Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MENTERI KESEHATAN PERSIAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN INTEGRASI JAMKESDA Disampaikan pada rakorpop kesehatan Mercure, Jakarta, 16 November 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MENTERI KESEHATAN PERSIAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN INTEGRASI JAMKESDA Disampaikan pada rakorpop kesehatan Mercure, Jakarta, 16 November 2013."— Transcript presentasi:

1 MENTERI KESEHATAN PERSIAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN INTEGRASI JAMKESDA Disampaikan pada rakorpop kesehatan Mercure, Jakarta, 16 November 2013

2 MENTERI KESEHATAN 1. PERKEMBANGAN PENYUSUNAN REGULASI 2

3 MENTERI KESEHATAN 3 NOPERATURANJUMLAHTAHAP PANITIA ANTAR KEMENTERIAN HARMONISASIFINALISASI/ SELESAI 1PERATURAN PEMERINTAH 7 berkas Seluruhnya selesai harmonisasi 2PERATURAN PRESIDEN 3 berkas3 selesai harmonisasi (finalisasi 3PERATURAN MENTERI 4 berkas4 Selesai PROGRESS REGULASI

4 MENTERI KESEHATAN 4 NOPERATURANTAHAPANSELESAI 1.RPP Sanksi Administrasi bagi Direksi & Dewan Pengawas Harmonisasiselesai 2.RPP Hubungan Antar Lembaga BPJS (Koordinasi dengan Kemenakertrans) Harmonisasi (Selesai 3.RPP Pencabutan PP 69/1991 (Askes PNS, Pensiunan, Veteran, Perintis) Harmonisasiselesai 4.RPP Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Pemberi Kerja Harmonisasiselesai PROGRES REGULASI

5 MENTERI KESEHATAN PROGRES REGULASI 5 NOPERATURANTAHAPANSELESAI 5.RPP Aset, Liabilitas & Modal Awal BPJS Kesehatan Harmonisasiselesai 6.RPP Perubahan PP 14/1993 (JPK Jamsostek) Harmonisasiselesai 7.RPP Pencabutan PP 28/2003 (Subsidi & iuran pemerintah) Harmonisasiselesai

6 MENTERI KESEHATAN PROGRES REGULASI 6 NOPERATURANTAHAPANSELESAI 8.RPerpres perubahan Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan (termasuk besaran iuran) Harmonisasiselesai 9.RPerpres Gaji Dewan Pengawas & Direksi Harmonisasiselesai 10.RPerpres Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kemhan, TNI, dan Polri sdh di Setnegselesai

7 MENTERI KESEHATAN PROGRES REGULASI 7 NOPERATURANTAHAPANSELESAI 11.Permenkes Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional Selesai 12.Kepmenkes Formularium Obat Nasional Selesai 13.RPermenkes Tarif KapitasiFinalisasiselesai 14.RPermenkes Tarif Ina-CBGFinalisasiselesai

8 MENTERI KESEHATAN 2. KESIAPAN FASILITAS KESEHATAN DAN SDM

9 MENTERI KESEHATAN Kesiapan Sarana Dasar Pelayanan di Puskesmas Menurut Propinsi 2011 Sumber data: Rifaskes

10 MENTERI KESEHATAN Kesiapan Fasilitas Penunjang Dasar Puskesmas Menurut Propinsi 2011 Sumber data: Rifaskes

11 MENTERI KESEHATAN Kesiapan Peralatan Dasar di Puskesmas Menurut Propinsi 2011 Sumber data: Rifaskes

12 MENTERI KESEHATAN Kesiapan Peralatan Dasar di Puskesmas Menurut Propinsi 2011 Sumber data: Rifaskes

13 Persen Puskesmas Menurut Keberadaan Dokter: 0,1, 2+ & Provinsi 2011

14 MENTERI KESEHATAN FASILITAS KESEHATAN PADA JKN (1/2) 14 Perjanjian Kerja Sama (PKS)

15 MENTERI KESEHATAN FASILITAS KESEHATAN PADA JKN (2/2) 15

16 MENTERI KESEHATAN JENIS FASKES PRIMER BEKERJASAMA DGN ASKES JUMLAH FASKES PRIMER YG ADA & BLM BEKERJASAMA DGN ASKES FASKES PRIMER YG POTENSIAL BEKERJASAMA DI THN 2014 PUSKESMAS KLINIK/DR/ DRG/SWASTA TOTAL JUMLAH FASKES PRIMER YANG BEKERJASAMA DENGAN PT. ASKES 16

