Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1)Berupa pajak dan retribusi daerah, yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. 2) Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1)Berupa pajak dan retribusi daerah, yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. 2) Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan."— Transcript presentasi:

1

2 1)Berupa pajak dan retribusi daerah, yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. 2) Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang. Page 2

3 Page 3 Sebagai instrumen untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 1. Penerimaan (Budgetair) Sebagai instrumen utk mencapai tujuan tertentu, antara lain, dengan mempengaruhi tingkat konsumsi barang dan jasa tertentu. 2. Pengaturan (Regulerend)

4 Mengubah kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah menjadi ”close list”. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah Memberikan diskresi penetapan tarif pajak dan tinjauan tarif retribusi Menaikkan tarif maksimum utk beberapa jenis pajak Bagi Hasil Pajak Provinsi Earmarking Insentif Pemungutan Mengubah sistem pengawasan Mengenakan sanksi bagi Daerah yang melanggar ketentuan PDRD Page 4

5 UU 34/2000 UU 28/2009 Closed List: 1.Daerah tidak boleh memungut pajak dan retribusi daerah selain yang ditetapkan dalam UU. 2.Khusus untuk retribusi dimungkinkan adanya tambahan jenis retribusi yang ditetapkan dengan PP. Open-List: 1.Provinsi boleh menambah jenis retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU. 2.Kabupaten/Kota boleh menambah jenis pajak dan retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dlm UU. Page 5

6 Page 6

7 Retribusi Tera / Tera Ulang Retribusi Pelayanan Pendidikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Izin Usaha Perikanan Page 7

8 (Selain Yang Ditetapkan Dalam UU 28/2009) Page 8 Masih ada peluang untuk menambah jenis retribusi sepanjang memenuhi kriteria retribusi yang ditetapkan dalam UU 28/2009; Mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah; Daerah dapat mengusulkan jenis retribusi tambahan kepada Pemerintah Penambahan jenis retribusi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

9 Provinsi memiliki diskresi dalam penetapan tarif pajak dengan batasan tarif minimum dan maksimum, kecuali pajak Rokok ditetapkan definitif; 1. Kabupaten/Kota memiliki diskresi dalam penetapan tarif pajak dengan batasan tarif maksimum. Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai diskresi dalam penetapan tarif retribusi sesuai prinsip dan dasar penetapan tarif utk masing-masing golongan retribusi. Desain penetapan tarif pajak dapat dikaitkan dengan tingkat pelayanan (the benefit tax-link) atau untuk mencapai tujuan tertentu Page 9

10  Ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali;  Peninjauan dilakukan dengan mempertimbangkan Indeks harga yang dinamis serta perkembangan perekonomian;  Perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Page 10

11 No. Pajak Propinsi UU 34/2000 UU 28/2009 UU PP 65/2001 1Pajak Kendaraan Bermotor  KB Pribadi (Pertama)  KB Pribadi (Kedua, Dst)  KB Umum  Pem/TNI/POLRI  Alat Berat/Alat Besar 5% DEFINITIF 1,5% 1% 0% 0,5% 10% 1% - 2% 2% - 10% 0,5% - 1% 0,1% - 0,2% 2Bea Balik Nama Kend Bermotor  Penyerahan Pertama  Penyerahan Kedua, Dst  Alat Berat (Penyerahan I)  Alat Berat (Penyerahan II, dst) 10%DEFINITIF 10% 1% 3% 0,3% 20% 1% 0,75% 0,075% 3Pajak Bahan Bakar Kend araan Bermotor 5% DEFINITIF 5% 10% 4Pajak Air Permukaan20% DEFINITIF 10% 5Pajak Rokok--10% 5. Tarif Maksimum * ) Tidak berlaku untuk Kendaraan milik Pemerintah/TNI/POLRI ** ) Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (dalam jangka waktu 3 tahun) Definitif Page 11

12 Pajak Kabupaten/KotaUU 34/2000UU 28/ Pajak Hotel10% 2. Pajak Restoran10% 3. Pajak Hiburan35%75% 4. Pajak Reklame25% 5. Pajak Penerangan Jalan10% 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 20%25% 7. Pajak Parkir20%30% 8. Pajak Air Tanah20% 9. Pajak Sarang Burung Walet-10% 10. BPHTB-5% 11. PBB Pedesaan & Perkotaan-0,3% 5. Tarif Maksimum 5. Tarif Maksimum 25% 75% 30% Page 12

