal 5 ayat (1) huruf l.Pasal 5 ayat (1) huruf l

32  Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Kementerian Agama, agar proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih akuntabel, efektif dan efisien.  Meminimalisasi kendala waktu dan jarak dalam melakukan komunikasi dan mengirimkan data antara KPA, PPK dan ULP.

33  Sarana komunikasi antara KPA, PPK dan ULP dalam melaksanakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.  Sarana monitor dan kontrol proses pengadaan barang/jasa antara KPA, PPK dan ULP.  Sarana penyimpan data (database) proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta data- data pendukungnya.  Sarana konsultasi dan tanya jawab antar pihak terkait tentang pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama.

34 KPA MENYERAHKAN RUP KEPADA ULP MELALUI APLIKASI e-ULP PPK MENYERAHKAN KAK/SPESIFIKASI TEKNIS, HPS DAN RANCANGAN KONTRAK BERDASARKAN RUP KPA ULP MELAKSANAKAN PELELANGAN, BERDASARKAN KAK/SPESIFIKASI TEKNIS, HPS DAN RANCANGAN KONTRAK DARI PPK YANG TELAH DITELAAH ULP KEMENAG PUSAT PARA KPA UNIT ESELON I PUSAT PARA PPK UNIT ESELON I PUSAT

35 ULP PUSAT ULP KANWILPPK BIDANG ULP KANKEMENAGPPK KANKEMENAGPPK MADRASAHULP PTANPPK SEK PTANULP BALAIPPK SEK BALAI ULP PUSAT SEBAGAI ADMIN APLIKASI MEMBERIKAN USER ID DAN PASSWORD KEPADA SELURUH ULP DAN PPK UNTUK MENGAKSES e- ULP. ULP PUSAT DAPAT MEMONITOR DATA PENGADAAN DI SEMUA ULP TANPA (TIDAK BISA) MELAKUKAN PENGUBAHAN DATA ULP DAERAH DAPAT BERKOORDINASI DAN BERKOMUNIKASI LANGSUNG DENGAN ULP PUSAT MELALUI APLIKASI e-ULP ULP MELAKSANAKAN PELELANGAN, BERDASARKAN KAK/SPESIFIKASI TEKNIS, HPS DAN RANCANGAN KONTRAK DARI PPK YANG TELAH DITELAAH PPK MENYERAHKAN DATA YANG AKAN DILELANGKAN KE ULP MELALUI APLIKASI e-ULP

36 Layar utama

37 Layar akses ULP

38 Layar akses KPA/PPK

39


Download ppt "PRINSIP PENGADAAN BARANG /JASA EFISIENEFEKTIFBERSAING TRANSPA RAN ADIL / TIDAK DISKRIMI NATIF AKUNTABEL."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google