17 Satu dokter melayani 2,500 peserta JKN Tahun 2013 Sumber Data: Diolah dari data Kemenkes, TNP2K, dan PT Askes Puskesmas & Klinik Praktek Mandiri

18 MENTERI KESEHATAN Kebutuhan dan Pemenuhan Dokter Spesialis di RS Pemerintah Kelas C & D Standar Tiap Faskes Rujukan klas C minimum 4 Sp. Dasar dan klas D minimum 2 Sp. Dasar JENIS TENAGA KETER SEDIAAN KEKU RANGAN PESERTA PPDSBK SUDAH LULUS S.D 2013 PREDIKSI LULUS PADA 2014 PREDIKSI LULUS SETELAH 2014 Sp.A SpOG Sp.B Sp.PD Sp.An JUMLAH Sumber: BPPSDM Kemenkes September 2013

19 MENTERI KESEHATAN Strategi Pemenuhan dokter Spesialis 4 Dasar dan Anestesi 19 1.Pelatihan Dokter Kewenangan Tambahan : 77 dokter spesialisasi anak 24 dokter, spesialisasi Obgyn 29 dokter, spesialisasi anestesi 24 dokter 2.Penugasan melalui PTT (Tahun 2013 : 20 dokter) dan Residen Senior (Tahun 2013 : 329 dokter) 3.Pengangkatan melalui PNS 4.Sister Hospital 5.Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (TPKB) 6.Telemedicine 5

20 MENTERI KESEHATAN Kekurangan dan Ketersediaan Perawat di Puskesmas 2013 Standar kebutuhan minimal : rata-rata 6 perawat per puskesmas Jumlah lulusan perawat per th: sekitar perawat. (data BPPSDMK 2013) 20

21 MENTERI KESEHATAN Kekurangan dan Ketersediaan Bidan di Puskesmas 2013 Standar kebutuhan minimal : rata-rata 4 bidan per puskesmas Jumlah lulusan bidan per tahun: Sekitar bidan (data BPPSDMK 2013) 21

22 MENTERI KESEHATAN STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER: PEMENUHAN 1 DOKTER UNTUK PESERTA JKN NoSTRATEGISEKTOR TERKAIT 1 Penambahan kuota dokter PTT dan PNS KeMenPan, Kemendagri/ Pemda, & BPJS Kesehatan 2 Perluasan Kerjasama dengan Klinik Praktek Mandiri IDI, Asosiasi Klinik Swasta, BPJS Kesehatan, dll 3 Perbaikan infrastruktur dan pemenuhan peralatan dasarKemenKes dan Kemendagri/ Pemda 4 Penyediaan obat Puskesmas melalui e-catalogue mengacu Formularium Nasional (ForNas) KemenKes, BPJS Kesehatan, Asosiasi Apoteker 5 Pemenuhan Dokter Layanan Primer, Dokter Peneliti, Dokter Spesialis yang setaraKemendiknas, Fakultas Kedokteran 6 Ketersediaan infrastruktur untuk kemudahan akses ke fasilitas kesehatan: jalan, air bersih, listrikKementrian PU, KemenESDM 7Ketersediaan Jaringan komunikasi dan informasi Kemenkominfo, Kemendagri/Pemda, KemenPDT 8Peningkatan dana UKMDPR, Kemendagri/Pemda, Kemenkeu 22

23 MENTERI KESEHATAN 1.Program Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer Promotif & Preventif 2.Panduan Praktek Klinik Panduan Praktek Klinik 3.Modul PLJJ: e-learning & e-training Kesiapan Sistem dan Pedoman Pelayanan 23

