PENGGUNAAN CATATAN KAKI DALAM PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH

Presentasi berjudul: "PENGGUNAAN CATATAN KAKI DALAM PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH"— Transcript presentasi:

1 PENGGUNAAN CATATAN KAKI DALAM PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH
Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H. Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 12 Oktober 2012

2 FUNGSI CATATAN KAKI Menunjukkan referensi yang telah dikutip.
Menjelaskan istilah atau kalimat tertentu agar lebih jelas. Mengemukakan banyaknya pendapat mengenai topik atau hal tertentu yang dibahas dalam narasi. Menyampaikan bahan-bahan yang dapat dibaca sebagai acuan.

3 Buku S.H. Alatas, Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi, Cet. 1, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 23. M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal, Ed. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 11. Didik J. Rachbini, et al., Bank Indonesia: Menuju Independensi Bank Sentral (Jakarta: Mardi Mulyo, 2000), hal. 34.

4 Buku (Mesin Tik/Tulisan Tangan)
S.H. Alatas, Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 23. M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal, Ed. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 11. Didik J. Rachbini, et al., Bank Indonesia: Menuju Independensi Bank Sentral (Jakarta: Mardi Mulyo, 2000), hal. 34.

5 Buku Pengarang, dan EDITOR
Susilo Bambang Yudhoyono, Ekonomi Saya, Anne Booth dan Peter McCawley, (ed.) (Jakarta: LP3ES, 1979), hal

6 Buku Terjemahan Guy Benveniste, Birokrasi [Bureaucracy], diterjemahkan oleh Sahat Simamora, cet. 4, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hal. 22.

7 Bab/tulisan bagian dari Buku
Anwar Nasution, “Kondisi dan Prospek Ekonomi Makro Indonesia,” dalam Menggugat Masa Lalu, Menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia (Jakarta: Kompas, 2000), hal. 102.

8 Buku disusun oleh Lembaga
Bank Indonesia, Mengurai Benang Kusut BLBI (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), hal. 62.

9 Artikel Berita “Mengurai Benang Kusut BLBI,” Kompas Offline (2 Oktober 2001): 2.

10 Artikel dalam Jurnal Listyowati Sumanto, “Pemberdayaan DPR,” Hukum dan Pembangunan 1 (Januari-Maret 2001): 35.

11 Artikel Suratkabar/Majalah
Toto Sugiarto, “Oposisi Loyal di DPR dan Kemajuan Demokrasi,” Kompas (4 Oktober 2004): 4.

12 Undang-undang 1)Indonesia (1), Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 22 Tahun 1999, LN No. 12 Tahun 1999, TLN No. 2425, ps. 3. 2)Indonesia (2), Undang-undang tentang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 13 Tahun 2003, TLN No. 3214, ps. 32. 3)Indonesia (1), loc.cit.

13 Peraturan Menteri /Perda
Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, PMK No. 171/PMK.05/2007, ps. 2. Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Daerah tentang Kawasan Bebas Merokok, Perda DKI Jakarta No. 231 Tahun 2001, ps. 3.

14 Internet Dapid Surapid, ”Perlindungan Hukum bagi Korban Pencemaran Industri,” 23 Januari 2011. Atau Diunduh pada 11 Oktober 2012.

15 Mengutip dari Kutipan dari Buku
Hal ini dikemukakan R. Subekti dalam Bunga Rampai Hukum Perdata sebagaimana dikutip dalam Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 23.

16 Wawancara Wawancara tertulis dengan Irman Gusman, Ketua DPD, Jakarta, 13 Oktober 2010.

17 PENGULANGAN (IBID) Digunakan untuk mengulang kutipan yang sama secara berurutan M. Douglas, Natural Symbols (London: Penguin, 1973), p. 68. Ibid., pp Ibid., p. 173.

18 PENGULANGAN (op cit dan loc cit)
Op.cit digunakan dalam pengulangan pengutipan yang tidak berurutan untuk buku dan artikel. Loc.cit digunakan dalam pengulangan pengutipan yang tidak berurutan untuk buku dan artikel pada halaman yang sama dikutip pada nomor kutipan sebelumnya

19 CONTOH Mohamad Guntur Romli dan Nadine Candradimuka, Muslim Feminis: Polemik Kemunduran dan Kebangkitan Islam (Jakarta: Freedom Institute, 2010), hal. 12. Dapid Surapid, Makanan Sunda Menurut Hukum (Bandung: Jengkol Press, 2001), hal. 1. Romli dan Candradimuka, op.cit., hal. 2. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2002), hal Romli dan Candradimuka, op.cit., hal. 34. Maria S.W. Sumardjono, Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak atas Tanah beserta Bangunan WNA dan Badan Hukum Asing (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 33. Romli dan Candradimuka, loc.cit Sumardjono, loc.cit.