13 Jenis Pajak UU 34/2000UU 28/2009 ProvinsiKab/KotaProvinsiKab/Kota 1. PKB 70%30%70%30% 2. BBN-KB 70%30%70%30% 3. PBB-KB 30%70%30%70% 4.Pajak Rokok --30%70% 5.Pajak Air Permukaan 30%70%50% *) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota. 6. Bagi Hasil Pajak Provinsi 6. Bagi Hasil Pajak Provinsi 20% * ) 80% * ) Page 13

14 Jenis pajak yang penerimaannya wajib “Earmark” PajakPorsiPeruntukan 1.PKBMinimal 10% Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. 2.Pajak RokokMinimal 50% Pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum thd peredaran rokok ilegal. 3.Pajak Penerangan Jalan Sebagian Penyediaan penerangan jalan. 1.Penerimaan pajak sebagian digunakan utk mendanai pengeluaran yg berkaitan dengan pemungutan pajak tsb. 2.Salah satu wujud peningkatan dan perbaikan good governance & clean government ; 3.Terjaminnya peningkatan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah;  Pajak yang dipungut benar-benar bermanfaat bagi pembayar pajak dan masyarakat; Page 14

15 No.UU 34/2000PP 65/2001UU 28/ Biaya Pemungutan Pajak Daerah maksimum 5% Insentif Pemungutan diberikan kepada instansi yang mempunyai tupoksi yang salah satunya adalah melakukan pemungutan PDRD. 2.Pemberian insentif didasarkan atas kinerja tertentu. 3.Ditetapkan dalam APBD. 4.Diatur lebih lanjut dalam PP. Page 15

16 No.UU 34/2000UU 28/ Pengawasan bersifat : REPRESIF Pengawasan bersifat : - PREVENTIF, dan - KOREKTIF 2.Pembatalan oleh Mendagri dengan pertimbangan Menkeu. Pembatalan oleh Presiden,  diusulkan oleh Mendagri  berdasarkan rekomendasi Menkeu. 9. Pengawasan Perda Pajak dan Retribusi 9. Pengawasan Perda Pajak dan Retribusi Page 16

17 UU 34/2000UU 28/2009 Tidak ditetapkan sanksi. Mengatur sanksi, berupa:  Penundaan DAU dan/atau DBH;  Pemotongan DAU dan/atau DBH;  Restitusi. 10.Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pajak dan Retribusi Page 17 Tatacara Pengenaan Sanksi PMK Nomor 11 /PMK.07/2010 tanggal 25 Januari 2010 PELANGGARANSANKSI 1.Administratif (Prosedur penetapan Raperda PDRD menjadi Perda) 2.Substantif (Pemungutan pajak atau retribusi tanpa dasar hukum yang kuat) Penundaan 10% DAU atau DBH PPh Pemotongan DAU dan/atau DBH PPh sebesar pungutan daerah (pajak atau retribusi) yang dipungut tanpa dasar hukum yang kuat.

18 No. Jenis Pungutan Tgl. Berlaku Keterangan 1.BPHTB Definitif 2. PBB Perdesaan & Perkotaan Paling lama 3.Pajak Rokok Definitif 4. Jenis Pajak selain angka 1 s.d. 3 dan Jenis Retribusi Daerah Definitif Pemberlakuan Jenis Pungutan 3.Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah selain yg ditetapkan dlm UU 28/2009 dinyatakan masih berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya UU 28/ Perda Provinsi/ Kabupaten/ Kota ttg jenis pajak dan retribusi yang sudah berlaku dan masih sejalan dengan UU 28/2009 tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun untuk dilakukan penyesuaian dan/atau penggantian. 2.Perda Provinsi ttg Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sepanjang belum diberlakukannya Perda Pajak Air Tanah. 2.Perda Provinsi ttg Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sepanjang belum diberlakukannya Perda Pajak Air Tanah. Masa Transisi Page 18