24 MENTERI KESEHATAN KESIAPAN KEFARMASIAN DI FASKES PRIMER DAN RUJUKAN 24

25 MENTERI KESEHATAN Penyusunan Bahan sosialisasi: Telah disusun bahan sosialisasi diantaranya adalah kumpulan perundangan, buku Frequent Question and Aswer, Buku pedoman sosialisasi, Leaflet dan Iklan Layanan Masyarakat. Sedang dalam proses produksi poster dan spanduk tentang JKN yang akan dipasang di fasilitas kesehatan Sosialisasi dan Advokasi

26 MENTERI KESEHATAN 2. Pelaksanaan Sosialisasi Advertorial tentang JKN di Media cetak dan elektronik (on-line) Penayangan Iklan Layanan Masyarakat dan running text di TV nasional dan Radio Talkshow di beberapa TV Nasional dan Radio Sosial media melalui dan Utube Pengembangan microcite JKN di website kemkes.go.id Pertemuan/worshop/seminar dengan sasaran masyarakat umum, stakeholder dan kementerian dan Lembaga 26

27 MENTERI KESEHATAN 3. IURAN, DAN TARIF 27

28 MENTERI KESEHATAN Iuran JKN (Perubahan Perpres 12/2013) PESERTABENTUK IURANBESARAN IURANKET PBINILAI NOMINAL (per jiwa) Rp ,-Ranap kelas 3 Pasal 16A, 23 PNS/TNI/POLRI/ PENSIUN 5% (per keluarga ) 2% dari pekerja 3% dari pemberi kerja Ranap kelas 1, kelas 2 Pasal 16B, 23 PEKERJA PENERIMA UPAH SELAIN PNS DLL 4,5 % (per keluarga) dan 5% (per keluarga) s/d 30 Juni 2015: 0,5% dari pekerja 4% dari pemberi kerja mulai 1 Juli 2015: 1% dari pekerja 4% dari pemberi kerja Ranap kelas 1, kelas 2 Pasal 16C, 23 PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH dan BUKAN PEKERJA NILAI NOMINAL (per jiwa) 1. Rp 25,500,- 2. Rp 42,500,- 3. Rp 59,500,- 1.Ranap kelas 3 2.Ranap kelas 2 3.Ranap kelas 1 Pasal 16F, 23 28

29 MENTERI KESEHATAN BESARAN IURAN PBI 2014 SASARAN PBISUMBER PEMBIAYAAN BESARAN IURAN PBI (Rp) KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp) Masyarakat miskin & tidak mampu sejumlah 86,4 juta jiwa APBN19.225/ jiwa/ bulan 19,93 T/ tahun 29

30 SUMBER DANA JKN SUMBER DANA JKN 30 KEMENKES PEMERINTAH BPJS KES PBI PNS TNI  AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL POLRI  AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL PENSIUNAN VETERAN JPK JAMSOSTEK  PEKERJA & PEMBERI KERJA PEKERJA TDK MENERIMA UPAH (MANDIRI) BAYAR IURAN

31 TARIF KAPITASI NOJENIS FASILITAS KESEHATAN TK PERTAMA KAPITASI Rp 1Puskesmas3000 – RS Pratama/Klinik Pratama/Dokter Praktek – Dokter Gigi Praktek2.000

32 TARIF RAWAT INAP FASKES TK I NOJENIS FASILITAS KESEHATAN TARIF 1Puskesmas RS Pratama

33 TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUS NOPELAYANAN KESEHATANTARIF 1Pemeriksaan ANC Persalinan Normal Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dg tindakan emerg dsr Pemeriksaan PNC/neonatus Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placenta manual) Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebidanan & neonatal Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant dan Suntik Penanganan komplikasi KB paska persalinan

34 MENTERI KESEHATAN KELOMPOK KELAS RS TARIF INA-CBG’S 1. RS kelas A 2. RS kelas B 3. RS kelas C 4. RS kelas D 5. RSU Rujukan Nasional 6. RSK Rujukan Nasional Tarif RS Swasta = Tarif RS Pemerintah