20 NAMA SAMA 1) Nadia Hutagalung, Buku Saya loh (Jakarta: Aneka Ria, 2001), hal ) Arie S. Hutagalung, Hukum Agraria (Jakarta: UI Press, 2011), hal. 33 3)Nadia Hutagalung, op.cit., hal ) Ibid., hal. 2

21 PUTUSAN PENGADILAN Pengadilan Negeri Jakarta Barat, “Putusan Nomor 12/PN.Jkt.Brt/Jan/2012, hal. 22. International Court Justice, “….” Badan Arbitrase Nasional Indonesia, “…” Mahkamah Konstitusi,” …” Juri Indonesia Idol, “..”

22 Harvard Style M. Mas’ud Said, Birokrasi di Negara Birokratis: Makna, Masalah, dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia (Malang: UMM Press, 2010), hal. 12. Benny S. Tabalujan and Valerie Du Toit-Low, Singapore Business Law (Singapore: BusinessLawAsia, 2009), p. 24. Said, Birokrasi di ..., hal. 24. Ibid., p. 77. Benny S. Tabalujan and Valerie Du Toit-Low, Singapore Business… , p. 24f.

23 LATIHAN Legal Research and writing, 3rd , ed. By William P. Statsky, 1986, St. Paul: West Publishing Company, hal. 75. William Stasky, IBID: hal. 77. Lintong Oloan Siahaan, Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia: Studi tentang keberadaan PTUN selama Satu Dasawarsa Disertasi Doktor UI Jakarta, Hal Satya Arinanto, “Gagasan Pengadilan Pemilihan Umum dalam Perspektif Sejarah Hukum Penyelenggaraan Pemilu,” Hukum dan Pembangunan 1 (Januari-Maret 2004): 1-16. Op. cit., Lintong Oloan Siahaan; hal. 10. UU “Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,” ayat (2) pasal 10, Indonesia, LN 14/1970, TLN 2951, UU Nomor 14/1970. Loc.it., Undang-undang Kehakiman. William P. Statsky, IBID, p. 22.

24 1)William P. Stastky, Legal Research and writing, 3rd. ed. , (St
1)William P. Stastky, Legal Research and writing, 3rd . ed. , (St. Paul: West Publishing Company, 1986), p. 75. 2) Ibid., p. 77. 3) Lintong Oloan Siahaan, “Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia: Studi tentang keberadaan PTUN selama Satu Dasawarsa ,” (Disertasi Doktor UI Jakarta, 2004), hal. 44. 4)Satya Arinanto, “Gagasan Pengadilan Pemilihan Umum dalam Perspektif Sejarah Hukum Penyelenggaraan Pemilu” Hukum dan Pembangunan 1 (Januari-Maret 2004): 33. 5)Siahaan, op.cit., hal. 10. 6) Indonesia, Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1970, LN No. 114 Tahun 1970, TLN No. …., ps. 10 ayat (2). 7)Ibid. 8) Statsky, op. cit., p. 12

25 pasal 5 (salah) Pasal 5. Tahun dan Tentang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan ditulis KAPITAL

26 Soerjono Soekanto, Bandung, Penemuan Hukum dalam Doktrin Nasional, Ghalia Indonesia, editor Wawan Surawan Hadiawan, 2001, halaman 3-47, cetakan kedua. Harleem S. Taachtsky, Moneter, diterjemahkan oleh Sapii tahun 2001, Monetary, Jakarta, halaman 23, Gramedia Widya Sarana, edisi 12. Jawaban: 1)Soerjono Soekanto, Penemuan Hukum dalam Doktrin Nasional, Wawan Surawan Hadiawan (ed.), cet. 2, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 3. 2) Harleem S. Taachtsky, Moneter [Monetary], diterjemahkan oleh Sapii, ed. 12, (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 2001), hlm. 23.

27 TUGAS MINGGU DEPAN Perbaiki catatan kaki dan buat DP
Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional, 2008, editor oleh Surachmin, Jakarta, Penerbit Pembangunan, p Marissa Haque, diterjemahkan oleh Saparjaja, penerbit Katineung tahun 2001, halaman 21-24, judul Kemana Hukum Kita (kamana eta hukum). Hikmahanto Juwana, Ibid. halaman 210. Ronald Dworkin Law and Justice, terjemahan Hukum dan Keadilan, penerbit Grandya Pustaka, diterjemahkan Rusmita Saleh, S.E. , MBA, halaman Ronald Dworkin, halaman 44. Prof. Hikmahanto, loc.cit.halaman 229.