19 Penyiapan Produk Hukum Daerah Dibidang Pungutan Dlm Rangka Pelaksanaan UU 28/2009 Diprioritaskan perubahan dan/atau penyusunan Raperda tentang Pajak Daerah, mengingat dlm UU 28/2009 terjadi perubahan materi perpajakan dan jenis pajak yg signifikan; Perubahan dan/atau penyusunan Raperda tentang Retribusi Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang BPHTB harus ditetapkan pada Tahun 2010; Perda Kabupaten/Kota tentang Pajak Air Tanah sudah harus ditetapkan paling lambat Tahun 2010; Perda tentang jenis pajak dan retribusi daerah yang baru (selain PBB, BPHTB, dan Pajak Rokok) dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang PBB Perdesaan & Perkotaan harus ditetapkan paling lambat pada Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Rokok harus ditetapkan pada Tahun 2013; Page 19

20 No. Produk Hukum TentangKeterangan PP Jenis Pajak Daerah yang dipungut secara official assessment dan self assessment. Tatacara pemberian insentif pemungutan PDRD PMK Tatacara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok Badan atau perwakilan internasional yang dikecualikan sebagai subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan Badan atau perwakilan internasional yang dikecualikan sebagai subjek BPHTB Tatacara pelaksanaan sanksi pelanggaran ketentuan PDRD 2010 PMK Nomor 11/PMK.07/ PermendagriNilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)Setiap tahun 8.PB Menkeu & Mendagri Tahapan pengalihan PBB Perdesaan & Perkotaan dan BPHTB menjadi pajak daerah 2010 Peraturan Pelaksanaan (UU Nomor 28 Tahun 2009) Peraturan Pelaksanaan (UU Nomor 28 Tahun 2009) Page 20

21 Pelayanan Publik -Meningkatnya PAD diharapkan dpt memperbaiki kualitas pelayanan publik -Perbaikan fungsi pelayanan melalui pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yg disediakan oleh Daerah Kepastian Hukum -Semua pungutan Daerah (PDRD) harus ditetapkan dengan Perda; -Perda menjadi instrumen/legal basis bagi wajib pajak dan wajib pungut; -Perda merupakan alat kontrol dlm pengelolaan, transparansi, dan akuntabilitas pungutan daerah. Page 21 Daya Saing dan Kerjasama Antar Daerah -Mendorong Pemda dlm melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan prinsip saling menguntungkan; -Menciptakan iklim investasi yang kondusif di Daerah; -Membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Penerimaan Daerah -Adanya penguatan (taxing power) dlm mendukung peningkatan PAD; -Penguatan PAD tercermin dlm bentuk pengalihan PBB dan BPHTB, serta penambahan jenis dan perluasan objek pajak/retribusi tertentu. Profil DataProfil Data

22 Page 22 Perbandingan Proyeksi Penerimaan PDRD Provinsi (UU No. 34 Tahun 2000 vs UU No. 28 Tahun 2009) Triliun Rp. Tahun Anggaran UU 28/2009 UU 34/2000 Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10% per tahun. 2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum

23 Page 23 Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10% per tahun. 2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum Triliun Rp. Tahun Anggaran UU No. 28 Tahun 2009UU No. 34 Tahun 2000 Retribusi Pajak Perbandingan Proyeksi Penerimaan PDRD Provinsi (UU No. 34 Tahun 2000 vs UU No. 28 Tahun 2009)

24 Page 24 Perbandingan Proyeksi Penerimaan PDRD Kabupaten/Kota (UU No. 34 Tahun 2000 vs UU No. 28 Tahun 2009) Triliun Rp. Tahun Anggaran UU 28/2009 UU 34/2000 Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10% per tahun. 2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum

25 Page 25 Asumsi: 1. Pertumbuhan penerimaan 10% per tahun. 2. Semua daerah menerapkan tarif maksimum Triliun Rp. Tahun Anggaran UU No. 28 Tahun 2009 UU No. 34 Tahun 2000 Retribusi Pajak Perbandingan Proyeksi Penerimaan PDRD Kabupaten/Kota (UU No. 34 Tahun 2000 vs UU No. 28 Tahun 2009)

26 Direktorat Pajak Daerah & Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan R. I. Direktur: Jl. Dr. WAHIDIN No. 1 Gedung Jusuf Wibisono (Gd. C), Lantai 1 Jakarta – Pusat Telp.: 021 – Fax.: 021 – Subdit PDRD IV: Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung Yusuf Wibisono (Gd. C), Lantai 3 Jakarta – Pusat Telp.: 021 – Fax.: 021 – HP. Jhonson Manulang: (UU Nomor 28 Tahun 2009) Page 26


Download ppt "1)Berupa pajak dan retribusi daerah, yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. 2) Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google