35 MENTERI KESEHATAN HASIL SIMULASI : KENAIKAN PENDAPATAN RS PADA TARIF PERAWATAN KELAS 3 DG TARIF INA-CBG’S JKN Perawatan kelas 1, 2 dan 3 Kenaikan kelas 3 ke 2: 20% Kenaikan kelas 3 ke 1: 40 % KELASKENAIKAN KELAS A29,66% KELAS B37,62% KELAS C53.92% KELAS D53.19% TARIF KELOMPOK KELAS RAWAT INAP PADA TARIF INA-CBG’S

36 REGIONALISASI Tujuan: untuk membedakan tarif di kab/kota  perbedaan kemahalan harga obat dan alat medik habis pakai Terdapat 5 skala/index Digunakan dalam negosiasi antara BPJS kes dengan asosiasi faskes Tarif regionalisasi diatur dalam peraturan BPJS Kesehatan

37 MENTERI KESEHATAN 4. INTEGRASI JAMKESDA DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH 37

38 MENTERI KESEHATAN 1. Fokus menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum tercover oleh JKN 2. Penyelenggaran diarahkan didalam sistem JKN melalui pengelolanya adalah BPJS Kesehatan 3. Besaran iuran mengikuti ketentuan iuran PBI JKN  Rp ,- / jiwa/bulan 4. Bagi daerah yang tidak mampu membayar Rp ,-: menyeleksi sasaran yang benar2 miskin dan tidak mampu yang dibiayai Pemda Masyarakakat yang mampu dimotivasi untuk mendaftarkan menjadi peserta ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran JAMKESDA DALAM ERA JKN

39 MENTERI KESEHATAN KETENTUAN JAMKESDA DALAM ERA SJSN 1.Perpres perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013 ttg Jaminan Kesehatan pasal 6A diatur bahwa: “Penduduk yg belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dpt diikutsertakan dlm program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah”. 2.Permendagri No 27 Th 2013 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014 “Pemda tetap menyediakan anggaran untuk Jamkesda” 39

40 MENTERI KESEHATAN PERAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN (1) 1. Pemerintah Fokus pada pembiayaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Iuran bagi Fakir miskin dan Tidak mampu 2. Pembiayaan yang bersifat Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) menjadi tanggung jawab masyarakat melalui kontribusi iuran masyarakat. 3. Penyediaan fasilitas umum dan Faskes (UU45 pasal 34 ayat2) 40

41 MENTERI KESEHATAN PERAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN 4. Biaya operasional faskes akan dibiayai dari hasil pendanaan JKN, namun masa transisi, faskes daerah masih membutuhkan subsidi operasional dari. 5. Ketersedian dan pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan termasuk pendistribusiannya menjadi tanggung jawab Pusat dan daerah 6. Pusat (Kemenkes) akan lebih fokus pada pengaturan termasuk penetapan Pedoman, standar-standar, dan penyeimbang anggaran berdasarkan fiskal daerah. 41

42 MENTERI KESEHATAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP URUSAN KESEHATAN Urusan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi disamping pendidikan Pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji.

43 MENTERI KESEHATAN KESIMPULAN 1.Peraturan pelaksanaan penyelenggaraan JKN telah siap untuk mendukung pelaksanaan JKN Faskes & SDM pada saat beroperasionalnya BPJS kesehatan memadai dan masih diperlukan tambahan seiring dng pertumbuhan peserta JKN 3.Sosialisasi dan advokasi harus terus ditingkat untuk seluruh elemen masyarakat 4.Peran pemeritah daerah dalam pelaksanaan JKN sangat penting utama penyediaan kecukupan Faskes, SDM kes, dan kecukupan biaya kesehatan 5.JKN dapat terlaksana dengan baik secara efisien dan berkesinambungan dengan didukung berbagai langkah yang ditempuh menuju sustainabilitas 43

44 TERIMA KASIH 44


Download ppt "MENTERI KESEHATAN PERSIAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN INTEGRASI JAMKESDA Disampaikan pada rakorpop kesehatan Mercure, Jakarta, 16 November 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google